Pentingnya Pemahaman Perlakuan PPN atas Jasa Outsourcing:
Jasa outsourcing, dalam konteks bisnis modern, telah menjadi bagian integral dari berbagai industri. Perusahaan-perusahaan mengandalkan penyedia jasa outsourcing untuk berbagai fungsi yang mendukung operasi mereka, seperti kebersihan, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan. Namun, di balik praktik ini, terdapat peraturan perpajakan yang perlu dipahami dengan baik oleh perusahaan dan penyedia jasa outsourcing.
Daftar Isi
Apa itu Definisi dan Peran Jasa Outsourcing?
Secara sederhana, jasa outsourcing adalah penyediaan tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja. Ini berarti perusahaan atau individu yang menyediakan jasa outsourcing (penyedia jasa) mengirimkan pekerja atau tenaga kerja mereka ke perusahaan atau individu yang memerlukan layanan tersebut (pengguna jasa). Pengguna jasa outsourcing membayar penyedia jasa untuk layanan tersebut.
Peran jasa outsourcing biasanya berfokus pada fungsi pendukung yang tidak memiliki hubungan langsung dengan inti operasional pengguna jasa. Misalnya, jasa kebersihan, yang sangat penting untuk menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja, adalah salah satu bentuk jasa outsourcing yang umum. Pengguna jasa outsourcing dapat berkonsentrasi pada operasi inti mereka tanpa harus khawatir tentang masalah kebersihan.
Kebijakan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas Jasa Outsourcing
Dalam konteks perpajakan di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana PPN diterapkan pada jasa outsourcing. PPN adalah pajak yang dikenakan pada penjualan barang dan jasa. Namun, ada kebijakan khusus yang berkaitan dengan jasa outsourcing.
Sejak tahun 2003, pemerintah Indonesia telah menetapkan bahwa jasa outsourcing, dalam hal ini penyediaan tenaga kerja, adalah salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPN. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa jasa outsourcing cenderung bersifat pendukung dan tidak memiliki hubungan langsung dengan proses produksi atau operasional inti pengguna jasa outsourcing.
Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Pekerja/buruh dari perusahaan penyedia jasa/buruh tidak boleh digunakan oleh pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi, kecuali untuk kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang tidak berhubungan dengan proses produksi.”
Dengan kata lain, penyedia jasa outsourcing diizinkan untuk memberikan tenaga kerja hanya untuk fungsi pendukung atau pekerjaan yang tidak terkait secara langsung dengan inti operasional pengguna jasa. Hal ini mencakup jasa-jasa seperti kebersihan, keamanan, transportasi, katering, dan pekerjaan konstruksi.
Landasan Hukum Perlakuan PPN atas Jasa Outsourcing
Perlakuan khusus PPN atas jasa outsourcing didasarkan pada Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2003. SE ini menyatakan dengan jelas bahwa jasa outsourcing adalah salah satu jenis jasa yang tidak dikenai PPN.
Meskipun SE ini tidak memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang, ia memberikan panduan bagi pengusaha dan penyedia jasa outsourcing dalam mengelola aspek perpajakan bisnis mereka.
SE-05/PJ.53/2003 mendefinisikan jasa outsourcing sebagai jasa yang diserahkan oleh pengusaha penyedia tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja, di mana pengusaha penyedia tenaga kerja hanya terikat pada kewajiban untuk menyerahkan jasa penyediaan tenaga kerja dan tidak terikat dengan kewajiban penyerahan jasa di bidang lainnya.
Dari definisi ini, dapat diambil kesimpulan bahwa agar jasa outsourcing memenuhi syarat untuk tidak dikenai PPN, beberapa kriteria harus dipenuhi:
- Pengusaha penyedia jasa outsourcing tidak membayar gaji/honorarium/upah/bonus/tunjangan kepada tenaga kerja yang diserahkan. Ini berarti bahwa pengguna jasa, bukan penyedia jasa, yang bertanggung jawab atas pembayaran langsung kepada pekerja atau tenaga kerja yang disediakan.
