PPnBM: Pengertian, Objek Pajak, Dasar Hukum, Tarif Terbaru 2024

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM): Mengungkap Lebih Dalam Terkait Dasar Hukum, Objek Pajak, Tarif Terbaru Di 2024.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah salah satu instrumen pajak yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan pajak tambahan pada barang-barang yang dianggap mewah. Dalam tulisan ini, kita akan mengungkap lebih dalam tentang Pajak Penjualan Barang Mewah, termasuk pengertian, dasar hukum, objek pajak, mekanisme pemungutan, tarif, perbedaan dengan PPN, dan contoh perhitungan.

Apa Itu Pengertian Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)?

PPnBM merupakan singkatan dari Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Pajak ini dikenakan pada barang yang tergolong mewah, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor. PPnBM memiliki karakteristik sebagai pajak pusat, pajak objektif, pajak atas konsumsi umum dalam negeri, dan pajak tidak langsung.

Penerapan PPnBM memiliki beberapa tujuan, di antaranya:

1. Mengendalikan Konsumsi Barang Mewah: Salah satu tujuan utama PPnBM adalah untuk mengendalikan konsumsi masyarakat terhadap barang mewah. Dengan memberlakukan pajak tambahan pada barang-barang ini, pemerintah berharap dapat mengurangi permintaan akan barang mewah tertentu.
2. Perlindungan Produsen Lokal: Pajak Penjualan Barang Mewah juga bertujuan untuk melindungi perusahaan atau produsen barang mewah dalam negeri dari persaingan barang impor yang seringkali lebih murah. Dengan memberikan pajak tambahan pada barang-barang impor mewah, produsen dalam negeri memiliki keunggulan kompetitif.
3. Penghasilan Negara: Pendapatan dari PPnBM menjadi salah satu sumber penerimaan negara. Pajak ini membantu meningkatkan pendapatan pemerintah yang dapat digunakan untuk berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
4. Penyeimbang Pajak: Pajak Penjualan Barang Mewah juga berfungsi sebagai pajak penyeimbang antara konsumen dengan penghasilan rendah dan konsumen dengan penghasilan tinggi. Dengan memberlakukan pajak tambahan pada barang mewah, konsumen yang mampu membayar lebih banyak pajak.

Perbedaan antara PPN dan PPnBM

Meskipun PPN dan PPnBM diatur dalam undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

Jalur Pemungutan

PPN dikenakan pada setiap mata rantai jalur produksi maupun jalur distribusi barang atau jasa. Dalam hal ini, setiap pelaku usaha yang terlibat dalam proses produksi dan distribusi harus menghitung dan menyetor PPN.

Sedangkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya dikenakan sekali, yaitu pada saat impor barang mewah atau pada saat penyerahan barang yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan barang atau jasa tersebut di dalam Daerah Pabean, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.

Kredit Pajak

PPN dapat dikreditkan melalui mekanisme pajak masukan dan pajak keluaran. Artinya, PKP dapat mengkreditkan PPN yang telah dibayarkan pada pembelian bahan baku atau input dengan jumlah PPN yang harus mereka bayarkan dari penjualan produk akhirnya. Sementara Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun Pajak Penjualan atas Barang Mewah lainnya.

Dasar Hukum Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Dasar hukum PPnBM adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang sudah diganti atau dicabut dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (UU HPP). Di dalam undang-undang ini diatur mengenai objek pengenaan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, ketentuan tarif secara umum, hingga cara pemungutan pajak. Selain itu, terdapat PMK No. 05/PMK.010/2022 yang mengatur PPnBM ditanggung oleh pemerintah di tahun 2022 ini.

Siapa Saja Pihak Pemungut PPnBM?

Siapa yang berhak atau wajib memungut pajak penjualan atas barang mewah? Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pihak yang wajib memungut PPnBM adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah hanya disetorkan 1 kali, yaitu pada saat impor BKP tergolong mewah atau pada saat penyerahan BKP mewah dari produsennya. Pajak penjualan barang mewah ini tidak perlu dikenakan lagi pada saat proses penyerahan tingkat/tahap selanjutnya.

Objek Pajak yang Dikenakan PPnBM

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada barang-barang yang tergolong mewah. Objek pajak yang dikenakan PPnBM memiliki karakteristik berikut:

1. Bukan Barang-Barang Kebutuhan Pokok: Objek pajak bukan merupakan barang-barang kebutuhan pokok. Ini berarti pajak ini tidak dikenakan pada barang-barang seperti bahan makanan, pakaian, dan obat-obatan yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat.
2. Hanya Dikonsumsi oleh Orang-orang atau Masyarakat Tertentu: Barang mewah seringkali hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu yang memiliki daya beli lebih tinggi. Contohnya termasuk mobil mewah, perhiasan berharga, peralatan elektronik mahal, dan barang-barang sejenisnya.
3. Dikonsumsi untuk Menunjukkan Status Sosial: Beberapa barang mewah seringkali dibeli dan dikonsumsi sebagai simbol status sosial atau kekayaan. Ini termasuk barang-barang seperti jam tangan mewah, tas desainer, kendaraan sport mewah, dan sebagainya.
4. Dikonsumsi atas Dasar Status atau Kepentingan Bisnis: Beberapa orang dan perusahaan mungkin membeli barang mewah sebagai bagian dari status atau kepentingan bisnis mereka. Misalnya, sebuah perusahaan mungkin membeli mobil mewah sebagai kendaraan perusahaan atau hadiah untuk karyawan yang berprestasi.
5. Barang yang Memiliki Nilai Tambah atau Kualitas Premium: Barang yang memiliki fitur khusus, kualitas premium, atau nilai tambah yang tinggi sering kali masuk dalam kategori barang mewah. Ini dapat mencakup produk-produk seperti peralatan rumah tangga mewah, perangkat elektronik canggih, atau perabotan berkelas.
6. Barang-Barang Mewah Lainnya: Selain dari kriteria-kriteria di atas, ada barang-barang mewah lainnya yang mungkin termasuk dalam objek PPnBM tergantung pada peraturan dan kebijakan pajak negara tersebut.

Barang yang Dikenakan dan Tidak Dikenakan PPnBM

Berdasarkan karakteristik BKP yang dikenakan PPnBM, objek pajak yang tidak memiliki kriteria di atas tidak dikenakan pajak penjualan barang mewah. Tidak hanya itu, PPnBM juga memiliki pengecualian tertentu yang harus diperhatikan.

Mari kita lihat lebih rinci mengenai objek pajak yang dikenakan dan yang tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah:

Objek Pajak yang Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Kendaraan Bermotor: Objek pajak yang paling umum terkena PPnBM adalah kendaraan bermotor. Ini termasuk mobil, motor, dan jenis kendaraan lainnya. Namun, perlu diperhatikan bahwa ada pengecualian untuk jenis kendaraan tertentu seperti mobil ambulan, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran, mobil tahanan, kendaraan angkutan umum, dan kendaraan untuk kepentingan negara.
2. Hunian Mewah: Properti mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya juga termasuk dalam objek pajak Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3. Pesawat Udara dan Balon Udara: Pesawat udara pribadi dan balon udara yang digunakan untuk tujuan non-niaga juga terkena PPnBM.
4. Senjata Api dan Perlengkapan: Barang-barang seperti peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara, termasuk dalam objek pajak ini.
5. Kapal Pesiar Mewah: Kapal pesiar mewah juga termasuk dalam kategori objek pajak PPnBM, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum, atau usaha pariwisata.

Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

1. Kendaraan CKD (Completely Knocked Down): Kendaraan CKD yang dirakit di dalam negeri tidak dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
2. Kendaraan Sasis: Kendaraan sasis yang belum dilengkapi dengan bagian-bagian lain yang membuatnya siap digunakan juga tidak dikenakan PPnBM.
3. Kendaraan Pengangkutan Barang: Kendaraan bermotor yang digunakan untuk pengangkutan barang juga termasuk dalam kategori objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Penjualan Barang Mewah.
4. Kendaraan Bermotor Beroda Dua dengan Kapasitas Isi Silinder Hingga 250 cc: Kendaraan bermotor beroda dua dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc juga dikecualikan dari PPnBM.
5. Kendaraan untuk Dinas TNI atau Kepolisian: Kendaraan bermotor yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia juga tidak terkena Pajak Penjualan Barang Mewah.
6. Kendaraan Patroli TNI atau Kepolisian: Kendaraan patroli yang digunakan oleh TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia juga dikecualikan dari PPnBM.

Pengecualian ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti transportasi dan keamanan nasional.

Mekanisme Pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Proses pemungutan pajak PPnBM dapat dibagi menjadi dua mekanisme utama, yaitu pemungutan oleh pengusaha kena pajak (PKP) dan pemungutan oleh pihak pemungut tertentu.

Pemungutan Pajak Barang Mewah oleh PKP

Pemungutan pajak barang mewah oleh PKP mirip dengan pemungutan PPN. Dalam hal ini, PKP produsen yang menyerahkan barang kena pajak tergolong mewah akan menerbitkan faktur pajak kepada pihak pembeli dan melaporkan pungutan pajak atas transaksi tersebut dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan barang kena pajak mewah ini memiliki kode tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Pemungutan Pajak Barang Mewah oleh Pihak Pemungut

Dalam mekanisme ini, terdapat tiga pihak yang dikategorikan sebagai pemungut PPnBM:

1. Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN): Pihak-pihak ini memiliki peran penting dalam pemungutan PPnBM. PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak (SSP), yang kemudian dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk bendaharawan pemerintah dan KPPN.
2. Pemegang Kuasa/Izin atau Kontraktor: Pihak yang memegang kuasa, izin, atau kontraktor dalam suatu transaksi yang melibatkan barang mewah juga bertanggung jawab atas pemungutan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Mereka harus memastikan bahwa pajak ini dibayar sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Badan usaha milik negara juga dapat menjadi pemungut PPnBM jika mereka terlibat dalam penjualan barang mewah. Mereka memiliki kewajiban untuk memungut dan menyetorkan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dalam mekanisme pemungutan ini, PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan SSP, kemudian membagi rangkap-rangkap tersebut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Pihak pemungut yang menerima faktur pajak dan SSP harus melaporkan dan menyetorkan pajak yang terkumpul sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Proses Pengenaan Tarif dan Penghitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Tiap barang mewah memiliki tarif pajak yang berbeda-beda. Berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku, tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk barang mewah digolongkan ke dalam beberapa kategori berdasarkan jenis barang dan karakteristiknya. Mari kita lihat beberapa kategori tarif PPnBM yang umumnya berlaku:

1. Tarif Pajak 10%: Tarif pajak 10% dikenakan pada barang-barang seperti kendaraan umum tertentu, alat rumah tangga, alat pendingin, hunian mewah, televisi, dan minuman bebas alkohol.
2. Tarif Pajak 20%: Tarif pajak 20% berlaku untuk barang-barang seperti kendaraan bermotor tertentu, alat fotografi, permadani, dan peralatan olahraga impor.
3. Tarif Pajak 25%: Tarif pajak 25% dikenakan pada kendaraan bermotor berat yang berbahan bakar solar.
4. Tarif Pajak 35%: Tarif pajak 35% berlaku untuk barang-barang seperti minuman bebas alkohol, barang berbahan kulit impor, batu kristal, bis, dan barang pecah belah.

Pemerintah juga seringkali memberikan insentif atau diskon PPnBM untuk beberapa barang tertentu. Sebagai contoh, pada tahun tertentu, pemerintah mungkin memberikan diskon Pajak Penjualan Barang Mewah untuk mobil baru. Diskon ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah.

Rumus dan Cara Menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Sederhananya, rumus menghitung Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah sebagai berikut:

PPnBM = DPP x TarifPPnBM

Karena PPnBM tidak dapat terpisahkan dari PPN, berikut ini rumus penghitungan PPN untuk barang mewah:

PPN = Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM)

Mari kita lihat sebuah contoh perhitungan untuk lebih memahami bagaimana rumus ini diterapkan dalam praktiknya.

Contoh Perhitungan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Contoh Kasus 1:

PT XYZ, sebuah perusahaan yang berencana membangun tempat fitness atau gym di Jakarta Timur, berencana mengimpor peralatan olahraga impor dari luar negeri dengan total invoice sebesar Rp4 miliar. Berapa PPnBM dan PPN yang harus dibayar atas transaksi ini?

Pertama-tama, PT XYZ harus mencari tahu besaran Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang harus dibayar. Karena mengimpor peralatan olahraga, tarif yang dikenakan adalah sebesar 15%.

PPnBM = Harga Barang x Tarif PPnBM PPnBM = Rp4,000,000,000 x 15% PPnBM = Rp600,000,000

Selanjutnya, PT XYZ harus menghitung PPN yang dikenakan pada transaksi ini. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%.

PPN = Tarif PPN x (Harga Barang – PPnBM) PPN = 10% x (Rp4,000,000,000 – Rp600,000,000) PPN = 10% x Rp3,400,000,000 PPN = Rp340,000,000

Jadi, PT ABC harus membayar PPnBM sebesar Rp600,000,000 dan PPN sebesar Rp340,000,000 atas impor peralatan olahraga ini.

