Perlindungan Pekerja Hamil dan Larangan PHK Pekerja Perempuan Yang Akan Melahirkan

Pekerja perempuan yang sedang hamil, akan melahirkan, mengalami keguguran, atau sedang menyusui memiliki perlindungan khusus dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Perlindungan ini penting karena kehamilan bukan alasan bagi perusahaan untuk mengurangi hak, memaksa pekerja mengundurkan diri, memindahkan pekerja ke pekerjaan berbahaya, atau melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak.

Dalam praktiknya, masih ada pekerja perempuan yang menghadapi tekanan di tempat kerja karena hamil. Ada yang diminta tetap berdiri terlalu lama, tetap bekerja malam meski kondisi kandungan berisiko, dipaksa menandatangani perjanjian tidak boleh hamil, atau bahkan diminta resign setelah perusahaan mengetahui kehamilannya.

Artikel ini membahas perlindungan pekerja hamil, hak cuti melahirkan, larangan PHK karena hamil dan melahirkan, perlindungan K3, kerja malam, cuti keguguran, hak menyusui, serta checklist HR dalam menyusun kebijakan yang aman dan sesuai hukum. Pembahasan ini berkaitan dengan artikel BlogHRD tentang perlindungan pekerja saat hamil dan melahirkan, ketentuan cuti hamil dan melahirkan, dan aturan cuti melahirkan bagi calon ibu.

Apa Itu Perlindungan Pekerja Hamil?

Perlindungan pekerja hamil adalah perlindungan hukum, kesehatan, keselamatan, dan hak kerja bagi pekerja perempuan selama masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, keguguran, dan menyusui.

Perlindungan ini diberikan karena kehamilan berkaitan dengan kesehatan ibu, kesehatan janin, keselamatan kerja, hak reproduksi, dan keberlanjutan hubungan kerja. Perusahaan tidak boleh memperlakukan kehamilan sebagai masalah produktivitas semata.

Dalam konteks hubungan kerja, perlindungan pekerja hamil mencakup beberapa hal, seperti hak cuti melahirkan, perlindungan dari pekerjaan berbahaya, larangan kerja malam jika berisiko berdasarkan keterangan dokter, hak atas upah selama cuti sesuai ketentuan, hak laktasi, serta larangan PHK karena hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui.

Dasar Hukum Perlindungan Pekerja Hamil

Perlindungan pekerja hamil di Indonesia tidak hanya bersumber dari satu aturan. Ada beberapa peraturan yang saling berkaitan dan perlu dipahami oleh pekerja, HR, dan pengusaha.

• UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan.
• PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan PHK.
• UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
• UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
• Ketentuan K3 dan kebijakan internal perusahaan.

Untuk memahami perlindungan pekerja perempuan secara lebih luas, pembaca dapat membaca artikel hak pekerja perempuan dan perlindungan dan hak pekerja perempuan.

Hak Pekerja Hamil di Tempat Kerja

Pekerja hamil memiliki hak yang perlu dihormati perusahaan. Hak ini tidak boleh dianggap sebagai fasilitas tambahan semata, karena berkaitan dengan keselamatan, kesehatan, dan keberlangsungan hubungan kerja.

1. Hak Mendapat Perlindungan K3

Setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Bagi pekerja hamil, perlindungan ini menjadi lebih penting karena risiko kerja dapat berdampak pada ibu dan janin.

Perusahaan perlu memastikan pekerja hamil tidak ditempatkan pada pekerjaan yang membahayakan, misalnya pekerjaan dengan paparan bahan kimia berbahaya, beban fisik terlalu berat, suhu ekstrem, getaran tinggi, risiko jatuh, atau pekerjaan yang mengharuskan berdiri terlalu lama tanpa istirahat memadai.

Untuk memahami K3 secara umum, pembaca dapat membaca artikel keselamatan dan kesehatan kerja dan sistem manajemen K3.

2. Hak Meminta Penyesuaian Pekerjaan Jika Berisiko

Pekerja hamil dapat meminta penyesuaian kerja jika pekerjaan yang dilakukan berisiko bagi kesehatan dirinya atau kandungannya. Permintaan ini sebaiknya didukung dengan keterangan medis, terutama jika pekerjaan memiliki risiko fisik, kimia, biologis, atau ergonomi.

