Upah Cuti Hamil dan Biaya Persalinan Pekerja Perempuan

Pekerja perempuan memiliki hak khusus terkait kehamilan, persalinan, keguguran, menyusui, dan perlindungan kesehatan reproduksi. Hak ini bukan sekadar kebijakan tambahan dari perusahaan, tetapi merupakan bagian dari perlindungan ketenagakerjaan dan perlindungan maternitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah pekerja perempuan tetap mendapatkan upah selama cuti hamil dan melahirkan? Apakah biaya persalinan ditanggung perusahaan? Bagaimana jika persalinan dilakukan melalui operasi caesar? Apakah istri pekerja juga bisa memperoleh manfaat persalinan dari BPJS Kesehatan?

Artikel ini membahas hak upah pekerja perempuan saat hamil dan melahirkan, aturan cuti melahirkan terbaru, perlindungan dari pemotongan upah dan PHK, biaya pemeriksaan kehamilan, biaya persalinan, operasi caesar, BPJS Kesehatan, tunjangan melahirkan, serta checklist HR agar pengelolaan hak maternitas berjalan sesuai hukum. Pembahasan ini berkaitan dengan artikel BlogHRD tentang cuti hamil dan melahirkan, aturan cuti melahirkan bagi calon ibu, dan perlindungan pekerja saat hamil dan melahirkan.

Apakah Pekerja Perempuan Tetap Mendapat Upah Saat Cuti Hamil dan Melahirkan?

Ya. Pekerja perempuan tetap berhak mendapatkan upah saat menjalani cuti hamil dan melahirkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, UU Ketenagakerjaan mengatur hak istirahat pekerja perempuan selama 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Selama menjalankan hak istirahat tersebut, pekerja tetap berhak memperoleh upah.

Setelah terbitnya UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan atau UU KIA, perlindungan ini diperkuat. Pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti melahirkan paling singkat 3 bulan pertama dan paling lama 3 bulan berikutnya apabila terdapat kondisi khusus yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Untuk hak upah selama cuti tersebut, ketentuannya adalah:

Dengan demikian, perusahaan tidak boleh menganggap cuti melahirkan sebagai cuti tidak dibayar. Cuti melahirkan adalah hak pekerja perempuan dan pembayaran upahnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Untuk pembahasan yang lebih fokus pada cuti, pembaca dapat membaca artikel ketentuan cuti hamil dan melahirkan sesuai undang-undang serta aturan terkait cuti keguguran.

Apakah Upah Pekerja Hamil Boleh Dikurangi karena Performa Menurun?

Perusahaan tidak boleh secara sepihak mengurangi upah pekerja hanya karena pekerja sedang hamil atau karena kondisi kehamilan membuat ritme kerjanya berubah. Kehamilan adalah kondisi biologis yang dilindungi, bukan alasan untuk mendiskriminasi pekerja perempuan.

Jika pekerja hamil membutuhkan penyesuaian kerja karena alasan medis, perusahaan sebaiknya melihatnya sebagai bagian dari perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, bukan sebagai dasar untuk menghukum pekerja. Penyesuaian dapat berupa perubahan beban kerja sementara, pengaturan jadwal, pembebasan dari pekerjaan berisiko, atau penempatan sementara pada tugas yang lebih aman.

UU Ketenagakerjaan juga melarang pengusaha melakukan PHK terhadap pekerja perempuan karena hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Jika PHK dilakukan dengan alasan tersebut, tindakan itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak pekerja.

Topik ini berkaitan dengan pembahasan BlogHRD tentang hak pekerja perempuan, perlindungan dan hak pekerja perempuan, serta diskriminasi di tempat kerja.

Apakah Perusahaan Wajib Menanggung Biaya Pemeriksaan Kehamilan?

Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan. Melalui kepesertaan aktif BPJS Kesehatan, pekerja perempuan dapat mengakses manfaat pelayanan kesehatan terkait kehamilan sesuai prosedur JKN.

Pelayanan yang berkaitan dengan kehamilan umumnya mencakup pemeriksaan kehamilan atau antenatal care, pemeriksaan medis sesuai indikasi, pelayanan persalinan, pelayanan pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan KB pasca persalinan sesuai ketentuan program JKN.

Artinya, perusahaan tidak selalu membayar langsung biaya check-up kehamilan dari kas perusahaan. Kewajiban utama perusahaan adalah memastikan pekerja terdaftar, iuran dibayarkan tepat waktu, data peserta benar, dan status kepesertaan aktif agar pekerja dapat menggunakan manfaat BPJS Kesehatan.

Untuk memahami iuran JKN dalam payroll, pembaca dapat membaca artikel cara menghitung iuran BPJS Kesehatan karyawan, New Edabu BPJS Kesehatan, dan pemotongan gaji karyawan.

Apakah Biaya Melahirkan Ditanggung Perusahaan?

Biaya melahirkan bagi pekerja perempuan pada dasarnya dijamin melalui BPJS Kesehatan apabila pekerja merupakan peserta aktif dan mengikuti prosedur pelayanan JKN. Jadi, dalam praktik umum, biaya persalinan tidak langsung dibayar oleh perusahaan sebagai biaya terpisah, melainkan melalui manfaat jaminan kesehatan.

Namun, perusahaan tetap memiliki tanggung jawab penting. Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Kesehatan dan membayar iuran sesuai ketentuan. Jika perusahaan belum mendaftarkan pekerjanya atau menunggak iuran sehingga pekerja tidak bisa menggunakan manfaat kesehatan, perusahaan dapat menghadapi risiko tanggung jawab administratif dan persoalan ketenagakerjaan.

Secara praktis, HR perlu memastikan:

• Pekerja sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
• Status kepesertaan aktif.
• Data keluarga pekerja sudah benar.
• Iuran dibayar tepat waktu.
• Pekerja memahami alur rujukan dari FKTP ke rumah sakit jika diperlukan.
• Pekerja mengetahui fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdaftar.

Jika status BPJS aktif dan prosedur pelayanan diikuti, pekerja dapat menggunakan manfaat JKN untuk persalinan sesuai indikasi medis dan ketentuan yang berlaku.

Apakah Operasi Caesar Ditanggung BPJS Kesehatan?

Operasi caesar dapat ditanggung BPJS Kesehatan jika ada indikasi medis dan dilakukan sesuai prosedur JKN, misalnya melalui rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama atau kondisi gawat darurat sesuai ketentuan.

Perlu dibedakan antara operasi caesar karena alasan medis dan operasi caesar karena pilihan pribadi tanpa indikasi medis. Jika dokter menyatakan persalinan caesar diperlukan karena kondisi ibu atau bayi, maka pelayanan dapat dijamin sesuai hak peserta dan prosedur BPJS Kesehatan.

Karena itu, pekerja sebaiknya rutin memeriksakan kehamilan agar kondisi medis dapat dipantau sejak awal. Jika terdapat risiko kehamilan, fasilitas kesehatan dapat memberikan rujukan yang sesuai.

Perusahaan Menanggung Biaya Persalinan Sampai Anak Keberapa?

Dalam skema BPJS Kesehatan untuk Pekerja Penerima Upah atau PPU, iuran pekerja umumnya mencakup pekerja, pasangan yang sah, dan paling banyak tiga orang anak dalam tanggungan inti sesuai ketentuan kepesertaan.

Untuk anak keempat dan seterusnya, peserta PPU dapat mendaftarkan anggota keluarga tambahan dengan tambahan iuran sesuai ketentuan. Artinya, jika anak keempat dan seterusnya ingin memperoleh manfaat JKN, pekerja perlu memastikan anggota keluarga tersebut terdaftar dan iurannya dibayarkan.

Dalam praktik HR, hal ini penting karena data keluarga pekerja sering berubah setelah menikah, memiliki anak pertama, anak kedua, anak ketiga, atau menambah tanggungan keluarga. HR perlu menyediakan prosedur pembaruan data keluarga agar hak jaminan kesehatan tidak terganggu.

Bagaimana Jika Pekerja Perempuan Tidak Terdaftar BPJS Kesehatan?

Jika pekerja perempuan belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan padahal perusahaan wajib mendaftarkannya, maka perusahaan dapat menghadapi risiko administratif dan tanggung jawab atas kelalaian tersebut. Pekerja juga dapat mengalami kerugian karena tidak dapat mengakses manfaat jaminan kesehatan ketika membutuhkan pelayanan kehamilan atau persalinan.