Contoh Kasus 2:

PPnBM adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang mewah di Indonesia. Tarif pajak ini bervariasi tergantung pada jenis barang mewah dan nilainya. Berikut adalah contoh perhitungan PPnBM:

Contoh Kasus:

Sebuah toko elektronik di Jakarta menjual televisi mewah dengan harga jual sebesar Rp 10.000.000. Untuk jenis televisi ini, tarif PPnBM yang berlaku adalah 30%.

Langkah 1: Menghitung Besaran PPn Barang Mewah

PPnBM = Harga Jual x Tarif PPnBM PPnBM = Rp 10.000.000 x 30% PPnBM = Rp 3.000.000

Jadi, besaran PPnBM yang harus dibayar oleh pembeli televisi ini adalah Rp 3.000.000.

Langkah 2: Menambahkan PPn Barang Mewah ke Harga Jual

Harga Jual Setelah PPnBM = Harga Jual + PPnBM Harga Jual Setelah PPnBM = Rp 10.000.000 + Rp 3.000.000 Harga Jual Setelah PPnBM = Rp 13.000.000

Langkah 3: Menghitung PPN

Selanjutnya, kita perlu menghitung PPN (Pajak Pertambahan Nilai) atas harga jual setelah PPnBM. Tarif PPN yang berlaku saat ini adalah 10%.

PPN = Tarif PPN x Harga Jual Setelah PPnBM PPN = 10% x Rp 13.000.000 PPN = Rp 1.300.000

Total Pajak yang Dibayarkan oleh Pembeli:

Jadi, pembeli televisi ini harus membayar PPnBM sebesar Rp 3.000.000 dan PPN sebesar Rp 1.300.000, sehingga total pajak yang dibayarkan adalah Rp 4.300.000.

Itulah contoh perhitungan PPnBM dan PPN untuk pembelian barang mewah di Indonesia. Tarif pajak dapat berbeda untuk jenis barang mewah lainnya, jadi selalu periksa ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pembebasan atau Pengurangan PPnBM

Pemerintah Indonesia juga memberikan pembebasan atau pengurangan PPnBM untuk beberapa barang tertentu. Pembebasan atau pengurangan ini dimaksudkan untuk mendukung industri dalam negeri, mengurangi dampak inflasi, atau memenuhi tujuan lain yang diinginkan oleh pemerintah.

Contoh pembebasan atau pengurangan PPnBM yang umum meliputi:

1. Mobil Listrik: Pemerintah sering memberikan pembebasan atau pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah untuk mobil listrik atau kendaraan ramah lingkungan untuk mendorong penggunaan kendaraan beremisi rendah.
2. Kendaraan Niaga Ringan: Kendaraan niaga ringan yang digunakan untuk angkutan barang atau penumpang seringkali mendapatkan pengurangan tarif PPnBM untuk mendukung sektor transportasi.
3. Barang Produksi dalam Negeri: Barang-barang produksi dalam negeri yang termasuk dalam kategori barang mewah juga bisa mendapatkan pengurangan Pajak Penjualan Barang Mewah untuk mendukung industri dalam negeri.
4. Barang untuk Kepentingan Publik: Beberapa barang yang digunakan untuk kepentingan publik, seperti alat kesehatan atau alat pemadam kebakaran, mungkin mendapatkan pembebasan atau pengurangan PPnBM.

Pengurangan atau pembebasan PPnBM biasanya diatur dalam peraturan pemerintah yang terpisah dan dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebijakan pemerintah yang berlaku.

Penyetoran dan Pelaporan PPnBM

Wajib pajak PPnBM, baik itu pengusaha kena pajak (PKP) produsen maupun pihak pemungut tertentu, harus menjalani beberapa tahap untuk menyetor dan melaporkan pajak yang terutang. Berikut adalah beberapa langkah yang harus diikuti:

1. Penerbitan Faktur Pajak: Langkah pertama adalah penerbitan faktur pajak untuk setiap transaksi penjualan barang mewah. Faktur pajak ini harus mencantumkan informasi yang lengkap tentang penjual, pembeli, jumlah pajak yang terutang, dan informasi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Pengisian dan Pemungutan PPnBM: Setelah faktur pajak diterbitkan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah harus dihitung dan dipungut dari pembeli sesuai dengan tarif yang berlaku. Pihak yang menerima barang mewah harus membayar PPnBM ini kepada pihak penjual atau PKP.
3. Pengisian dan Pemungutan PPN: Selain PPnBM, PPN juga harus dihitung dan dipungut dari pembeli. Pemungutan PPN dilakukan sesuai dengan tarif yang berlaku.
4. Pembuatan SSP: Setiap bulan atau periode perpajakan yang ditentukan, wajib pajak harus membuat Surat Setoran Pajak (SSP) yang berisi informasi tentang pajak yang terutang, baik PPnBM maupun PPN.
5. Pemilihan Pemungutan oleh PKP atau Pihak Pemungut Tertentu: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, ada dua mekanisme pemungutan Pajak Penjualan Barang Mewah, yaitu oleh PKP produsen atau pihak pemungut tertentu. PKP produsen harus memungut dan melaporkan pajak atas barang mewah yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Pihak pemungut tertentu harus memungut dan melaporkan pajak atas barang mewah yang dijual atau diserahkan oleh PKP produsen atau pihak pemegang izin/kontraktor.
6. Pelaporan dan Penyetoran ke Pemerintah: Setelah membuat SSP, wajib pajak harus melaporkan jumlah pajak yang terutang dan melakukan penyetoran kepada pemerintah sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
7. Pemeriksaan dan Audit: Pemerintah memiliki hak untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap pemungutan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Konsekuensi Pelanggaran PPnBM

Pelanggaran terhadap aturan PPnBM dapat memiliki konsekuensi serius. Pemerintah memiliki mekanisme penegakan hukum yang kuat untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Beberapa konsekuensi pelanggaran PPnBM yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak termasuk:

1. Denda dan Sanksi Pidana: Pelanggaran pajak dapat mengakibatkan denda yang signifikan. Selain itu, pelanggaran serius juga dapat mengakibatkan tindakan pidana yang melibatkan penuntutan hukum.
2. Pembekuan Aset: Pemerintah dapat mengambil tindakan untuk membekukan aset wajib pajak yang terlibat dalam pelanggaran pajak.
3. Pencabutan Izin Usaha: Pemerintah dapat mencabut izin usaha dari wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan.
4. Penyitaan Barang: Barang-barang yang terlibat dalam pelanggaran pajak juga dapat disita oleh pemerintah.
5. Blacklist: Wajib pajak yang melanggar aturan pajak dapat dimasukkan dalam daftar hitam dan tidak diizinkan untuk melakukan bisnis atau impor dalam jangka waktu tertentu.

Penting bagi wajib pajak untuk mematuhi aturan Pajak Penjualan Barang Mewah dan melakukan pembayaran pajak dengan benar agar menghindari konsekuensi hukum dan keuangan yang merugikan.

Kesimpulan

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) adalah instrumen pajak yang digunakan pemerintah Indonesia untuk mengenakan pajak atas penjualan barang-barang mewah. PPnBM berbeda dengan PPN dan dikenakan pada barang yang memiliki karakteristik khusus, tidak termasuk dalam kategori barang-barang kebutuhan pokok, dan seringkali hanya dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu.

Objek pajak PPnBM termasuk kendaraan bermotor, properti mewah, pesawat udara, senjata api, kapal pesiar mewah, dan beberapa barang mewah lainnya. Tarif PPnBM bervariasi tergantung pada jenis barang mewahnya.

Pajak Penjualan atas Barang Mewah dapat dikenakan oleh pengusaha kena pajak (PKP) produsen atau pihak pemungut tertentu. Wajib pajak harus mengikuti langkah-langkah seperti penerbitan faktur pajak, pemungutan PPnBM, pengisian dan pemungutan PPN, pembuatan SSP, pelaporan, dan penyetoran ke pemerintah.

Pelanggaran aturan PPnBM dapat memiliki konsekuensi serius, termasuk denda, sanksi pidana, pembekuan aset, pencabutan izin usaha, penyitaan barang, dan blacklist.

Kepatuhan terhadap peraturan PPnBM sangat penting bagi semua wajib pajak untuk menghindari konsekuensi hukum dan finansial yang merugikan. Konsultasikan dengan profesional perpajakan atau otoritas perpajakan setempat jika Anda memiliki pertanyaan atau kekhawatiran mengenai Pajak Penjualan  Barang Mewah atau perpajakan lainnya di negara Anda.

Referensi:

• Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 PMK-5/PMK.010/2022 tentang Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Penyerahaan Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor Tertentu Yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2022

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!