Siapa yang Berhak Uang Penghargaan Masa Kerja 2026? Aturan dan Rumus

Siapa yang berhak menerima uang penghargaan masa kerja (UPMK) pada 2026? Pada prinsipnya, UPMK merupakan salah satu komponen hak akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi pekerja dengan hubungan kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT, sepanjang kondisi PHK dan masa kerjanya memenuhi ketentuan. UPMK mulai memiliki besaran dalam tabel hukum ketika masa kerja mencapai tiga tahun. Meski demikian, tidak setiap orang yang keluar dari perusahaan otomatis memperoleh UPMK, dan besar pembayaran dapat dipengaruhi alasan berakhirnya hubungan kerja.

Dasar penting untuk memeriksa hak ini ialah Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021, dibaca bersama pasal-pasal tentang alasan PHK, Undang-Undang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah, dan perjanjian atau peraturan yang memberikan hak lebih baik. Pembahasan berikut menjelaskan tabel UPMK terbaru, contoh perhitungan, kelompok yang bisa menerima atau tidak, serta perbedaan UPMK dengan pesangon, uang kompensasi PKWT, dan uang pisah.

Apa Itu Uang Penghargaan Masa Kerja (UPMK)?

UPMK adalah pembayaran yang diperhitungkan berdasarkan masa kerja pekerja dan upah yang menjadi dasar penghitungan, ketika terjadi PHK pada keadaan yang memenuhi ketentuan. UPMK bukan bonus tahunan, hadiah ulang tahun perusahaan, maupun insentif kinerja rutin. Pembayaran ini merupakan salah satu komponen dalam paket hak akibat berakhirnya hubungan kerja.

Pasal 40 ayat (1) PP 35/2021 menggunakan rumusan pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Artinya, jenis dan nominal hak harus ditelusuri menurut alasan PHK serta pasal yang berlaku. Penjelasan panduan UPMK bagi pekerja terkena PHK dapat digunakan sebagai bacaan pendamping, namun penetapan kasus konkret harus kembali ke aturan resminya.

Mengapa UPMK berbeda dari upah bulanan?

Upah adalah imbalan atas pelaksanaan pekerjaan menurut hubungan kerja, sedangkan UPMK timbul dalam konteks pengakhiran hubungan kerja tertentu. Pekerja yang masih aktif tidak otomatis bisa menagih UPMK setiap tahun hanya karena telah melewati masa kerja tiga atau enam tahun. Jika perusahaan menawarkan program penghargaan masa bakti tersendiri, program itu perlu dibedakan dari UPMK menurut ketentuan PHK.

Apakah UPMK berlaku untuk seluruh status karyawan?

Penghitungannya secara umum berhubungan dengan PKWTT yang mengalami PHK sesuai alasan hukum. Pekerja dengan hak karyawan PKWT memiliki rezim uang kompensasi ketika syaratnya terpenuhi, sehingga UPMK tidak boleh otomatis diterapkan kepada semua karyawan kontrak. Perubahan status karena pelanggaran syarat PKWT atau pola kerja tertentu harus dinilai lebih dulu menurut fakta hubungan kerjanya.

Dasar Hukum UPMK yang Perlu Dibaca pada 2026

PP Nomor 35 Tahun 2021

PP 35/2021 masih tercatat berlaku pada JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Pasal 40 memuat tabel pesangon, penghargaan masa kerja, serta uang penggantian hak; pasal-pasal setelahnya mengatur perbedaan hak berdasarkan alasan PHK. Karena itu, HR tidak cukup membaca satu tabel tanpa mengetahui alasan pemutusan hubungan kerja.

UU Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan perlu dibaca bersama perubahan yang berlaku, termasuk UU Nomor 6 Tahun 2023. Versi lama artikel yang menyebut ‘UU 13 Tahun 2013’ memuat salah tulis. Penyebutan pasal dari undang-undang lama tanpa konteks perubahan dapat menyesatkan, terutama ketika membahas PHK dan pembayaran hak pekerja.

Perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan PKB

Ketentuan internal dapat memberikan manfaat yang lebih baik sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban hukum. Dokumen ketentuan PKB juga dapat mengatur hak tambahan dan cara administratif pembayaran. Namun, klausul perusahaan yang menyatakan seluruh hak UPMK hilang tanpa melihat aturan yang mengikat tidak otomatis dapat dijadikan dasar menolak klaim pekerja.

Tabel Uang Penghargaan Masa Kerja Sesuai PP 35/2021

Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021 menetapkan skala berikut. Tabel ini menunjukkan besaran dasar UPMK sebelum diterapkan ketentuan spesifik mengenai alasan PHK yang bersangkutan.

Perhatikan bahwa masa kerja 24 tahun atau lebih menghasilkan 10 bulan upah, bukan sembilan. Untuk masa kerja dua tahun sebelas bulan, tabel belum memberikan dua bulan UPMK. Jika perusahaan memiliki ketentuan yang lebih baik, periksa hak tambahan tersebut secara terpisah.

Apakah pengali satu kali UPMK sama dengan satu bulan gaji?

Tidak. Istilah ‘1 kali ketentuan UPMK’ berarti mengalikan jumlah yang diperoleh dari tabel Pasal 40 ayat (3), bukan selalu membayar satu bulan gaji. Misalnya, pada masa kerja delapan tahun, nilai dasar UPMK adalah tiga bulan upah. Jika alasan PHK memberikan satu kali UPMK, hasilnya tetap tiga bulan upah, bukan satu bulan.

Bagaimana menghitung masa kerja?

Gunakan tanggal hubungan kerja yang sah, catatan administrasi, serta bukti masa kerja. Penilaian dapat menjadi lebih kompleks jika ada perubahan status kontrak, pengalihan, atau pergantian entitas hukum. Periksa ketentuan PKWTT agar periode kerja dan status tidak disederhanakan hanya berdasarkan nama jabatan.

Rumus UPMK dan Contoh Perhitungan

Rumus dasar praktis: UPMK = jumlah bulan upah sesuai kelompok masa kerja × upah sebulan yang menjadi dasar perhitungan × pengali UPMK sesuai alasan PHK. Dalam kasus yang mengacu pada 1 kali UPMK, faktor terakhir bernilai satu. Sebelum memakai angka, HR harus memeriksa komponen upah yang sah serta alasan PHK.

Contoh 1: masa kerja empat tahun dengan upah Rp5 juta

Asumsikan pekerja PKWTT telah bekerja empat tahun, upah bulanan yang menjadi dasar perhitungan Rp5.000.000, dan alasan PHK memberinya 1 kali ketentuan UPMK. Karena masa kerja empat tahun masuk kelompok tiga sampai kurang dari enam tahun, UPMK adalah 2 × Rp5.000.000 = Rp10.000.000.

Contoh 2: masa kerja delapan tahun dengan upah Rp6 juta

Pekerja memiliki masa kerja delapan tahun dan upah dasar Rp6.000.000. Dengan asumsi hak 1 kali UPMK, tabel menetapkan tiga bulan upah sehingga hasilnya 3 × Rp6.000.000 = Rp18.000.000. Angka ini belum termasuk pesangon atau uang penggantian hak yang mungkin juga menjadi kewajiban perusahaan.

Contoh 3: masa kerja 25 tahun dengan upah Rp7 juta

Masa kerja 25 tahun menggunakan kelompok 24 tahun atau lebih, yaitu sepuluh bulan upah. Dengan hak satu kali UPMK dan dasar upah Rp7.000.000, jumlah UPMK menjadi 10 × Rp7.000.000 = Rp70.000.000. Contoh ini menegaskan bahwa besaran penghargaan masa kerja bertingkat dan tidak sama dengan pesangon.

Perhatikan komponen upah untuk dasar hitung

Upah pokok dan tunjangan tetap menjadi komponen penting dalam menentukan dasar perhitungan menurut ketentuan PHK. Jangan otomatis memasukkan seluruh bonus, reimbursement, atau insentif tidak tetap. Penjelasan komponen gaji membantu membedakan komponen pembayaran, tetapi kasus dengan pola upah tidak bulanan perlu meninjau cara konversi yang berlaku.