Dalam kondisi seperti ini, HR perlu segera melakukan evaluasi:

• Apakah pekerja seharusnya sudah didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan?
• Apakah perusahaan lalai mendaftarkan pekerja?
• Apakah iuran tertunggak?
• Apakah data pekerja salah atau belum sinkron?
• Apakah pekerja memiliki kepesertaan aktif dari segmen lain?
• Bagaimana solusi pembiayaan yang tidak merugikan pekerja?

Perusahaan sebaiknya tidak menunggu sampai pekerja hamil atau akan melahirkan baru memeriksa status BPJS. Pemeriksaan data peserta perlu dilakukan rutin sebagai bagian dari administrasi payroll dan benefit.

Apakah Biaya Persalinan Istri Pekerja Ditanggung?

Istri pekerja dapat memperoleh manfaat persalinan dari BPJS Kesehatan jika ia terdaftar sebagai anggota keluarga peserta PPU dan status kepesertaannya aktif. Dalam skema PPU, tanggungan keluarga inti mencakup pasangan yang sah dan anak sesuai ketentuan.

Jadi, jika istri pekerja telah masuk dalam data tanggungan BPJS Kesehatan pekerja, maka istri pekerja dapat menggunakan manfaat pelayanan kehamilan dan persalinan sesuai prosedur JKN.

Namun, jika istri pekerja belum terdaftar, datanya belum diperbarui, atau status kepesertaan tidak aktif, maka manfaat pelayanan dapat terganggu. Karena itu, pekerja dan HR perlu memastikan data keluarga diperbarui setelah menikah atau terjadi perubahan data keluarga.

Bolehkah Perusahaan Tidak Memberikan Tunjangan Melahirkan karena Sudah Ditanggung BPJS?

Perusahaan tidak selalu wajib memberikan tunjangan melahirkan tambahan di luar BPJS Kesehatan, kecuali jika tunjangan tersebut sudah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, kebijakan internal, atau benefit perusahaan.

BPJS Kesehatan adalah jaminan kesehatan wajib. Sementara tunjangan melahirkan dari perusahaan adalah benefit tambahan jika disepakati. Jika perusahaan selama ini memberikan tunjangan melahirkan dalam kebijakan tertulis, maka perusahaan perlu menjalankannya sesuai ketentuan internal tersebut.

Dengan kata lain, jawabannya tergantung dasar pemberiannya:

Untuk memahami dokumen hubungan kerja, pembaca dapat membaca artikel perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama, dan aturan perjanjian kerja.

Apa Saja Bentuk Bantuan Biaya Persalinan yang Dapat Diperoleh Pekerja?

Jika pekerja aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan, manfaat yang berkaitan dengan kehamilan dan persalinan dapat mencakup beberapa jenis pelayanan sesuai ketentuan program JKN.

Bentuk pelayanan yang umumnya berkaitan dengan kehamilan dan persalinan antara lain:

• Pemeriksaan kehamilan atau antenatal care.
• Pelayanan persalinan.
• Pelayanan persalinan dengan tindakan medis jika ada indikasi.
• Pemeriksaan bayi baru lahir.
• Pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care.
• Pelayanan KB pasca persalinan.
• Rujukan ke fasilitas kesehatan lanjutan jika diperlukan.

Namun, pekerja perlu memahami bahwa pelayanan BPJS Kesehatan tetap mengikuti prosedur, kelas perawatan, indikasi medis, dan ketentuan fasilitas kesehatan. Jika peserta memilih layanan di luar ketentuan, naik kelas perawatan tertentu, memilih layanan nonmedis, atau tidak mengikuti prosedur rujukan, dapat muncul biaya tambahan.

Apakah Bayi Baru Lahir Perlu Didaftarkan ke BPJS Kesehatan?

Ya. Bayi baru lahir perlu segera didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Pendaftaran bayi baru lahir penting agar perlindungan kesehatan bayi tidak terputus, terutama jika bayi membutuhkan perawatan khusus setelah lahir.