- Tenaga kerja yang diserahkan harus masuk dalam struktur kepegawaian pengusaha pengguna jasa penyedia tenaga kerja. Artinya, pekerja yang diserahkan harus dianggap sebagai bagian dari pengguna jasa dalam hal struktur kepegawaian.
Aturan Terbaru untuk PPN atas Jasa Outsourcing
Peraturan mengenai PPN atas jasa outsourcing tidak berhenti pada SE-05/PJ.53/2003. Pemerintah Indonesia terus memperbarui dan mengklarifikasi kebijakan perpajakan terkait dengan jasa ini. Pada tahun 2012, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor PMK-83/PMK.03/2012 yang mengatur kriteria dan/atau rincian jasa tenaga kerja yang tidak dikenai PPN.
Kemudian, pada tahun 2022, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2022 yang mengatur pengenaan PPN atas jasa outsourcing dengan lebih rinci. PP ini mencantumkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar jasa outsourcing tidak dikenai PPN. Kriteria-kriteria ini mencakup:
Pengusaha penempatan atau penyalur tenaga kerja hanya menempatkan dan menyalurkan tenaga kerja kepada pengguna tenaga kerja
Ini berarti penyedia jasa tidak boleh terlibat dalam pemberian jasa lain seperti jasa teknik, konsultasi, bongkar muat, dan sejenisnya.
Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak melakukan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya kepada tenaga kerja yang disediakan
Gaji tenaga kerja harus dibayarkan oleh pengguna tenaga kerja.
Pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang disediakan setelah diserahkan kepada pengguna jasa
Ini berarti pengguna jasa bertanggung jawab atas hasil kerja tenaga kerja yang mereka terima.
Tenaga kerja yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa masuk ke dalam struktur kepegawaian pengguna jasa tenaga kerja
Ini menggarisbawahi bahwa tenaga kerja yang diserahkan dianggap sebagai bagian dari pengguna jasa dalam hal struktur kepegawaian.
Perlakuan Faktur Masukan terhadap Pungutan PPN atas Jasa Outsourcing
Berdasarkan PP Nomor 49 Tahun 2022, pajak masukan atas penyerahan jasa outsourcing atau jasa penyediaan tenaga kerja tidak dapat dikreditkan. Ini berarti pengguna jasa outsourcing tidak dapat mengklaim pengembalian PPN yang dikenakan pada layanan ini sebagai pajak masukan.
Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN) Pasal 9 ayat (8) huruf b, yang menyatakan bahwa “Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk: (b) perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha.”
Dalam konteks pungutan PPN atas jasa outsourcing, pengguna jasa harus memperhatikan bahwa faktur masukan yang terkait dengan PPN tersebut tidak dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Ini dapat memengaruhi perhitungan pajak yang harus dibayar oleh pengguna jasa dan harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan keuangan mereka.
Kesimpulan: Perlakuan PPN yang Perlu Dipahami dalam Jasa Outsourcing
Pemahaman tentang perlakuan PPN atas jasa outsourcing adalah kunci bagi perusahaan dan penyedia jasa outsourcing untuk menjalankan bisnis mereka secara efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penting untuk diingat bahwa, meskipun jasa outsourcing tidak dikenai PPN, faktur pajak masukan atas PPN atas jasa ini tidak dapat dikreditkan.
Dengan demikian, pengguna jasa harus mengelola kewajiban pajak mereka dengan cermat dan memperhitungkan bahwa pungutan PPN atas jasa outsourcing tidak akan memiliki dampak pengurangan pajak masukan. Selain itu, penting untuk selalu memantau peraturan perpajakan terbaru yang mungkin memengaruhi perlakuan PPN atas jasa outsourcing.
Dalam mengelola aspek perpajakan bisnis mereka, perusahaan dan penyedia jasa outsourcing dapat menggunakan aplikasi Aplikasi Pajak. Sebagai mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Aplikasi Pajak menyediakan berbagai jenis layanan dan fitur yang mempermudah Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam mengelola transaksi bisnis dan menjalankan kepatuhan perpajakan sehingga dapat mengoptimalkan proses bisnis mereka.
Referensi:
- Undang-Undang PPN
- Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan
- Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2003
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- PP no. 49 Tahun 2022
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