Siapa yang Berhak Mendapat UPMK?

Pekerja PKWTT dengan masa kerja dan alasan PHK yang memenuhi ketentuan

Kelompok utama adalah pekerja berstatus PKWTT yang mengalami PHK dengan alasan yang menghasilkan hak UPMK menurut PP 35/2021. Masa kerja minimal tiga tahun menghasilkan kelompok pertama dalam tabel. Pekerja dapat memiliki hak pesangon dan uang penggantian hak pada saat yang sama, tergantung alasan hukum yang dipakai.

Pekerja yang terkena efisiensi, penutupan, atau reorganisasi tertentu

PP 35/2021 membedakan keadaan efisiensi, penutupan usaha, merger, pemisahan, maupun alasan bisnis lainnya. Sebagian ketentuan menetapkan UPMK sebesar satu kali skala Pasal 40 ayat (3), sementara faktor pesangon dapat berbeda. Oleh karena itu, hasil akhir harus dihitung berdasarkan alasan spesifik dan pasal yang tepat, bukan mengambil satu tabel umum dari jenis alasan PHK tanpa penjelasan.

Pekerja yang memasuki masa pensiun

PHK karena mencapai usia pensiun mempunyai ketentuan hak yang tersendiri. Dalam skenario yang memenuhi Pasal 56 PP 35/2021, hak dapat mencakup 1 kali UPMK menurut tabel, di samping perhitungan pesangon dan penggantian hak sesuai normanya. Ungkapan lama bahwa pensiun ‘hanya mendapat satu bulan UPMK’ salah memahami istilah pengali. Baca hak PHK karena pensiun untuk membedakan pesangon, jaminan pensiun, dan program pensiun perusahaan.

Ahli waris ketika pekerja meninggal dunia

Hubungan kerja yang berakhir karena pekerja meninggal dunia memiliki pengaturan khusus mengenai pembayaran kepada ahli waris. Besaran tiap komponen mengikuti pasal yang berlaku, termasuk kemungkinan 1 kali ketentuan UPMK, bukan otomatis satu bulan upah. HR perlu memeriksa identitas ahli waris dan dokumen penyelesaian secara hati-hati tanpa menunda hak karena kesalahan administratif yang dapat diperbaiki.

Pekerja yang sakit berkepanjangan atau mengalami kondisi tertentu

Ketentuan PHK karena sakit berkepanjangan atau kondisi kesehatan tertentu memerlukan bukti serta syarat khusus. Pada kasus yang memenuhi norma, UPMK dapat menjadi salah satu unsur hak. Hal ini tidak berarti perusahaan boleh langsung melakukan PHK semata-mata karena pekerja sedang mengambil cuti sakit atau melaporkan kondisi medis.

Siapa yang Tidak Otomatis Berhak atas UPMK?

Pekerja yang mengundurkan diri atas kehendak sendiri

Pengunduran diri sukarela yang memenuhi persyaratan hukumnya umumnya menghasilkan hak yang berbeda dari PHK yang mewajibkan UPMK. Pekerja dapat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah sesuai peraturan perusahaan, kontrak, atau PKB. Karena itu, dokumen perbedaan resign dan PHK perlu diperiksa sebelum menyamakan resign dengan pemberhentian oleh perusahaan.

Pekerja PKWT yang kontraknya berakhir

Berakhirnya PKWT umumnya dievaluasi berdasarkan ketentuan uang kompensasi PKWT, bukan tabel UPMK untuk PKWTT. Bentuk kontrak harus sesuai jenis pekerjaan. Jika ternyata terdapat pelanggaran hukum yang mengubah status hubungan kerja, konsekuensi hak dapat berbeda dan perlu ditinjau secara terpisah.

