Ketentuan Cuti Nikah Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia

Seperti apa sebenarnya ketentuan cuti nikah menurut undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia? Disini bloghrd.com akan mengulasnya.

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, alasan menikah sebenarnya tidak termasuk dalam kategori cuti.

Namun, termasuk dalam kategori “tidak bekerja yang tetap diupah”.

Hal ini sesuai dengan Pasal 93 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dimana disebutkan bahwa menikah adalah salah satu alasan pekerja tidak masuk kerja/ tidak dapat melakukan pekerjaan, namun pengusaha tetap memiliki kewajiban untuk membayar upah pegawai tersebut.

Namun, dalam pelaksanaan sehari-hari istilah cuti nikah lazim digunakan untuk menyebut izin tidak masuk bekerja karena menikah.

Ketentuan Cuti Nikah Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia

Seperti apa sebenarnya ketentuan cuti nikah menurut undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia? Disini bloghrd.com akan mengulasnya.

Berikut adalah ketentuan cuti untuk karyawan yang akan menikah yang dijelaskan berdasarkan dari UU Ketenagakerjaan.

Lama Cuti Nikah Menurut Undang-undang

UU Ketenagakerjaan mengatur lamanya cuti menikah bagi pegawai adalah selama tiga hari kerja.

Hal ini tujuannya adalah untuk memberikan waktu selama  satu hari sebelum pernikahan,satu hari untuk acara pernikahan (hari H), dan  satu hari setelah pernikahan.

Perusahaan diizinkan untuk memberikan cuti lebih lama daripada tiga hari, namun tidak diperkenankan kurang dari tiga hari.

Hal ini dapat diatur lebih lanjut dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.

Dalam pelaksanaannya, apabila lamanya cuti menikah yang berlaku di perusahaan dinilai kurang, pegawai dapat mengambil cuti tahunan berhimpitan dengan izin nikah, dengan demikian mereka dapat memperoleh libur yang lebih Panjang.

BACA JUGA :  Absensi Online dan Task Management Bantu Pekerjaan Selama WFH

Frekuensi Mengajukan Cuti Menikah Selama Bekerja

UU Ketenagakerjaan tidak mengatur berapa kali maksimal pegawai dapat mengajukan cuti nikah selama masa kerja.

Hal ini dapat diatur lebih lanjut di peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.

Namun, di banyak perusahaan, izin cuti menikah hanya diberikan kepada pegawai yang melakukan pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama.

Upah Pegawai Selama Cuti Nikah.

Pegawai tetap berhak menerima upah atas hari cuti nikah dimana yang bersangkutan tidak melakukan pekerjaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kewajiban Perusahaan Mengatur Ketentuan Cuti Nikah

Pasal 93 ayat (5) UU Ketenagakerjaan mewajibkan perusahaan untuk membuat teknis pelaksanaan cuti menikah bagi pegawai di dalam peraturan perusahaan, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama.

Hal yang perlu diatur tersebut misalnya adalah tentang:

  • Bagaimana prosedur pengajuan cuti khusus ini,
  • Kapan selambat-lambatnya pengajuan cuti ini bisa dilakukan,
  • Berapa lama hari yang diizinkan untuk cuti nikah,
  • Berapa kali izin nikah boleh diajukan,
  • Dll.

Setiap perusahaan memiliki kondisi kerja yang berbeda-beda.

Misalnya, ada perusahaan yang memiliki karakteristik mobilitas tinggi, dapat mengatur agar pegawai tidak menikah selama masa percobaan.

Ada pula perusahaan yang tidak mengizinkan pegawai melakukan pernikahan selama dalam masa pelatihan.

Tentu saja hal ini disebabkan karena perusahaan ingin tetap menjaga kelangsungan pekerjaannya.

Namun, perusahaan juga harus tetap mempertimbangkan hak pegawai.

Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk mengatur tentang izin menikah ini dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja.

Sanksi bagi Perusahaan yang Melanggar Peraturan Terkait Izin Nikah/ Cuti Nikah

Apabila terdapat pengusaha yang tidak memberikan izin nikah, atau memberikan cuti menikah kurang dari tiga hari, atau tidak membayarkan upah pegawai selama cuti, maka pengusaha dapat dikenai sanksi pindana sesuai Pasal 168 UU ketenagakerjaan.

BACA JUGA :  Pentingnya Mencoba Software HRD Gratis Sebelum Membeli

Ancaman hukumannya adalah hukuman kurungan penjara paling sedikit satu bulan dan paling lama 4 tahun, serta denda paling sedikit Rp 10.000.000,00 dan paling banyak Rp 400.000.000,00.

Pengelolaan Cuti Pegawai

Mengingat pentingnya cuti bagi pegawai dan adanya sanksi bagi perusahaan, maka masalah administrasi terkait cuti menikah tidak dapat diabaikan.

Kesalahan perhitungan dalam pembayaran upahnya pun harus diperhatikan dengan seksama.

Untuk menghindari kesalahan perhitungan atau adanya human error ada baiknya Anda menggunakan aplikasi HR atau HRIS yang terintegrasi dengan sistem cuti dan absensi dan dapat melakukan perhitungan gaji secara otomatis.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *