Batas Usia Pensiun Menurut Undang-Undang di Indonesia

Masa pensiun adalah fase penting dalam hubungan kerja. Bagi karyawan, pensiun berkaitan dengan kesiapan finansial, rencana hidup setelah bekerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan hak-hak akhir hubungan kerja. Bagi perusahaan, usia pensiun perlu diatur jelas agar proses administrasi, perhitungan hak karyawan, dan manajemen tenaga kerja berjalan rapi.

Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah: sebenarnya berapa batas usia pensiun menurut undang-undang di Indonesia? Apakah semua karyawan swasta otomatis pensiun di usia 55, 56, 58, atau 60 tahun? Jawabannya tidak sesederhana itu. Untuk pekerja swasta, tidak ada satu angka tunggal dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku untuk semua perusahaan. Batas usia pensiun biasanya ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, program dana pensiun, atau peraturan khusus untuk profesi tertentu.

Karena itu, artikel ini akan membahas batas usia pensiun menurut aturan terbaru, perbedaan usia pensiun perusahaan swasta, ASN, BPJS Ketenagakerjaan, dana pensiun, serta hak karyawan ketika memasuki masa pensiun. Pembahasan ini juga penting bagi HR yang perlu menyusun kebijakan pensiun, memperbarui dokumen kerja, dan memastikan proses pensiun tidak menimbulkan perselisihan.

Apakah UU Ketenagakerjaan Menentukan Batas Usia Pensiun Karyawan Swasta?

Secara umum, UU Ketenagakerjaan tidak menetapkan satu batas usia pensiun yang berlaku seragam untuk semua pekerja sektor swasta. Artinya, karyawan swasta tidak otomatis harus pensiun pada usia tertentu hanya karena angka tersebut umum digunakan perusahaan lain.

Dalam praktiknya, batas usia pensiun pekerja swasta biasanya ditentukan oleh dokumen hubungan kerja di masing-masing perusahaan. Dokumen tersebut dapat berupa perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau ketentuan program pensiun yang berlaku. Karena itu, dua perusahaan swasta dapat memiliki batas usia pensiun yang berbeda, misalnya 55 tahun, 56 tahun, 58 tahun, atau 60 tahun, sepanjang pengaturannya jelas dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Hal ini penting dipahami agar karyawan tidak hanya mengacu pada kebiasaan umum. Jika ingin mengetahui kapan mulai masuk masa pensiun, karyawan perlu membaca kembali dokumen kerja yang berlaku di perusahaan. HR juga perlu memastikan ketentuan usia pensiun ditulis secara eksplisit agar tidak menimbulkan multitafsir. Untuk memahami dasar hubungan kerja, pembaca dapat melihat pembahasan Bloghrd.com tentang status hubungan kerja dalam UU Ketenagakerjaan.

Mengapa Banyak Perusahaan Menetapkan Usia Pensiun 55, 56, 58, atau 60 Tahun?

Meski tidak ada satu angka tunggal untuk karyawan swasta, banyak perusahaan menetapkan batas usia pensiun berdasarkan kebiasaan, program pensiun, kebijakan internal, atau rujukan regulasi jaminan sosial. Inilah yang sering membuat karyawan mengira bahwa usia pensiun swasta sudah pasti sama untuk semua tempat kerja.

1. Kebiasaan Perusahaan dan Industri

Beberapa perusahaan sejak lama menggunakan usia 55 atau 56 tahun sebagai usia pensiun normal. Angka ini dapat berasal dari kebijakan lama perusahaan, peraturan dana pensiun, atau kebiasaan industri. Namun, selama ketentuan tersebut tidak ditulis dalam dokumen kerja yang mengikat, penerapannya dapat menimbulkan pertanyaan hukum.