Contoh penyesuaian kerja antara lain:

• Dipindahkan sementara dari area bahan kimia berbahaya.
• Diberikan tempat duduk jika sebelumnya harus berdiri lama.
• Mengurangi pekerjaan angkat-angkat beban berat.
• Menyesuaikan jadwal kerja jika ada risiko kesehatan.
• Menghindari paparan suhu ekstrem, getaran, atau radiasi tertentu.
• Memberi waktu istirahat tambahan jika diperlukan secara medis.

Penyesuaian kerja sebaiknya dilakukan tanpa mengurangi hak dasar pekerja, kecuali ada pengaturan lain yang sah dan disepakati sesuai hukum.

3. Hak Tidak Dipekerjakan pada Jam Malam Jika Berbahaya

Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil pada pukul 23.00 sampai 07.00 apabila menurut keterangan dokter pekerjaan tersebut berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun pekerja yang bersangkutan.

Artinya, tidak semua pekerja hamil otomatis dilarang bekerja malam. Namun, jika ada keterangan dokter bahwa kerja malam berbahaya bagi ibu atau kandungannya, perusahaan wajib mematuhi perlindungan tersebut.

Untuk pembahasan terkait, pembaca dapat membaca artikel kerja malam bagi pekerja perempuan.

4. Hak Cuti Melahirkan

Pekerja perempuan berhak memperoleh cuti melahirkan. Dalam aturan lama, pekerja perempuan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.

Setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak, pekerja perempuan yang bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama. Cuti tersebut dapat diberikan paling lama 3 bulan berikutnya jika terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Kondisi khusus tersebut dapat mencakup ibu yang mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, komplikasi pascapersalinan atau keguguran, atau anak yang dilahirkan mengalami masalah kesehatan, gangguan kesehatan, atau komplikasi.

5. Hak Upah Selama Cuti Melahirkan

UU Nomor 4 Tahun 2024 mengatur bahwa ibu bekerja yang melaksanakan hak cuti melahirkan berhak memperoleh upah secara penuh untuk 3 bulan pertama, secara penuh untuk bulan keempat, dan 75% dari upah untuk bulan kelima serta bulan keenam.

Ketentuan ini penting dipahami oleh HR dan payroll karena artikel lama yang hanya merujuk cuti melahirkan 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah melahirkan perlu diperbarui dengan aturan terbaru.

6. Hak Istirahat karena Keguguran

Pekerja perempuan yang mengalami keguguran berhak memperoleh waktu istirahat. Dalam UU Kesejahteraan Ibu dan Anak, ibu bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter kebidanan dan kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran.

Topik ini juga berkaitan dengan artikel aturan cuti keguguran.

7. Hak Laktasi dan Fasilitas Menyusui

Pekerja perempuan juga memiliki hak untuk menyusui dan melakukan laktasi selama waktu kerja dengan fasilitas yang layak. Perusahaan sebaiknya menyediakan ruang laktasi atau fasilitas pendukung yang aman, bersih, tertutup, dan layak.

Fasilitas laktasi bukan hanya bentuk kepedulian perusahaan, tetapi juga bagian dari dukungan terhadap kesehatan ibu dan anak. Untuk pembahasan terkait, pembaca dapat membaca artikel hak ibu menyusui di Indonesia dan hak dan fasilitas menyusui.

Ringkasan Hak Pekerja Hamil dan Melahirkan

Larangan PHK karena Hamil, Melahirkan, Gugur Kandungan, atau Menyusui

Pengusaha dilarang melakukan PHK kepada pekerja dengan alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Jika PHK dilakukan dengan alasan tersebut, PHK batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

Larangan ini penting karena kehamilan sering menjadi alasan terselubung dalam praktik diskriminasi kerja. Perusahaan tidak boleh menjadikan kehamilan sebagai dasar untuk menilai pekerja tidak produktif, tidak layak bekerja, atau tidak lagi dibutuhkan.

Untuk memahami PHK secara umum, pembaca dapat membaca artikel PHK dan alasan-alasan PHK.

