Berapa Batas Usia Pensiun PNS Pegawai Negeri Sipil?

Batas usia pensiun PNS atau BUP PNS adalah usia ketika Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia jabatan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. BUP penting dipahami karena berkaitan langsung dengan rencana karier, masa pengabdian, hak pensiun, Tabungan Hari Tua, administrasi kepegawaian, serta persiapan finansial setelah tidak lagi aktif bekerja sebagai ASN.

Untuk tahun 2026, pembahasan batas usia pensiun PNS perlu diperbarui karena dasar hukum utama ASN sudah berubah. Artikel lama yang masih merujuk pada UU No. 5 Tahun 2014 perlu disesuaikan dengan UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Undang-undang ini mencabut UU No. 5 Tahun 2014 dan memperbarui sejumlah ketentuan terkait manajemen ASN, termasuk pengelompokan jabatan dan batas usia pensiun.

Secara sederhana, batas usia pensiun PNS tidak hanya satu angka. Ada PNS yang pensiun pada usia 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun, bahkan 70 tahun untuk jabatan fungsional tertentu. Perbedaannya bergantung pada jenis jabatan, jenjang jabatan, dan aturan sektoral yang mengatur profesi tersebut. Untuk memahami konteks penghasilan ASN sebelum masa pensiun, pembaca juga dapat membaca artikel Bloghrd.com tentang gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan kena pajak PNS.

Apa Itu Batas Usia Pensiun PNS?

Batas usia pensiun PNS adalah batas usia maksimal seorang Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan tertentu sebelum diberhentikan dengan hormat sebagai PNS. Ketika PNS mencapai BUP dan memenuhi syarat pensiun, ia dapat memperoleh hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku.

Istilah BUP sering membuat bingung karena sebagian orang menganggap semua PNS pensiun pada usia yang sama. Padahal, dalam sistem kepegawaian Indonesia, BUP ditentukan berdasarkan jabatan. Pejabat administrasi, pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional, guru, dosen, peneliti, perekayasa, dan profesor dapat memiliki batas usia pensiun yang berbeda.

Karena itu, pertanyaan “berapa usia pensiun PNS?” tidak cukup dijawab dengan satu angka. Jawaban yang lebih tepat adalah: lihat terlebih dahulu jabatan PNS tersebut. Apakah ia pejabat pelaksana, pengawas, administrator, pejabat pimpinan tinggi, jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, ahli madya, ahli utama, guru, dosen, atau jabatan fungsional tertentu lain.

Dasar Hukum Batas Usia Pensiun PNS Terbaru

Dasar hukum batas usia pensiun PNS tidak hanya berasal dari satu aturan. Ada beberapa regulasi yang perlu dibaca bersama, terutama UU ASN terbaru, aturan manajemen PNS, dan aturan khusus jabatan fungsional tertentu.

1. UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN

UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi rujukan utama terbaru. Dalam UU ini, Pegawai ASN terdiri atas PNS dan PPPK. UU ini juga mengatur batas usia pensiun jabatan Pegawai ASN berdasarkan kelompok jabatan manajerial dan nonmanajerial.

Untuk jabatan manajerial, batas usia pensiun adalah 60 tahun bagi pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama. Sementara itu, pejabat administrator dan pejabat pengawas memiliki batas usia pensiun 58 tahun. Untuk jabatan nonmanajerial, pejabat pelaksana memiliki BUP 58 tahun, sedangkan pejabat fungsional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing.

2. PP No. 11 Tahun 2017 jo. PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS

Dalam praktik administrasi PNS, BKN masih merujuk pada PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS. Ketentuan ini menjelaskan bahwa PNS yang telah mencapai BUP diberhentikan dengan hormat. BUP PNS secara umum dibagi menjadi 58 tahun, 60 tahun, dan 65 tahun berdasarkan jenis jabatan.

3. Aturan Khusus Jabatan Fungsional

Beberapa jabatan fungsional memiliki aturan khusus. Misalnya, guru, dosen, peneliti, perekayasa, dan profesor memiliki batas usia pensiun tertentu berdasarkan undang-undang atau peraturan sektoral. Karena itu, PNS yang menduduki jabatan fungsional tidak cukup hanya melihat aturan umum, tetapi perlu mengecek aturan jabatan fungsionalnya.

Tabel Batas Usia Pensiun PNS Terbaru

Berikut ringkasan batas usia pensiun PNS yang umum digunakan berdasarkan informasi BKN dan ketentuan terbaru yang berlaku.

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa BUP PNS sangat bergantung pada jabatan. Seorang PNS pelaksana dapat pensiun pada usia 58 tahun, sedangkan seorang profesor dapat memiliki BUP sampai 70 tahun. Karena itu, setiap PNS sebaiknya mengecek jabatan terakhir, jenjang jabatan, dan regulasi khusus yang berlaku pada jabatannya.

Apakah Semua PNS Pensiun pada Usia 60 Tahun?

Tidak. Salah satu kesalahan umum dalam memahami pensiun PNS adalah menganggap semua PNS pensiun pada usia 60 tahun. Angka 60 tahun memang berlaku untuk kelompok tertentu, seperti pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional ahli madya. Namun, banyak PNS lain yang memiliki BUP 58 tahun atau 65 tahun.

Misalnya, pejabat pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator, pejabat fungsional ahli pertama, ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan umumnya memiliki BUP 58 tahun. Sementara itu, pejabat fungsional ahli utama memiliki BUP 65 tahun. Untuk jabatan tertentu seperti guru besar, peneliti ahli utama, dan perekayasa ahli utama, BUP dapat mencapai 70 tahun.

Dengan kata lain, BUP PNS tidak boleh disamaratakan. Setiap instansi perlu melihat data kepegawaian, jabatan, kelas jabatan, dan aturan teknis yang berlaku agar proses pensiun tidak salah jadwal.

Perbedaan BUP PNS 58, 60, 65, dan 70 Tahun

Perbedaan BUP bukan sekadar perbedaan angka usia. Perbedaan ini menunjukkan bahwa negara memperhitungkan karakter jabatan, kebutuhan kompetensi, masa pengabdian, dan peran profesional tertentu dalam pelayanan publik.

BUP 58 Tahun

BUP 58 tahun berlaku untuk pejabat pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator, pejabat fungsional ahli pertama, pejabat fungsional ahli muda, dan jabatan fungsional keterampilan. Kelompok ini mencakup banyak PNS dalam jabatan administrasi dan fungsional awal sampai menengah tertentu.

BUP 60 Tahun

BUP 60 tahun berlaku untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat fungsional ahli madya, guru, jaksa, dan jabatan lain yang diatur sesuai ketentuan. Pada level ini, PNS biasanya memiliki tanggung jawab lebih besar, pengalaman lebih panjang, atau keahlian yang masih dibutuhkan dalam jabatan tertentu.

BUP 65 Tahun

BUP 65 tahun berlaku untuk pejabat fungsional ahli utama dan dosen. Pada jabatan ini, pengalaman dan keahlian profesional menjadi faktor penting. Karena itu, usia pensiun dibuat lebih panjang dibanding jabatan administrasi biasa.

BUP 70 Tahun

BUP 70 tahun berlaku untuk jabatan tertentu seperti guru besar atau profesor, peneliti ahli utama, dan perekayasa ahli utama. Jabatan ini membutuhkan kepakaran tinggi dan kontribusi akademik atau riset yang sering kali semakin kuat seiring pengalaman panjang.

Bagaimana dengan PPPK?

Dalam UU ASN terbaru, ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Karena artikel ini berfokus pada PNS, pembahasan utama tetap diarahkan pada Pegawai Negeri Sipil. Namun, penting dipahami bahwa PPPK juga termasuk Pegawai ASN dan memiliki ketentuan manajemen tersendiri.

