Aturan, Ketentuan dan Cara Pembatalan Faktur Pajak

Pembatalan faktur pajak adalah proses membatalkan faktur pajak yang sudah dibuat karena transaksi dibatalkan, barang atau jasa seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak, atau terdapat kesalahan tertentu yang tidak bisa diselesaikan dengan faktur pajak pengganti. Bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP), memahami aturan pembatalan faktur pajak sangat penting agar administrasi PPN tetap rapi dan tidak menimbulkan masalah saat pelaporan SPT Masa PPN.

Dalam praktiknya, banyak PKP masih bingung membedakan antara faktur pajak batal dan faktur pajak pengganti. Padahal, keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Faktur pajak pengganti digunakan untuk memperbaiki kesalahan pengisian tertentu, sedangkan pembatalan faktur pajak digunakan ketika transaksi benar-benar batal atau faktur pajak tidak seharusnya dibuat.

Artikel ini membahas aturan, ketentuan, dan cara pembatalan faktur pajak terbaru, termasuk alasan pembatalan, perbedaan dengan faktur pajak pengganti, dampak terhadap SPT Masa PPN, contoh kasus, serta checklist agar proses pembatalan tidak menimbulkan risiko pajak.

Apa Itu Pembatalan Faktur Pajak?

Pembatalan faktur pajak adalah tindakan membatalkan faktur pajak yang telah dibuat dan/atau diunggah karena faktur tersebut tidak lagi mencerminkan transaksi yang sebenarnya. Setelah faktur pajak dibatalkan, status faktur berubah menjadi batal dan Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP pada faktur tersebut tidak dapat digunakan kembali untuk transaksi lain.

Secara sederhana, faktur pajak dibatalkan ketika transaksi yang menjadi dasar penerbitan faktur pajak tidak terjadi, dibatalkan, atau faktur pajak tersebut dibuat untuk penyerahan yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak.

Jika Anda ingin memahami konsep dasar sebelum masuk ke proses pembatalan, baca juga artikel contoh faktur pajak, jenis-jenis faktur dan e-Faktur, serta kode seri faktur pajak.

Dasar Hukum Pembatalan Faktur Pajak

Ketentuan pembatalan faktur pajak awalnya banyak dirujuk dari PER-24/PJ/2012. Namun, untuk konteks terbaru, rujukan utama yang lebih relevan adalah PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak beserta perubahan dan ketentuan pelaporan terbaru dalam rangka Coretax.

1. PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak

PER-03/PJ/2022 mengatur tata cara pembuatan, pembetulan, penggantian, dan pembatalan faktur pajak. Dalam aturan ini, PKP harus melakukan pembatalan faktur pajak untuk faktur yang telah dibuat atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang transaksinya dibatalkan, atau atas barang dan/atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak.

2. PER-11/PJ/2022

PER-11/PJ/2022 mengubah beberapa ketentuan dalam PER-03/PJ/2022. Karena itu, saat membaca aturan faktur pajak, PKP sebaiknya melihat versi PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah dengan PER-11/PJ/2022.

3. PER-11/PJ/2025 dalam Rangka Coretax

PER-11/PJ/2025 mengatur ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. Dalam aturan ini, pembatalan faktur pajak tetap menjadi bagian penting dari administrasi PPN, terutama untuk faktur pajak yang salah identitas pembeli atau penerima jasa, transaksi batal, serta pelaporan dalam SPT Masa PPN.

Untuk memahami hubungan faktur pajak dengan pelaporan PPN, baca juga SPT Masa PPN, cara upload faktur pajak keluaran, dan efaktur.pajak.go.id.

Kapan Faktur Pajak Harus Dibatalkan?

Faktur pajak tidak boleh dibatalkan sembarangan. Pembatalan hanya dilakukan jika memang ada dasar yang kuat sesuai ketentuan. Secara umum, faktur pajak harus dibatalkan dalam kondisi berikut.

1. Transaksi Penyerahan BKP atau JKP Dibatalkan

Jika transaksi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak batal, faktur pajak yang sudah dibuat atas transaksi tersebut harus dibatalkan. Misalnya, pembeli membatalkan pesanan, kontrak kerja sama dibatalkan, atau transaksi tidak dilanjutkan karena alasan komersial tertentu.

