Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3): Aturan Terbaru Menurut Undang-Undang

Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 bukan sekadar kewajiban menggunakan helm, sepatu keselamatan, masker, atau alat pelindung diri ketika bekerja. K3 merupakan sistem perlindungan yang lebih luas untuk mencegah kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, paparan lingkungan berbahaya, hingga berbagai risiko fisik dan psikososial yang dapat memengaruhi pekerja.

K3 juga bukan hanya tanggung jawab petugas safety. Pengusaha, pengurus perusahaan, HR, pekerja, ahli K3, hingga Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 memiliki peran masing-masing dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat.

Hal ini menjadi semakin penting karena risiko kecelakaan kerja masih tinggi. BPJS Ketenagakerjaan mencatat sekitar 318 ribu kasus kecelakaan kerja sepanjang 2025. Sebagian terjadi langsung di tempat kerja, sementara sebagian lainnya terjadi dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja.

Bagi pekerja, memahami K3 merupakan bagian dari memahami hak dan kewajiban pekerja menurut peraturan ketenagakerjaan. Sementara bagi HR dan perusahaan, penerapan K3 yang baik membantu mengurangi risiko kecelakaan, absensi, kerugian operasional, dan perselisihan ketenagakerjaan.

Artikel berikut membahas aturan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia berdasarkan regulasi yang berlaku per September 2026, termasuk perubahan terbaru mengenai P2K3 dan pengawasan ketenagakerjaan.

Apa Itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3?

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang disingkat K3 pada dasarnya merupakan seluruh kegiatan yang dilakukan untuk menjamin dan melindungi keselamatan serta kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Artinya, K3 bukan hanya bertindak setelah terjadi kecelakaan. Prinsip yang jauh lebih penting adalah mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, kemudian melakukan pengendalian sebelum pekerja mengalami cedera atau penyakit.

Karena itu, ruang lingkup K3 dapat mencakup:

• keselamatan penggunaan mesin dan peralatan;
• pengendalian bahan kimia berbahaya;
• keselamatan listrik;
• pencegahan kebakaran dan ledakan;
• pekerjaan di ketinggian;
• pekerjaan dalam ruang terbatas;
• ergonomi;
• kebisingan dan getaran;
• kualitas udara dan pencahayaan;
• paparan biologis;
• faktor psikologi atau psikososial pekerjaan;
• kesehatan kerja; dan
• kesiapsiagaan keadaan darurat.

Penjelasan dasar lainnya mengenai konsep ini dapat dibaca pada artikel Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Apa Dasar Hukum K3 di Indonesia?

Peraturan mengenai K3 tersebar dalam beberapa undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Karena itu, daftar aturan pada artikel lama perlu diperbarui.

Perusahaan juga dapat tunduk pada regulasi K3 yang lebih spesifik berdasarkan aktivitasnya, seperti peraturan mengenai pekerjaan pada ketinggian, listrik, pesawat angkat dan angkut, elevator dan eskalator, pesawat tenaga dan produksi, hingga bejana tekanan.

Karena itu, HR perlu mengikuti perkembangan peraturan ketenagakerjaan di Indonesia dan tidak hanya mengandalkan satu regulasi.

UU Kesehatan 1992 tidak lagi menjadi dasar hukum terbaru

Naskah lama mengenai K3 masih banyak yang mencantumkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

Rujukan tersebut sudah tidak tepat untuk menggambarkan kerangka hukum kesehatan yang berlaku saat ini.

Undang-undang kesehatan saat ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kemudian dilaksanakan antara lain melalui PP Nomor 28 Tahun 2024.

Keppres No. 22 Tahun 1993 juga sudah tidak berlaku

Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja telah dicabut.

Peraturan yang sekarang digunakan adalah Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.

Aturan P2K3 1987 sudah diganti

Perubahan terbaru yang sangat penting adalah dicabutnya Permenaker PER.04/MEN/1987.

Mulai November 2025, pembentukan dan pelaksanaan P2K3 mengikuti Permenaker Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Apa Tujuan Penerapan K3?

Secara umum, penerapan K3 bertujuan melindungi tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja sekaligus memastikan kegiatan produksi dapat berlangsung dengan aman.

PP Nomor 50 Tahun 2012 memberikan tiga tujuan penting penerapan SMK3, yaitu:

• meningkatkan efektivitas perlindungan K3 secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
• mencegah serta mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen, pekerja, dan/atau serikat pekerja; serta
• menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Dengan demikian, K3 tidak seharusnya dianggap sebagai biaya yang menghambat operasional. Kecelakaan dan penyakit akibat kerja justru dapat menyebabkan penghentian produksi, kehilangan jam kerja, biaya pengobatan, kerusakan aset, hingga turunnya produktivitas perusahaan.

