Tarif PPh 21 Terbaru 2023 Sesuai Dasar Hukum UU HPP

Tarif PPh 21 Terbaru 2023: Panduan Lengkap untuk Wajib Pajak!

Pajak Penghasilan atau yang lebih dikenal dengan PPh adalah salah satu pilar pendapatan negara yang sangat vital bagi Indonesia.

PPh memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah PPh 21 yang dikenakan pada penghasilan orang pribadi yang berupa gaji atau upah.

Seiring berjalannya waktu, peraturan PPh 21 mengalami perubahan, termasuk tarifnya. Artikel ini akan membahas secara detail tentang tarif PPh 21 terbaru yang mulai berlaku sejak tahun 2022, dasar hukumnya, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh wajib pajak.

Dasar Hukum Tarif PPh 21

Sebelum masuk ke dalam pembahasan tarif terbaru PPh 21, penting untuk memahami dasar hukum yang mengaturnya. PPh 21 diatur berdasarkan beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 dan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan: Undang-undang ini merupakan dasar hukum utama yang mengatur tentang pajak penghasilan, termasuk PPh 21. Di dalamnya dijelaskan prinsip-prinsip dasar perpajakan, termasuk jenis penghasilan yang dikenai pajak.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi: Peraturan ini mengatur tata cara pemotongan PPh 21 oleh pemberi kerja atau pihak yang membayar penghasilan kepada karyawan atau pekerja.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus: Peraturan ini mengatur tarif PPh 21 khusus untuk penghasilan berupa uang pesangon, manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan PPh 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua yang Dibayarkan Sekaligus: Peraturan ini menguraikan secara lebih rinci tata cara pemotongan PPh 21 untuk penghasilan yang disebutkan di atas.
5. Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi: Peraturan ini memuat pedoman teknis pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh 21.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak: Peraturan ini mengatur tentang penyesuaian besarnya penghasilan yang tidak kena pajak, yang akan memengaruhi perhitungan PPh 21.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.010/2016 tentang Penetapan Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Menimbang Pajak Penghasilan: Peraturan ini menjelaskan bagian dari penghasilan yang tidak dikenai pemotongan PPh 21, terutama bagi pegawai harian, mingguan, dan pegawai tidak tetap lainnya.
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan: Undang-undang ini menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur berbagai perubahan perpajakan, termasuk yang berkaitan dengan PPh 21.

Dengan dasar hukum tersebut, PPh 21 menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sistem perpajakan di Indonesia.

Kemudian, kita akan membahas secara lebih mendalam tentang tarif PPh 21 terbaru yang berlaku pada tahun 2022.

Tarif PPh 21 Terbaru Tahun 2023 Sesuai UU HPP Tahun 2022

Tarif PPh 21 terbaru untuk tahun 2022 telah mengalami perubahan signifikan.

Perubahan ini diatur melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan atau UU HPP yang telah disahkan dan mulai berlaku pada tahun 2022.

Berikut adalah daftar tarif PPh 21 terbaru 2022 yang berlaku:

1. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp0 – Rp60.000.000/tahun dikenakan tarif 5%. Ini adalah tarif pajak terendah yang berlaku untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan hingga Rp60 juta.
2. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp60.000.000 – Rp250.000.000/tahun dikenakan tarif 15%. Bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan tahunan antara Rp60 juta hingga Rp250 juta, tarif pajak yang dikenakan adalah 15%.
3. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp250.000.000 – Rp500.000.000/tahun dikenakan tarif 25%. Tarif 25% berlaku untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan antara Rp250 juta hingga Rp500 juta.
4. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan Rp500.000.000 – Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 30%. Jika penghasilan Anda berada dalam rentang Rp500 juta hingga Rp5 miliar, tarif pajak yang berlaku adalah 30%.
5. Wajib pajak yang berpenghasilan tahunan di atas Rp5.000.000.000/tahun dikenakan tarif 35%. Ini adalah tarif pajak tertinggi yang berlaku untuk wajib pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp5 miliar.

Salah satu perubahan signifikan dalam tarif PPh 21 terbaru adalah penambahan lapisan tarif.

Sebelumnya, hanya terdapat 4 lapisan tarif PPh 21, tetapi sekarang terdapat 5 lapisan.

Pemerintah menambahkan lapisan tarif 35% untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Selain itu, lapisan pertama yang tadinya Rp0 – Rp50 juta/tahun telah diperluas menjadi Rp0 – Rp60.000.000 dengan tarif yang tetap 5%.

Bagaimana Langkah Cara Menghitung PPh 21?

Menghitung PPh 21 mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya cukup sederhana.

Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut untuk menghitung PPh 21:

1. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP): PKP adalah selisih antara penghasilan bruto (gaji sebelum potongan PPh) dan pengurangan yang dapat dipertanggungjawabkan, seperti tunjangan keluarga, tunjangan kesehatan, dan lain sebagainya.
2. Tentukan Tarif PPh 21 yang Berlaku: Gunakan tarif PPh 21 yang sesuai dengan penghasilan tahunan Anda berdasarkan tarif terbaru yang telah dijelaskan sebelumnya.
3. Hitung PPh yang Harus Dibayar: Kalikan PKP dengan tarif PPh 21 yang berlaku untuk Anda. Hasil perkalian ini adalah jumlah PPh yang harus Anda bayarkan.
4. Deduksi PPh yang Sudah Dipotong: Jika Anda telah mengalami pemotongan PPh oleh pemberi kerja, maka potongan tersebut dapat dijadikan deduksi dari PPh yang harus Anda bayar. Hasilnya adalah jumlah PPh yang sebenarnya harus Anda bayarkan.
5. Lakukan Pelaporan dan Pembayaran: Setelah menghitung PPh yang harus dibayar, Anda perlu melaporkan dan membayarkan PPh tersebut sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh peraturan perpajakan.

Mengapa Penting Memahami Tarif PPh 21 Terbaru?

Pemahaman tentang tarif PPh 21 terbaru sangat penting bagi wajib pajak, terutama bagi karyawan dan pekerja yang penghasilannya dikenakan PPh 21.

Beberapa alasan mengapa penting memahami tarif PPh 21 terbaru adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan Pajak: Memahami tarif PPh 21 membantu Anda untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Anda dapat menghitung PPh yang seharusnya dibayar dan melaporkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Perencanaan Keuangan: Dengan mengetahui besarnya potongan PPh dari gaji Anda, Anda dapat merencanakan keuangan pribadi dengan lebih baik. Anda akan tahu berapa jumlah penghasilan bersih yang akan Anda terima setelah dipotong PPh.
3. Pengajuan SPT Tahunan: Pemahaman tentang tarif PPh 21 terbaru juga berguna saat Anda mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan. Anda akan tahu bagaimana menghitung pajak yang harus dilaporkan dalam SPT Anda.
4. Pemotongan PPh oleh Pemberi Kerja: Pemberi kerja bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan PPh sesuai dengan tarif yang berlaku. Dengan mengetahui tarif ini, Anda dapat memeriksa apakah pemotongan PPh oleh pemberi kerja telah dilakukan dengan benar.

Bagaimana Cara Menghindari Sanksi Pajak?

Melakukan kesalahan dalam perhitungan dan pelaporan PPh 21 dapat berakibat pada sanksi pajak yang merugikan.

Oleh karena itu, berikut beberapa langkah yang dapat Anda ambil untuk menghindari sanksi pajak:

1. Pahami Tarif PPh 21: Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penting untuk memahami tarif PPh 21 terbaru. Ini akan membantu Anda menghitung dan melaporkan PPh dengan benar.
2. Laporkan SPT Tahunan dengan Tepat Waktu: SPT Tahunan adalah kewajiban wajib pajak untuk melaporkan penghasilan dan pajak yang telah dibayarkan selama satu tahun. Pastikan Anda melaporkan SPT Tahunan tepat waktu untuk menghindari sanksi.
3. Simpan Bukti Pemotongan PPh: Jika Anda adalah seorang karyawan atau pekerja, pastikan Anda menyimpan bukti pemotongan PPh oleh pemberi kerja. Ini penting jika Anda perlu membuktikan pembayaran pajak Anda.
4. Gunakan Jasa Profesional: Jika Anda merasa kesulitan atau ragu dalam menghitung dan melaporkan PPh 21, pertimbangkan untuk menggunakan jasa seorang profesional perpajakan. Mereka dapat membantu Anda memahami peraturan perpajakan dan memastikan kewajiban pajak Anda dipenuhi.

Kesimpulan

PPh 21 adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan orang pribadi berupa gaji atau upah.

Tarif PPh 21 terbaru yang berlaku pada tahun 2022 telah mengalami perubahan signifikan, termasuk penambahan lapisan tarif untuk penghasilan di atas Rp5 miliar.

Memahami tarif ini sangat penting bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, merencanakan keuangan pribadi, dan menghindari sanksi pajak.

Dengan pemahaman yang baik tentang PPh 21, Anda dapat menjalani kehidupan keuangan yang lebih teratur dan patuh secara perpajakan.

Demikianlah panduan lengkap tentang tarif PPh 21 terbaru, dasar hukumnya, dan pentingnya memahami peraturan perpajakan terkait PPh 21.

Semoga informasi ini bermanfaat bagi Anda dalam mengelola keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!