Contoh

PT A menerbitkan faktur pajak kepada PT B atas penjualan barang senilai Rp100.000.000. Setelah faktur dibuat, ternyata transaksi dibatalkan karena pembeli tidak jadi membeli barang tersebut. Dalam kondisi ini, PT A harus membatalkan faktur pajak yang sudah dibuat.

2. Barang atau Jasa Seharusnya Tidak Dibuatkan Faktur Pajak

Pembatalan juga dilakukan jika PKP telanjur membuat faktur pajak atas barang atau jasa yang sebenarnya tidak perlu dibuatkan faktur pajak. Misalnya, transaksi bukan objek PPN, bukan penyerahan BKP/JKP, atau terjadi kesalahan klasifikasi transaksi.

Untuk memahami transaksi yang tidak dikenai PPN, baca artikel barang dan jasa yang bukan objek PPN dan subjek PPN.

3. Salah Identitas Pembeli atau Penerima Jasa

Kesalahan identitas pembeli atau penerima jasa merupakan salah satu alasan penting pembatalan faktur pajak. Misalnya, salah NPWP, salah NIK, salah nama pembeli, atau data lawan transaksi tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Dalam kasus seperti ini, PKP umumnya perlu membatalkan faktur pajak yang salah, lalu membuat faktur pajak baru dengan identitas pembeli atau penerima jasa yang benar.

4. Faktur Pajak Dibuat untuk Transaksi yang Tidak Pernah Terjadi

Jika faktur pajak dibuat, tetapi transaksi sebenarnya tidak pernah terjadi, faktur tersebut harus dibatalkan. Ini penting agar tidak ada PPN keluaran fiktif atau Pajak Masukan yang tidak seharusnya dikreditkan oleh pihak pembeli.

5. Kesalahan yang Tidak Bisa Diselesaikan dengan Faktur Pajak Pengganti

Tidak semua kesalahan faktur pajak dapat diperbaiki dengan faktur pajak pengganti. Beberapa kesalahan, terutama yang menyangkut identitas pembeli atau transaksi yang tidak terjadi, lebih tepat diselesaikan melalui pembatalan faktur pajak.

Untuk memahami perbedaannya, baca juga faktur pajak pengganti, faktur pajak pengganti beda bulan, dan solusi faktur pajak pengganti reject.

Perbedaan Pembatalan Faktur Pajak dan Faktur Pajak Pengganti

Perbedaan paling mendasar terletak pada tujuan penggunaannya. Faktur pajak pengganti digunakan untuk memperbaiki data pada transaksi yang tetap terjadi, sedangkan pembatalan faktur pajak digunakan ketika transaksi batal, faktur tidak seharusnya dibuat, atau kesalahan tertentu tidak dapat diperbaiki dengan faktur pengganti.

Apakah Salah NPWP Harus Faktur Pengganti atau Faktur Batal?

Kesalahan NPWP atau identitas pembeli adalah salah satu kasus yang sering membuat PKP bingung. Dalam praktik terbaru, jika faktur pajak sudah terlanjur dibuat dengan identitas lawan transaksi yang salah, solusi yang lebih tepat adalah membatalkan faktur pajak tersebut, lalu membuat faktur pajak baru dengan identitas yang benar.

Alasannya, identitas pembeli atau penerima jasa merupakan informasi material dalam faktur pajak. Jika identitas pihak penerima tidak sesuai dengan transaksi sebenarnya, faktur tersebut tidak mencerminkan kondisi transaksi yang benar.

Contoh Kasus

PT Makmur Jaya menjual barang kepada PT Sentosa Abadi, tetapi staf pajak salah memasukkan NPWP pembeli milik perusahaan lain. Faktur sudah diunggah dan statusnya approval sukses.

Dalam kondisi ini, PT Makmur Jaya perlu:

1. membatalkan faktur pajak yang salah;
2. membuat faktur pajak baru dengan NPWP dan identitas pembeli yang benar;
3. menggunakan NSFP baru;
4. memastikan tanggal faktur pajak baru mengikuti ketentuan yang berlaku;
5. menyesuaikan pelaporan SPT Masa PPN jika faktur sebelumnya sudah dilaporkan.

Syarat Pembatalan Faktur Pajak

Sebelum melakukan pembatalan, PKP perlu memastikan syarat dan dokumen pendukung sudah tersedia. Ini penting karena pembatalan faktur pajak dapat berdampak pada PPN keluaran penjual dan PPN masukan pembeli.

1. Ada Alasan Pembatalan yang Sah

Pembatalan harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti pembatalan transaksi, kesalahan identitas pembeli, atau faktur dibuat atas transaksi yang tidak seharusnya dikenai faktur pajak.

2. Ada Dokumen Pendukung

Jika pembatalan terjadi karena transaksi batal, PKP perlu menyimpan dokumen pendukung. Dokumen ini dapat berupa pembatalan kontrak, surat pembatalan pesanan, berita acara pembatalan, korespondensi bisnis, bukti retur, atau dokumen lain yang menunjukkan transaksi memang batal.

3. Pembatalan Dilakukan Melalui Sistem yang Ditentukan DJP

Pembatalan faktur pajak dilakukan menggunakan aplikasi atau modul e-Faktur yang disediakan atau ditentukan DJP. Dalam konteks terbaru, PKP juga perlu memperhatikan penggunaan Coretax, e-Faktur Client Desktop, atau e-Faktur Host-to-Host sesuai kanal yang digunakan.

4. SPT Masa PPN Masih Dapat Disampaikan atau Dibetulkan

Pembatalan faktur pajak dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN pada masa pajak dilaporkannya faktur yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan.

5. Penjual dan Pembeli Melakukan Penyesuaian Jika Sudah Melaporkan

Jika faktur pajak yang dibatalkan sudah dilaporkan oleh PKP penjual atau sudah dikreditkan oleh PKP pembeli sebagai Pajak Masukan, kedua pihak perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai posisi masing-masing.

Untuk memahami dampaknya, baca artikel PPN keluaran, PPN masukan, dan pengkreditan faktur pajak masukan.

Dampak Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Penjual

1. PPN Keluaran Menjadi Nol atas Faktur yang Dibatalkan

Faktur pajak yang dibatalkan tidak lagi mencerminkan penyerahan BKP/JKP yang terjadi. Karena itu, nilai DPP dan PPN pada faktur yang dibatalkan perlu disesuaikan dalam pelaporan.

2. Harus Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN Jika Sudah Dilaporkan

Jika faktur pajak sudah masuk SPT Masa PPN, PKP penjual perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN agar data PPN keluaran tidak lebih besar dari transaksi sebenarnya.

3. NSFP Tidak Dapat Digunakan Kembali

Nomor seri faktur pajak yang sudah dibatalkan tidak boleh digunakan ulang. Jika perlu membuat faktur pajak baru, PKP harus menggunakan NSFP baru.

4. Harus Menyimpan Arsip Faktur Batal

Faktur yang dibatalkan tetap perlu disimpan sebagai arsip. Arsip ini penting untuk menjelaskan riwayat transaksi jika suatu saat ada klarifikasi, pemeriksaan, atau rekonsiliasi pajak.

Dampak Pembatalan Faktur Pajak bagi PKP Pembeli

1. Pajak Masukan Tidak Dapat Dikreditkan

Jika faktur pajak yang diterima pembeli dibatalkan, PPN dalam faktur tersebut tidak dapat digunakan sebagai Pajak Masukan yang dikreditkan. Pembeli harus menghapus atau membetulkan pengkreditan faktur tersebut jika sudah telanjur dilaporkan.

2. Harus Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN

Jika pembeli sudah melaporkan faktur yang dibatalkan sebagai Pajak Masukan, pembeli perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak terkait.

3. Perlu Meminta Faktur Baru Jika Transaksi Sebenarnya Tetap Terjadi

Jika faktur dibatalkan karena salah identitas tetapi transaksi sebenarnya tetap terjadi, pembeli perlu meminta penjual menerbitkan faktur pajak baru dengan data yang benar.

4. Rekonsiliasi Pembelian Harus Diperbarui

Tim accounting pembeli perlu memperbarui jurnal, daftar faktur masukan, hutang usaha, dan rekonsiliasi PPN agar tidak ada faktur batal yang masih tercatat sebagai kredit pajak.

Cara Pembatalan Faktur Pajak di Aplikasi e-Faktur

Berikut langkah umum pembatalan faktur pajak melalui aplikasi e-Faktur. Tampilan sistem dapat berbeda tergantung versi aplikasi dan kanal yang digunakan, tetapi alur dasarnya relatif sama.

1. Login ke Aplikasi e-Faktur

Buka aplikasi e-Faktur yang digunakan perusahaan. Login menggunakan user dan password yang memiliki akses untuk mengelola faktur pajak keluaran.

2. Masuk ke Menu Faktur Pajak Keluaran

Pilih menu faktur pajak keluaran, lalu masuk ke bagian administrasi faktur. Cari faktur pajak yang akan dibatalkan berdasarkan nomor faktur, tanggal, nama pembeli, NPWP/NIK, atau masa pajak.

3. Buka Detail Faktur Pajak

Pastikan faktur yang dipilih benar. Cek nomor faktur, tanggal faktur, nama pembeli, NPWP/NIK, DPP, PPN, dan keterangan transaksi.

4. Pilih Opsi Batalkan Faktur

Setelah memastikan faktur benar, pilih tombol atau opsi pembatalan faktur. Sistem biasanya akan meminta konfirmasi sebelum proses pembatalan dilakukan.

5. Konfirmasi Pembatalan

Baca notifikasi sistem dengan teliti. Pastikan Anda memang ingin membatalkan faktur tersebut. Setelah pembatalan diproses, status faktur akan berubah menjadi batal.

6. Upload atau Sinkronkan Data

Jika sistem mengharuskan upload atau sinkronisasi data ke DJP, lakukan proses tersebut sampai status pembatalan terekam dengan benar.

7. Simpan Bukti dan Arsip

Simpan faktur pajak yang dibatalkan, bukti pembatalan transaksi, dan dokumen pendukung lain dalam arsip pajak perusahaan.

8. Lakukan Pembetulan SPT Masa PPN Jika Diperlukan

Jika faktur sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, lakukan pembetulan SPT Masa PPN sesuai ketentuan. Koordinasikan juga dengan pembeli jika faktur tersebut sudah dikreditkan sebagai Pajak Masukan.

Jika mengalami kendala teknis di aplikasi, baca juga daftar kode error e-Faktur, error e-Faktur ETAX 40002, dan solusi lupa password admin utama e-Faktur.

Cara Pembatalan Faktur Pajak dalam Konteks Coretax

Seiring implementasi Coretax, administrasi faktur pajak semakin terintegrasi. DJP juga menyampaikan bahwa penerbitan faktur pajak saat ini dapat dilakukan melalui beberapa kanal, seperti Coretax DJP, e-Faktur Client Desktop, dan e-Faktur Host-to-Host melalui PJAP.

Dalam konteks Coretax, prinsip pembatalan faktur pajak tetap sama: faktur dibatalkan jika transaksi batal, faktur seharusnya tidak dibuat, atau terdapat kesalahan identitas pembeli/penerima jasa yang mengharuskan faktur baru.

Langkah Umum yang Perlu Diperhatikan

1. Login ke sistem yang digunakan perusahaan untuk membuat faktur pajak.
2. Cari faktur pajak yang akan dibatalkan.
3. Pastikan faktur sudah benar-benar menjadi faktur yang perlu dibatalkan.
4. Siapkan dokumen pendukung pembatalan.
5. Gunakan menu pembatalan faktur pada modul e-Faktur/Coretax yang tersedia.
6. Pastikan status faktur berubah menjadi batal.
7. Jika transaksi tetap terjadi tetapi identitas pembeli salah, buat faktur pajak baru dengan identitas yang benar.
8. Lakukan penyesuaian pelaporan SPT Masa PPN bila faktur sudah dilaporkan.

Contoh Kasus Pembatalan Faktur Pajak

Contoh 1: Transaksi Dibatalkan Setelah Faktur Dibuat

PT A menerbitkan faktur pajak kepada PT B atas penjualan mesin. Setelah faktur pajak dibuat, PT B membatalkan pembelian karena tidak mendapatkan persetujuan internal. Barang belum dikirim dan transaksi tidak terjadi.

Solusi:

• PT A membatalkan faktur pajak.
• PT A menyimpan dokumen pembatalan pesanan.
• Jika faktur sudah dilaporkan, PT A membetulkan SPT Masa PPN.
• PT B tidak boleh mengkreditkan PPN dari faktur yang dibatalkan.

Contoh 2: Salah NPWP Pembeli

PT A menjual barang kepada PT C, tetapi staf pajak salah memasukkan NPWP milik PT D. Faktur sudah approval sukses.

Solusi:

• PT A membatalkan faktur pajak yang salah.
• PT A membuat faktur pajak baru dengan identitas PT C yang benar.
• NSFP faktur lama tidak digunakan kembali.
• Jika sudah dilaporkan, SPT Masa PPN perlu dibetulkan.

Contoh 3: Faktur Dibuat untuk Transaksi Bukan Objek PPN

PKP telanjur membuat faktur pajak atas transaksi yang ternyata bukan objek PPN. Setelah dicek, transaksi tersebut tidak seharusnya dibuatkan faktur pajak.

Solusi:

• PKP membatalkan faktur pajak.
• PKP menyimpan analisis dan dokumen pendukung mengapa transaksi bukan objek PPN.
• SPT Masa PPN dibetulkan jika faktur sudah dilaporkan.

Contoh 4: Kesalahan Nominal tetapi Transaksi Tetap Terjadi

PT A membuat faktur pajak dengan DPP Rp100.000.000, padahal nilai transaksi yang benar adalah Rp90.000.000. Transaksi tetap terjadi dan identitas pembeli benar.

Solusi:

• Kasus ini biasanya tidak perlu pembatalan.
• PKP dapat membuat faktur pajak pengganti.
• Faktur pengganti mencantumkan nilai yang benar.

Bagaimana Jika Faktur Pajak Sudah Dilaporkan dalam SPT Masa PPN?

Jika faktur pajak yang dibatalkan sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, PKP penjual harus melakukan pembetulan SPT Masa PPN. Hal yang sama berlaku bagi PKP pembeli jika faktur tersebut sudah dilaporkan sebagai Pajak Masukan.

Untuk PKP Penjual

• Periksa masa pajak faktur yang dibatalkan.
• Lakukan pembetulan SPT Masa PPN pada masa pajak terkait.
• Pastikan nilai DPP dan PPN faktur batal tidak lagi menjadi PPN keluaran efektif.
• Simpan bukti pembatalan dan bukti pembetulan SPT.

Untuk PKP Pembeli

• Hapus atau koreksi Pajak Masukan dari faktur yang dibatalkan.
• Lakukan pembetulan SPT Masa PPN jika faktur sudah dikreditkan.
• Minta faktur pajak baru jika transaksi tetap terjadi dan faktur dibatalkan karena kesalahan identitas.
• Simpan komunikasi dengan penjual sebagai bukti rekonsiliasi.

Apakah Faktur Pajak Batal Tetap Harus Dilaporkan?

Dalam praktik pelaporan, faktur pajak yang dibatalkan tetap perlu diperlakukan sesuai ketentuan sistem dan SPT Masa PPN. Jika faktur belum dilaporkan, PKP perlu mengikuti mekanisme pelaporan yang berlaku dalam aplikasi. Jika sudah dilaporkan, pembetulan SPT Masa PPN menjadi hal yang perlu diperhatikan.

Yang terpenting, faktur batal tidak boleh dibiarkan menggantung tanpa dokumentasi. Tim pajak perlu memastikan status faktur di sistem, dampaknya terhadap PPN keluaran dan PPN masukan, serta kesesuaiannya dengan pembukuan.

Dokumen Pendukung Pembatalan Faktur Pajak

Dokumen pendukung menjadi bagian penting dalam pembatalan faktur pajak. Tanpa dokumen yang memadai, perusahaan akan kesulitan menjelaskan alasan pembatalan jika suatu saat diminta klarifikasi oleh DJP.

Contoh Dokumen Pendukung

• surat pembatalan transaksi;
• pembatalan kontrak;
• berita acara pembatalan;
• email konfirmasi pembatalan dari pembeli;
• purchase order yang dibatalkan;
• dokumen retur barang jika berkaitan dengan pengembalian;
• nota pembatalan jasa jika berkaitan dengan pembatalan JKP;
• bukti tidak terjadinya pengiriman barang;
• dokumen koreksi internal dari finance atau tax;
• surat pernyataan dari pihak lawan transaksi jika diperlukan.

Jika pembatalan berkaitan dengan pengembalian barang atau pembatalan jasa, pastikan juga memahami perbedaan antara pembatalan faktur, retur BKP, dan nota pembatalan JKP.

Perbedaan Pembatalan Faktur Pajak, Retur BKP, dan Nota Pembatalan JKP

Dalam administrasi PPN, pembatalan faktur pajak sering tertukar dengan retur barang atau nota pembatalan jasa. Ketiganya memiliki fungsi berbeda.

Perbedaan ini penting karena tidak semua masalah transaksi harus diselesaikan dengan pembatalan faktur pajak. Jika transaksi sudah terjadi lalu barang dikembalikan, mekanisme retur dapat lebih sesuai. Jika jasa dibatalkan, nota pembatalan dapat menjadi dokumen yang relevan.

Checklist Sebelum Membatalkan Faktur Pajak

Checklist Alasan Pembatalan

• Apakah transaksi benar-benar batal?
• Apakah faktur dibuat untuk barang/jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak?
• Apakah terdapat kesalahan identitas pembeli atau penerima jasa?
• Apakah masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan faktur pajak pengganti?
• Apakah pembatalan sudah disetujui pihak internal yang berwenang?

Checklist Dokumen

• Faktur pajak yang akan dibatalkan sudah diidentifikasi dengan benar.
• Nomor faktur, tanggal, DPP, PPN, dan identitas pembeli sudah dicek.
• Dokumen pembatalan transaksi sudah tersedia.
• Komunikasi dengan pembeli sudah disimpan.
• Jika perlu faktur baru, data pembeli yang benar sudah tersedia.
• Arsip faktur batal sudah disiapkan.

Checklist SPT Masa PPN

• Apakah faktur sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN?
• Apakah pembeli sudah mengkreditkan Pajak Masukan?
• Apakah SPT Masa PPN masih dapat dibetulkan?
• Apakah pembetulan SPT penjual sudah disiapkan?
• Apakah pembeli sudah diberi informasi agar melakukan koreksi?

Kesalahan Umum Saat Membatalkan Faktur Pajak

1. Membatalkan Faktur Padahal Cukup Membuat Faktur Pengganti

Jika transaksi tetap terjadi dan hanya ada kesalahan nilai, jumlah barang, atau keterangan tertentu, faktur pajak pengganti biasanya lebih tepat. Pembatalan sebaiknya digunakan untuk kasus yang memang memenuhi syarat pembatalan.

2. Tidak Menyimpan Bukti Pembatalan Transaksi

Pembatalan faktur pajak harus memiliki alasan dan dokumen pendukung. Jika tidak ada dokumen, perusahaan akan kesulitan menjelaskan mengapa faktur dibatalkan.

3. Menggunakan Kembali NSFP yang Sudah Dibatalkan

NSFP pada faktur yang sudah dibatalkan tidak dapat digunakan kembali. Jika membuat faktur baru, gunakan NSFP baru.

4. Tidak Menginformasikan Pembeli

Jika pembeli sudah menerima dan mengkreditkan faktur pajak, penjual harus memberi tahu bahwa faktur tersebut dibatalkan. Tanpa komunikasi, data SPT Masa PPN penjual dan pembeli bisa tidak sinkron.

5. Tidak Melakukan Pembetulan SPT Masa PPN

Jika faktur sudah dilaporkan, pembatalan faktur tanpa pembetulan SPT Masa PPN dapat membuat data PPN tetap salah.

6. Salah Membedakan Pembatalan Faktur dengan Retur

Jika barang sudah diserahkan dan kemudian dikembalikan, mekanisme yang tepat bisa jadi retur BKP, bukan pembatalan faktur pajak. Analisis transaksi terlebih dahulu sebelum memilih tindakan.

Tips agar Tidak Sering Membatalkan Faktur Pajak

1. Validasi Identitas Pembeli Sebelum Membuat Faktur

Pastikan NPWP, NIK, nama pembeli, alamat, dan status lawan transaksi sudah benar sebelum faktur dibuat. Kesalahan identitas dapat membuat faktur harus dibatalkan dan dibuat ulang.

2. Cocokkan Invoice, PO, dan Kontrak

Sebelum membuat faktur pajak, cocokkan data invoice, purchase order, kontrak, delivery order, dan berita acara serah terima. Ini membantu mencegah salah nilai atau salah transaksi.

3. Gunakan Approval Internal

Untuk transaksi bernilai besar, buat alur persetujuan internal sebelum faktur pajak diunggah. Misalnya, tim sales, finance, dan tax harus menyetujui data transaksi.

4. Pisahkan Tugas Input dan Review

Kesalahan input lebih mudah terjadi jika satu orang mengisi dan langsung mengunggah faktur. Jika memungkinkan, pisahkan petugas input dan reviewer.

5. Buat SOP Faktur Pajak

SOP membantu tim pajak menentukan kapan harus membuat faktur normal, faktur pengganti, faktur batal, nota retur, atau nota pembatalan.

Untuk administrasi PPN yang lebih luas, baca juga kapan saat PPN terutang, cara menghitung PPN, dan jurnal PPN.

Contoh SOP Pembatalan Faktur Pajak

1. Tujuan SOP

SOP ini dibuat untuk memastikan pembatalan faktur pajak dilakukan secara benar, terdokumentasi, dan sesuai ketentuan perpajakan.

2. Pihak yang Bertanggung Jawab

• Tim sales atau operasional memberikan informasi pembatalan transaksi.
• Tim finance memeriksa invoice dan pembayaran.
• Tim tax memeriksa faktur pajak dan dampak PPN.
• Supervisor pajak menyetujui pembatalan faktur.
• Tim accounting menyesuaikan pembukuan.

3. Alur Kerja

1. Terima permintaan pembatalan transaksi dari sales, operasional, atau pembeli.
2. Periksa apakah transaksi sudah dibuatkan faktur pajak.
3. Identifikasi apakah penyelesaiannya berupa faktur pengganti, pembatalan faktur, retur, atau nota pembatalan.
4. Kumpulkan dokumen pendukung pembatalan.
5. Ajukan persetujuan internal kepada supervisor pajak atau finance manager.
6. Batalkan faktur pajak melalui aplikasi/modul e-Faktur.
7. Simpan bukti status faktur batal.
8. Buat faktur pajak baru jika transaksi tetap terjadi dengan data yang benar.
9. Lakukan pembetulan SPT Masa PPN jika faktur sudah dilaporkan.
10. Informasikan pembeli agar menyesuaikan Pajak Masukan jika diperlukan.
11. Arsipkan seluruh dokumen dalam folder pajak masa terkait.

Contoh Jurnal Sederhana Saat Faktur Pajak Dibatalkan

Misalnya PT A menerbitkan faktur pajak dengan DPP Rp100.000.000 dan PPN Rp11.000.000. Transaksi kemudian dibatalkan sepenuhnya sebelum barang diserahkan.

Jurnal Saat Faktur dan Invoice Awal Dicatat

Jurnal Pembalik Saat Transaksi Dibatalkan

Contoh jurnal di atas hanya ilustrasi. Perusahaan tetap perlu menyesuaikan pencatatan dengan kebijakan akuntansi, status pengiriman barang, pembayaran uang muka, dan dokumen transaksi yang sebenarnya.

FAQ Pembatalan Faktur Pajak

Apakah faktur pajak yang sudah approval sukses bisa dibatalkan?

Ya, faktur pajak yang sudah approval sukses dapat dibatalkan jika memenuhi alasan pembatalan, seperti transaksi batal, faktur tidak seharusnya dibuat, atau terdapat kesalahan identitas pembeli/penerima jasa yang mengharuskan faktur baru.

Apakah faktur pajak batal bisa digunakan lagi?

Tidak. Faktur pajak yang sudah dibatalkan tidak dapat digunakan lagi. NSFP pada faktur batal juga tidak dapat dipakai untuk transaksi lain.

Apakah salah NPWP harus membuat faktur pengganti?

Untuk kesalahan identitas pembeli seperti NPWP atau NIK yang salah, solusi yang lazim adalah membatalkan faktur pajak yang salah dan membuat faktur pajak baru dengan identitas yang benar.

Apakah pembatalan faktur pajak harus dilaporkan ke KPP?

Dalam sistem e-Faktur/Coretax, pembatalan dilakukan melalui sistem yang ditentukan DJP. Namun, PKP tetap harus menyimpan dokumen pendukung dan menyesuaikan pelaporan SPT Masa PPN jika faktur sudah dilaporkan.

