Apa itu Ekstensifikasi Pajak dan Intensifikasi Pajak?
Mendengar dua istilah pajak di atas ada kaitannya dengan urusan pendataan wajib pajak dan penerimaan pajak. Seperti diketahui penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara dan masih banyak wajib pajak di Tanah Air yang belum mengetahui statusnya. Di sisi lain, masih banyak juga orang atau badan usaha yang seharusnya menjadi wajib pajak namun belum terdaftar. Di antara banyak langkah yang diambil oleh negara dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan kedua hal tersebut adalah melalui jalan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak.
Ekstensifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang melakukan pemeriksaan ini merupakan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
Sedangkan intensifikasi pajak merupakan tahapan lanjutan, yang mana kegiatan tersebut mengoptimalisasi penggalian penerimaan pajak terhadap subjek serta objek pajak yang telah tercatat atau terdaftar dalam administrasi DJP.
Baca Juga:
Secara sederhana, pada tahap ekstensifikasi pajak pemerintah dan DJP secara aktif di lapangan melakukan pencarian wajib pajak yang telah memenuhi syarat namun belum terdaftar. Dari sini diharapkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak baru. Jika memenuhi persyaratan, maka akan diberikan NPWP dan/atau pengukuhan pengusaha kena pajak.
Setelah itu dilakukan tahap lanjutan melalui intensifikasi pajak, yang mana data-data yang ada diolah sedemikian rupa untuk mendapatkan temuan potensi kewajiban pajak yang dimiliki si wajib pajak. Jika dalam temuannya DJP mendapatkan aset yang belum dilaporkan, maka bisa menghasilkan pajak yang dapat menambah penerimaan negara.
Siapa Saja yang Menjadi Sasaran dari Dua Kegiatan Tadi?
Pada tahap ekstensifikasi pajak, sasarannya meliputi:
- Orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan penghasilan di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).
- Orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan.
- Badan yang hanya memiliki kewajiban sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan.
- Bendahara pemerintah yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan perpajakan.
Di tahap intensifikasi pajak, data yang didapat dari kelima sasaran di atas diolah sedemikian rupa untuk mengetahui temuan potensi kewajiban pajak yang dimiliki oleh si wajib pajak.
Adapun sistem pemungutan pajak di Indonesia merupakan self assessment, yang mana pemenuhan kewajiban perpajakan dalam hal wajib pajak menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri pajaknya baik secara langsung, online, melalui pos atau Application Service Provider (ASP) seperti Aplikasi Pajak.
Namun, keberadaan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak tetap perlu dilakukan agar menjamin setiap warga negara yang telah memenuhi persyaratan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.
Untuk itu, jika wajib pajak sudah terdaftar lewat program ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, maka seyogyanya untuk melakukan kewajiban perpajakan yang terdiri dari hitung, setor, dan lapor pajak. Sebagai mitra resmi DJP, Aplikasi Pajak hadir sebagai salah satu platform yang memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya. Hitung, setor, lapor pajak, ingat Aplikasi Pajak!
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