Apakah Perusahaan Boleh Melarang Pekerja Perempuan Hamil?

Tidak. Tidak ada dasar hukum yang membolehkan perusahaan melarang pekerja perempuan untuk hamil. Kehamilan adalah bagian dari hak reproduksi perempuan dan dilindungi oleh hukum.

Jika perusahaan membuat aturan internal yang melarang pekerja perempuan hamil dalam masa tertentu, aturan tersebut berisiko bertentangan dengan hukum dan prinsip perlindungan pekerja perempuan.

Perusahaan seharusnya mengelola risiko operasional dengan perencanaan tenaga kerja, sistem backup, penyesuaian tugas, dan SOP cuti yang baik, bukan dengan melarang pekerja hamil.

Bagaimana Jika Ada Perjanjian Kerja yang Mewajibkan Pekerja Resign Saat Hamil?

Perjanjian kerja yang mewajibkan pekerja perempuan mengundurkan diri ketika hamil bertentangan dengan prinsip perlindungan pekerja perempuan. Pengunduran diri harus dilakukan atas kemauan pekerja sendiri, bukan karena paksaan, tekanan, atau klausul yang melanggar hak maternitas.

Jika ada klausul yang menyatakan pekerja harus resign karena hamil, HR sebaiknya segera meninjau ulang klausul tersebut. Klausul seperti ini dapat menimbulkan risiko sengketa hubungan industrial dan menunjukkan praktik diskriminatif di tempat kerja.

Untuk memahami dokumen kerja, pembaca dapat membaca artikel perjanjian kerja dan Perjanjian Kerja Bersama.

Apakah Pekerja Hamil Bisa Di-PHK Jika Sudah Menandatangani Klausul Tidak Boleh Hamil?

Secara prinsip, perusahaan tidak dapat menggunakan klausul “tidak boleh hamil” sebagai dasar PHK. Klausul yang bertentangan dengan hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan perlindungan pekerja.

Jika pekerja perempuan sudah menandatangani perjanjian kerja yang memuat larangan hamil, bukan berarti perusahaan bebas melakukan PHK saat pekerja tersebut hamil. Larangan PHK karena hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui tetap berlaku.

Dalam praktik HR yang baik, perusahaan harus menghindari klausul yang diskriminatif. Perjanjian kerja seharusnya mengatur hak dan kewajiban kerja secara wajar, bukan menghapus hak reproduksi pekerja perempuan.

Contoh Risiko Kerja bagi Pekerja Hamil

Risiko kerja bagi pekerja hamil dapat muncul dari kondisi fisik, lingkungan kerja, bahan kerja, pola kerja, atau beban kerja. HR dan manajemen perlu mengenali risiko ini agar dapat melakukan penyesuaian.

1. Pekerjaan yang Mengharuskan Berdiri Terlalu Lama

Pekerja hamil yang harus berdiri dalam waktu lama dapat mengalami kelelahan, nyeri punggung, pembengkakan kaki, atau risiko kesehatan lain sesuai kondisi kehamilannya. Perusahaan dapat menyediakan kursi, jeda istirahat, atau penyesuaian tugas.

2. Pekerjaan Mengangkat Beban Berat

Mengangkat, mendorong, menarik, atau membawa beban berat dapat berisiko bagi pekerja hamil. Jika pekerjaan seperti ini tidak dapat dihindari, perusahaan perlu melakukan penyesuaian sementara.

3. Paparan Bahan Kimia atau Biologis

Pekerja hamil yang bekerja di laboratorium, pabrik, fasilitas kesehatan, atau area produksi tertentu dapat terpapar bahan kimia, biologis, atau zat lain yang berbahaya. Perusahaan perlu melakukan penilaian risiko dan menyediakan alternatif tugas jika diperlukan.

4. Suhu Ekstrem, Getaran, atau Kebisingan Tinggi

Lingkungan kerja dengan suhu ekstrem, getaran berlebih, atau kebisingan tinggi dapat menimbulkan risiko kesehatan. Jika kondisi tersebut berdampak pada keselamatan pekerja hamil, perusahaan perlu melakukan pengendalian risiko.