Apakah pembeli harus membetulkan SPT Masa PPN?

Jika pembeli sudah mengkreditkan faktur yang kemudian dibatalkan, pembeli perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN agar Pajak Masukan dari faktur batal tidak lagi dikreditkan.

Apakah faktur pajak batal perlu dibuat faktur baru?

Jika transaksi benar-benar batal, tidak perlu membuat faktur baru. Namun, jika transaksi tetap terjadi dan pembatalan dilakukan karena salah identitas pembeli, PKP perlu membuat faktur pajak baru dengan data yang benar.

Apa bedanya pembatalan faktur pajak dan nota retur?

Pembatalan faktur pajak digunakan ketika transaksi batal atau faktur tidak seharusnya dibuat. Nota retur digunakan ketika barang sudah diserahkan, tetapi kemudian dikembalikan oleh pembeli.

Apa bedanya pembatalan faktur pajak dan nota pembatalan JKP?

Pembatalan faktur pajak membatalkan faktur yang tidak seharusnya berlaku. Nota pembatalan JKP digunakan untuk pembatalan jasa kena pajak sesuai ketentuan jika jasa yang sudah difakturkan kemudian dibatalkan.

Apakah pembatalan faktur pajak bisa dilakukan kapan saja?

Pembatalan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPN pada masa pajak faktur yang dibatalkan masih dapat disampaikan atau dilakukan pembetulan sesuai ketentuan perpajakan.

Bagaimana jika faktur pajak batal tetap dikreditkan pembeli?

Jika faktur batal tetap dikreditkan, Pajak Masukan pembeli menjadi tidak sesuai. Pembeli perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN dan menghapus kredit Pajak Masukan dari faktur tersebut.

Kesimpulan

Pembatalan faktur pajak adalah proses yang dilakukan ketika transaksi penyerahan BKP/JKP batal, faktur dibuat atas barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak, atau terdapat kesalahan tertentu seperti salah identitas pembeli yang tidak dapat diselesaikan dengan faktur pajak pengganti.

Rujukan utama pembatalan faktur pajak saat ini bukan lagi PER-24/PJ/2012 sebagai aturan lama, melainkan PER-03/PJ/2022 sebagaimana telah diubah dan ketentuan terbaru dalam rangka Coretax seperti PER-11/PJ/2025. Dalam aturan terbaru, pembatalan faktur dilakukan melalui aplikasi atau modul e-Faktur yang disediakan atau ditentukan DJP.

PKP penjual perlu menyiapkan dokumen pendukung pembatalan, seperti pembatalan kontrak, berita acara pembatalan, email konfirmasi pembatalan, atau dokumen lain yang membuktikan transaksi batal. Jika faktur sudah dilaporkan dalam SPT Masa PPN, PKP penjual perlu melakukan pembetulan. Jika PKP pembeli sudah mengkreditkan faktur tersebut sebagai Pajak Masukan, pembeli juga perlu melakukan pembetulan SPT Masa PPN.

Hal paling penting adalah membedakan kasus yang harus diselesaikan dengan faktur pajak pengganti, pembatalan faktur pajak, nota retur, atau nota pembatalan JKP. Dengan SOP yang rapi, validasi data sebelum upload, dan arsip dokumen yang lengkap, perusahaan dapat mengurangi risiko kesalahan faktur pajak dan menjaga kepatuhan PPN dengan lebih baik.

Referensi Eksternal

• Direktorat Jenderal Pajak – PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak – Faktur Pajak dan Perubahan PER-03/PJ/2022
• Direktorat Jenderal Pajak – PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak dalam Rangka Coretax
• Direktorat Jenderal Pajak – Perbedaan Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan Faktur Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak – Keliru Input NPWP Pembeli, Batalkan Faktur Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak – Kesalahan Kode Faktur dan Faktur Pajak Pengganti
• Direktorat Jenderal Pajak – Kode Transaksi Faktur Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak – Keterangan Tertulis Penerbitan Faktur Pajak dan Kanal e-Faktur/Coretax
• Direktorat Jenderal Pajak – Panduan SPT Masa PPN
• Direktorat Jenderal Pajak – Pajak Pertambahan Nilai