Ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari pemasok, bagian keuangan kadang meminta surat pernyataan non PKP. Dokumen ini berisi keterangan dari penjual bahwa pada tanggal pernyataan dibuat, usahanya belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Surat dapat membantu administrasi vendor, tetapi bukan surat keputusan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan tidak otomatis membuktikan status perpajakan untuk semua periode.
Berikut contoh surat pernyataan non PKP yang bisa disesuaikan, daftar informasi yang perlu dicantumkan, perbedaan PKP dan non PKP, serta penjelasan aturan omzet Rp4,8 miliar dan proses pengukuhan melalui Coretax pada 2026. Untuk gambaran dasar, baca juga perbedaan PKP dan non PKP.
Daftar Isi
Apa Itu Surat Pernyataan Non PKP?
Surat pernyataan non PKP merupakan dokumen yang dibuat sendiri oleh pengusaha atau perusahaan untuk menyatakan statusnya belum dikukuhkan sebagai PKP pada waktu tertentu. Umumnya dokumen diminta dalam proses pendaftaran vendor, pengadaan, atau pemeriksaan kelengkapan tagihan. Isinya dapat mencakup identitas usaha, NPWP, alamat, pernyataan status, tanggal, dan tanda tangan pihak yang berwenang.
Perlu dibedakan antara surat yang dibuat oleh perusahaan dengan bukti pengukuhan PKP yang berasal dari administrasi pajak. Surat pernyataan tidak dapat menggantikan proses pengukuhan PKP atau membatalkan kewajiban perpajakan jika syarat wajib PKP telah terpenuhi.
Contoh Surat Pernyataan Non PKP yang Bisa Disalin
Format berikut adalah contoh administratif, bukan formulir baku DJP. Sesuaikan identitas, tujuan, ketentuan kontrak, dan status usaha yang benar. Jangan menandatangani surat bila status PKP masih dalam sengketa atau belum diperiksa.
[KOP / NAMA PERUSAHAAN]
SURAT PERNYATAAN BELUM DIKUKUHKAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA PAJAK (NON PKP)
Nomor: [nomor surat, jika ada]
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama: [nama penanggung jawab]
Jabatan: [jabatan]
Nama usaha/perusahaan: [nama usaha]
NPWP: [NPWP sesuai administrasi perpajakan]
Alamat usaha: [alamat lengkap]
Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan data dan kondisi usaha yang kami ketahui, sampai dengan tanggal surat ini ditandatangani, [nama usaha/perusahaan] belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Sehubungan dengan status tersebut, perusahaan tidak menerbitkan Faktur Pajak PPN atas transaksi yang dilakukan selama belum berstatus PKP. Bukti transaksi komersial diterbitkan sesuai ketentuan yang berlaku. Kami bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan ini dan akan memberitahukan perubahan status PKP kepada mitra usaha apabila terjadi.
Surat ini dibuat untuk keperluan [pendaftaran vendor / kelengkapan administrasi / keperluan lain] dan digunakan sebagaimana mestinya.
[Kota], [tanggal bulan tahun]
[Nama usaha/perusahaan]
[Tanda tangan penanggung jawab]
[Nama lengkap dan jabatan]
Jika pihak penerima meminta cap perusahaan atau meterai, ikuti persyaratan dokumen yang relevan. Pengenaan bea meterai bergantung pada jenis dan fungsi dokumen menurut ketentuan, bukan karena setiap surat non PKP otomatis harus ditempel meterai. Lihat penjelasan DJP tentang objek bea meterai.
Informasi yang Perlu Ada dalam Surat
1. Identitas pihak yang membuat pernyataan
Cantumkan nama lengkap, jabatan, identitas usaha, alamat, dan NPWP yang sesuai dengan administrasi. Jika perusahaan berbentuk badan, penandatangan harus mempunyai kewenangan mewakili badan tersebut. Pelajari fungsi NPWP badan dan nomor pengukuhan PKP agar tidak mencampuradukkan identitas wajib pajak dan status PKP.
2. Pernyataan status yang spesifik tanggal
Gunakan frasa “belum dikukuhkan sebagai PKP sampai tanggal …” alih-alih klaim bahwa perusahaan “tidak pernah wajib membayar pajak”. Status dapat berubah ketika pengusaha memilih atau diwajibkan menjadi PKP. Hindari pernyataan tanpa batas waktu yang berpotensi menyesatkan mitra usaha.