Apa Perbedaan Keselamatan Kerja dan Kesehatan Kerja?

Keduanya saling berhubungan tetapi memiliki fokus yang sedikit berbeda.

Keselamatan kerja

Keselamatan kerja lebih banyak berhubungan dengan pencegahan kecelakaan atau kejadian yang dapat menyebabkan cedera secara langsung, misalnya:

• jatuh dari ketinggian;
• terjepit mesin;
• tersengat listrik;
• tertabrak kendaraan;
• tertimpa benda;
• kebakaran; atau
• ledakan.

Kesehatan kerja

Kesehatan kerja berhubungan dengan pencegahan dan pengelolaan dampak kesehatan akibat aktivitas atau lingkungan pekerjaan.

Contohnya adalah gangguan pendengaran akibat kebisingan, penyakit pernapasan karena debu, gangguan otot dan tulang karena ergonomi buruk, dermatitis karena bahan kimia, hingga berbagai penyakit akibat kerja lainnya.

Pekerja yang mengalami gangguan kesehatan juga perlu memahami aturan mengenai pekerja yang sakit dan ketentuan cuti sakit.

Apa Saja Jenis Bahaya K3 di Tempat Kerja?

Daripada hanya membedakan risiko berdasarkan industri, pendekatan K3 modern lebih mudah dipahami dengan mengelompokkan sumber bahayanya.

Bahaya mekanik

Bahaya mekanik dapat berasal dari mesin, alat produksi, benda bergerak, permukaan tajam, atau material.

Risikonya antara lain:

• terpotong;
• tertusuk;
• terjepit;
• tergencet;
• tertimpa; atau
• terseret mesin.

Bahaya listrik

Instalasi listrik yang tidak aman dapat menyebabkan sengatan listrik, luka bakar, kebakaran, hingga kematian.

Bahaya kimia

Pekerja dapat terpajan bahan kimia melalui pernapasan, kulit, mata, atau tertelan secara tidak sengaja.

Risikonya dapat berasal dari gas, uap, debu, cairan korosif, pelarut, logam berat, serta berbagai bahan kimia berbahaya lainnya.

Bahaya fisika

Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 mengatur berbagai faktor fisika di lingkungan kerja, antara lain kebisingan, getaran, iklim kerja, radiasi tertentu, tekanan udara, dan pencahayaan.

Bahaya biologis

Pekerja tertentu dapat terpapar bakteri, virus, jamur, parasit, atau bahan biologis lainnya.

Risiko ini dapat ditemukan pada bidang kesehatan, laboratorium, pengelolaan limbah, pertanian, peternakan, dan sektor lainnya.

Bahaya ergonomi

Ergonomi yang buruk dapat menimbulkan gangguan otot dan rangka, misalnya karena:

• mengangkat beban dengan teknik yang salah;
• bekerja dalam posisi tidak netral;
• gerakan berulang;
• duduk terlalu lama;
• meja dan kursi yang tidak sesuai; atau
• beban kerja fisik yang berlebihan.

Bahaya psikologi atau psikososial

K3 juga mencakup faktor psikologi. Karena itu, lingkungan kerja yang secara fisik terlihat aman belum tentu bebas risiko K3.

Beban kerja berlebih, konflik peran, ketidakjelasan tanggung jawab, serta masalah organisasi dapat menjadi risiko terhadap kesehatan pekerja.

Contoh Risiko K3 Berdasarkan Industri

Ini menunjukkan bahwa K3 tidak hanya berlaku untuk pabrik, pertambangan, atau proyek konstruksi. Kantor dan tempat kerja lainnya juga dapat memiliki potensi bahaya.

Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan untuk Mencegah Kecelakaan Kerja?

Pencegahan kecelakaan tidak seharusnya dimulai dengan langsung memberikan APD. Perusahaan perlu terlebih dahulu memahami sumber bahaya dan risikonya.

1. Mengidentifikasi bahaya

Perusahaan perlu mengetahui apa saja yang dapat menyebabkan cedera, penyakit, kebakaran, ledakan, atau kejadian berbahaya lainnya.

2. Melakukan penilaian risiko

Setelah bahaya ditemukan, perusahaan perlu menilai kemungkinan terjadinya kejadian serta tingkat dampaknya.

