Pinjaman tanpa bunga, atau yang lebih dikenal dalam konteks keuangan syariah sebagai pinjaman riba atau pinjaman berdasarkan prinsip syariah, merupakan sebuah bentuk pinjaman yang memiliki karakteristik unik.
Dalam pinjaman ini, tidak ada perhitungan bunga yang dikenakan pada pengembalian pinjaman atau cicilan.
Di Indonesia, terdapat beragam jenis pinjaman tanpa bunga yang ditawarkan oleh berbagai lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank.
Artikel bloghrd.com ini akan membahas lebih lanjut mengenai pinjaman tanpa bunga, jenis-jenisnya, dan ketentuan perpajakannya.
Daftar Isi
Istilah Pinjaman Tanpa Bunga
Pinjaman tanpa bunga, dalam konteks perbankan dan keuangan konvensional, mungkin terdengar aneh dan jarang ditemui.
Sebagian besar pinjaman yang ditawarkan oleh bank-bank konvensional umumnya memiliki bunga yang dikenakan sebagai imbalan atas penggunaan dana tersebut.
Bunga adalah keuntungan utama yang diperoleh oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah.
Namun, dalam konteks keuangan syariah, pinjaman tanpa bunga adalah prinsip yang lebih umum.
Dalam sistem keuangan syariah, konsep bunga atau riba dianggap tidak etis, dan oleh karena itu, prinsip-prinsip yang berlandaskan keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam digunakan.
Prinsip-prinsip ini meliputi berbagai bentuk akad, atau perjanjian, yang menggantikan perhitungan bunga dalam transaksi keuangan.
Ragam Pinjaman yang Tidak Dikenakan Bunga
Di Indonesia, terdapat beberapa jenis pinjaman yang tidak dikenakan bunga atau mengikuti prinsip syariah.
Berikut adalah beberapa di antaranya:
Pinjaman Sistem Syariah
Salah satu cara mendapatkan pinjaman tanpa bunga adalah dengan memanfaatkan sistem keuangan syariah.
Dalam prinsip syariah, pinjaman diberikan dengan menggunakan sistem kemitraan.
Ini berarti bahwa pemberi pinjaman dan peminjam memiliki kesepakatan yang berlandaskan pada prinsip keuntungan bersama.
Beberapa model akad yang digunakan dalam sistem syariah termasuk Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, dan Istishna.
Saat ini, produk-produk pinjaman syariah mudah ditemukan di berbagai lembaga keuangan, termasuk bank-bank yang memiliki unit usaha syariah.
Pinjaman dari Pegadaian
Pegadaian, lembaga yang terkenal dengan jasa gadai, juga menawarkan pinjaman tanpa bunga dengan prinsip syariah yang disebut RAHN.
Melalui produk RAHN, Pegadaian memberikan pinjaman dengan nominal hingga Rp 200 juta dengan jangka waktu pengembalian maksimal 120 hari.
Dalam prinsip RAHN, tidak ada bunga yang dikenakan, dan pengembalian pinjaman didasarkan pada prinsip keuntungan bersama.
Pinjaman Online Syariah
Meskipun banyak orang beranggapan bahwa pinjaman online cenderung memiliki bunga tinggi, ada beberapa perusahaan pemberi pinjaman online yang mengadopsi prinsip syariah dan membebaskan peminjam dari bunga.
Namun, pinjaman jenis ini sering kali memiliki persyaratan tertentu, seperti melunasi kredit sebelum jatuh tempo.
Meskipun demikian, pinjaman online syariah ini dapat menjadi alternatif bagi mereka yang mencari pinjaman tanpa bunga dengan nominal yang relatif kecil, biasanya sekitar Rp 3 juta.
Kartu Kredit Syariah
Kartu kredit juga dapat diklasifikasikan sebagai bentuk pinjaman tanpa bunga dalam konteks keuangan syariah.