Untuk PPPK, batas usia atau masa hubungan kerja biasanya perlu dilihat dari jabatan yang dilamar, perjanjian kerja, dan aturan manajemen PPPK yang berlaku. Dalam rekrutmen PPPK, usia pelamar juga sering dikaitkan dengan batas usia pensiun jabatan yang dilamar. Jadi, meskipun sama-sama ASN, PNS dan PPPK tidak selalu memiliki pola administrasi pensiun yang sama.

Perbedaan PNS dan PPPK juga penting dalam konteks gaji, masa kerja, tunjangan, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Pembaca yang ingin memahami penghasilan ASN dapat membaca artikel Bloghrd.com tentang tunjangan anak bagi PNS dan jenis-jenis tunjangan kerja.

Apa Hak PNS Setelah Mencapai Batas Usia Pensiun?

PNS yang diberhentikan dengan hormat karena mencapai BUP dapat memperoleh hak pensiun jika memenuhi ketentuan. Menurut informasi BKN, PNS yang berhak atas pensiun antara lain PNS yang berhenti dengan hormat karena telah mencapai BUP, meninggal dunia, berhenti atas permintaan sendiri, tidak cakap jasmani dan/atau rohani, terkena perampingan organisasi yang mengakibatkan pensiun dini, atau dijatuhi hukuman disiplin diberhentikan dengan hormat.

Hak pensiun PNS berbeda dari pesangon pekerja swasta. PNS tidak memakai skema uang pesangon seperti karyawan perusahaan. PNS memiliki sistem pensiun dan Tabungan Hari Tua yang dikelola melalui skema aparatur negara, salah satunya melalui Taspen. Taspen menjelaskan bahwa program pensiun adalah penghasilan yang diterima penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa pegawai negeri selama bekerja dalam dinas pemerintah. Iuran program pensiun tercatat sebesar 4,75% dari penghasilan sebulan, yaitu gaji pokok ditambah tunjangan keluarga, dan pembayaran pensiun bersumber dari APBN dengan sistem pay as you go.

Untuk memahami perbedaan dengan pekerja swasta, pembaca dapat membaca artikel Bloghrd.com tentang pemutusan hubungan kerja karena pensiun, jaminan pensiun, dan pajak pensiun.

Perbedaan Pensiun PNS dan Pensiun Karyawan Swasta

PNS dan karyawan swasta sama-sama dapat memasuki masa pensiun, tetapi dasar hukumnya berbeda. PNS mengikuti aturan ASN, manajemen PNS, dan sistem pensiun aparatur negara. Karyawan swasta mengikuti perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, UU Ketenagakerjaan, PP 35/2021, BPJS Ketenagakerjaan, dan program dana pensiun jika ada.

Untuk pekerja swasta, batas pensiun biasanya ditulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Pembaca dapat membaca artikel Bloghrd.com tentang status hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan di Indonesia, dan perhitungan pesangon.

Apakah PNS Bisa Pensiun Sebelum BUP?

PNS dapat berhenti sebelum mencapai BUP dalam kondisi tertentu. Salah satu yang umum dibahas adalah pensiun atas permintaan sendiri atau pensiun dini. Namun, pensiun dini tidak otomatis diberikan hanya karena PNS ingin berhenti. Ada syarat usia, masa kerja, persetujuan pejabat pembina kepegawaian, serta ketentuan administratif yang perlu dipenuhi.

Selain itu, PNS juga dapat diberhentikan dengan hormat dalam kondisi tertentu, misalnya karena tidak cakap jasmani dan/atau rohani, meninggal dunia, perampingan organisasi, atau alasan lain sesuai ketentuan. Setiap jenis pemberhentian memiliki konsekuensi administrasi dan hak yang berbeda.