3. Mengendalikan risiko berdasarkan hierarki pengendalian

Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 menggunakan pendekatan hierarki pengendalian sebagai berikut:

1. Eliminasi – menghilangkan sumber bahaya.
2. Substitusi – mengganti bahan, alat, proses, atau metode dengan yang lebih aman.
3. Rekayasa teknis – memisahkan pekerja dari sumber bahaya melalui sistem teknis.
4. Pengendalian administratif – SOP, pelatihan, rotasi, izin kerja, rambu, pembatasan akses, serta pengaturan waktu kerja.
5. Alat Pelindung Diri – digunakan sebagai lapisan perlindungan ketika risiko belum dapat dihilangkan sepenuhnya.

Urutan tersebut penting. APD merupakan salah satu lapisan pengendalian dan bukan satu-satunya solusi K3.

4. Menyediakan prosedur kerja yang aman

Pekerja harus mengetahui langkah kerja, bahaya, tindakan pencegahan, tindakan ketika terjadi kondisi abnormal, serta prosedur keadaan darurat.

5. Memberikan pelatihan

Perusahaan perlu memastikan pekerja memahami bahaya yang berkaitan dengan tugasnya, termasuk cara menggunakan peralatan dan APD dengan benar.

6. Menjaga kondisi lingkungan kerja

Kebisingan, pencahayaan, suhu, ventilasi, bahan kimia, ergonomi, dan berbagai faktor lingkungan lainnya harus dikendalikan sesuai ketentuan.

7. Melakukan pemeriksaan dan evaluasi

Program K3 tidak cukup dibuat sekali. Inspeksi, pemeriksaan, investigasi, audit, dan evaluasi perlu dilakukan secara berkala untuk menemukan kekurangan.

Apa Hak dan Kewajiban Pekerja dalam K3?

Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1970 memberikan sejumlah hak sekaligus kewajiban kepada tenaga kerja.

Kewajiban pekerja

Pekerja antara lain berkewajiban:

• memberikan keterangan yang benar ketika diminta pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja;
• memakai alat pelindung diri yang diwajibkan; dan
• memenuhi serta menaati syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Hak pekerja

Pekerja juga mempunyai hak antara lain:

• meminta pengurus melaksanakan syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan; dan
• menyatakan keberatan melakukan pekerjaan apabila syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta APD yang diwajibkan diragukan, dengan memperhatikan ketentuan dan kewenangan pengawas yang berlaku.

K3 dengan demikian bukan sistem satu arah yang hanya memberikan perintah kepada pekerja. Pekerja juga harus diberi ruang untuk melaporkan kondisi berbahaya dan menyampaikan kekhawatiran keselamatan.

Apa Kewajiban Pengurus atau Perusahaan dalam K3?

UU Nomor 1 Tahun 1970 memberikan berbagai tanggung jawab kepada pengurus tempat kerja.

Dalam praktik, kewajiban tersebut mencakup antara lain:

• menjelaskan kepada pekerja baru mengenai kondisi dan bahaya tempat kerja;
• menjelaskan pengamanan dan alat perlindungan yang diperlukan;
• menjelaskan APD dan cara penggunaannya;
• menjelaskan cara dan sikap kerja yang aman;
• memastikan pekerja memenuhi persyaratan keselamatan;
• melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai ketentuan;
• mencegah kecelakaan dan kebakaran;
• menyediakan pertolongan pertama; dan
• melaporkan kecelakaan kerja sesuai ketentuan.

Disiplin pelaksanaan K3 juga menjadi bagian penting dalam hubungan industrial. Penjelasan lebih luas dapat dibaca melalui artikel mengenai peranan disiplin kerja dalam hubungan perusahaan dan karyawan.

Apa Itu P2K3?

Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau P2K3 merupakan badan pembantu di tempat kerja yang berfungsi mengembangkan kerja sama antara pengusaha atau pengurus dan pekerja dalam penerapan K3.

Aturan mengenai P2K3 sekarang menggunakan Permenaker Nomor 13 Tahun 2025.

Dengan terbitnya peraturan tersebut, Permenaker PER.04/MEN/1987 yang banyak digunakan dalam referensi K3 lama telah dicabut.

Perusahaan Mana yang Wajib Membentuk P2K3?

Menurut Permenaker Nomor 13 Tahun 2025, pengusaha dan/atau pengurus wajib membentuk P2K3 apabila tempat kerja atau perusahaan:

• mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang; atau
• mempunyai tingkat risiko tinggi.