Ketika seseorang membayar tagihan kartu kredit sebelum jatuh tempo, penyedia layanan kartu kredit tidak akan mengenakan bunga pada saldo yang belum dibayarkan.
Dalam praktiknya, pinjaman tanpa bunga atau berdasarkan prinsip syariah sering kali menarik perhatian individu dan bisnis yang ingin menjauhkan diri dari riba atau bunga yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam.
Namun, penting untuk diingat bahwa, meskipun tidak ada bunga yang dikenakan dalam pinjaman jenis ini, pinjaman tetap merupakan beban keuangan yang harus dipertimbangkan dengan cermat.
Sistem Syariah Tidak Mengenal Bunga, Bagaimana Perlakuan Pajaknya?
Saat membahas pinjaman tanpa bunga atau yang berdasarkan prinsip syariah, ada aspek perpajakan yang perlu dipertimbangkan.
Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) di Indonesia, objek PPh 23 adalah bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan terkait jaminan pengembalian utang.
Dengan kata lain, bunga adalah salah satu komponen yang dikenakan pajak.
Namun, pada tahun 2009, pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 2009 tentang PPh Kegiatan Usaha Berbasis Syariah.
PP ini mengatur tentang perlakuan pajak terhadap kegiatan usaha berbasis syariah, termasuk perbankan dan pembiayaan syariah.
Dalam pasal 2 ayat 3 PP tersebut, ditegaskan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak dari kegiatan usaha berbasis syariah dilakukan terhadap:
- Hak pihak ketiga atas bagi hasil.
- Bonus.
- Margin.
- Hasil berbasis syariah lainnya yang sejenis.
Dengan kata lain, meskipun pinjaman yang berbasis syariah tidak mengenakan bunga seperti dalam sistem keuangan konvensional, keuntungan yang diperoleh dalam bentuk bagi hasil atau prinsip-prinsip syariah serupa tetap dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Perlakuan pajak ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk menciptakan kesetaraan dalam hal pembayaran pajak antara sistem syariah dan sistem non-syariah.
Pajak yang diterima dari sistem syariah dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah.
Pengumpulan Kredit Pajak
Selain pemungutan pajak, ada juga istilah pengumpulan kredit pajak yang perlu dipahami.
Pengumpulan kredit pajak mengacu pada jumlah pembayaran pajak yang telah dibayar atau diperhitungkan oleh wajib pajak di awal periode pajak.
Jumlah pajak yang dibayar ini mencakup pajak yang dipungut oleh pihak lain, serta dikurangi dengan pajak terutang yang mungkin termasuk pajak penghasilan yang terutang di luar negeri.
Dalam prakteknya, pengumpulan kredit pajak dapat menjadi proses yang rumit jika tidak dikelola dengan baik.
Oleh karena itu, penting bagi perusahaan dan individu yang terlibat dalam transaksi keuangan, termasuk yang berkaitan dengan pinjaman tanpa bunga atau berbasis syariah, untuk memahami prosedur perpajakan yang berlaku dan memastikan agar pajak yang terutang dapat dipenuhi dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Pinjaman tanpa bunga atau berdasarkan prinsip syariah adalah alternatif yang menarik bagi individu dan bisnis yang ingin menjauhkan diri dari perhitungan bunga dalam transaksi keuangan mereka.
Meskipun tidak ada bunga yang dikenakan dalam pinjaman jenis ini, perlakuan pajak tetap berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia.
Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur perlakuan pajak terhadap kegiatan usaha berbasis syariah, sehingga kesetaraan dalam hal pembayaran pajak antara sistem syariah dan sistem konvensional dapat tercapai.
Dengan pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dan pengelolaan kredit pajak yang cermat, individu dan bisnis dapat memanfaatkan pinjaman tanpa bunga atau berbasis syariah dengan lebih baik, sambil memenuhi kewajiban perpajakan mereka secara benar.
Referensi:
- PMK Nomor 136/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Pembiayaan Syariah
- PMK Nomor 137/PMK.03/2011 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