2. Peraturan Perusahaan atau PKB

Batas usia pensiun yang paling aman bagi perusahaan adalah batas yang tertulis dalam peraturan perusahaan, PKB, atau kontrak kerja. Dengan begitu, karyawan mengetahui sejak awal kapan hubungan kerja akan berakhir karena pensiun dan hak apa saja yang akan diterima. Untuk konteks hubungan kerja tetap, pembaca dapat melihat artikel Bloghrd.com tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu atau PKWTT.

3. Program Jaminan Sosial dan Dana Pensiun

Perusahaan juga sering mengaitkan usia pensiun dengan program BPJS Ketenagakerjaan atau dana pensiun. Namun, HR perlu membedakan antara usia pensiun perusahaan, usia klaim Jaminan Hari Tua, usia pensiun program Jaminan Pensiun, dan usia pensiun dalam peraturan dana pensiun. Keempatnya tidak selalu sama.

Perbedaan Usia Pensiun Perusahaan, JHT, JP, dan Dana Pensiun

Salah satu kesalahan umum dalam memahami pensiun adalah menganggap semua istilah pensiun memiliki arti yang sama. Padahal, usia pensiun dalam kebijakan perusahaan berbeda dengan usia klaim JHT, usia pensiun program JP BPJS, dan ketentuan dana pensiun.

Untuk karyawan, perbedaan ini penting agar tidak salah memahami hak. Misalnya, seseorang dapat memiliki usia pensiun perusahaan 55 tahun, tetapi usia pensiun program Jaminan Pensiun BPJS pada periode 2025 sampai 2027 adalah 59 tahun. Sementara itu, JHT memiliki mekanisme klaim tersendiri. Pembaca dapat memperdalam topik ini melalui artikel Bloghrd.com tentang Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Batas Usia Pensiun Menurut BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan memiliki beberapa program yang sering dikaitkan dengan masa pensiun. Dua program yang paling sering dibahas adalah Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.

Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua adalah manfaat uang tunai yang dapat dibayarkan ketika peserta mencapai usia pensiun, mengalami cacat total tetap, meninggal dunia, atau memenuhi kondisi lain sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam konteks klaim karena mencapai usia pensiun, usia 56 tahun sering digunakan sebagai acuan.

Namun, JHT tidak boleh disamakan dengan uang pensiun bulanan. JHT bersifat akumulasi iuran dan hasil pengembangannya yang dibayarkan sekaligus. Untuk perusahaan, pembayaran iuran JHT juga perlu dikelola sebagai bagian dari administrasi BPJS Ketenagakerjaan, bukan pengganti otomatis seluruh hak pekerja saat hubungan kerja berakhir.

Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan Pensiun adalah program yang bertujuan mempertahankan derajat kehidupan layak bagi peserta atau ahli waris setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan PP 45 Tahun 2015, usia pensiun program JP meningkat bertahap. Pada 2019 menjadi 57 tahun, pada 2022 menjadi 58 tahun, dan sejak Januari 2025 menjadi 59 tahun. Kenaikan ini berlanjut satu tahun setiap tiga tahun sampai maksimal 65 tahun.

Dengan demikian, pada tahun 2026, usia pensiun program JP masih berada pada usia 59 tahun. Hal ini penting bagi HR dan karyawan karena usia pensiun di perusahaan tidak selalu sama dengan usia manfaat JP. Untuk mengetahui cara menghitung dan memahami manfaatnya, pembaca dapat membaca artikel menghitung manfaat dan iuran BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana Aturan Dana Pensiun Setelah UU PPSK?

Pada artikel-artikel lama, pembahasan dana pensiun sering merujuk pada UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun. Namun, perlu diperbarui bahwa UU tersebut sudah berstatus tidak berlaku karena dicabut oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU PPSK.

Dalam rezim terbaru, pengaturan dana pensiun berada dalam kerangka UU PPSK dan peraturan OJK. Artinya, perusahaan atau dana pensiun perlu melihat kembali Peraturan Dana Pensiun, ketentuan OJK, dan dokumen program yang berlaku. Usia pensiun normal, usia pensiun dipercepat, serta cara pembayaran manfaat pensiun harus mengikuti ketentuan terbaru.