Penentuan tingkat risiko tinggi mengikuti ketentuan peraturan mengenai perizinan berusaha.

Artinya, perusahaan dengan jumlah pekerja di bawah 100 orang tidak otomatis terbebas dari kewajiban P2K3. Jika kegiatan usahanya termasuk berisiko tinggi, kewajiban tersebut tetap dapat berlaku.

Siapa Saja yang Menjadi Anggota P2K3?

Permenaker Nomor 13 Tahun 2025 memperjelas struktur P2K3.

Susunannya terdiri atas:

• ketua;
• sekretaris; dan
• anggota.

Ketua P2K3

Ketua merupakan pimpinan puncak atau pengurus di tempat kerja atau perusahaan.

Sekretaris P2K3

Sekretaris merupakan Ahli K3 yang telah ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggota P2K3

Anggota merupakan perwakilan pengusaha dan/atau pengurus serta pekerja.

Perwakilan dapat berasal dari:

• unit K3;
• unit sumber daya manusia; dan/atau
• unit proses produksi.

Komposisi anggota harus seimbang antara unsur pengusaha/pengurus dan pekerja.

Apa Tugas P2K3?

P2K3 bukan hanya badan administratif untuk memenuhi dokumen perusahaan.

Dalam Permenaker Nomor 13 Tahun 2025, program dan kegiatan P2K3 setidaknya perlu mencakup:

• inventarisasi masalah K3;
• identifikasi potensi bahaya;
• pemeriksaan penerapan K3;
• analisis dan penyusunan statistik kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja; serta
• penyusunan saran dan pertimbangan untuk memperbaiki penerapan K3.

P2K3 juga mendukung penerapan SMK3, kegiatan kesehatan kerja, komunikasi bahaya kepada pekerja, administrasi K3, dan pengolahan data K3 perusahaan.

P2K3 sekarang wajib membuat laporan enam bulanan

Ketua P2K3 wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada Menteri secara berkala satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pelaporan diarahkan dilakukan secara elektronik melalui sistem informasi yang dikelola Kementerian Ketenagakerjaan.

Apa Itu Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK3?

SMK3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja untuk menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.

Pembahasan lebih detail mengenai sistem tersebut tersedia dalam artikel Sistem Manajemen K3.

Apakah Semua Perusahaan Wajib Menerapkan SMK3?

Bagian ini perlu dibedakan antara kewajiban mematuhi K3 dan kewajiban menerapkan SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012.

Perlindungan K3 berlaku terhadap tempat kerja yang termasuk ruang lingkup UU Nomor 1 Tahun 1970.

Namun, kewajiban penerapan SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 secara khusus berlaku bagi perusahaan yang:

• mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100 orang; atau
• mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.

Jadi, tidak tepat menyatakan bahwa hanya perusahaan dengan 100 pekerja yang perlu memperhatikan K3. Perusahaan yang lebih kecil tetap harus memenuhi persyaratan keselamatan kerja yang relevan dengan tempat kerja dan aktivitasnya.

Apa Saja Tahapan Penerapan SMK3?

PP Nomor 50 Tahun 2012 mengelompokkan penerapan SMK3 dalam lima elemen utama.

1. Penetapan kebijakan K3

Manajemen perlu menetapkan komitmen dan arah perusahaan dalam melindungi pekerja.

2. Perencanaan K3

Perencanaan mencakup identifikasi bahaya, penilaian risiko, kewajiban hukum, tujuan, target, dan program K3.

3. Pelaksanaan rencana K3

Perusahaan menentukan sumber daya, kompetensi, kewenangan, komunikasi, dokumentasi, dan pengendalian operasional.

4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3

Perusahaan perlu melakukan inspeksi, pengujian, pengukuran, audit, investigasi, serta pemantauan terhadap pencapaian program.

5. Peninjauan dan peningkatan kinerja

Manajemen perlu mengevaluasi apakah sistem masih efektif dan melakukan perbaikan berkelanjutan.

Bagaimana Prosedur K3 yang Baik di Tempat Kerja?