Pekerja PKWTT dengan masa kerja kurang dari tiga tahun

Pasal 40 ayat (3) baru menyediakan skala UPMK mulai masa kerja tiga tahun. Tidak berarti pekerja dengan masa kerja lebih pendek pasti tidak mempunyai hak lain; pesangon atau penggantian hak tetap harus diperiksa berdasarkan alasan PHK. Perusahaan juga bisa memberikan manfaat tambahan secara sah.

Kasus pelanggaran dan mangkir

Label ‘kesalahan berat’, ‘mangkir’, atau ‘melanggar SP’ bukan alasan untuk langsung menghapus semua hak tanpa prosedur. PP 35/2021 membedakan jenis pelanggaran, dasar PHK, bukti, ketentuan surat peringatan, dan pembayaran yang mungkin timbul. Dalam beberapa keadaan, pekerja dapat berhak atas uang penggantian hak dan uang pisah, sedangkan dalam keadaan lain ketentuan UPMK atau pesangon berbeda. Jangan menggunakan tabel ringkas lama yang menyatakan setiap pelanggaran selalu dibayar UPMK satu bulan.

Perbedaan UPMK, Pesangon, Uang Penggantian Hak, dan Uang Pisah

Pembaca dapat mempelajari perhitungan pesangon dan uang penggantian hak untuk memahami komponen selain UPMK. Hak atas pembayaran sisa cuti juga perlu dibedakan antara saldo cuti yang belum diambil dan hak yang secara hukum sudah gugur.

Contoh Simulasi Gabungan Pesangon dan UPMK

Misalkan pekerja PKWTT mempunyai masa kerja delapan tahun, upah dasar Rp6.000.000, dan penyebab PHK tertentu memberinya satu kali skala pesangon serta satu kali UPMK. Menurut Pasal 40, masa kerja delapan tahun atau lebih menghasilkan skala pesangon sembilan bulan upah, sementara masa kerja delapan tahun menghasilkan UPMK tiga bulan upah.

Simulasi ini hanya contoh matematis untuk kondisi yang memang menggunakan masing-masing pengali satu kali. Angka belum mencakup penggantian hak, pajak, potongan atau kewajiban lain bila berlaku, dan tidak boleh dipakai sebagai nilai otomatis untuk semua alasan PHK. Untuk formula lain, lihat contoh cara menghitung pesangon.

Kapan UPMK Dibayarkan dan Apa yang Harus Disiapkan?

Periksa proses serta dasar pengakhiran hubungan kerja

Perusahaan wajib mengikuti tata cara PHK yang berlaku, termasuk penyampaian alasan secara sah dan langkah penyelesaian ketika ada keberatan. Dokumen contoh surat pemberitahuan PHK dapat membantu menjelaskan unsur surat, tetapi tidak menggantikan peraturan tentang pemberitahuan dan penyelesaian perselisihan.

Hitung masa kerja dan upah secara transparan

HR sebaiknya menggunakan catatan tanggal masuk, perubahan status, riwayat pengupahan, komponen gaji, dan dokumen administrasi yang dapat diverifikasi. Pekerja dapat meminta penjelasan formula serta salinan bukti pembayaran. Jangan menggabungkan seluruh pembayaran dengan label ‘pesangon’ apabila unsur UPMK dan penggantian hak diperlukan untuk audit.

Pastikan perpajakan dan dokumen pembayaran

Pembayaran atas pengakhiran kerja dapat mempunyai konsekuensi pajak khusus menurut jenis dan cara pembayarannya. Perusahaan perlu memisahkan nilai bruto, pemotongan yang benar, dan nilai yang diterima pekerja. Panduan pajak penghasilan atas pesangon membantu memahami dasar pajak pesangon, tetapi ketentuan terkini dan karakter pembayaran harus tetap diverifikasi melalui sumber DJP.

Perhatikan perlindungan setelah PHK

Jika memenuhi syarat, pekerja juga dapat memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Hak manfaat program JKP mempunyai persyaratan kepesertaan dan manfaat tersendiri; tidak sama dengan UPMK yang dibayarkan berdasarkan hubungan kerja dan ketentuan PHK.

Apa yang Dilakukan Jika Perusahaan Menolak Membayar UPMK?

