Kode Faktur Pajak 090 Atas Penyerahan Aktiva Pasal 16D

Kode faktur pajak 090 memiliki peran penting dalam menandai status faktur pajak yang terkait dengan penyerahan aktiva berdasarkan Pasal 16D UU PPN. Pasal 16D UU PPN mengatur tentang penyerahan aktiva yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, namun akhirnya dijual oleh perusahaan atau entitas yang menjalankan kegiatan usaha. Aktiva-aktiva ini dapat berupa berbagai jenis aset, dan ketentuan berlaku pada dua periode yang berbeda, yaitu periode sebelum dan setelah 1 April 2010.

Penting bagi PKP dan pelaku usaha untuk memahami ketentuan Pasal 16D UU PPN serta kode faktur pajak 090, terutama jika mereka terlibat dalam transaksi yang melibatkan penyerahan aktiva tersebut. Dengan memahami ketentuan perpajakan yang berlaku, pelaku usaha dapat mematuhi peraturan dengan baik dan menghindari potensi masalah perpajakan di masa depan. Selain itu, penerapan kode faktur pajak yang benar juga menjadi bagian penting dalam proses administrasi dan pelaporan perpajakan yang akurat.

Kode Faktur Pajak: Identifikasi Penting dalam Transaksi Pajak

Dalam dunia perpajakan, kode faktur pajak menjadi salah satu elemen penting yang digunakan untuk mengidentifikasi dan memproses transaksi pajak. Dalam artikel ini, kita akan mengulas lebih lanjut tentang kode faktur pajak, khususnya kode faktur pajak 090, serta peran dan implikasinya dalam transaksi yang melibatkan penyerahan aktiva berdasarkan Pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN).

BACA JUGA :  PTKP dan Penghitungan Pajak Penghasilan

Pengertian Kode Faktur Pajak

Sebelum memahami kode faktur pajak secara lebih mendalam, penting untuk memahami apa itu faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumen resmi yang berisi informasi tentang transaksi penjualan atau pemberian jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dokumen ini digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) sebagai bukti penerimaan PPN dari pelanggan atau pihak yang menerima jasa.

Kode faktur pajak adalah sebagian dari informasi yang terdapat dalam faktur pajak tersebut. Secara umum, kode faktur pajak terdiri dari 16 digit angka yang memiliki fungsi dan makna tertentu dalam dunia perpajakan. Dalam kode faktur pajak, beberapa digit pertama mengindikasikan informasi tentang jenis faktur dan statusnya, sedangkan digit-digit berikutnya mencerminkan nomor seri faktur pajak.

Komponen-Komponen Kode Faktur Pajak

Untuk memahami lebih rinci, mari kita bahas komponen-komponen yang ada dalam kode faktur pajak:

  1. Digit Pertama dan Kedua: Digit ini mengandung informasi tentang jenis faktur pajak. Jenis faktur pajak ini mencakup berbagai tipe transaksi, termasuk faktur pajak normal, faktur pajak pengganti, dan lain sebagainya.
  2. Digit Ketiga: Digit ini menunjukkan status faktur pajak. Sebagai contoh, kode 010 digunakan untuk faktur pajak normal, sementara kode 011 digunakan untuk faktur pajak pengganti.
  3. Digit Keempat sampai Selanjutnya: Digit-digit ini adalah nomor seri faktur pajak yang unik. Nomor seri ini biasanya diberikan oleh otoritas perpajakan dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap faktur pajak secara individual.

Kode Faktur Pajak 090: Penyerahan Aktiva Pasal 16D UU PPN

Pada artikel ini, fokus utama kita adalah pada kode faktur pajak 090. Kode faktur pajak 090 memiliki peran khusus dalam menandakan status faktur pajak yang terkait dengan penyerahan aktiva berdasarkan Pasal 16D UU PPN.

BACA JUGA :  Fungsi Faktur Pajak Batal pada e-Faktur dan Penjelasannya

Pasal 16D UU PPN mengatur tentang penyerahan aktiva yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, namun akhirnya dijual oleh perusahaan atau entitas yang menjalankan kegiatan usaha. Aktiva yang dimaksud dalam konteks ini bisa berupa berbagai jenis aset, seperti mobil operasional kantor, peralatan pabrik, perabotan kantor, komputer, dan barang-barang lainnya yang semula digunakan untuk keperluan internal perusahaan.

Contoh kasus penggunaan kode faktur pajak 090 adalah sebagai berikut:

PT. Grup Bersama, yang merupakan PKP, memiliki sebuah mobil operasional kantor merek Toyota Avanza. Awalnya, mobil ini digunakan untuk kebutuhan internal perusahaan. Namun, suatu saat PT. Grup Bersama mengalami kesulitan keuangan dan memutuskan untuk menjual mobil tersebut. Pada saat penjualan mobil operasional kantor ini terjadi, faktur yang dibuat oleh PT. Grup Bersama akan memiliki kode faktur pajak 090.

Pemberlakuan Pasal 16D UU PPN

Penting untuk dicatat bahwa ketentuan Pasal 16D UU PPN memiliki dua periode pemberlakuan yang berbeda. Ini berarti bahwa aturan terkait penyerahan aktiva berdasarkan Pasal 16D UU PPN mengalami perubahan ketentuan pada periode tertentu. Mari kita bahas kedua periode tersebut.

1. Periode 1 Januari 1995 – 1 April 2010

Pada periode ini, berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1994, pengenaan PPN terhadap aktiva yang pada awalnya tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan dalam Pasal 16D UU PPN memiliki ketentuan sebagai berikut:

  • Penjualan aktiva harus berupa Barang Kena Pajak (BKP).
  • Penjualan BKP tersebut dilakukan oleh PKP.
  • Jika pada saat pembelian aktiva tidak dikenakan PPN karena pembelian BKP dari non-PKP atau pembelian dilakukan sebelum diberlakukannya UU PPN 1984, maka penjualan aktiva tersebut tidak terutang PPN.
BACA JUGA :  KPP Pratama Poso

Pada periode ini, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar penjualan aktiva berdasarkan Pasal 16D UU PPN tidak dikenakan PPN. Namun, perlu diingat bahwa aturan ini mengacu pada periode tertentu dan memiliki ketentuan yang cukup spesifik.

Ilustrasi Faktur: Kode faktur pajak 090 memiliki peran khusus terkait dengan penyerahan aktiva berdasarkan Pasal 16D UU PPN.

Ilustrasi Faktur: Kode faktur pajak 090 memiliki peran khusus terkait dengan penyerahan aktiva berdasarkan Pasal 16D UU PPN.

2. Periode Setelah 1 April 2010

Pada tanggal 1 April 2010, dengan diberlakukannya UU PPN Nomor 42 Tahun 2009, terdapat perubahan signifikan dalam ketentuan terkait penyerahan aktiva berdasarkan Pasal 16D UU PPN. Berikut adalah ketentuan yang berlaku pada periode setelah tanggal tersebut:

  • Penyerahan aktiva harus berupa BKP.
  • Penjualan BKP dilakukan oleh pihak yang merupakan PKP.
  • Jika saat pembelian aktiva tidak dikenakan PPN karena pembelian BKP dari non-PKP atau pembelian dilakukan sebelum diberlakukannya UU PPN 1984, maka penjualan aktiva tersebut tidak terutang PPN.

Pada periode ini, perlu diperhatikan bahwa ketentuan Pasal 16D UU PPN menjadi lebih luas, dan pengenaan PPN pada penyerahan aktiva semakin diperluas. Namun, masih ada pengecualian tertentu, seperti penjualan aktiva berupa station wagon dan sedan yang berfungsi sebagai barang dagangan atau disewakan, serta aktiva yang tidak memiliki hubungan atau keterkaitan langsung dengan kegiatan usaha.

Semoga informasi mengenai Kode Faktur Pajak 090 bisa berguna buat Anda.

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!


Putri Ayudhia

Putri Ayudhia

Putri Ayudhia adalah seorang penulis konten SEO dan blogger paruh waktu yang telah bekerja secara profesional selama lebih dari 7 tahun. Dia telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menulis konten yang berkualitas, SEO-friendly, dan relevan dengan bidang HR dan Psikologi. Ayudhia memiliki pengetahuan yang kuat dalam SEO dan penulisan konten. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang HR dan Psikologi, yang membantu dia dalam menciptakan konten yang relevan dan berbobot. Dia memiliki keterampilan dalam melakukan riset pasar dan analisis, yang membantu dia dalam menciptakan strategi konten yang efektif.
https://bloghrd.com