Dalam praktik saat ini, orang tua perlu memperhatikan pembaruan data bayi, termasuk dokumen kependudukan, Kartu Keluarga, NIK, dan status kepesertaan. HR dapat membantu mengingatkan pekerja agar segera mengurus administrasi bayi baru lahir, terutama untuk peserta PPU yang ingin memasukkan anak sebagai tanggungan.

Jika bayi belum terdaftar atau data keluarga belum diperbarui, klaim layanan kesehatan bayi dapat menjadi lebih rumit. Karena itu, pekerja sebaiknya tidak menunda pembaruan data setelah anak lahir.

Apakah Pekerja Hamil Boleh Tetap Bekerja Shift Malam?

Pekerja perempuan hamil tidak boleh dipekerjakan pada jam kerja malam tertentu jika menurut keterangan dokter pekerjaan tersebut berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungan maupun dirinya.

Dalam UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan 07.00.

Karena itu, jika dokter menyatakan pekerja hamil tidak aman bekerja malam, perusahaan wajib menyesuaikan jadwal. Penyesuaian tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai pelanggaran disiplin atau alasan pemotongan upah sepihak.

Untuk pembahasan khusus, pembaca dapat membaca artikel ketentuan kerja malam bagi pekerja perempuan, pembagian shift kerja, dan shift malam.

Hak Pekerja Perempuan Setelah Melahirkan

Perlindungan pekerja perempuan tidak berhenti setelah proses persalinan. Setelah melahirkan, pekerja perempuan juga memiliki hak terkait pemulihan, menyusui, dan dukungan kembali bekerja.

Hak Menyusui dan Ruang Laktasi

Pekerja perempuan yang menyusui perlu diberi kesempatan yang layak untuk menyusui atau memerah ASI selama waktu kerja sesuai ketentuan. Perusahaan sebaiknya menyediakan dukungan seperti ruang laktasi, waktu yang wajar, dan kebijakan yang tidak mendiskriminasi ibu menyusui.

Pembaca dapat membaca artikel hak ibu menyusui dan ruang laktasi untuk memahami aspek ini lebih lengkap.

Perlindungan dari PHK

Perusahaan dilarang melakukan PHK karena pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Jika perusahaan melakukan PHK dengan alasan tersebut, PHK dapat menjadi batal demi hukum dan perusahaan wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan sesuai ketentuan.

Topik ini berkaitan dengan artikel PHK, peraturan PHK terbaru, dan alasan-alasan PHK.

Hubungan Cuti Melahirkan dengan Payroll

HR dan payroll perlu mengelola cuti melahirkan dengan benar karena hak ini berkaitan langsung dengan upah, benefit, BPJS, pajak, dan absensi. Kesalahan pencatatan dapat membuat pekerja menerima upah yang tidak sesuai.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan payroll antara lain:

• Status cuti melahirkan tidak boleh dicatat sebagai unpaid leave jika pekerja masih berhak atas upah.
• Upah selama masa cuti harus mengikuti ketentuan UU KIA dan aturan ketenagakerjaan.
• Iuran BPJS Kesehatan tetap perlu dikelola sesuai mekanisme payroll.
• Slip gaji harus tetap transparan.
• Jika ada tunjangan melahirkan tambahan, dasar pemberiannya harus jelas.
• Jika cuti diperpanjang karena kondisi khusus, dokumen medis perlu diarsipkan dengan menjaga kerahasiaan data kesehatan pekerja.

Untuk pengelolaan payroll, pembaca dapat membaca artikel komponen gaji karyawan, contoh slip gaji karyawan, dan software payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.

Contoh Simulasi Upah Selama Cuti Melahirkan

Berikut contoh sederhana untuk membantu HR memahami perhitungan hak upah selama cuti melahirkan. Angka ini hanya ilustrasi.

Misalnya, pekerja memiliki upah bulanan Rp8.000.000 dan memperoleh cuti melahirkan tambahan karena kondisi khusus berdasarkan surat keterangan dokter hingga total 6 bulan.

Jika pekerja hanya mengambil cuti melahirkan minimum 3 bulan, maka upah selama masa tersebut dibayarkan penuh. Jika ada kondisi khusus sehingga cuti diperpanjang, perusahaan perlu mengikuti ketentuan pembayaran upah sesuai bulan cuti yang digunakan.

Apakah Tunjangan Tetap Tetap Dibayar Selama Cuti Melahirkan?