Dalam praktik HR dan operasional, prosedur K3 dapat diterjemahkan menjadi rangkaian berikut:

1. menetapkan kebijakan dan tanggung jawab K3;
2. mengidentifikasi seluruh aktivitas dan potensi bahaya;
3. melakukan penilaian tingkat risiko;
4. menentukan pengendalian berdasarkan hierarki pengendalian;
5. membuat SOP dan izin kerja untuk aktivitas tertentu;
6. menyediakan peralatan dan APD;
7. memberikan pelatihan kepada pekerja;
8. menyediakan prosedur keadaan darurat;
9. melaksanakan pemeriksaan kesehatan sesuai risiko;
10. melakukan inspeksi dan pemantauan lingkungan kerja;
11. mencatat serta menginvestigasi insiden dan kecelakaan;
12. melakukan audit dan evaluasi; dan
13. menindaklanjuti temuan sampai selesai.

Penerapan prosedur juga perlu diselaraskan dengan jadwal kerja. Pola pengelolaan shift karyawan dan khususnya shift malam dapat menimbulkan risiko kelelahan jika tidak dikelola dengan baik.

Apakah Jam Kerja dan Kelelahan Termasuk Isu K3?

Ya. Kelelahan dapat mengurangi kewaspadaan, memperlambat reaksi, mengganggu pengambilan keputusan, serta meningkatkan kemungkinan kesalahan.

Risiko tersebut sangat penting pada pekerjaan seperti mengemudi, mengoperasikan alat berat, bekerja dengan mesin, bekerja pada ketinggian, atau aktivitas lain yang membutuhkan konsentrasi tinggi.

Jam kerja yang berlebihan juga dapat berdampak pada kondisi pekerja. BlogHRD sebelumnya membahas risiko akibat jam lembur yang berlebihan serta aturan mengenai waktu kerja lembur.

Apa Itu Penyakit Akibat Kerja?

Penyakit Akibat Kerja atau PAK merupakan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan/atau lingkungan kerja.

Perpres Nomor 7 Tahun 2019 menjadi salah satu rujukan penting mengenai penyakit akibat kerja.

Peraturan tersebut juga mengatur perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi pekerja yang didiagnosis menderita PAK meskipun hubungan kerjanya sudah berakhir, sepanjang memenuhi batas waktu dan ketentuan yang berlaku.

Apa Hubungan K3 dengan BPJS Ketenagakerjaan?

Pencegahan kecelakaan merupakan kewajiban K3, sedangkan ketika risiko benar-benar terjadi pekerja juga membutuhkan perlindungan jaminan sosial.

Salah satu program BPJS Ketenagakerjaan adalah Jaminan Kecelakaan Kerja atau JKK.

JKK memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja sesuai ketentuan program, termasuk dalam kondisi tertentu perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja serta penyakit akibat kerja.

Informasi lebih lengkap dapat dibaca melalui artikel mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja serta panduan manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

JKK sendiri merupakan bagian dari sistem jaminan sosial pekerja.

Apa yang Harus Dilakukan Ketika Terjadi Kecelakaan Kerja?

Respons perusahaan tidak boleh berhenti pada membawa pekerja ke fasilitas kesehatan.

Secara umum, langkah yang perlu dilakukan meliputi:

1. memberikan pertolongan dan menghentikan sumber bahaya;
2. mengamankan lokasi agar kejadian tidak menimbulkan korban tambahan;
3. melakukan pelaporan sesuai ketentuan;
4. mendokumentasikan kejadian;
5. melakukan investigasi untuk menemukan akar penyebab;
6. memperbaiki kondisi atau sistem yang menjadi penyebab; dan
7. memastikan tindakan koreksi benar-benar dilaksanakan.

Tujuan investigasi bukan semata-mata mencari siapa yang salah. Investigasi yang baik mencari mengapa sistem memungkinkan kecelakaan tersebut terjadi dan apa yang harus diperbaiki agar kejadian yang sama tidak berulang.

Apakah APD Wajib Disediakan Perusahaan?

Apabila suatu pekerjaan membutuhkan Alat Pelindung Diri, perusahaan atau pengurus mempunyai kewajiban menyediakan APD yang diperlukan sesuai bahaya pekerjaan dan ketentuan K3.

Pekerja kemudian wajib menggunakan APD yang diwajibkan dengan benar.

Contoh APD antara lain:

• helm keselamatan;
• pelindung mata dan wajah;
• pelindung pendengaran;
• respirator;
• sarung tangan;
• sepatu keselamatan;
• pakaian pelindung; serta
• alat perlindungan jatuh dari ketinggian.

Jenis APD harus disesuaikan dengan bahaya. Satu jenis sarung tangan atau masker tidak dapat digunakan untuk seluruh jenis pekerjaan.

Apa yang Dimaksud Faktor Psikologi dalam K3?

Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 memperluas perhatian K3 lingkungan kerja hingga mencakup faktor psikologi.

Faktor psikologi merupakan faktor yang memengaruhi aktivitas tenaga kerja akibat hubungan interpersonal, peran, tuntutan, dan tanggung jawab pekerjaan.

Potensi bahaya faktor psikologi yang disebut dalam Permenaker tersebut mencakup:

• ketidakjelasan atau ketaksaan peran;
• konflik peran;
• beban kerja berlebih secara kualitatif;
• beban kerja berlebih secara kuantitatif;
• pengembangan karier; dan/atau
• tanggung jawab terhadap orang lain.

Dengan demikian, program K3 modern tidak seharusnya hanya memperhatikan kecelakaan fisik.

Mengapa Faktor Psikologi Penting dalam K3?

Kondisi psikososial pekerjaan dapat memengaruhi konsentrasi, pola tidur, kemampuan mengambil keputusan, interaksi dengan rekan kerja, hingga kesehatan pekerja dalam jangka panjang.

Dalam pekerjaan dengan risiko keselamatan tinggi, menurunnya konsentrasi juga dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kesalahan manusia.

Namun, penting untuk membedakan pengukuran faktor risiko psikologi di tempat kerja dengan diagnosis kondisi kesehatan mental individu.

Survei risiko psikososial digunakan untuk mengidentifikasi masalah organisasi dan pekerjaan. Diagnosis gangguan kesehatan mental merupakan ranah profesional kesehatan yang kompeten.

Bagaimana Mengukur Faktor Psikologi di Tempat Kerja?

Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 mengatur pengukuran faktor psikologi pada tempat kerja yang memiliki potensi bahaya faktor psikologi.

Pengukuran dapat dilakukan menggunakan metode survei untuk melihat aspek seperti:

• tujuan dan tugas pekerjaan;
• tuntutan pekerjaan;
• beban kerja;
• peran pekerja;
• pengembangan karier;
• konflik peran; dan
• tanggung jawab terhadap orang lain.

Hasil pengukuran seharusnya digunakan untuk memperbaiki faktor organisasi dan bukan untuk memberi stigma kepada pekerja.

Bagaimana mengendalikan risiko psikologi?

Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 antara lain mengenal pendekatan manajemen stres melalui:

• pemilihan, penempatan dan pelatihan pekerja;
• program kebugaran;
• program konseling;
• komunikasi organisasi yang memadai;
• memberikan ruang kepada pekerja untuk memberikan masukan;
• perbaikan struktur atau desain pekerjaan;
• sistem imbalan tertentu; serta
• pengendalian lain sesuai kebutuhan.

Ini menunjukkan bahwa penanganan stres kerja tidak cukup hanya meminta pekerja untuk “lebih kuat”. Perusahaan juga perlu mengevaluasi desain pekerjaan dan kondisi organisasinya.

Apa Standar K3 Terbaru yang Perlu Diketahui HR?

Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 masih menjadi peraturan penting mengenai K3 lingkungan kerja. Namun, aturan tersebut bukan lagi perkembangan terbaru satu-satunya.

Permenaker No. 11 Tahun 2023 tentang Ruang Terbatas

Aturan ini memberikan ketentuan khusus untuk pekerjaan di ruang terbatas, termasuk prosedur izin masuk, deteksi gas, personel yang kompeten, isolasi energi, dan penyelamatan.

Permenaker No. 13 Tahun 2025 tentang P2K3

Aturan ini mengganti regulasi P2K3 yang sebelumnya telah digunakan sejak 1987.

Permenaker No. 11 Tahun 2026 tentang Pengawasan Ketenagakerjaan

Peraturan ini menjadi aturan terbaru mengenai tata cara pengawasan ketenagakerjaan, termasuk pengawasan norma K3.

Regulasi tersebut menggantikan Permenaker No. 33 Tahun 2016 dan perubahannya.

Dengan demikian, HR perlu memperbarui checklist compliance secara berkala. Dokumen K3 yang dibuat bertahun-tahun lalu belum tentu masih menggunakan dasar hukum yang tepat.

Apa Hubungan K3 dengan Perjanjian Kerja Bersama?

Ketentuan K3 juga dapat dituangkan dalam Perjanjian Kerja Bersama atau PKB.

PKB dapat memperjelas mekanisme seperti:

• komitmen perusahaan terhadap K3;
• penggunaan APD;
• hak pekerja melaporkan kondisi berbahaya;
• pemeriksaan kesehatan;
• pelatihan keselamatan;
• prosedur kecelakaan kerja;
• keterlibatan serikat pekerja; dan
• mekanisme konsultasi mengenai perubahan proses kerja.