Karena itu, PNS yang ingin mengajukan pensiun dini sebaiknya tidak hanya mengandalkan informasi umum. Konsultasikan dengan bagian kepegawaian instansi, cek masa kerja, usia, status jabatan, hak pensiun, dan dokumen yang dibutuhkan.

Apakah PNS yang Meninggal Dunia Tetap Memiliki Hak Pensiun?

Jika PNS meninggal dunia, hak pensiun dapat diberikan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan. BKN menjelaskan bahwa jika PNS meninggal dunia, hak pensiun dapat diberikan kepada suami atau istri yang berhak atas pensiun janda/duda. Jika tidak ada suami atau istri yang berhak, hak tersebut dapat diberikan kepada anak-anaknya sesuai ketentuan UU Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai.

Karena itu, data keluarga PNS sangat penting. Data pasangan, anak, status perkawinan, dan dokumen kependudukan sebaiknya selalu diperbarui agar proses pengurusan hak pensiun tidak terhambat. Pembaca dapat melihat pembahasan Bloghrd.com tentang bukti potong pajak karyawan dan Formulir 1721 serta kode objek pajak PPh 21 untuk memahami administrasi penghasilan dan pensiun dari sisi pajak.

Apa Saja Dokumen yang Perlu Disiapkan Menjelang Pensiun PNS?

Dokumen pensiun PNS dapat berbeda tergantung instansi dan jenis pensiun. Namun, secara umum PNS perlu menyiapkan dokumen kepegawaian, data keluarga, data rekening, dan dokumen identitas. Semakin rapi data disiapkan, semakin mudah proses administrasi pensiun.

Dokumen yang Umumnya Perlu Dicek

• SK CPNS dan SK PNS.
• SK pangkat terakhir.
• SK jabatan terakhir jika ada.
• Data riwayat kepangkatan dan masa kerja.
• Kartu pegawai atau dokumen kepegawaian lain.
• KTP dan Kartu Keluarga.
• Akta nikah atau akta cerai jika relevan.
• Akta kelahiran anak yang masih menjadi tanggungan jika diperlukan.
• NPWP dan dokumen pajak terkait.
• Nomor rekening untuk pembayaran manfaat.
• Dokumen Taspen atau nomor Taspen jika sudah tersedia.

Selain dokumen tersebut, instansi biasanya memiliki daftar persyaratan teknis sendiri. PNS sebaiknya mengikuti arahan bagian kepegawaian dan mengecek data digital di sistem kepegawaian agar tidak ada perbedaan nama, tanggal lahir, NIP, atau data keluarga.

Bagaimana Pajak atas Pensiun PNS?

Penghasilan pensiun dapat berkaitan dengan PPh 21. Dalam administrasi pajak, PNS, anggota TNI/Polri, pejabat negara, dan pensiunannya memiliki formulir bukti potong yang berbeda dari pegawai swasta biasa. Karena itu, pensiunan PNS tetap perlu memahami kewajiban pajak dan pelaporan SPT sesuai status penghasilannya.

Jika pensiunan masih memiliki penghasilan lain, misalnya honor, usaha, sewa, investasi, atau pekerjaan setelah pensiun, penghasilan tersebut juga perlu diperhatikan dalam pelaporan pajak. Untuk memahami dasar pajak penghasilan, pembaca dapat membaca artikel Bloghrd.com tentang subjek pajak PPh 21, cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER, dan jenis SPT dan sanksi pelaporan pajak.

Kesalahan Umum dalam Memahami BUP PNS

Banyak informasi tentang pensiun PNS masih memakai aturan lama atau mencampur beberapa profesi sekaligus. Agar tidak salah paham, berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari.

1. Menganggap Semua PNS Pensiun pada Usia 60 Tahun

Ini keliru. Banyak PNS pensiun pada usia 58 tahun, terutama pejabat pelaksana, pengawas, administrator, serta jabatan fungsional ahli pertama, ahli muda, dan keterampilan. Usia 60 tahun berlaku untuk kelompok tertentu seperti JPT dan fungsional ahli madya.

