Syarat Menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP)
Banyak pelaku usaha masih mengira bahwa syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak atau PKP adalah harus berbentuk Perseroan Terbatas atau PT. Padahal, anggapan tersebut tidak tepat. Status PKP tidak hanya berlaku untuk PT, tetapi juga dapat berlaku bagi pengusaha orang pribadi maupun berbagai bentuk badan usaha lain sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan. Dalam praktik bisnis, status PKP ...
Subjek PPnBM: Pengusaha PKP dan Non PKP
PPnBM atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah pajak yang dikenakan atas Barang Kena Pajak atau BKP yang tergolong mewah. Pajak ini berbeda dari PPN biasa karena tidak dikenakan pada semua barang, melainkan hanya pada barang tertentu yang ditetapkan pemerintah sebagai barang mewah. Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: siapa sebenarnya subjek PPnBM? Apakah ...
Penggunaan TKA 2026: RPTKA, Pendamping Lokal, dan Status WNA yang Menikah dengan WNI
Penggunaan tenaga kerja asing atau TKA melibatkan beberapa lapis aturan. Perusahaan perlu memahami persyaratan penggunaan tenaga kerja, sedangkan warga negara asing perlu mempunyai dokumen keimigrasian yang sesuai. Keduanya berkaitan, tetapi tidak dapat dianggap sebagai satu dokumen yang otomatis menyelesaikan semua kewajiban. Pada 6 Oktober 2026, pemerintah menyebut pengaturan WNA dalam konteks perkawinan dengan WNI sebagai ...
Rekrutmen Pekerja Disabilitas 2026: Kuota, Akomodasi Layak, dan Kewajiban Perusahaan
Rekrutmen inklusif dimulai dari kesempatan untuk dinilai berdasarkan kompetensi. Penyandang disabilitas dapat menghadapi hambatan pada iklan lowongan, formulir digital, lokasi wawancara, cara tes, dan fasilitas kerja. Hambatan itu sering muncul sebelum perusahaan benar-benar mengetahui kemampuan kandidat. Penguatan perlindungan ketenagakerjaan pada 2026 kembali menempatkan kesetaraan akses kerja sebagai perhatian. Namun, kewajiban perusahaan terhadap penyandang disabilitas telah ...
Hak Peserta Magang 2026: Uang Saku, JKK/JKM, dan Perlindungan dari Eksploitasi
Magang seharusnya memberi kesempatan mempelajari pekerjaan melalui praktik yang terarah. Peserta membutuhkan pembimbing, tujuan kompetensi, dukungan biaya, serta perlindungan ketika terjadi risiko. Jika perusahaan hanya meminta pekerjaan rutin tanpa bimbingan dan tanpa kejelasan hak, label magang belum cukup untuk menunjukkan program tersebut layak. Dalam penjelasan pemerintah mengenai UU Pelindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 6 Oktober ...
Mengapa Industri Padat Karya Mengkhawatirkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan 2026?
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 membawa harapan tentang perlindungan pekerja yang lebih kuat. Di sisi industri, perubahan tersebut juga memunculkan pertanyaan: berapa besar penyesuaian biaya, bagaimana hubungan dengan pemasok akan diatur, dan seberapa jelas perusahaan dapat merencanakan operasinya? Kekhawatiran itu terasa kuat pada industri padat karya. Perusahaan tekstil, garmen, alas kaki, dan ...
Komite Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hak K3 Pekerja Pabrik pada 2026
Bahaya di pabrik tidak selalu muncul sebagai kecelakaan besar. Kabel yang melintang di jalur berjalan, pelindung mesin yang tidak terpasang, atau jalur evakuasi yang tertutup dapat menjadi tanda awal masalah. Ketika pekerja melapor, pertanyaan berikutnya adalah siapa yang menindaklanjuti dan bagaimana memastikan tindakan benar-benar dilakukan. Penguatan pengawasan menjadi bagian penting pembaruan ketenagakerjaan pada Oktober 2026. ...
Aturan PKWT dan Outsourcing 2026: Batas Kontrak, Kompensasi, dan Hak Pekerja
Pekerja kontrak dan pekerja outsourcing sering dibicarakan sebagai dua kelompok yang sama. Padahal, keduanya menjawab pertanyaan berbeda. PKWT menjelaskan bentuk hubungan kerja berdasarkan waktu atau pekerjaan tertentu, sedangkan outsourcing berkaitan dengan pengaturan penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain. Perbedaan ini penting ketika membahas batas kontrak, pembayaran kompensasi, serta pihak yang bertanggung jawab atas hak pekerja. ...
Hak Cuti Melahirkan dan Keguguran Menurut UU Ketenagakerjaan 2026: Durasi, Upah, dan Prosedur HR
Ketika memasuki masa persalinan atau mengalami keguguran, pekerja membutuhkan kepastian tentang waktu istirahat, pembayaran upah, dan perlindungan pekerjaan. Kepastian tersebut membantu keluarga merencanakan kebutuhan, sekaligus membantu perusahaan menyiapkan pengganti sementara tanpa membebani pekerja dengan urusan administrasi yang berulang. Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 kembali mengangkat persoalan ini. Dalam penjelasan pemerintah, hak cuti ...
Audit Kepatuhan UU Ketenagakerjaan 2026: Pengawasan, Sanksi, dan Risiko Direksi
Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan pada 6 Oktober 2026 menempatkan pengawasan dan penegakan hukum sebagai perhatian penting perusahaan. Bagi direksi, persoalannya bukan sekadar menambah dokumen kebijakan, melainkan memastikan keputusan operasional dapat dibuktikan sesuai dengan kewajiban yang berlaku. Penjelasan Menaker yang diberitakan RRI mencakup penguatan pemeriksaan, pengumpulan data, perintah perbaikan, serta sanksi administratif dan pidana yang proporsional. ...