Bagi karyawan, hal yang perlu dicek adalah apakah perusahaan memiliki program dana pensiun sendiri, DPPK, DPLK, atau hanya mendaftarkan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan. Setiap skema dapat memiliki konsekuensi berbeda terhadap manfaat yang diterima saat pensiun.

Hak Karyawan Swasta Saat Memasuki Usia Pensiun

Masuk usia pensiun dapat menjadi salah satu alasan berakhirnya hubungan kerja. Setelah berlakunya rezim Cipta Kerja dan PP 35 Tahun 2021, hak pekerja yang mengalami PHK karena memasuki usia pensiun perlu mengacu pada aturan terbaru, bukan hanya pada formula lama dalam artikel terdahulu.

Dalam PP 35 Tahun 2021, pekerja yang mengalami PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum, formulanya adalah uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak.

Untuk memahami komponen tersebut, pembaca dapat melihat artikel Bloghrd.com tentang perhitungan pesangon berdasarkan peraturan yang berlaku, cara menghitung uang pesangon karyawan, dan uang penghargaan masa kerja.

Komponen Hak yang Perlu Dicek

• Gaji terakhir yang belum dibayarkan.
• Uang pesangon sesuai alasan PHK karena pensiun.
• Uang penghargaan masa kerja.
• Uang penggantian hak.
• Sisa cuti yang belum gugur dan dapat diuangkan jika memenuhi ketentuan.
• Manfaat JHT BPJS Ketenagakerjaan.
• Manfaat JP BPJS Ketenagakerjaan jika memenuhi syarat.
• Manfaat dana pensiun perusahaan atau DPLK jika ada.
• Pajak atas pesangon, manfaat pensiun, atau JHT sesuai ketentuan PPh 21.

Jika perusahaan memiliki program pensiun yang iurannya dibayar oleh pengusaha, manfaat program tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban perusahaan sepanjang sesuai aturan. Namun, jika manfaat yang diterima lebih kecil dari hak minimum yang seharusnya diterima pekerja, perusahaan perlu memperhatikan kewajiban selisihnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Apakah Karyawan Kontrak Bisa Pensiun?

Pensiun umumnya lebih sering dikaitkan dengan karyawan tetap atau hubungan kerja jangka panjang. Namun, pekerja kontrak juga dapat mencapai usia tertentu selama masih bekerja pada perusahaan. Bedanya, hubungan kerja pekerja kontrak biasanya berakhir karena jangka waktu PKWT selesai atau pekerjaan tertentu selesai.

Dalam konteks Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT, perusahaan perlu membedakan antara berakhirnya kontrak dan PHK karena usia pensiun. Jika kontrak memang berakhir sesuai jangka waktu, maka hak yang relevan dapat berupa upah terakhir, kompensasi PKWT, dan hak lain sesuai peraturan. Namun, jika perusahaan secara khusus mengakhiri hubungan kerja karena pekerja memasuki usia pensiun, dasar dan haknya perlu dilihat dari ketentuan PHK karena pensiun.

Karena itu, HR perlu menulis status kerja secara jelas. Kesalahan dalam membedakan PKWT, PKWTT, kontrak proyek, dan pensiun dapat menimbulkan risiko sengketa. Untuk konteks dokumen kerja, pembaca juga dapat melihat artikel pasal peraturan undang-undang tentang perjanjian kerja.

Apakah Peserta Magang Memiliki Batas Usia Pensiun?

Peserta magang tidak berada pada posisi yang sama dengan karyawan dalam hubungan kerja biasa. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan dan praktik kerja langsung di perusahaan. Tujuannya adalah menguasai keterampilan atau keahlian tertentu, bukan membangun hubungan kerja jangka panjang sampai usia pensiun.