2. Masih Menggunakan UU ASN Lama Tanpa Catatan

UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sudah dicabut oleh UU No. 20 Tahun 2023. Artikel atau tabel yang masih memakai UU 5/2014 perlu diberi catatan pembaruan agar pembaca tidak mengira itu adalah rujukan utama terbaru.

3. Menyamakan PNS dengan Pekerja Swasta

PNS dan pekerja swasta memiliki rezim hukum berbeda. PNS mengikuti aturan ASN dan sistem pensiun aparatur negara, sedangkan pekerja swasta mengikuti ketentuan ketenagakerjaan dan kebijakan perusahaan. Untuk pekerja swasta, masa pensiun sering berkaitan dengan Jaminan Hari Tua, BPJS Ketenagakerjaan, dan iuran Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

4. Mengira BUP Sama dengan Hak Pensiun Otomatis

Mencapai BUP adalah salah satu dasar pemberhentian dengan hormat. Namun, hak pensiun tetap perlu diproses secara administratif dan mengikuti ketentuan masa kerja, data kepegawaian, status keluarga, serta dokumen pendukung.

5. Tidak Mengecek Aturan Jabatan Fungsional Khusus

Jabatan fungsional tertentu dapat memiliki batas usia pensiun berbeda. Guru, dosen, peneliti, perekayasa, dan profesor adalah contoh jabatan yang perlu dicek berdasarkan aturan sektoral.

Checklist Persiapan Pensiun untuk PNS

Pensiun sebaiknya tidak disiapkan mendadak. Idealnya, PNS mulai memeriksa data dan perencanaan finansial beberapa tahun sebelum mencapai BUP. Berikut checklist yang dapat digunakan.

• Cek kembali jabatan terakhir dan jenjang jabatan untuk memastikan BUP yang berlaku.
• Periksa data kepegawaian di instansi masing-masing.
• Pastikan tanggal lahir, NIP, nama, pangkat, dan masa kerja tercatat benar.
• Perbarui data keluarga, terutama pasangan dan anak yang berhak.
• Siapkan dokumen identitas, SK kepegawaian, dan rekening pembayaran.
• Konsultasikan jadwal pensiun dengan bagian kepegawaian.
• Cek informasi layanan Taspen, THT, dan pensiun.
• Pahami pajak atas pensiun dan kewajiban SPT.
• Buat rencana keuangan setelah tidak lagi menerima penghasilan aktif.
• Pertimbangkan aktivitas produktif setelah pensiun, seperti usaha, mengajar, konsultasi, atau kegiatan sosial.

Catatan untuk Instansi dan Pengelola Kepegawaian

Bagi instansi pemerintah, pengelolaan BUP perlu dilakukan secara tertib. Data pegawai yang akan memasuki pensiun harus dipantau sejak awal agar tidak terjadi keterlambatan SK pensiun, kesalahan data keluarga, atau hambatan pembayaran manfaat.

Instansi juga perlu memberi sosialisasi kepada pegawai yang akan memasuki masa purna tugas. Sosialisasi dapat mencakup hak pensiun, THT, pajak, layanan Taspen, kesehatan, perencanaan keuangan, dan persiapan psikologis. Pensiun bukan hanya perubahan status administrasi, tetapi juga perubahan besar dalam kehidupan seseorang.

Dalam konteks manajemen SDM, proses pensiun yang baik membantu organisasi melakukan regenerasi jabatan, transfer pengetahuan, dan penataan pegawai. Hal ini penting agar keahlian pegawai senior tidak hilang begitu saja ketika mereka memasuki masa pensiun.

FAQ tentang Batas Usia Pensiun PNS

Berapa batas usia pensiun PNS terbaru?

Batas usia pensiun PNS bergantung pada jabatan. Secara umum, ada BUP 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun, dan 70 tahun untuk jabatan tertentu. Pejabat pelaksana, administrator, pengawas, fungsional ahli pertama/muda/keterampilan umumnya 58 tahun; JPT dan fungsional madya 60 tahun; fungsional ahli utama 65 tahun; sedangkan guru besar, peneliti ahli utama, dan perekayasa ahli utama dapat mencapai 70 tahun.

Apakah semua PNS pensiun pada usia 58 tahun?

Tidak. Usia 58 tahun berlaku untuk beberapa kelompok jabatan, tetapi tidak semua PNS. Pejabat pimpinan tinggi dan fungsional madya dapat memiliki BUP 60 tahun, fungsional ahli utama 65 tahun, dan jabatan tertentu dapat mencapai 70 tahun.

Apakah guru PNS pensiun pada usia 60 tahun?

Ya, BKN mencatat BUP guru sebagai salah satu jabatan fungsional tertentu adalah 60 tahun. Namun, detail administrasi tetap perlu mengikuti data jabatan dan aturan kepegawaian yang berlaku di instansi.

Berapa batas usia pensiun dosen PNS?

BUP dosen umumnya 65 tahun. Untuk guru besar atau profesor, BUP dapat mencapai 70 tahun sesuai aturan jabatan akademik tertentu.

Apakah UU ASN 5/2014 masih berlaku?

Tidak sebagai rujukan utama. UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN. Karena itu, artikel lama yang masih memakai UU 5/2014 perlu diperbarui.

Apakah PNS mendapat pesangon saat pensiun?

PNS tidak memakai skema pesangon seperti pekerja swasta. PNS memiliki hak pensiun dan Tabungan Hari Tua sesuai ketentuan aparatur negara. Skema pesangon lebih relevan untuk pekerja swasta yang mengalami PHK karena pensiun.

Apakah pensiun PNS dibayar setiap bulan?

Ya, program pensiun PNS pada dasarnya berupa penghasilan yang diterima setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas pengabdian sebagai pegawai negeri, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Apakah PNS bisa pensiun sebelum BUP?

Bisa dalam kondisi tertentu, misalnya pensiun atas permintaan sendiri, tidak cakap jasmani/rohani, perampingan organisasi, atau alasan lain sesuai aturan. Namun, syarat usia, masa kerja, persetujuan, dan dokumen administrasi harus dipenuhi.

Kesimpulan

Batas usia pensiun PNS tidak bisa dijawab dengan satu angka. Untuk 2026, rujukan utama yang perlu digunakan adalah UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Manajemen PNS, serta aturan jabatan fungsional tertentu. Secara umum, BUP PNS dapat berada pada usia 58, 60, 65, atau 70 tahun tergantung jabatan.

Pejabat pelaksana, pejabat pengawas, pejabat administrator, fungsional ahli pertama, ahli muda, dan keterampilan umumnya memiliki BUP 58 tahun. Pejabat pimpinan tinggi dan fungsional ahli madya umumnya 60 tahun. Pejabat fungsional ahli utama umumnya 65 tahun. Sementara itu, guru besar, peneliti ahli utama, dan perekayasa ahli utama dapat memiliki BUP 70 tahun.

Bagi PNS, memahami BUP penting untuk menyiapkan dokumen pensiun, data keluarga, hak Taspen, pajak pensiun, dan rencana hidup setelah purna tugas. Bagi instansi, pengelolaan BUP yang tertib membantu proses regenerasi, administrasi kepegawaian, dan perlindungan hak pegawai yang memasuki masa pensiun.

Referensi Eksternal

• JDIH BPK – UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• BKN – Cek Batas Usia Pensiun PNS Berdasarkan Jenis Jabatan
• BKN – Syarat Administrasi Manajemen ASN
• JDIH BPK – PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS
• JDIH BPK – PP No. 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017
• JDIH BPK – UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
• JDIH BPK – UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
• JDIH BPK – UU No. 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
• Taspen – Program Pensiun
• Taspen – Tabungan Hari Tua