5. Jam Kerja Malam atau Shift Berat

Pekerja hamil yang bekerja shift malam perlu mendapat perhatian khusus. Jika dokter menyatakan kerja malam berbahaya bagi ibu atau kandungannya, perusahaan wajib menghindari penempatan pada jam tersebut.

Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan untuk Melindungi Pekerja Hamil?

Perusahaan dapat melakukan beberapa langkah praktis untuk melindungi pekerja hamil di tempat kerja.

Lakukan Penilaian Risiko Kerja

HR dan K3 perlu memetakan apakah pekerjaan tertentu memiliki risiko bagi pekerja hamil. Penilaian ini sebaiknya mencakup beban fisik, bahan berbahaya, durasi berdiri, jam kerja, suhu, getaran, dan risiko kecelakaan.

Sediakan Penyesuaian Tugas Sementara

Jika pekerjaan berisiko, perusahaan dapat memindahkan pekerja sementara ke tugas yang lebih aman tanpa memperlakukannya sebagai penurunan jabatan atau hukuman.

Jaga Kerahasiaan Informasi Kehamilan

Informasi kehamilan dan kondisi medis pekerja adalah informasi pribadi. HR perlu menjaga kerahasiaannya dan hanya membagikan informasi kepada pihak yang benar-benar perlu mengetahui untuk penyesuaian kerja.

Berikan Akses Cuti dan Laktasi

Perusahaan perlu memastikan pekerja dapat menggunakan hak cuti melahirkan, cuti keguguran, serta fasilitas laktasi tanpa stigma atau hambatan administratif yang berlebihan.

Latih Atasan Langsung

Atasan langsung sering menjadi pihak pertama yang mengetahui kondisi pekerja. Mereka perlu memahami bahwa komentar diskriminatif, tekanan resign, atau penolakan cuti dapat berisiko bagi perusahaan.

Checklist HR untuk Perlindungan Pekerja Hamil

Berikut checklist yang dapat digunakan HR untuk memperbarui kebijakan perusahaan:

• Pastikan peraturan perusahaan tidak memuat larangan hamil.
• Pastikan perjanjian kerja tidak mewajibkan pekerja resign karena hamil.
• Pastikan SOP cuti melahirkan sudah mengikuti UU terbaru.
• Pastikan payroll memahami ketentuan upah selama cuti melahirkan.
• Pastikan ada prosedur cuti keguguran yang manusiawi.
• Pastikan ada prosedur penyesuaian kerja bagi pekerja hamil.
• Pastikan pekerja hamil tidak ditempatkan pada pekerjaan berbahaya.
• Pastikan kerja malam bagi pekerja hamil memperhatikan keterangan dokter.
• Pastikan fasilitas laktasi tersedia atau disiapkan secara layak.
• Pastikan atasan memahami larangan diskriminasi terhadap pekerja hamil.
• Pastikan data medis pekerja dijaga kerahasiaannya.
• Pastikan tidak ada tekanan verbal atau tidak langsung agar pekerja resign.
• Pastikan kebijakan cuti tidak mengurangi hak pekerja secara tidak sah.
• Pastikan pekerja yang kembali dari cuti melahirkan dapat kembali ke pekerjaan dengan perlakuan adil.

Checklist untuk Pekerja Hamil

Pekerja hamil juga dapat melakukan beberapa langkah agar haknya lebih mudah dilindungi.

• Pelajari peraturan perusahaan tentang kehamilan dan cuti melahirkan.
• Beritahu HR atau atasan sesuai waktu yang aman dan diperlukan.
• Simpan dokumen medis yang berkaitan dengan kehamilan.
• Minta surat keterangan dokter jika pekerjaan tertentu berisiko.
• Ajukan penyesuaian kerja secara tertulis jika diperlukan.
• Simpan bukti komunikasi jika ada tekanan resign atau diskriminasi.
• Ajukan cuti melahirkan sesuai prosedur perusahaan.
• Pastikan status cuti dan pembayaran upah tercatat jelas.
• Gunakan fasilitas laktasi atau minta dukungan jika fasilitas belum tersedia.
• Jika terjadi pelanggaran, konsultasikan kepada HR, serikat pekerja, dinas ketenagakerjaan, atau bantuan hukum yang relevan.

