Pembahasan lengkap mengenai Kerja dan Upah, Upah Minimum, Reguler Di Indonesia!
Upah Minimum
Upah Minimum: Filosofi dan Ketentuan
Penetapan Upah Minimum
Setiap tahun, Pemerintah Pusat memberikan arahan dan kebijakan kepada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) terkait penetapan kebijakan upah minimum. Filosofi di balik kebijakan ini adalah memastikan kondisi kehidupan yang layak bagi pekerja lajang dengan masa kerja di bawah 1 tahun. Pertimbangan meliputi kondisi perusahaan dan pertumbuhan ekonomi setempat. Panduan ini memungkinkan pemerintah daerah untuk menetapkan upah minimum berdasarkan variabel seperti paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah, dengan data yang bersumber dari lembaga statistik yang berwenang.
Penentuan Tingkat Upah Minimum
Tingkat upah minimum ditetapkan setiap tahun berdasarkan kebijakan pengupahan Pemerintah Pusat. Upah ini mempertimbangkan kondisi tenaga kerja, produktivitas, dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum biasanya ditetapkan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kadang-kadang juga di tingkat sektoral oleh Gubernur. Penetapannya mengikuti rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota.
Kesepakatan Bersama dalam Penentuan Upah
Upah minimum juga dapat ditetapkan melalui kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, namun harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Perjanjian yang menetapkan upah di bawah standar pemerintah dinyatakan batal demi hukum.
Kriteria Penyesuaian Upah Minimum
Upah minimum didasarkan pada kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan, termasuk paritas daya beli, tingkat penyerapan tenaga kerja, dan median upah. Variabel ini dihitung berdasarkan rata-rata data 3 tahun terakhir. Gubernur tidak dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota jika persyaratan ini tidak terpenuhi.
Faktor Penyesuaian Upah Minimum
Penyesuaian upah minimum mengacu pada rata-rata konsumsi per kapita anggota rumah tangga yang bekerja. Penyesuaian ini dilakukan setiap tahun dengan batas atas dan bawah upah minimum di wilayah yang bersangkutan. Pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi kabupaten/kota harus selalu positif dan lebih tinggi dari tingkat Provinsi selama periode 3 tahun.
Peran Dewan Pengupahan
Dewan Pengupahan Nasional memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat dalam merumuskan kebijakan pengupahan. Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota mengajukan usulan kepada Gubernur Provinsi. Upah Minimum Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Gubernur dan diumumkan setiap tanggal 21 November.
Kewenangan Gubernur dalam Penetapan Upah Minimum
Gubernur dapat menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota dengan persyaratan tertentu, termasuk pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari Provinsi. Upah Minimum Kabupaten/Kota harus lebih tinggi dari Upah Minimum Provinsi.
Pengecualian bagi Usaha Mikro dan Kecil
Usaha mikro dan kecil dikecualikan dari kewajiban membayar upah minimum. Penentuan upah dikembalikan pada kesepakatan pengusaha dan pekerja. Batasan yang diberikan adalah upah minimal 50% dari rata-rata konsumsi masyarakat atau minimal 25% di atas garis kemiskinan di tingkat provinsi.
Penegakan Hukum Upah Minimum
Undang-undang menjamin penegakan hukum terhadap upah minimum melalui pengawas ketenagakerjaan. Sanksi pidana dalam UU Ketenagakerjaan 13/2003 telah diubah oleh UU Ciptaker 11/2020 jo PP 36/2021. Undang-undang lama yang mengkriminalisasi upah di bawah minimum telah diubah.
Sumber: §88, 88(A-E), 90(A-B), & 185 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020); Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tentang Tata Cara Pengusulan Keanggotaan Dewan Pengupahan Nasional (Permenakertrans No. 3/2005); Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan (PP No. 36/2021); Keputusan Presiden Tentang Dewan Pengupahan (Keppres No. 107/2004).
Untuk informasi lebih lanjut mengenai tingkat upah minimum yang diperbarui, merujuk pada bagian tentang upah minimum.
Upah Reguler
Upah Reguler: Hak dan Ketentuan
Definisi dan Penentuan Upah
Upah merupakan hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pihak pengusaha atau pengusaha atas pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Upah ditetapkan melalui perjanjian kerja tertulis, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Ini mencakup tunjangan untuk pekerja dan keluarganya.
Penentuan Upah Berdasarkan Satuan Waktu dan Hasil
Upah ditentukan berdasarkan satuan waktu (jam, harian, atau bulanan) atau hasil. Upah per jam digunakan bagi pekerja paruh waktu dan harus setidaknya sesuai dengan rumus upah per jam, yaitu upah sebulan dibagi 126.
Perhitungan Upah Harian
Upah harian dihitung berdasarkan sistem waktu kerja. Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari seminggu membagi upah bulanan dengan 25, sementara sistem waktu kerja 5 hari membagi dengan 21.
Upah Berdasarkan Hasil Satuan
Penetapan upah bulanan berdasarkan hasil satuan mengacu pada upah rata-rata 12 bulan terakhir yang diterima pekerja. Pembayaran upah dapat dilakukan mingguan atau dua mingguan, tetapi perhitungannya mengikuti upah bulanan. Upah juga bisa berdasarkan tarif per satuan.
Bentuk Pembayaran dan Komponen Upah
Upah umumnya harus dibayarkan tunai dalam Rupiah. Pembayaran dalam bentuk barang (non tunai) tidak boleh melebihi 25% dari total upah dan harus sah. Komponen upah meliputi upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap.
Pemotongan Upah dan Larangan
Pihak pengusaha tidak boleh melakukan pemotongan upah yang tidak sah. Potongan atas barang yang hilang atau rusak tidak boleh lebih dari 50% dari total upah bulanan. Pengusaha juga dilarang membatasi kebebasan pekerja dalam menggunakan upah mereka.
Keterlambatan Pembayaran Upah
Pihak pengusaha yang terlambat membayar upah harus membayar denda sesuai persentase tertentu dari upah pekerja. Pekerja yang tidak dibayar upah selama 3 bulan berturut-turut atau lebih dapat mengajukan pengaduan.
Struktur dan Skala Upah
Pengusaha wajib menetapkan struktur dan skala upah yang memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi pekerja. Struktur dan skala upah hanya mencakup upah pokok dan harus diinformasikan kepada pekerja.
Penegakan Ketentuan
Pengusaha diwajibkan menyimpan daftar gaji dan memberikan pernyataan upah individu. Pelanggaran terhadap ketentuan upah bisa mengakibatkan sanksi, termasuk pembatasan kegiatan usaha hingga pencabutan izin usaha.
Sumber: §01(30), 54, 88(A), 92, 92(A), 94, 95(2), 157A & 169 Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (UU No. 11/2020); 5 (2), 13, 22, 55, 57 Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan (PP No. 36/2021); Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Tentang Struktur dan Skala Upah (Permenaker No. 1/2017).
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