Namun isi PKB tidak boleh digunakan untuk mengurangi standar perlindungan minimum yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Apa Kendala yang Sering Terjadi dalam Pelaksanaan K3?

K3 dianggap hanya tugas safety officer

K3 akan sulit berjalan jika manajemen, supervisor, HR, dan pekerja menganggap seluruh tanggung jawab berada pada satu departemen.

Pekerja tidak memahami SOP

Dokumen yang lengkap tidak akan efektif apabila pekerja tidak memahami atau tidak dapat menerapkannya.

APD tersedia tetapi tidak digunakan

Perusahaan perlu mengetahui alasan pekerja tidak menggunakan APD, misalnya ukuran tidak sesuai, tidak nyaman, tidak cocok dengan bahaya, pengawasan lemah, atau budaya kerja yang salah.

Target produksi mengalahkan keselamatan

Tekanan mengejar target dapat mendorong pekerja mengambil jalan pintas yang berbahaya.

Kecelakaan tidak diinvestigasi secara menyeluruh

Jika perusahaan hanya menyalahkan pekerja tanpa melihat akar masalah seperti mesin, SOP, pelatihan, beban kerja, atau desain pekerjaan, kecelakaan serupa dapat kembali terjadi.

Jam kerja dan kelelahan diabaikan

Jadwal kerja merupakan bagian penting dalam pencegahan kecelakaan. Karena itu, HR perlu memastikan pembagian shift kerja tidak menciptakan pola kelelahan yang berlebihan.

Checklist Penerapan K3 untuk HR dan Perusahaan

Untuk melakukan pengecekan awal, perusahaan dapat menggunakan checklist berikut:

• apakah seluruh aktivitas sudah memiliki identifikasi bahaya?
• apakah penilaian risiko diperbarui ketika proses berubah?
• apakah pengendalian mengikuti hierarki pengendalian?
• apakah pekerja sudah memperoleh pelatihan?
• apakah APD tersedia dan sesuai bahaya?
• apakah perusahaan wajib menerapkan SMK3?
• apakah perusahaan wajib membentuk P2K3?
• apakah P2K3 sudah mengikuti Permenaker No. 13 Tahun 2025?
• apakah laporan P2K3 disampaikan setiap enam bulan?
• apakah inspeksi dan pemeriksaan K3 dilakukan?
• apakah kondisi lingkungan kerja diukur sesuai kebutuhan?
• apakah faktor ergonomi dan psikologi sudah dipertimbangkan?
• apakah tersedia prosedur tanggap darurat?
• apakah kecelakaan dan near miss dicatat dan diinvestigasi?
• apakah pekerja terdaftar dalam program jaminan sosial yang sesuai?
• apakah setiap temuan memiliki PIC dan tenggat tindak lanjut?

Program perlindungan pekerja juga perlu dilihat secara menyeluruh sebagai bagian dari program jaminan sosial tenaga kerja.

Pertanyaan yang Sering Diajukan tentang K3

Apakah UU No. 1 Tahun 1970 masih berlaku?

Ya. Per September 2026, UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja masih berstatus berlaku dan tetap menjadi salah satu fondasi utama regulasi K3 di Indonesia.

Apakah semua perusahaan wajib menerapkan K3?

Tempat kerja yang termasuk cakupan UU Keselamatan Kerja wajib memenuhi persyaratan keselamatan yang relevan. Namun kewajiban formal menerapkan SMK3 berdasarkan PP Nomor 50 Tahun 2012 secara khusus berlaku bagi perusahaan dengan sedikitnya 100 pekerja atau perusahaan yang mempunyai potensi bahaya tinggi.

Apakah perusahaan dengan kurang dari 100 karyawan tidak perlu K3?

Tidak benar. Angka 100 pekerja merupakan salah satu kriteria kewajiban SMK3 dan P2K3. Kewajiban memenuhi norma keselamatan kerja tidak otomatis hilang hanya karena perusahaan memiliki kurang dari 100 pekerja.

Apakah perusahaan dengan kurang dari 100 pekerja wajib mempunyai P2K3?

Bisa. Permenaker Nomor 13 Tahun 2025 juga mewajibkan P2K3 bagi perusahaan atau tempat kerja dengan tingkat risiko tinggi.

Apakah aturan P2K3 tahun 1987 masih berlaku?