3. Tujuan penggunaan dokumen
Jelaskan apakah surat digunakan untuk pengadaan, pendaftaran pemasok, atau dokumen penagihan. Nomor surat dan identitas penerima dapat ditambahkan bila diperlukan. Simpan salinan surat dan bukti komunikasi dengan mitra.
4. Tanda tangan dan kelengkapan
Tanda tangan pejabat berwenang penting untuk menunjukkan pihak yang bertanggung jawab. Meterai, cap, atau lampiran dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dan aturan yang berlaku; surat ini sendiri tidak menjadi pengganti konfirmasi resmi status PKP.
Perbedaan PKP dan Non PKP
PKP
PKP adalah pengusaha yang telah dikukuhkan sesuai ketentuan dan menjalankan kewajiban PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang relevan. Secara umum PKP menerbitkan Faktur Pajak, memungut dan menyetor PPN terutang, serta melaporkan SPT Masa PPN. Penjelasan resminya tersedia pada halaman Pengusaha Kena Pajak DJP. Baca hak dan kewajiban PKP atas PPN.
Non PKP
Non PKP dalam konteks ini adalah pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Status tersebut tidak berarti seluruh barang/jasanya otomatis bukan objek PPN, dan tidak berarti pengusaha bebas dari kewajiban PPh, administrasi NPWP, atau pelaporan yang berlaku. Perhatikan juga pengertian pengusaha kecil.
Perbedaan faktur komersial dan Faktur Pajak
Penjual non PKP tetap dapat membuat invoice, kuitansi, atau bukti pembayaran komersial. Namun, dokumen itu bukan Faktur Pajak PPN yang dapat diperlakukan sebagai bukti pemungutan PPN oleh PKP. Pembeli tidak boleh mengkreditkan “PPN masukan” hanya berdasarkan surat non PKP atau invoice biasa. Pelajari perbedaan invoice dan Faktur Pajak, perlakuan Faktur Pajak untuk non PKP, dan pengelolaan Faktur Pajak masukan.
Batas Omzet Rp4,8 Miliar dan Kewajiban Menjadi PKP
Batasan pengusaha kecil untuk tujuan pengukuhan PKP adalah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun buku. Pengusaha kecil yang belum melewati batas dapat memilih menjadi PKP secara sukarela. Ketentuan pelaporan usaha ketika melewati batas diatur antara lain dalam PMK Nomor 164 Tahun 2023.
Kapan wajib melaporkan usaha untuk dikukuhkan?
PMK 164/2023 memberikan relaksasi batas waktu: pengusaha yang melewati batas omzet dalam tahun berjalan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP paling lambat akhir tahun buku yang bersangkutan. Ini berbeda dari ketentuan lama yang menggunakan akhir bulan berikutnya. DJP menjelaskan perubahan tersebut dalam artikel resmi tentang perpajakan UMKM. Saat kewajiban pemungutan PPN mulai berlaku, ikuti tanggal dan ketentuan pengukuhan yang berlaku pada kasus masing-masing.
Contoh ilustrasi sederhana
Misalnya, usaha dengan tahun buku Januari–Desember memiliki peredaran bruto Rp4,5 miliar pada tahun tertentu dan belum memilih menjadi PKP. Jika tidak ada keadaan khusus, omzet itu belum melewati batas Rp4,8 miliar. Namun jika omzet kemudian melampaui batas dalam tahun buku berjalan, pengusaha perlu menyiapkan pelaporan untuk pengukuhan paling lambat akhir tahun buku sesuai PMK 164/2023. Ini ilustrasi batas omzet, bukan penetapan status untuk usaha tertentu.
Jika usaha sudah berstatus PKP dan hendak mengakhiri pengukuhannya, prosedurnya berbeda. Baca prosedur pencabutan pengukuhan PKP serta contoh permohonan pencabutan PKP.
Cara Mengecek dan Mengubah Status PKP pada 2026
Periksa data usaha sebelum membuat surat
Bagian keuangan atau penanggung jawab pajak sebaiknya memeriksa dokumen pengukuhan, riwayat pemberitahuan DJP, serta data administrasi perusahaan. Jangan hanya mengandalkan keterangan lisan. Jika data tidak sesuai, hubungi kanal resmi DJP atau KPP terdaftar.
Pengajuan pengukuhan melalui Coretax
Pada 2026, pengusaha dapat mengajukan pengukuhan PKP melalui akun Coretax DJP. Informasi resmi DJP mengenai pengajuan PKP melalui Coretax menjelaskan penggunaan akun penanggung jawab, pemilihan identitas badan, menu pengukuhan PKP, pengisian informasi usaha, dan pengunggahan dokumen pendukung. Proses pengajuan bukan bukti bahwa status sudah disetujui. Panduan tambahan tersedia di formulir dan persyaratan pengajuan PKP dan syarat menjadi PKP.
Jika sudah menjadi PKP
Setelah pengukuhan berlaku, penjual perlu mengikuti ketentuan pembuatan Faktur Pajak, penyetoran, dan pelaporan PPN. Gunakan panduan peraturan Faktur Pajak dan perbedaan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran untuk memahami konsekuensinya.
Kesalahan yang Sering Terjadi
Menyatakan non PKP berarti tidak wajib pajak
Ini keliru. Non PKP hanya menjelaskan status pengukuhan untuk PPN, bukan pembebasan otomatis dari seluruh pajak. Kewajiban PPh dan administrasi lainnya tetap perlu diperiksa sesuai jenis wajib pajak dan transaksinya.
Menganggap surat non PKP sebagai Faktur Pajak
Surat tidak dapat menggantikan Faktur Pajak dan tidak menciptakan hak pengkreditan Pajak Masukan bagi pembeli. Pembeli perlu membedakan bukti pembayaran komersial dengan dokumen pajak yang sah.
Menggunakan aturan tenggat lama
Beberapa tulisan lama masih menyebut batas pelaporan PKP pada akhir bulan berikutnya setelah omzet melampaui Rp4,8 miliar. Periksa PMK 164/2023 yang mengatur relaksasi hingga akhir tahun buku, dan jangan menyalin ketentuan lama tanpa konteks.
FAQ Surat Pernyataan Non PKP
Apakah ada format baku surat non PKP dari DJP?
Contoh surat untuk keperluan vendor umumnya disusun sendiri sesuai kebutuhan administrasi penerima. Ini bukan formulir pengukuhan PKP resmi. Pastikan pernyataan akurat dan sesuai persyaratan mitra.
Apakah surat non PKP harus memakai meterai Rp10.000?
Surat pernyataan dapat termasuk objek bea meterai bila memenuhi kriteria dokumen menurut peraturan. Periksa fungsi dokumen dan ketentuan bea meterai yang berlaku; jangan menganggap meterai sebagai pengesahan otomatis status PKP.
Apakah usaha dengan omzet kurang dari Rp4,8 miliar boleh menjadi PKP?
Boleh. Pengusaha kecil dapat memilih pengukuhan secara sukarela dan setelah dikukuhkan harus menjalankan kewajiban PKP sesuai ketentuan.
Apakah non PKP boleh mengirim invoice ke pelanggan?
Boleh menerbitkan invoice atau kuitansi komersial. Namun, jangan menamai dokumen itu Faktur Pajak PPN atau menambahkan pemungutan PPN seolah-olah telah berstatus PKP.
Bagaimana jika status PKP berubah setelah surat dikirim?
Beritahukan perubahan kepada mitra, perbarui dokumen vendor, dan sesuaikan penagihan serta administrasi PPN berdasarkan tanggal efektif pengukuhan.
Referensi Resmi dan Sumber
- JDIH Kemenkeu — PMK 164 Tahun 2023, kewajiban pengukuhan PKP.
- DJP — Pengusaha Kena Pajak dan batasan pengusaha kecil.
- DJP — penjelasan relaksasi tenggat pengukuhan PKP.
- DJP — permohonan pengukuhan PKP melalui Coretax pada 2026.
- DJP — objek dan tarif bea meterai.
Sumber awal dan atribusi: OnlinePajak — surat pernyataan non PKP. Informasi regulasi dan prosedur diperbarui berdasarkan sumber resmi di atas.
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!