1. Minta rincian alasan dan perhitungan tertulis

Tanyakan status hubungan kerja, tanggal masa kerja yang dipakai, dasar upah, alasan PHK, pasal yang diterapkan, serta komponen yang disetujui perusahaan. Jika perhitungan tidak sesuai, buat koreksi secara tertulis dan simpan dokumennya.

2. Siapkan bukti pendukung

Kumpulkan kontrak, slip gaji, dokumen mutasi atau perpanjangan, surat PHK, ketentuan perusahaan atau PKB, dan komunikasi yang relevan. Simpan salinan yang sah tanpa membuka data pribadi karyawan lain. Bukti ini membantu bila ada sengketa tentang masa kerja atau alasan PHK.

3. Ikuti mekanisme perselisihan hubungan industrial

Penyelesaian umumnya dimulai melalui perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh tahapan resmi sesuai jenis perselisihan dan ketentuan undang-undang. Panduan penyelesaian sengketa hubungan industrial menjelaskan jalur yang mungkin tersedia; jangan menganggap pengaduan media sosial atau pesan informal otomatis menggantikan mekanisme hukum.

Pertanyaan Umum tentang UPMK

Apakah masa kerja tiga tahun berhak mendapatkan UPMK?

Dalam tabel Pasal 40 ayat (3), masa kerja tiga tahun termasuk kelompok dua bulan upah. Pemberian hak aktual tetap memerlukan alasan PHK dan kondisi yang memenuhi peraturan.

Apakah pekerja resign berhak atas UPMK?

Pengunduran diri sukarela umumnya tidak sama dengan alasan PHK yang menghasilkan UPMK. Hak penggantian dan uang pisah tetap perlu dinilai menurut hukum serta dokumen hubungan kerja.

Apakah UPMK sama dengan pesangon?

Tidak. Keduanya merupakan komponen berbeda dalam hak akibat PHK. Masa kerja dan pengalinya juga berbeda.

Apakah UPMK pensiun hanya satu bulan gaji?

Tidak. Ketika ketentuan menyebut satu kali UPMK, pengalinya diterapkan terhadap besaran dalam tabel masa kerja, bukan selalu satu bulan upah.

Apakah pekerja kontrak bisa meminta UPMK?

PKWT yang sah mempunyai rezim kompensasi tersendiri. Namun, perubahan status hubungan kerja atau pelanggaran terhadap persyaratan PKWT dapat memerlukan evaluasi hukum yang berbeda.

Apakah uang kompensasi PKWT bisa ditambahkan ke UPMK?

Kedua konsep lahir dari dasar yang berbeda. Jangan menjumlahkannya tanpa meneliti status dan peristiwa hukum yang menimbulkan hak.

Kesimpulan

Uang penghargaan masa kerja pada 2026 dihitung berdasarkan skala Pasal 40 ayat (3) PP 35/2021. Skala dimulai dari dua bulan upah untuk pekerja dengan masa kerja tiga hingga kurang dari enam tahun dan mencapai sepuluh bulan upah ketika masa kerja 24 tahun atau lebih. Namun, tabel bukan satu-satunya penentu: alasan PHK, status PKWT atau PKWTT, serta ketentuan spesifik terkait pengali dan hak lain harus diperiksa.

Kesalahan yang paling perlu dihindari adalah menyatakan pekerja pensiun atau meninggal dunia hanya memperoleh ‘UPMK satu bulan’, serta menyamaratakan setiap pelanggaran sebagai kehilangan seluruh hak. Pekerja dan HR sebaiknya mendokumentasikan status, masa kerja, dasar upah, dan aturan yang digunakan sebelum menetapkan angka pembayaran akhir.

Referensi Hukum Resmi

• JDIH Kemnaker — PP Nomor 35 Tahun 2021.
• JDIH Kemnaker — Penjelasan hak akibat PHK dan UPMK.
• Portal Peraturan — UU Nomor 6 Tahun 2023.
• Portal Peraturan — UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
• Portal Peraturan — UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan beserta konteks perubahannya.