Tidak. Permenaker PER.04/MEN/1987 telah dicabut dan diganti oleh Permenaker Nomor 13 Tahun 2025.

Siapa yang menjadi ketua P2K3?

Ketua P2K3 merupakan pimpinan puncak atau pengurus di tempat kerja atau perusahaan.

Siapa yang menjadi sekretaris P2K3?

Sekretaris P2K3 merupakan Ahli K3 yang telah ditunjuk sesuai ketentuan.

Seberapa sering P2K3 membuat laporan?

Menurut Permenaker Nomor 13 Tahun 2025, laporan kegiatan P2K3 disampaikan secara berkala satu kali setiap enam bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Apakah APD merupakan pengendalian K3 yang utama?

Tidak. APD berada pada lapisan akhir hierarki pengendalian. Perusahaan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, dan pengendalian administratif.

Apakah stres kerja termasuk K3?

Faktor psikologi merupakan salah satu faktor lingkungan kerja yang diatur dalam Permenaker Nomor 5 Tahun 2018. Ketidakjelasan peran, konflik peran, beban kerja berlebih, pengembangan karier, dan tanggung jawab terhadap orang lain merupakan beberapa faktor yang disebut dalam regulasi tersebut.

Apakah survei stres kerja sama dengan diagnosis kesehatan mental?

Tidak. Pengukuran faktor psikologi di lingkungan kerja digunakan untuk menilai potensi bahaya psikososial pekerjaan. Diagnosis kondisi kesehatan mental seseorang dilakukan oleh tenaga profesional yang mempunyai kompetensi di bidang kesehatan.

Apakah kecelakaan dalam perjalanan ke kantor dapat termasuk kecelakaan kerja?

Dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan, risiko dalam perjalanan menuju atau pulang dari tempat kerja dapat memperoleh perlindungan apabila memenuhi ketentuan program.

Apakah pekerja boleh menolak pekerjaan yang dianggap tidak aman?

UU Nomor 1 Tahun 1970 memberikan hak kepada tenaga kerja untuk menyatakan keberatan melakukan pekerjaan ketika persyaratan keselamatan dan kesehatan serta APD yang diwajibkan diragukan olehnya, dengan memperhatikan ketentuan mengenai kewenangan pengawas.

Kesimpulan

Keselamatan dan Kesehatan Kerja merupakan bagian mendasar dari perlindungan tenaga kerja di Indonesia. K3 tidak hanya berbicara tentang penggunaan APD, tetapi mencakup pengelolaan risiko secara menyeluruh mulai dari identifikasi bahaya, penilaian risiko, pengendalian, pelatihan, kesehatan kerja, lingkungan kerja, kesiapsiagaan darurat, hingga evaluasi berkelanjutan.

UU Nomor 1 Tahun 1970 masih menjadi dasar utama keselamatan kerja. Penerapan SMK3 tetap mengacu pada PP Nomor 50 Tahun 2012, sedangkan lingkungan kerja termasuk faktor psikologi diatur melalui Permenaker Nomor 5 Tahun 2018.

Ada pula pembaruan penting yang perlu diperhatikan HR pada 2026. Permenaker PER.04/MEN/1987 mengenai P2K3 telah dicabut dan diganti oleh Permenaker Nomor 13 Tahun 2025. Aturan baru tersebut memperjelas perusahaan yang wajib membentuk P2K3, struktur keanggotaannya, program kerjanya, serta kewajiban laporan setiap enam bulan.

Pengawasan ketenagakerjaan juga telah diperbarui melalui Permenaker Nomor 11 Tahun 2026. Sementara dalam bidang kesehatan, rujukan lama seperti UU Nomor 23 Tahun 1992 tidak lagi tepat karena kerangka kesehatan saat ini menggunakan UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024.

Bagi perusahaan, target utama K3 seharusnya bukan sekadar memiliki dokumen atau lolos audit. K3 perlu menjadi bagian dari keputusan operasional sehari-hari sehingga pekerja dapat melakukan tugasnya secara aman, sehat, dan produktif.

Referensi

• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Permenaker Nomor 5 Tahun 2018 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan Kerja.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Permenaker Nomor 11 Tahun 2023 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Ruang Terbatas.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Permenaker Nomor 13 Tahun 2025 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
• JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Permenaker Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.
• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• JDIH BPK – Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
• JDIH BPK – Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja.
• BPJS Ketenagakerjaan – Data dan layanan Jaminan Kecelakaan Kerja.