Karena itu, peserta magang umumnya tidak memiliki konsep batas usia pensiun seperti karyawan tetap. Yang perlu diperhatikan dalam pemagangan adalah durasi program, uang saku, pembimbing, jaminan sosial, evaluasi, dan sertifikat atau surat keterangan. Untuk memahami hal ini, pembaca dapat membaca artikel Bloghrd.com tentang sistem magang di Indonesia dan perbedaan uang saku dan upah untuk karyawan magang.

Namun, perusahaan perlu berhati-hati. Jika seseorang disebut peserta magang tetapi dalam praktiknya bekerja seperti karyawan, menerima perintah kerja tetap, menjalankan pekerjaan inti, dan mendapatkan imbalan secara rutin, maka statusnya dapat dipersoalkan. Dalam situasi seperti ini, isu yang muncul bukan lagi sekadar pensiun, tetapi status hubungan kerja, upah, BPJS, pajak, dan hak pekerja lainnya.

Batas Usia Pensiun ASN dan PNS

Berbeda dengan pekerja swasta, batas usia pensiun ASN diatur lebih spesifik berdasarkan jabatan. Berdasarkan UU ASN terbaru, batas usia pensiun jabatan manajerial adalah 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi utama, madya, dan pratama, serta 58 tahun untuk pejabat administrator dan pejabat pengawas. Untuk jabatan nonmanajerial, pejabat pelaksana memiliki batas usia pensiun 58 tahun, sedangkan pejabat fungsional mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan masing-masing.

BKN juga menjelaskan bahwa secara umum BUP PNS dapat berbeda berdasarkan jenis dan jenjang jabatan. Misalnya, 58 tahun untuk pejabat administrasi dan beberapa jabatan fungsional tertentu, 60 tahun untuk pejabat pimpinan tinggi dan pejabat fungsional madya, serta 65 tahun untuk pejabat fungsional ahli utama. Untuk profesi tertentu, seperti guru, dosen, peneliti, perekayasa, atau profesor, ketentuannya dapat mengikuti aturan khusus.

Batas Usia Pensiun Profesi Tertentu

Selain ASN, beberapa profesi memiliki batas usia pensiun yang diatur secara khusus. Karena ketentuannya dapat berubah mengikuti revisi undang-undang, HR dan pekerja sebaiknya selalu mengecek aturan sektoral terbaru.

Guru dan Dosen

Guru dan dosen memiliki pengaturan tersendiri, terutama jika berstatus ASN atau berada dalam jabatan fungsional tertentu. Secara umum, guru sering dikaitkan dengan BUP 60 tahun, dosen 65 tahun, dan profesor atau guru besar dapat mencapai 70 tahun sesuai ketentuan yang berlaku.

TNI

Untuk prajurit TNI, ketentuan usia pensiun telah mengalami pembaruan melalui UU No. 3 Tahun 2025 dan aturan turunannya. Dalam aturan terbaru, batas usia dapat berbeda antara bintara/tamtama, perwira sampai pangkat tertentu, dan perwira tinggi. Karena regulasi TNI memiliki ketentuan rinci dan pengecualian tertentu, rujukan utama tetap harus mengacu pada UU dan PP terbaru yang berlaku.

Polri

Batas usia pensiun anggota Polri juga mengalami pembaruan melalui UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Kepolisian. Artinya, artikel lama yang menyebut usia pensiun Polri berdasarkan aturan terdahulu perlu diperbarui. Untuk kebutuhan praktis, sebaiknya cek langsung ketentuan pada UU Polri terbaru dan aturan turunannya.

Hakim, Jaksa, dan Profesi Hukum Tertentu

Hakim, jaksa, dan beberapa profesi hukum tertentu memiliki pengaturan batas usia pensiun yang berbeda berdasarkan undang-undang sektoral. Karena beberapa ketentuan juga pernah mengalami pengujian atau perubahan, pembaca perlu menggunakan sumber hukum terbaru sebelum mengambil keputusan administratif.