Dalam praktik pengupahan, upah dapat terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap. Jika ketentuan menyebut pekerja berhak atas upah, maka HR perlu melihat definisi upah dalam struktur penggajian perusahaan dan ketentuan perundang-undangan.

Perusahaan sebaiknya tidak sembarangan memotong tunjangan tetap hanya karena pekerja sedang cuti melahirkan. Jika ada komponen yang bersifat tidak tetap, seperti uang makan berbasis kehadiran harian atau transport harian, perlakuannya perlu dilihat dari kebijakan perusahaan dan dasar hukumnya.

Agar tidak menimbulkan sengketa, perusahaan sebaiknya menjelaskan sejak awal komponen mana yang termasuk upah tetap, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, benefit, dan reimbursement. Pembaca dapat membaca artikel gaji pokok dan UMK serta perbedaan upah dan gaji.

Apakah Cuti Melahirkan Memengaruhi PPh 21?

Cuti melahirkan dapat memengaruhi payroll, tetapi tidak otomatis berarti pekerja bebas dari perhitungan pajak. Jika pekerja tetap menerima penghasilan selama cuti, penghasilan tersebut tetap perlu dikelola dalam perhitungan PPh 21 sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

HR dan payroll perlu memperhatikan komponen penghasilan, iuran BPJS, tunjangan, dan potongan lainnya dalam sistem payroll. Sejak penerapan ketentuan PPh 21 terbaru, perusahaan juga perlu memastikan metode pemotongan pajak berjalan sesuai aturan.

Untuk pembahasan pajak, pembaca dapat membaca artikel cara perhitungan PPh 21, dasar pengenaan dan pemotongan DPP PPh 21 pegawai, dan cara menghitung PPh 21 dengan tarif TER.

Checklist HR untuk Mengelola Hak Pekerja Hamil dan Melahirkan

Berikut checklist yang dapat digunakan HR agar hak pekerja perempuan hamil dan melahirkan dikelola dengan benar:

• Pastikan perusahaan memiliki kebijakan cuti melahirkan yang sesuai UU KIA dan UU Ketenagakerjaan.
• Pastikan pekerja perempuan mengetahui prosedur pengajuan cuti hamil dan melahirkan.
• Pastikan pembayaran upah selama cuti mengikuti ketentuan yang berlaku.
• Pastikan pekerja tidak diperlakukan diskriminatif karena hamil.
• Pastikan pekerja hamil tidak dijadwalkan kerja malam jika ada keterangan dokter yang melarang.
• Pastikan pekerja terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
• Pastikan status BPJS Kesehatan aktif.
• Pastikan data keluarga pekerja diperbarui.
• Pastikan pekerja memahami alur penggunaan BPJS untuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan.
• Pastikan bayi baru lahir segera didaftarkan sesuai ketentuan.
• Pastikan tunjangan melahirkan tambahan mengikuti perjanjian kerja, PP, PKB, atau kebijakan perusahaan.
• Pastikan pekerja yang menyusui mendapat dukungan laktasi.
• Pastikan pekerja tidak di-PHK karena hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui.
• Pastikan data medis pekerja dijaga kerahasiaannya.
• Pastikan payroll mencatat cuti melahirkan dengan kode yang benar.

Kesalahan Umum Perusahaan

1. Menganggap Cuti Melahirkan sebagai Cuti Tidak Dibayar

Ini kesalahan mendasar. Cuti melahirkan adalah hak pekerja perempuan yang tetap memiliki perlindungan upah sesuai ketentuan.

2. Mengurangi Upah karena Pekerja Hamil

Kehamilan tidak boleh dijadikan alasan sepihak untuk mengurangi upah. Jika diperlukan penyesuaian kerja, perusahaan harus mengelolanya secara adil dan nondiskriminatif.

3. Tidak Memeriksa Status BPJS Kesehatan

Jika status BPJS tidak aktif saat pekerja membutuhkan layanan persalinan, risiko masalah akan meningkat. HR perlu melakukan audit kepesertaan secara berkala.

4. Tidak Memperbarui Data Keluarga

Data keluarga yang tidak diperbarui dapat mengganggu manfaat kesehatan pasangan atau anak pekerja. Setelah pekerja menikah atau memiliki anak, HR perlu menyediakan prosedur pembaruan data yang jelas.