Bagaimana Jika Pekerja Hamil Tetap Dipaksa Bekerja di Tempat Berbahaya?

Jika pekerja hamil tetap ditempatkan pada pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan ibu atau kandungan, pekerja dapat meminta penyesuaian kerja dengan dasar keterangan medis. HR perlu menanggapi permintaan tersebut secara serius.

Jika perusahaan mengabaikan risiko yang sudah jelas, hal tersebut dapat menjadi masalah K3 dan hubungan industrial. Perusahaan sebaiknya tidak menunggu terjadi gangguan kesehatan atau kecelakaan sebelum melakukan penyesuaian.

Dalam kondisi berisiko, pendekatan terbaik adalah dialog antara pekerja, atasan, HR, bagian K3, dan jika perlu dokter perusahaan atau dokter yang menangani pekerja.

Bagaimana Jika Pekerja Hamil Dipaksa Resign?

Pengunduran diri harus dilakukan atas kemauan sendiri. Jika pekerja hamil dipaksa resign, diminta membuat surat pengunduran diri, atau ditekan agar keluar karena kehamilan, tindakan tersebut dapat berisiko melanggar perlindungan pekerja perempuan.

Pekerja sebaiknya tidak terburu-buru menandatangani dokumen pengunduran diri jika tidak benar-benar ingin resign. Simpan bukti komunikasi, minta penjelasan tertulis, dan konsultasikan kepada pihak yang tepat.

Perusahaan juga perlu memahami bahwa memaksa pekerja resign karena hamil bukan solusi. Praktik seperti ini dapat merusak reputasi perusahaan dan memicu sengketa hukum.

Peran BPJS dan Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Hamil

Selain hak ketenagakerjaan, pekerja hamil juga perlu memperhatikan akses jaminan kesehatan. BPJS Kesehatan dapat digunakan untuk layanan kesehatan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, termasuk pelayanan terkait kehamilan dan persalinan sesuai indikasi medis.

HR perlu memastikan pekerja telah terdaftar dan status kepesertaan BPJS Kesehatan aktif. Untuk informasi terkait, pembaca dapat membaca artikel BPJS Kesehatan dan aturan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk karyawan kontrak.

Contoh Kebijakan Internal Perlindungan Pekerja Hamil

Berikut contoh redaksi sederhana yang dapat disesuaikan perusahaan:

Perusahaan memberikan perlindungan kepada pekerja perempuan selama masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, keguguran, dan menyusui sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Perusahaan dilarang melakukan PHK, memaksa pengunduran diri, atau memberikan perlakuan diskriminatif dengan alasan pekerja hamil, melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui. Jika berdasarkan keterangan dokter pekerjaan tertentu berisiko bagi pekerja atau kandungannya, perusahaan dapat memberikan penyesuaian tugas sementara tanpa mengurangi hak pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Redaksi ini sebaiknya disesuaikan dengan peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, kondisi industri, dan kebijakan K3 perusahaan.

Kesalahan Umum Perusahaan dalam Menangani Pekerja Hamil

1. Meminta Pekerja Mengundurkan Diri

Kehamilan bukan alasan untuk meminta pekerja resign. Perusahaan perlu mengelola pekerjaan dan cuti dengan sistem yang baik, bukan dengan menekan pekerja.

2. Membuat Klausul Tidak Boleh Hamil

Klausul larangan hamil dapat bertentangan dengan perlindungan pekerja perempuan. HR sebaiknya meninjau ulang dokumen kerja yang masih memuat klausul diskriminatif.

3. Tidak Menyesuaikan Pekerjaan Berisiko

Jika pekerjaan terbukti berisiko bagi pekerja hamil, perusahaan perlu melakukan penyesuaian yang wajar. Mengabaikan risiko dapat berdampak pada kesehatan pekerja dan kepatuhan K3.

4. Menolak Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan adalah hak pekerja perempuan. Perusahaan tidak boleh menolak cuti melahirkan yang diajukan sesuai prosedur dan ketentuan hukum.

5. Salah Menghitung Upah Selama Cuti

Dengan adanya UU 4/2024, HR dan payroll perlu memperbarui pemahaman mengenai pembayaran upah selama cuti melahirkan, terutama jika cuti diperpanjang karena kondisi khusus.

