Pemutusan Hubungan Kerja karena pensiun adalah pengakhiran hubungan kerja yang terjadi ketika pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan atau peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi ini, hubungan kerja berakhir karena pekerja dianggap telah mencapai batas usia kerja yang ditetapkan, sehingga hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha perlu diselesaikan.
PHK karena pensiun berbeda dari PHK karena pelanggaran, efisiensi, perusahaan tutup, atau pekerja mengundurkan diri. Pada pensiun, pekerja umumnya telah menyelesaikan masa kerja panjang dan berhak menerima kompensasi sesuai aturan. Karena itu, perusahaan perlu menjalankan proses pensiun dengan tertib, manusiawi, dan transparan.
Artikel ini membahas pengertian pensiun, usia pensiun pekerja, dasar hukum PHK karena pensiun, kompensasi yang wajib dibayarkan, hubungan antara dana pensiun dan pesangon, perbedaan Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua, serta checklist HR sebelum memproses PHK karena pensiun. Pembahasan ini juga berkaitan dengan hubungan industrial, karena proses pensiun yang tidak jelas dapat menimbulkan perselisihan antara pekerja dan perusahaan.
Daftar Isi
Apa yang Dimaksud dengan Pensiun?
Pensiun adalah kondisi ketika pekerja berhenti bekerja karena telah mencapai usia pensiun atau batas usia kerja yang ditetapkan. Pensiun dapat terjadi karena pekerja mencapai usia pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun karena kondisi tertentu, atau pensiun berdasarkan kebijakan perusahaan.
Dalam konteks hubungan kerja, pensiun menyebabkan berakhirnya hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha. Setelah hubungan kerja berakhir, perusahaan perlu menyelesaikan hak pekerja, seperti kompensasi PHK, upah yang belum dibayar, sisa hak cuti jika ada, dan dokumen ketenagakerjaan yang diperlukan pekerja untuk mengurus manfaat jaminan sosial.
Pensiun bukan berarti pekerja kehilangan semua haknya. Justru pada saat pensiun, hak-hak pekerja perlu dihitung dengan benar karena pekerja telah memberikan masa kerja kepada perusahaan. Karena itu, perusahaan perlu memahami aturan kompensasi pensiun, program dana pensiun, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Hari Tua.
Berapa Usia Pensiun Pekerja di Indonesia?
Untuk pekerja sektor swasta, UU Ketenagakerjaan tidak menetapkan satu angka usia pensiun yang berlaku sama untuk semua perusahaan. Biasanya usia pensiun diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama, atau kebijakan internal perusahaan yang berlaku.
Karena tidak ada satu batas usia pensiun tunggal untuk semua pekerja swasta, setiap perusahaan perlu mencantumkan usia pensiun secara jelas. Ketentuan tersebut perlu diketahui pekerja sejak awal agar tidak menimbulkan sengketa ketika pekerja mendekati masa pensiun.
Untuk pembahasan yang lebih khusus, pembaca dapat membaca artikel tentang UU Ketenagakerjaan yang tidak menentukan batas usia pensiun dan jenis dan definisi usia pensiun menurut aturan ketenagakerjaan.
Usia Pensiun dalam Program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan
Untuk program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan, usia pensiun memiliki aturan tersendiri. Berdasarkan PP 45/2015, usia pensiun dalam program Jaminan Pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun hingga mencapai 65 tahun. Usia pensiun yang semula 56 tahun menjadi 57 tahun pada 2019, 58 tahun pada 2022, dan 59 tahun pada 2025.
Artinya, pada periode 2025 sampai sebelum kenaikan berikutnya, usia pensiun dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah 59 tahun. Namun, angka ini tidak otomatis menggantikan usia pensiun dalam peraturan perusahaan jika perusahaan menetapkan usia pensiun yang berbeda secara sah. Perusahaan tetap perlu melihat dokumen internal dan aturan yang berlaku.
Dasar Hukum PHK karena Pensiun
PHK karena pekerja memasuki usia pensiun diatur dalam PP 35/2021. Peraturan ini menjadi rujukan penting karena mengatur Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja beserta pemenuhan hak pekerja.
Dalam PP 35/2021, pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja karena alasan pekerja memasuki usia pensiun. Dalam kondisi ini, pekerja berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan.
| Dasar Hukum | Pokok Pengaturan |
|---|---|
| UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan | Dasar umum hubungan kerja dan perlindungan pekerja. |
| UU Nomor 6 Tahun 2023 | Menjadi rujukan terbaru setelah Perpu Cipta Kerja ditetapkan menjadi undang-undang. |
| PP Nomor 35 Tahun 2021 | Mengatur PHK dan hak pekerja, termasuk PHK karena pekerja memasuki usia pensiun. |
| PP Nomor 45 Tahun 2015 | Mengatur penyelenggaraan program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. |
| Permenaker Nomor 4 Tahun 2022 | Mengatur tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat Jaminan Hari Tua. |
| UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK | Mengatur pengembangan dan penguatan sektor keuangan, termasuk dana pensiun. |
Selain peraturan di atas, perusahaan juga perlu melihat perjanjian kerja, Perjanjian Kerja Bersama, dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu jika pekerja berstatus karyawan tetap. Dokumen-dokumen ini sering memuat ketentuan usia pensiun, pemberitahuan pensiun, dan manfaat tambahan dari perusahaan.
Apakah PHK karena Pensiun Sah?
PHK karena pensiun dapat dilakukan jika pekerja memang telah mencapai usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, perusahaan tidak boleh melakukannya secara sembarangan. Usia pensiun harus memiliki dasar yang jelas, misalnya tertulis dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebijakan perusahaan yang sah.
Perusahaan juga perlu memberikan pemberitahuan dan menyelesaikan hak pekerja. Jika pekerja menolak alasan pensiun atau terdapat perbedaan pendapat mengenai usia pensiun, masa kerja, atau nilai kompensasi, maka potensi perselisihan hubungan industrial dapat muncul.
Setelah Putusan MK 168/PUU-XXI/2023, proses PHK secara umum perlu lebih berhati-hati. Jika perundingan bipartit tidak mencapai kesepakatan, PHK hanya dapat dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang putusannya berkekuatan hukum tetap. Karena itu, jika pensiun diperselisihkan, perusahaan tidak boleh mengabaikan mekanisme penyelesaian perselisihan.
Apa Saja Hak Pekerja yang Mengalami PHK karena Pensiun?
Menurut PP 35/2021, pekerja yang mengalami PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas:
- Uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan uang pesangon.
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja.
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan.
Dengan kata lain, rumus umum kompensasi PHK karena pensiun adalah:
Kompensasi PHK Pensiun = 1,75 x Uang Pesangon + 1 x Uang Penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian Hak.
Pembahasan ini berkaitan erat dengan pesangon, cara menghitung uang pesangon karyawan, dan perhitungan pesangon. Untuk komponen masa kerja, pembaca juga dapat membaca artikel tentang Uang Penghargaan Masa Kerja atau UPMK.
Komponen Kompensasi PHK karena Pensiun
1. Uang Pesangon
Uang pesangon dihitung berdasarkan masa kerja pekerja. Dalam PHK karena pensiun, pekerja berhak atas 1,75 kali ketentuan uang pesangon. Semakin lama masa kerja, semakin besar dasar uang pesangon yang digunakan.
| Masa Kerja | Dasar Uang Pesangon |
|---|---|
| Kurang dari 1 tahun | 1 bulan upah |
| 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun | 2 bulan upah |
| 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun | 3 bulan upah |
| 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun | 4 bulan upah |
| 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun | 5 bulan upah |
| 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun | 6 bulan upah |
| 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun | 7 bulan upah |
| 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun | 8 bulan upah |
| 8 tahun atau lebih | 9 bulan upah |
2. Uang Penghargaan Masa Kerja
Uang penghargaan masa kerja diberikan kepada pekerja dengan masa kerja tertentu. Dalam PHK karena pensiun, pekerja berhak atas 1 kali ketentuan uang penghargaan masa kerja.
| Masa Kerja | Uang Penghargaan Masa Kerja |
|---|---|
| 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun | 2 bulan upah |
| 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun | 3 bulan upah |
| 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun | 4 bulan upah |
| 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun | 5 bulan upah |
| 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun | 6 bulan upah |
| 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun | 7 bulan upah |
| 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun | 8 bulan upah |
| 24 tahun atau lebih | 10 bulan upah |
3. Uang Penggantian Hak
Uang penggantian hak mencakup hak-hak tertentu yang belum diterima pekerja. Komponennya dapat meliputi cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur, biaya atau ongkos pulang pekerja dan keluarganya ke tempat pekerja diterima bekerja jika berlaku, serta hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau PKB.
Komponen uang penggantian hak perlu dihitung berdasarkan data aktual pekerja. Karena itu, HR perlu memeriksa saldo cuti, upah terakhir, lokasi kerja, dan kebijakan perusahaan sebelum membuat perhitungan akhir.
Upah Apa yang Menjadi Dasar Perhitungan Pensiun?
Dasar perhitungan uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja umumnya menggunakan komponen upah sesuai ketentuan, yaitu upah pokok dan tunjangan tetap. Karena itu, perusahaan perlu memastikan komponen upah pekerja sudah dipisahkan secara jelas dalam payroll.
Jika struktur gaji tidak jelas, perhitungan kompensasi pensiun dapat menjadi sumber perselisihan. Misalnya, pekerja dan perusahaan berbeda pendapat apakah sebuah tunjangan termasuk tunjangan tetap atau tidak tetap. Untuk menghindari masalah seperti ini, perusahaan perlu memiliki administrasi upah yang rapi.
Topik ini berkaitan dengan pengupahan dan contoh slip gaji karyawan. Slip gaji yang jelas membantu pekerja memahami komponen upah yang menjadi dasar penghitungan hak.
Contoh Perhitungan PHK karena Pensiun
Misalnya seorang pekerja memasuki usia pensiun dengan data berikut:
- Masa kerja: 16 tahun.
- Upah pokok dan tunjangan tetap terakhir: Rp8.000.000 per bulan.
- Sisa cuti tahunan dan hak lain diasumsikan belum dihitung.
Berdasarkan masa kerja 16 tahun, dasar uang pesangon adalah 9 bulan upah. Karena PHK karena pensiun menggunakan 1,75 kali uang pesangon, maka:
- Uang pesangon = 1,75 x 9 x Rp8.000.000 = Rp126.000.000.
- Uang penghargaan masa kerja = 6 x Rp8.000.000 = Rp48.000.000.
- Total sebelum uang penggantian hak = Rp174.000.000.
Jadi, pekerja tersebut berhak menerima Rp174.000.000 ditambah uang penggantian hak jika masih ada hak yang belum dibayarkan. Perhitungan ini hanya contoh sederhana. Dalam praktik, HR perlu memeriksa dokumen kerja, masa kerja efektif, komponen upah, program pensiun perusahaan, sisa cuti, dan ketentuan dalam peraturan perusahaan atau PKB.
Apakah Dana Pensiun Dapat Diperhitungkan sebagai Kompensasi PHK?
Dalam PP 35/2021, jika pengusaha mengikutsertakan pekerja dalam program pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.
Namun, yang dapat diperhitungkan adalah bagian iuran yang dibayar oleh pengusaha. Jika program pensiun dibayar bersama oleh pengusaha dan pekerja, bagian yang berasal dari iuran pekerja tetap menjadi hak pekerja dan tidak boleh dipakai untuk mengurangi kewajiban pengusaha.
Jika manfaat dari program pensiun yang berasal dari iuran pengusaha lebih kecil daripada kewajiban kompensasi yang seharusnya diterima pekerja, maka pengusaha wajib membayar selisihnya. Dengan demikian, program pensiun tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban pesangon perusahaan.
Contoh Sederhana Perhitungan Jika Ada Dana Pensiun
Misalnya kewajiban kompensasi PHK pensiun dari perusahaan adalah Rp100.000.000. Pekerja memiliki manfaat dana pensiun sebesar Rp70.000.000, tetapi dari jumlah tersebut bagian iuran pengusaha adalah 60% dan bagian iuran pekerja adalah 40%.
- Bagian manfaat dari iuran pengusaha = 60% x Rp70.000.000 = Rp42.000.000.
- Bagian manfaat dari iuran pekerja = 40% x Rp70.000.000 = Rp28.000.000.
- Selisih kewajiban perusahaan = Rp100.000.000 – Rp42.000.000 = Rp58.000.000.
Dalam contoh ini, pekerja menerima manfaat dari dana pensiun dan perusahaan tetap perlu membayar selisih kewajiban sesuai ketentuan. Perhitungan aktual harus mengikuti dokumen dana pensiun, peraturan dana pensiun, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Apakah Dana Pensiun Sama dengan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan?
Tidak selalu sama. Dana pensiun yang dimaksud dalam konteks program pensiun perusahaan biasanya mengacu pada program dana pensiun sesuai peraturan di bidang dana pensiun, misalnya Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Sementara itu, Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan bertujuan mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta atau ahli warisnya dengan memberikan manfaat setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Mekanisme manfaatnya berbeda dari dana pensiun perusahaan dan berbeda pula dari kompensasi PHK.
Karena itu, pekerja perlu membedakan tiga hal: kompensasi PHK karena pensiun dari perusahaan, manfaat dana pensiun perusahaan jika ada, dan manfaat Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Untuk pembahasan tambahan, pembaca dapat membaca artikel tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Jaminan Pensiun.
Apakah Pekerja yang Pensiun Masih Berhak atas Jaminan Hari Tua?
Ya. Hak atas kompensasi PHK karena pensiun tidak menghilangkan hak pekerja atas Jaminan Hari Tua sepanjang pekerja menjadi peserta dan memenuhi ketentuan klaim. JHT adalah manfaat uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan yang dapat dibayarkan ketika peserta memenuhi kriteria tertentu, termasuk mencapai usia pensiun.
Dalam praktik BPJS Ketenagakerjaan, JHT dapat diklaim saat peserta mencapai usia pensiun 56 tahun, atau dalam kondisi lain sesuai ketentuan seperti mengundurkan diri, terkena PHK, berakhirnya PKWT, cacat total tetap, meninggal dunia, atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya sesuai syarat yang berlaku.
Pembaca dapat membaca artikel tentang pentingnya Jaminan Hari Tua dan manfaat Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan. Jika pekerja ingin mengetahui alur klaim, artikel prosedur pengajuan klaim BPJS Ketenagakerjaan juga relevan.
Perbedaan Pesangon Pensiun, Dana Pensiun, Jaminan Pensiun, dan JHT
| Jenis Hak/Manfaat | Sumber | Bentuk Umum | Catatan |
|---|---|---|---|
| Kompensasi PHK karena pensiun | Perusahaan berdasarkan PP 35/2021 | Pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak | Wajib dihitung ketika pekerja di-PHK karena memasuki usia pensiun. |
| Dana pensiun perusahaan | Program dana pensiun yang diselenggarakan sesuai peraturan dana pensiun | Manfaat sesuai peraturan dana pensiun | Iuran pengusaha dapat diperhitungkan terhadap kewajiban tertentu sesuai aturan. |
| Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan | Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan | Manfaat pensiun sesuai ketentuan program | Usia pensiun program JP menjadi 59 tahun sejak 2025. |
| Jaminan Hari Tua | Program BPJS Ketenagakerjaan | Manfaat uang tunai | Dapat diklaim sesuai kriteria, termasuk mencapai usia pensiun 56 tahun. |
Bagaimana Prosedur HR saat Pekerja Memasuki Usia Pensiun?
Perusahaan sebaiknya tidak menunggu hari terakhir kerja untuk mengurus pensiun. Proses pensiun perlu dipersiapkan beberapa bulan sebelumnya agar perhitungan hak, dokumen, komunikasi, dan serah terima pekerjaan berjalan tertib.
1. Periksa Dasar Usia Pensiun
HR perlu memeriksa usia pensiun yang berlaku di perusahaan. Dasarnya dapat berasal dari perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebijakan internal yang sah. Jangan hanya mengandalkan kebiasaan lama tanpa dokumen tertulis.
2. Verifikasi Data Pekerja
Periksa tanggal lahir, masa kerja, status hubungan kerja, riwayat jabatan, komponen upah, saldo cuti, dan data BPJS Ketenagakerjaan. Data ini menjadi dasar perhitungan hak pekerja.
3. Hitung Kompensasi Pensiun
Hitung uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jika perusahaan memiliki program dana pensiun, periksa apakah ada bagian iuran pengusaha yang dapat diperhitungkan sesuai ketentuan.
4. Berikan Pemberitahuan dan Penjelasan
Perusahaan sebaiknya memberikan pemberitahuan tertulis kepada pekerja. Jelaskan tanggal efektif pensiun, dasar usia pensiun, perhitungan hak, prosedur serah terima, dan dokumen yang akan diberikan.
5. Siapkan Dokumen Akhir
Dokumen akhir dapat mencakup surat pemberitahuan pensiun, perhitungan hak, bukti pembayaran, paklaring atau surat pengalaman kerja, dokumen klaim BPJS jika diperlukan, dan dokumen pajak.
6. Lakukan Serah Terima Pekerjaan
Pekerja yang pensiun biasanya memiliki pengalaman dan pengetahuan penting. Karena itu, perusahaan perlu menyiapkan serah terima pekerjaan, dokumentasi proses, dan transfer pengetahuan kepada pengganti.
Checklist HR untuk PHK karena Pensiun
| Area Pemeriksaan | Pertanyaan yang Perlu Dicek |
|---|---|
| Usia pensiun | Apakah usia pensiun sudah diatur dalam perjanjian kerja, PP, PKB, atau kebijakan perusahaan? |
| Data pekerja | Apakah tanggal lahir, masa kerja, jabatan, dan status kerja sudah benar? |
| Komponen upah | Apakah upah pokok dan tunjangan tetap sudah jelas sebagai dasar perhitungan? |
| Pesangon | Apakah uang pesangon dihitung 1,75 kali sesuai ketentuan PHK karena pensiun? |
| UPMK | Apakah uang penghargaan masa kerja dihitung 1 kali sesuai masa kerja? |
| Uang penggantian hak | Apakah sisa cuti dan hak lain sudah diperiksa? |
| Dana pensiun | Apakah ada program dana pensiun perusahaan yang perlu diperhitungkan? |
| BPJS | Apakah data JHT dan JP pekerja sudah sesuai dan dokumen klaim tersedia? |
| Pajak | Apakah perlakuan pajak atas pesangon atau pensiun sudah dihitung? |
| Dokumen akhir | Apakah surat pensiun, bukti pembayaran, dan surat pengalaman kerja sudah disiapkan? |
Kesalahan Umum Perusahaan saat Memproses Pensiun
1. Tidak Memiliki Aturan Usia Pensiun yang Jelas
Jika usia pensiun tidak tertulis, perusahaan dapat kesulitan menjelaskan dasar PHK karena pensiun. Hal ini dapat memicu perselisihan, terutama jika pekerja merasa masih mampu bekerja atau merasa diberhentikan terlalu cepat.
2. Menggunakan Ketentuan Lama Tanpa Memperbarui Regulasi
Sebelum Cipta Kerja, banyak pembahasan pensiun merujuk Pasal 167 UU 13/2003. Namun, setelah perubahan regulasi, perusahaan perlu menggunakan rujukan terbaru seperti PP 35/2021 untuk menghitung kompensasi PHK karena pensiun.
3. Mengira Program Pensiun Menghapus Semua Kewajiban Pesangon
Program pensiun tidak otomatis menghapus seluruh kewajiban perusahaan. Hanya bagian iuran pengusaha yang dapat diperhitungkan sesuai ketentuan, dan jika manfaatnya lebih kecil dari kewajiban yang seharusnya, perusahaan tetap perlu membayar selisih.
4. Tidak Membayar Uang Penggantian Hak
Perusahaan kadang fokus pada pesangon dan UPMK, tetapi lupa menghitung uang penggantian hak. Padahal komponen ini tetap perlu diperiksa, terutama jika ada sisa cuti tahunan atau hak lain yang belum dibayarkan.
5. Tidak Menyiapkan Serah Terima Pengetahuan
Pekerja yang pensiun sering memegang pengetahuan penting tentang proses, klien, vendor, atau sejarah perusahaan. Jika tidak ada transfer pengetahuan, perusahaan dapat kehilangan informasi penting.
Checklist Pekerja Menjelang Pensiun
Pekerja juga perlu mempersiapkan masa pensiun agar hak-haknya tidak terlewat. Berikut hal yang dapat dicek sebelum tanggal pensiun.
- Periksa usia pensiun yang berlaku dalam peraturan perusahaan atau PKB.
- Pastikan masa kerja tercatat dengan benar.
- Periksa komponen upah terakhir yang menjadi dasar perhitungan.
- Minta rincian perhitungan pesangon, UPMK, dan uang penggantian hak.
- Periksa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
- Pastikan saldo JHT dan status Jaminan Pensiun dapat diakses.
- Siapkan dokumen klaim JHT atau JP sesuai kebutuhan.
- Simpan slip gaji, perjanjian kerja, SK pengangkatan, dan dokumen kerja penting.
- Periksa kewajiban pajak atas pembayaran pesangon atau pensiun.
- Minta surat pengalaman kerja atau paklaring dari perusahaan.
Apakah Pesangon Pensiun Kena Pajak?
Pembayaran pesangon atau manfaat pensiun dapat memiliki perlakuan pajak tertentu. Karena itu, perusahaan perlu menghitung pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku dan memberikan bukti potong kepada pekerja jika diperlukan.
Perlakuan pajak dapat berbeda tergantung jenis pembayaran, jumlah pembayaran, status pembayaran sekaligus atau berkala, serta ketentuan pajak terbaru. HR dan finance sebaiknya bekerja sama agar perhitungan pajak tidak keliru.
Untuk pembahasan lebih spesifik, pembaca dapat membaca artikel tentang pajak pesangon dan pajak pensiun.
FAQ tentang PHK karena Pensiun
Apa itu PHK karena pensiun?
PHK karena pensiun adalah pengakhiran hubungan kerja karena pekerja telah memasuki usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di perusahaan atau peraturan perundang-undangan.
Berapa usia pensiun pekerja swasta?
Untuk pekerja swasta, usia pensiun biasanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebijakan perusahaan. UU Ketenagakerjaan tidak menetapkan satu angka usia pensiun yang berlaku sama untuk semua perusahaan swasta.
Berapa usia pensiun program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan?
Usia pensiun dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan menjadi 59 tahun sejak 2025 dan akan bertambah 1 tahun setiap 3 tahun hingga mencapai 65 tahun.
Apa hak pekerja yang di-PHK karena pensiun?
Pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1,75 kali ketentuan, uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan, dan uang penggantian hak.
Apakah pekerja pensiun tetap mendapat JHT?
Ya, pekerja tetap dapat menerima manfaat JHT sepanjang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan memenuhi syarat klaim.
Apakah Jaminan Pensiun BPJS menggantikan pesangon?
Tidak otomatis. Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan adalah program jaminan sosial, sedangkan pesangon pensiun adalah kewajiban perusahaan berdasarkan ketentuan PHK. Keduanya perlu dibedakan.
Apakah dana pensiun perusahaan bisa mengurangi pesangon?
Bagian iuran dana pensiun yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban pengusaha sesuai ketentuan. Namun, jika manfaatnya lebih kecil dari kewajiban yang seharusnya, perusahaan tetap wajib membayar selisihnya.
Apakah iuran dana pensiun yang dibayar pekerja boleh mengurangi kewajiban perusahaan?
Tidak. Bagian iuran yang dibayar pekerja tetap menjadi hak pekerja dan tidak boleh dipakai untuk mengurangi kewajiban pengusaha.
Apakah perusahaan wajib memberi pemberitahuan sebelum pensiun?
Sebaiknya ya. Pemberitahuan tertulis membantu pekerja memahami tanggal efektif pensiun, dasar usia pensiun, perhitungan hak, dan prosedur administrasi.
Bagaimana jika pekerja menolak PHK karena pensiun?
Jika terjadi perbedaan pendapat mengenai usia pensiun, masa kerja, atau hak kompensasi, para pihak perlu menyelesaikannya melalui mekanisme hubungan industrial, dimulai dari perundingan bipartit.
Apakah pekerja pensiun berhak atas paklaring?
Perusahaan sebaiknya memberikan surat pengalaman kerja atau paklaring kepada pekerja yang pensiun, karena dokumen ini dapat dibutuhkan untuk administrasi BPJS, pajak, atau keperluan lain.
Apakah pekerja pensiun masih bisa bekerja lagi?
Bisa, sepanjang ada kesepakatan baru dan tidak bertentangan dengan aturan perusahaan atau peraturan yang berlaku. Beberapa perusahaan dapat mempekerjakan kembali pensiunan sebagai konsultan, tenaga ahli, atau pekerja kontrak untuk kebutuhan tertentu.
Kesimpulan
PHK karena pensiun adalah salah satu alasan berakhirnya hubungan kerja ketika pekerja memasuki usia pensiun. Untuk pekerja swasta, usia pensiun umumnya ditentukan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, PKB, atau kebijakan perusahaan. Sementara itu, usia pensiun dalam program Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan menjadi 59 tahun sejak 2025.
Menurut PP 35/2021, pekerja yang di-PHK karena memasuki usia pensiun berhak atas 1,75 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Jika perusahaan memiliki program dana pensiun, bagian iuran yang dibayar oleh pengusaha dapat diperhitungkan sesuai ketentuan, tetapi hak pekerja dari iuran sendiri tetap tidak boleh mengurangi kewajiban pengusaha.
Pekerja yang pensiun juga dapat memiliki hak atas manfaat Jaminan Pensiun dan Jaminan Hari Tua BPJS Ketenagakerjaan sepanjang memenuhi syarat kepesertaan dan klaim. Karena itu, penting untuk membedakan kompensasi PHK dari perusahaan, manfaat dana pensiun perusahaan, Jaminan Pensiun BPJS, dan JHT.
Bagi perusahaan, proses pensiun perlu dilakukan dengan administrasi yang rapi, komunikasi yang jelas, dan perhitungan yang transparan. Bagi pekerja, masa pensiun perlu dipersiapkan dengan memeriksa dokumen kerja, masa kerja, komponen upah, BPJS, pajak, dan rincian pembayaran hak. Dengan persiapan yang baik, pensiun dapat menjadi penutup hubungan kerja yang tertib, adil, dan menghargai kontribusi pekerja selama masa kerjanya.
Referensi External
- JDIH BPK – UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- JDIH BPK – UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
- JDIH Kemnaker – PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan PHK
- JDIH BPK – PP Nomor 35 Tahun 2021
- JDIH Kemnaker – PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- JDIH BPK – PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun
- Kemnaker – Usia Pensiun Pekerja dan Program Jaminan Pensiun
- BPJS Ketenagakerjaan – Prosedur Klaim Jaminan Pensiun
- BPJS Ketenagakerjaan – Kriteria Pengajuan Klaim JHT
- BPJS Ketenagakerjaan – Prosedur Klaim JHT, JP, JKK, JKM, dan JKP
- JDIH BPK – UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- OJK – FAQ Ketentuan Dana Pensiun Pasca UU P2SK
- JDIH MKRI – Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023