5. Menolak Tunjangan yang Sudah Diatur dalam Kebijakan

Jika perusahaan memiliki kebijakan tunjangan melahirkan tertulis, perusahaan harus mengikuti kebijakan tersebut. Jangan menolak hanya dengan alasan “sudah ada BPJS” jika tunjangan itu memang sudah menjadi hak berdasarkan aturan internal.

6. Melakukan PHK karena Kehamilan atau Melahirkan

PHK karena pekerja hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui merupakan alasan yang dilarang. Perusahaan perlu berhati-hati agar keputusan hubungan kerja tidak mengandung diskriminasi maternitas.

Tips untuk Pekerja Perempuan

Periksa Status BPJS Kesehatan

Jangan menunggu mendekati persalinan untuk memeriksa status BPJS. Pastikan status aktif, FKTP sesuai, dan data keluarga benar.

Simpan Dokumen Medis

Simpan surat keterangan dokter, hasil pemeriksaan, rujukan, dan dokumen lain yang berkaitan dengan kehamilan. Dokumen ini dapat dibutuhkan untuk cuti, rujukan, atau perpanjangan cuti karena kondisi khusus.

Ajukan Cuti Secara Tertulis

Ajukan cuti melahirkan melalui prosedur perusahaan. Pengajuan tertulis membantu HR mencatat cuti dan payroll dengan benar.

Pahami Hak Upah

Pekerja perlu memahami bahwa cuti melahirkan bukan cuti tanpa upah. Jika ada pemotongan yang tidak jelas, tanyakan dasar hukumnya kepada HR.

Perbarui Data Keluarga

Jika sudah menikah atau memiliki anak, pastikan data keluarga diperbarui di perusahaan dan BPJS Kesehatan sesuai kebutuhan.

Kesimpulan

Pekerja perempuan tetap berhak memperoleh upah selama menjalani cuti hamil dan melahirkan. Setelah terbitnya UU KIA, perlindungan pekerja perempuan semakin diperkuat: cuti melahirkan diberikan paling singkat 3 bulan pertama dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan berikutnya jika ada kondisi khusus berdasarkan surat keterangan dokter. Hak upah dibayarkan penuh untuk 3 bulan pertama dan bulan keempat, lalu 75% dari upah untuk bulan kelima dan keenam.

Biaya pemeriksaan kehamilan dan persalinan pada umumnya dijamin melalui BPJS Kesehatan jika pekerja merupakan peserta aktif dan mengikuti prosedur JKN. Operasi caesar juga dapat dijamin jika ada indikasi medis dan mengikuti alur pelayanan yang berlaku.

Perusahaan wajib mendaftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan dan membayar iuran sesuai ketentuan. Jika perusahaan lalai mendaftarkan pekerja, pekerja dapat dirugikan saat membutuhkan pelayanan kehamilan atau persalinan. Selain itu, perusahaan juga dilarang mengurangi upah secara sepihak atau melakukan PHK karena pekerja hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui.

Bagi HR, pengelolaan hak maternitas harus dilakukan secara rapi melalui kebijakan cuti, payroll, BPJS, perlindungan K3, dukungan laktasi, dan administrasi data keluarga. Bagi pekerja, memahami hak dan memastikan status BPJS aktif adalah langkah penting agar proses kehamilan dan persalinan dapat dijalani dengan lebih aman dan tenang.

Referensi External

• JDIH BPK – UU Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
• Kemnaker – UU KIA Tingkatkan Pelindungan dan Kesejahteraan Pekerja
• JDIH Kemnaker – UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH BPK – Perpres Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• JDIH BPK – Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
• BPJS Kesehatan – Situs Resmi Program Jaminan Kesehatan Nasional
• Kemenkes – Jaminan Persalinan untuk Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir
• Kemenkes – Inpres Nomor 5 Tahun 2022 tentang Peningkatan Akses Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Bersalin, Nifas, dan Bayi Baru Lahir melalui Jampersal
• Kemenkes Ayo Sehat – Pentingnya Pemeriksaan Kehamilan di Fasilitas Kesehatan
• JDIH BPK – UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW
• JDIH BPK – UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia