Perjanjian Kerja Bersama: Fakta Penting Hingga Contoh - bloghrd.com

Perjanjian Kerja Bersama (PKB): Pentingnya Pemahaman dan Implementasi yang Baik

Pada dunia ketenagakerjaan, terdapat istilah yang cukup penting dan memiliki peran besar dalam menjaga harmoni serta kejelasan hak dan kewajiban antara pengusaha dan pekerja. Istilah tersebut adalah “Perjanjian Kerja Bersama” atau yang sering disingkat sebagai PKB.

Perjanjian Kerja Bersama merupakan sebuah mekanisme yang diperlukan terutama dalam perusahaan berskala besar yang memiliki banyak karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja. PKB menjadi payung hukum yang mengatur berbagai hal terkait dengan kondisi kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.

Dalam tulisan ini, akan diuraikan secara lebih mendalam mengenai PKB, mengapa penting, dan fakta-fakta penting yang perlu diketahui terkait dengan penyusunannya.

Mengenal Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama, atau PKB, memiliki definisi resmi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 21. Menurut pasal ini, PKB adalah hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, beberapa serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha.

Isi PKB mencakup syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak. Oleh karena itu, PKB bukan sekadar kesepakatan, melainkan dokumen resmi yang menjadi acuan dalam hubungan kerja di perusahaan.

Dalam penyusunannya, PKB melibatkan beberapa pihak, seperti serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dan instansi yang memiliki wewenang di bidang ketenagakerjaan. Instansi tersebut bisa berupa Dinas Ketenagakerjaan tingkat kabupaten/kota, Dinas Ketenagakerjaan tingkat provinsi, atau Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja jika perusahaan beroperasi di lebih dari satu provinsi.

Tujuan dan Manfaat Penyusunan PKB

Penyusunan PKB dilakukan dengan tujuan tertentu, yang pada dasarnya berkontribusi pada menciptakan harmoni dan kejelasan dalam hubungan antara pengusaha dan pekerja di suatu perusahaan. Beberapa tujuan utama penyusunan PKB meliputi:

  1. Penegasan Hak dan Kewajiban: PKB menjadi alat untuk menegaskan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Kehadiran PKB menghindari interpretasi yang ambigu terhadap kondisi kerja, sehingga tidak terjadi ketidakjelasan atau konflik di masa depan.
  2. Pembangunan Hubungan Damai: Dengan adanya panduan yang jelas dalam PKB, diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja yang lebih damai dan saling menghormati antara pengusaha dan pekerja. Ketika hak dan kewajiban dipahami dengan baik, peluang konflik menjadi lebih kecil.
  3. Penyelesaian Konflik: PKB juga bisa berfungsi sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik yang mungkin muncul. Karena sudah ada panduan tertulis, perselisihan dapat diselesaikan dengan merujuk pada isi PKB sebagai titik acuan.
  4. Pengaturan Ketenagakerjaan yang Tidak Diatur dalam Undang-Undang: Terdapat berbagai hal terkait ketenagakerjaan yang belum diatur secara rinci dalam undang-undang. PKB dapat mengisi celah ini dengan mengatur lebih detail mengenai hal-hal seperti kenaikan upah, cuti, jam kerja, dan lainnya.
BACA JUGA :  Syarat, Langkah Daftar NPWP Online Untuk WP Pribadi

Fakta-Fakta Penting Terkait PKB yang Perlu Diketahui

Ada beberapa fakta penting yang perlu dipahami dan diketahui terkait dengan PKB:

  1. Pihak yang Terlibat: PKB melibatkan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh. Perundingan dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
  2. Jumlah PKB: Satu perusahaan hanya boleh memiliki satu PKB. Jika perusahaan memiliki cabang, PKB dari perusahaan induk dapat diturunkan ke cabang-cabangnya. Namun, jika dalam satu grup ada perusahaan yang memiliki kuasa hukum, maka masing-masing perusahaan akan menyusun PKB sendiri.
  3. Perbedaan dengan Perjanjian Kerja Biasa: PKB melibatkan pekerja dalam penyusunannya, sedangkan perjanjian kerja biasa tidak. PKB juga mengikat seluruh pekerja dalam suatu perusahaan, sementara perjanjian kerja biasa mengikat pekerja secara individu.
  4. Durasi Masa Berlaku: Masa berlaku PKB adalah 2 tahun, namun bisa diperpanjang paling lama 1 tahun sesuai kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan.
  5. Isi PKB: Isi PKB ditentukan bersama oleh perusahaan dan serikat pekerja. Isi ini mencakup hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta aturan tambahan seperti kenaikan upah, cuti, jam kerja, dan lainnya. Isi PKB juga mencantumkan tanggal dimulainya PKB serta tanda tangan para pihak yang menyusunnya.

Dalam Kesimpulan, PKB adalah instrumen penting yang mengatur hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di perusahaan. Dengan tujuan dan manfaatnya yang kuat, penyusunan PKB harus dilakukan dengan seksama agar kondisi kerja menjadi lebih teratur dan harmonis. Fakta-fakta terkait PKB perlu diketahui agar semua pihak terlibat dapat memahami pentingnya PKB dalam menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam dunia ketenagakerjaan.

Contoh Perjanjian Kerja Bersama: Membangun Kerjasama yang Harmonis dan Produktif

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) adalah dokumen yang memiliki peran penting dalam menjaga kejelasan hak, kewajiban, dan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja di suatu perusahaan. Dalam hal ini, kami ingin memberikan contoh konkret sebuah Perjanjian Kerja Bersama yang dapat memberikan gambaran bagaimana dokumen tersebut dirumuskan. Berikut adalah contoh PKB antara PT Maju Jaya Sejahtera sebagai pengusaha dan Serikat Pekerja PT Maju Jaya Sejahtera sebagai perwakilan pekerja:

BACA JUGA :  Ketentuan Cara Menghitung Absensi Karyawan Yang Benar

PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Antara:

1. PT Maju Jaya Sejahtera, Alamat: Jl. Raya Maju No. 123, Kota Makmur

dan

2. Serikat Pekerja PT Maju Jaya Sejahtera, Alamat: Jl. Buruh Mandiri No. 456, Kota Makmur

Disepakati sebagai berikut:

BAB I – KETENTUAN UMUM

Pasal 1 – Ruang Lingkup PKB

Perjanjian ini mengatur syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban pengusaha dan pekerja di PT Maju Jaya Sejahtera serta hal-hal terkait yang disepakati bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 2 – Definisi

  • Pengusaha: PT Maju Jaya Sejahtera
  • Pekerja: Karyawan yang bekerja di bawah naungan PT Maju Jaya Sejahtera.
  • Serikat Pekerja: Serikat Pekerja PT Maju Jaya Sejahtera yang sah.

BAB II – HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3 – Hak Pekerja

  • Hak atas upah sesuai dengan peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
  • Hak atas cuti tahunan dan cuti bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perusahaan.

Pasal 4 – Kewajiban Pekerja

  • Melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.
  • Tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan perusahaan dan rekan kerja.

Pasal 5 – Hak Pengusaha

  • Hak untuk memimpin, mengarahkan, dan mengatur jalannya perusahaan.
  • Hak untuk memberikan sanksi atau tindakan disiplin kepada pekerja yang melanggar ketentuan peraturan perusahaan.

Pasal 6 – Kewajiban Pengusaha

  • Memberikan perlindungan dan fasilitas yang sesuai untuk pekerja dalam menjalankan tugasnya.
  • Membayar upah dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB III – KENAIKAN UPAH

Pasal 7 – Kenaikan Upah

Pihak pengusaha dan Serikat Pekerja sepakat untuk melakukan peninjauan kenaikan upah setiap tahun berdasarkan pertimbangan kinerja perusahaan dan inflasi.

BACA JUGA :  Cara, Manfaat, Proses Penilaian Evaluasi Kinerja Karyawan

BAB IV – PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 8 – Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara pengusaha dan pekerja, pihak-pihak sepakat untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Jika mediasi tidak berhasil, perselisihan akan dirujuk ke Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau lembaga arbitrase yang disepakati oleh kedua belah pihak.

BAB V – MASA BERLAKU

Pasal 9 – Masa Berlaku

Perjanjian ini memiliki masa berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal ditandatangani. Setelah masa berlaku tersebut, perjanjian dapat diperpanjang melalui perundingan kedua belah pihak.

BAB VI – PENUTUP

Pasal 10 – Kedua Belah Pihak

Kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk melaksanakan perjanjian ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.

Pasal 11 – Perubahan PKB

Perubahan atas isi PKB dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan bersama antara pengusaha dan Serikat Pekerja.

Pasal 12 – Pengakhiran PKB

PKB dapat diakhiri apabila terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dengan pemberitahuan tertulis minimal 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Ditetapkan di Kota Makmur, pada tanggal 1 Januari 20XX

Untuk PT Maju Jaya Sejahtera Untuk Serikat Pekerja PT Maju Jaya Sejahtera

…………………………………………… …………………………………………… (Nama dan Tanda Tangan Pengusaha) (Nama dan Tanda Tangan Ketua Serikat Pekerja)


Contoh PKB di atas adalah gambaran umum bagaimana perjanjian semacam ini dirumuskan. Setiap perusahaan dan serikat pekerja dapat menyesuaikan isi PKB sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing. PKB adalah dokumen yang penting untuk menciptakan hubungan kerja yang harmonis dan transparan antara pengusaha dan pekerja, sehingga tujuan bersama dapat dicapai dengan lebih baik.


Putri Ayudhia

Putri Ayudhia

Putri Ayudhia adalah seorang penulis konten SEO dan blogger paruh waktu yang telah bekerja secara profesional selama lebih dari 7 tahun. Dia telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menulis konten yang berkualitas, SEO-friendly, dan relevan dengan bidang HR dan Psikologi. Ayudhia memiliki pengetahuan yang kuat dalam SEO dan penulisan konten. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang HR dan Psikologi, yang membantu dia dalam menciptakan konten yang relevan dan berbobot. Dia memiliki keterampilan dalam melakukan riset pasar dan analisis, yang membantu dia dalam menciptakan strategi konten yang efektif.
https://bloghrd.com