Bagaimana Jika Perusahaan Tidak Menulis Batas Usia Pensiun?

Jika perusahaan tidak menulis batas usia pensiun dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB, maka situasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian. Karyawan dapat mempertanyakan dasar perusahaan saat mengakhiri hubungan kerja karena pensiun. Sebaliknya, perusahaan dapat mengalami kesulitan membuktikan bahwa usia tersebut sudah menjadi ketentuan yang sah dan diketahui pekerja.

Karena itu, perusahaan sebaiknya mencantumkan klausul usia pensiun secara tegas. Klausul tersebut dapat memuat usia pensiun normal, kemungkinan perpanjangan kerja setelah pensiun, hak karyawan saat pensiun, mekanisme pemberitahuan, pengembalian aset, penyelesaian administrasi, serta rujukan program pensiun atau BPJS.

Jika terjadi perbedaan pendapat, pekerja dan perusahaan dapat menyelesaikan persoalan melalui dialog internal, bipartit, atau mekanisme hubungan industrial sesuai ketentuan. Pembaca dapat memahami dasar hak pekerja melalui artikel hak dan kewajiban pekerja menurut UU Ketenagakerjaan dan isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Checklist HR dalam Mengatur Kebijakan Pensiun Karyawan

Agar proses pensiun berjalan tertib, HR sebaiknya tidak hanya menunggu karyawan mencapai usia tertentu. Kebijakan pensiun perlu disiapkan jauh hari, terutama untuk perusahaan dengan banyak karyawan senior, program pensiun internal, atau struktur jabatan yang kompleks.

• Pastikan batas usia pensiun tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
• Bedakan usia pensiun perusahaan, usia klaim JHT, dan usia manfaat JP BPJS.
• Perbarui kebijakan pensiun jika masih memakai rujukan aturan lama.
• Pastikan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan data upah dilaporkan dengan benar.
• Hitung hak pensiun berdasarkan alasan PHK karena pensiun sesuai PP 35 Tahun 2021.
• Periksa apakah ada manfaat dana pensiun perusahaan atau DPLK.
• Siapkan surat pemberitahuan pensiun dan jadwal penyelesaian hak.
• Perhitungkan pajak atas pesangon, manfaat pensiun, JHT, atau pembayaran lain.
• Dokumentasikan seluruh proses agar tidak menimbulkan perselisihan.

Untuk administrasi akhir hubungan kerja, HR juga dapat membaca panduan Bloghrd.com tentang cara membuat surat pemberhentian kerja dan prosedur pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan.

Aspek Pajak Saat Karyawan Pensiun

Pensiun tidak hanya berkaitan dengan pesangon atau manfaat BPJS. Dalam beberapa kondisi, pembayaran yang diterima karyawan saat pensiun juga dapat berkaitan dengan PPh 21. Misalnya, uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau JHT yang dibayarkan sekaligus dapat memiliki perlakuan pajak tertentu.

Karena itu, HR dan finance perlu memisahkan jenis pembayaran dengan benar. Jangan mencampur gaji terakhir, pesangon, uang penghargaan masa kerja, JHT, manfaat pensiun, dan pembayaran lain tanpa klasifikasi yang jelas. Untuk memahami aspek ini, pembaca dapat melihat artikel Bloghrd.com tentang pajak pensiun, pajak pesangon, dan kode objek pajak PPh 21.

FAQ tentang Batas Usia Pensiun di Indonesia

Berapa batas usia pensiun karyawan swasta menurut UU?

Tidak ada satu angka tunggal dalam UU Ketenagakerjaan yang berlaku untuk semua karyawan swasta. Batas usia pensiun biasanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, program pensiun, atau kebijakan perusahaan.

Apakah usia pensiun karyawan swasta pasti 55 tahun?

Tidak selalu. Usia 55 tahun sering muncul dalam kebijakan lama atau program dana pensiun tertentu, tetapi bukan batas tunggal untuk semua perusahaan. Perusahaan dapat menetapkan usia pensiun berbeda sepanjang diatur jelas dan sesuai ketentuan.

Apakah usia pensiun BPJS sama dengan usia pensiun perusahaan?

Tidak selalu. Usia pensiun perusahaan mengikuti kebijakan internal atau dokumen kerja. Sementara itu, JHT dan JP BPJS Ketenagakerjaan memiliki aturan klaim dan usia manfaat tersendiri.

Berapa usia pensiun program Jaminan Pensiun BPJS pada 2026?

Pada 2026, usia pensiun program Jaminan Pensiun BPJS adalah 59 tahun. Ketentuan ini berlaku sejak 2025 dan akan naik satu tahun setiap tiga tahun sampai maksimal 65 tahun.

Apakah JHT bisa dicairkan saat usia 56 tahun?

Dalam konteks peserta yang mencapai usia pensiun, usia 56 tahun menjadi salah satu acuan klaim JHT. Namun, prosedur dan dokumen tetap perlu mengikuti ketentuan BPJS Ketenagakerjaan dan Permenaker yang berlaku.

Apakah karyawan yang pensiun tetap mendapat pesangon?

Pekerja yang mengalami PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai PP 35 Tahun 2021. Besarannya perlu dihitung berdasarkan masa kerja, upah, dan ketentuan yang berlaku.

Apakah peserta magang memiliki batas usia pensiun?

Umumnya tidak. Peserta magang berada dalam program pelatihan kerja, bukan hubungan kerja jangka panjang sampai usia pensiun. Namun, jika praktiknya sudah menyerupai hubungan kerja, statusnya perlu dianalisis lebih lanjut.

Apakah ASN dan PNS punya batas usia pensiun yang sama?

Tidak selalu. Batas usia pensiun ASN/PNS bergantung pada jenis jabatan dan jenjangnya. Ada yang 58 tahun, 60 tahun, 65 tahun, bahkan profesi tertentu seperti profesor dapat memiliki ketentuan sampai 70 tahun.

Kesimpulan

Batas usia pensiun di Indonesia tidak dapat disamaratakan untuk semua pekerja. Untuk karyawan swasta, UU Ketenagakerjaan tidak menetapkan satu angka tunggal. Batas pensiun biasanya ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, program dana pensiun, atau kebijakan internal perusahaan.

Sementara itu, BPJS Ketenagakerjaan memiliki ketentuan tersendiri. JHT sering dikaitkan dengan usia 56 tahun untuk klaim karena mencapai usia pensiun, sedangkan usia pensiun program Jaminan Pensiun pada 2026 adalah 59 tahun. Untuk ASN, PNS, TNI, Polri, guru, dosen, hakim, jaksa, dan profesi tertentu, batas usia pensiun mengikuti aturan sektoral masing-masing.

Bagi karyawan, penting untuk membaca dokumen kerja dan memahami hak pensiun sejak awal. Bagi HR, penting untuk menulis kebijakan pensiun secara jelas, memperbarui rujukan hukum, membedakan JHT dan JP, serta menghitung hak pekerja secara tepat saat hubungan kerja berakhir karena pensiun.

Referensi Eksternal

• JDIH BPK – UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH BPK – PP No. 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK
• JDIH Kemnaker – Permenaker No. 4 Tahun 2022 tentang Pembayaran Manfaat JHT
• BPJS Ketenagakerjaan – Prosedur Klaim Jaminan Pensiun
• BPJS Ketenagakerjaan – Cara Mengecek Saldo JHT dan Informasi Klaim
• JDIH BPK – PP No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
• JDIH BPK – UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
• OJK – POJK Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun
• BKN – Cek Batas Usia Pensiun PNS Berdasarkan Jenis Jabatan
• JDIH BPK – UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara
• JDIH BPK – UU No. 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas UU TNI
• JDIH BPK – UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas UU Polri