6. Tidak Menyediakan Dukungan Menyusui

Pekerja yang kembali bekerja setelah melahirkan tetap membutuhkan kesempatan dan fasilitas laktasi. Perusahaan sebaiknya tidak menganggap kebutuhan menyusui sebagai gangguan kerja.

FAQ Perlindungan Pekerja Hamil

Apakah pekerja hamil boleh tetap bekerja?

Ya. Pekerja hamil boleh tetap bekerja selama pekerjaan tersebut tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan dirinya maupun kandungannya. Jika ada risiko medis, pekerja dapat meminta penyesuaian dengan keterangan dokter.

Apakah perusahaan boleh memindahkan pekerja hamil?

Perusahaan dapat melakukan penyesuaian tugas jika bertujuan melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja, bukan sebagai hukuman atau penurunan hak. Penyesuaian sebaiknya didasarkan pada kebutuhan kerja dan kondisi medis.

Apakah cuti melahirkan tetap dibayar?

Ya. Berdasarkan UU 4/2024, ibu bekerja yang melaksanakan hak cuti melahirkan berhak atas upah penuh untuk 3 bulan pertama, penuh untuk bulan keempat, dan 75% untuk bulan kelima serta bulan keenam.

Apakah pekerja hamil bisa di-PHK karena tidak dapat bekerja maksimal?

Perusahaan tidak boleh melakukan PHK dengan alasan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui. Jika ada masalah performa yang benar-benar terpisah dari kehamilan, perusahaan tetap harus mengikuti prosedur hukum dan pembuktian yang objektif.

Apakah perusahaan boleh meminta pekerja menunda kehamilan?

Perusahaan tidak seharusnya membuat kebijakan yang melarang atau membatasi hak pekerja perempuan untuk hamil. Kebijakan seperti itu berisiko diskriminatif.

Apakah cuti keguguran sama dengan cuti sakit?

Cuti atau istirahat karena keguguran memiliki pengaturan khusus. Berdasarkan UU 4/2024, ibu bekerja berhak mendapatkan waktu istirahat 1,5 bulan atau sesuai surat keterangan dokter, dokter kandungan, atau bidan jika mengalami keguguran.

Kesimpulan

Pekerja perempuan yang hamil, akan melahirkan, mengalami keguguran, atau menyusui memiliki perlindungan khusus dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Perusahaan tidak boleh melakukan PHK, memaksa resign, atau membuat klausul yang melarang pekerja hamil.

Perlindungan tersebut mencakup hak atas K3, larangan kerja malam jika berbahaya menurut keterangan dokter, cuti melahirkan, cuti atau istirahat karena keguguran, hak atas upah selama cuti melahirkan, serta kesempatan dan fasilitas laktasi selama waktu kerja.

Dengan terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2024, ketentuan cuti melahirkan menjadi lebih kuat. Ibu bekerja berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan dapat diberikan paling lama 3 bulan berikutnya jika ada kondisi khusus dengan surat keterangan dokter. Untuk pembayaran upah, pekerja berhak atas upah penuh untuk 3 bulan pertama, penuh untuk bulan keempat, dan 75% untuk bulan kelima serta keenam.

Bagi HR dan perusahaan, perlindungan pekerja hamil harus dipandang sebagai bagian dari kepatuhan hukum, K3, kesetaraan gender, dan employee wellbeing. Kebijakan yang jelas, manusiawi, dan sesuai hukum akan membantu perusahaan menjaga kepercayaan pekerja serta mengurangi risiko sengketa hubungan kerja.

Referensi External

• JDIH Kemnaker – UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
• JDIH BPK – UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
• Peraturan.go.id – UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
• JDIH Kemnaker – UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH BPK – UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
• JDIH Kemnaker – PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK
• JDIH Kemnaker – Kepmenakertrans KEP.224/MEN/2003 tentang Pekerja Perempuan Pukul 23.00-07.00
• JDIH BPK – UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
• JDIH BPK – UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW
• ILO – Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183)
• ILO – Maternity Protection Recommendation, 2000 (No. 191)