Pajak Hasil Pertanian: Jenis, Tarif dan Contoh Perhitungan

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian negara ini. Indonesia adalah negara agraris, yang berarti bahwa sebagian besar penduduknya bergantung pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan mereka. Selain itu, hasil pertanian juga memiliki dampak yang signifikan terhadap pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia. Dalam tulisan ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai sektor pertanian di Indonesia, jenis-jenis hasil pertanian yang dikenakan PPN, dan implikasi pajak terhadap petani dan industri.

Sektor Pertanian di Indonesia

Indonesia memiliki lahan pertanian yang luas dan beragam iklim, yang memungkinkan berbagai jenis tanaman tumbuh dengan baik. Sektor pertanian di Indonesia terdiri dari sektor perkebunan besar, baik milik swasta maupun milik negara, dan sektor pertanian kecil yang meliputi produksi bahan pangan seperti beras, jagung, buah, dan sayuran.

Sektor perkebunan besar fokus pada produksi komoditas ekspor seperti karet dan minyak sawit. Indonesia merupakan salah satu produsen terbesar kedua di dunia untuk kedua komoditas ini.

Sementara itu, sektor pertanian kecil berfokus pada produksi bahan pangan yang sangat penting untuk pemenuhan kebutuhan makanan dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi pertanian di Indonesia telah meningkat secara signifikan, yang telah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini.

Menurut data dari Kementerian Pertanian Indonesia, selama periode 2013-2018, sektor pertanian berhasil menyumbangkan tambahan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.375 triliun, dan nilai PDB sektor pertanian pada tahun 2018 meningkat sebanyak 47% dibandingkan dengan tahun 2013. Meningkatnya produksi pertanian di Indonesia tidak hanya menyediakan sumber daya pangan yang cukup untuk penduduknya yang besar tetapi juga membantu menekan tingkat inflasi.

Pajak Hasil Pertanian di Indonesia

Pajak adalah salah satu instrumen penting yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik. Salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia adalah pajak pertambahan nilai (PPN). PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang dan jasa dalam rangka kegiatan usaha.

Hasil pertanian merupakan salah satu jenis barang kena pajak (BKP) yang dikenakan PPN. Namun, tarif PPN yang dikenakan pada hasil pertanian tidak selalu sama untuk semua jenis hasil pertanian. PPN atas barang hasil pertanian dapat dikenakan dengan dua tarif yang berbeda, tergantung pada nilai peredaran usaha dari hasil pertanian tersebut.

Pajak Hasil Pertanian dengan Nilai Peredaran Usaha Di Bawah Rp4,8 Miliar

Jika hasil pertanian tersebut memiliki nilai peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, maka pajak yang dikenakan adalah PPN dengan tarif final sebesar 1,1%. Ini berarti bahwa kelompok petani yang menjual hasil pertaniannya kepada pembeli akan memotong 1,1% dari nilai penjualan tersebut sebagai pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah.

Selain itu, DPP (Dasar Pengenaan Pajak) dari hasil pertanian ini menggunakan nilai lain, yaitu 1% dari nilai jual. Artinya, PPN 1,1% dihitung dari DPP 1%. Pajak ini kemudian disetorkan oleh badan usaha industri yang membeli hasil pertanian dari petani.

Contoh perhitungan PPN atas hasil pertanian dengan nilai peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar adalah sebagai berikut:

Misalkan seorang petani menjual hasil panennya senilai Rp20.000.000 kepada sebuah industri pengolahan makanan.

DPP (Dasar Pengenaan Pajak) = 1% x Rp20.000.000 = Rp200.000 PPN (Pajak Pertambahan Nilai) = 1,1% x Rp200.000 = Rp2.200

Jadi, petani tersebut harus membayar PPN sebesar Rp2.100 kepada pemerintah.

Pajak Hasil Pertanian dengan Nilai Peredaran Usaha Di Atas Rp4,8 Miliar

Namun, jika hasil pertanian memiliki nilai peredaran usaha di atas Rp4,8 miliar, maka pajak yang dikenakan adalah PPN sebesar 10% dari harga jual. PPN ini harus dibayar oleh pembeli yang membeli hasil pertanian tersebut.

Ini adalah bagian dari prinsip dasar PPN, di mana pajak ditransfer kepada konsumen akhir, sehingga tidak ada pemotongan PPN oleh petani dalam kasus ini. Badan usaha yang membeli hasil pertanian tersebut kemudian akan menjadi pemungut PPN dan harus menyampaikan pajak tersebut ke pemerintah.

Jenis Hasil Pertanian yang Dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain 1%

Pada dasarnya, hampir semua jenis hasil pertanian dapat dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain 1%. Beberapa jenis hasil pertanian yang termasuk dalam kategori ini meliputi:

1. Produk Pertanian Non BKP (Bukan Barang Kena Pajak) yang merupakan Kebutuhan Pokok: Ini mencakup buah-buahan dan sayur-sayuran. Produk-produk ini dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain 1% karena mereka termasuk dalam kebutuhan pokok masyarakat.
2. Produk Pertanian BKP (Barang Kena Pajak) seperti Tanaman Hias dan Obat: Tanaman hias dan tanaman obat-obatan juga termasuk dalam kategori produk pertanian yang dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain 1%. Ini mencakup tanaman-tanaman seperti bunga hias dan tanaman obat seperti jahe.
3. Produk Pertanian Non BKP yang merupakan Tanaman Pangan: Tanaman pangan seperti padi, jagung, kacang tanah, ubi kayu, beras, dan gabah juga termasuk dalam kategori ini. Meskipun mereka adalah tanaman pangan yang sangat penting, mereka dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain 1%.
4. Produk Perkebunan yang Barang Kena Pajak (BKP): Beberapa produk perkebunan yang termasuk dalam kategori BKP dan dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain 1% meliputi kopi, aren, kakao, jambu mete, lada, pala, cengkeh, teh, tembakau, karet, kapas, kapuk, kayu manis, kina, vanili, nilam, sereh, atsiri, dan kelapa.
5. Produk Kehutanan: Produk kehutanan seperti kayu bulat (kayu bulat besat/kecil, kayu bulat sawut, kayu bulat kering, dan kayu bulat karet), rotan asalan, rotan bundar WS, kamendangan, gubal gaharu, biji kemiri, biji tengkawang, kopal damar juga termasuk dalam kategori ini.

Implikasi Pajak Hasil Pertanian Bagi Petani dan Industri

Penerapan pajak hasil pertanian di Indonesia memiliki beberapa implikasi yang perlu dipahami baik oleh petani maupun industri pengolahan hasil pertanian.

1. Implikasi Bagi Petani:

• Pemotongan PPN: Jika hasil pertanian memiliki nilai peredaran usaha di bawah Rp4,8 miliar, maka petani harus memotong 1,1% dari nilai penjualan sebagai PPN yang harus disetorkan kepada pemerintah. Ini berarti bahwa petani harus memperhitungkan kewajiban pajak ini dalam penjualan mereka.
• Pajak Masukan: Petani juga berkewajiban untuk memperhitungkan semua pajak masukan yang telah mereka bayar, seperti pajak pembelian pupuk dan kebutuhan pertanian lainnya. Pajak ini kemudian dapat dikreditkan sebagai pajak masukan.

2. Implikasi Bagi Industri Pengolahan Pertanian:

• Pemungut PPN: Badan usaha industri yang membeli hasil pertanian dari petani akan ditunjuk sebagai pemungut PPN 1,1%. Mereka harus memotong PPN ini dari pembayaran kepada petani dan kemudian menyampaikannya kepada pemerintah.
• Kredit PPN: Badan usaha industri tersebut dapat mengkreditkan PPN yang telah mereka potong sebagai pajak masukan dalam pengelolaan pajak mereka. Ini membantu mereka mengurangi beban pajak yang harus mereka bayarkan kepada pemerintah.

Kesimpulan

Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Hasil pertanian merupakan barang kena pajak (BKP) yang dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Penerapan PPN atas hasil pertanian bergantung pada nilai peredaran usaha, dengan tarif PPN yang berbeda untuk hasil pertanian di bawah dan di atas Rp4,8 miliar. Jenis-jenis hasil pertanian yang dapat dikenakan DPP Pajak Pertambahan Nilai Nilai Lain 1% meliputi berbagai produk pertanian, perkebunan, dan kehutanan.

Pajak hasil pertanian memiliki implikasi yang berbeda bagi petani dan industri pengolahan hasil pertanian. Petani harus memperhitungkan pemotongan PPN jika nilai peredaran usaha hasil pertaniannya di bawah batas tertentu, sementara industri harus bertindak sebagai pemungut PPN dan mengkreditkan pajak masukan untuk mengurangi beban pajak mereka.

Dalam mengelola pajak hasil pertanian, baik petani maupun industri dapat memanfaatkan aplikasi pajak yang efisien dan mudah digunakan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik mengenai pajak hasil pertanian, sektor pertanian Indonesia dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara ini.

Referensi:

• Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 64/PMK.03/2022
• Peraturan Menteri Keuangan No.89/2020 tentang Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!