Pengertian, instrumen dan pentingnya kebijakan moneter adalah? Disini bloghrd.com akan mencoba mengulasnya secara lengkap dan detail.
Beberapa dari Anda mungkin tidak asing lagi dengan krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997 – 1998 yang menjadi salah satu peristiwa kemanusiaan.
Krisis ini terjadi dan mengakibatkan warga sipil yang tidak bersalah menjadi korban dalam kejadian ini, bisa dibilang tahun tersebut adalah tahun-tahun kelam bagi masyarakat Indonesia.
Krisis moneter sendiri sangat berkaitan dengan perekonomian Indonesia pada saat itu, hal ini ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar yang sangat drastis.
Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal.
Krisis moneter dapat juga diartikan sebagai krisis finansial yang berhubungan dengan uang atau keuangan suatu negara, dimana keadaan keuangan suatu negara memburuk karena beberapa faktor.
Sebenarnya krisis moneter ini dapat dicegah dengan menerapkan kebijakan moneter.
Daftar Isi
Pengertian Kebijakan Moneter Adalah
Lalu apa itu kebijakan moneter?
Untuk dapat memahami lebih jauh tentang kebijakan moneter, hal pertama yang harus Anda ketahui adalah pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri.
Kebijakan moneter sendiri dapat diartikan sebagai suatu proses mengatur keuangan suatu negara untuk mencapai tujuan tertentu.
Seperti mengatur persediaan uang, menahan inflasi, mencapai pekerja lebih sejahtera.
Jadi kebijakan terkait keuangan ini hadir untuk menghindari suatu negara dari kemungkinan finansial terburuk.
Seperti krisis finansial atau krisis moneter yang tentunya akan membuat rakyat negara tersebut semakin menderita dan memberikan banyak dampak negatif yang akan merugikan negara khususnya dari sisi perekonomian
Tujuan Kebijakan Moneter Adalah
Setelah mengetahui pengertian dari kebijakan moneter, Anda harus juga mengetahui tujuan dari adanya kebijakan terkait keuangan di Indonesia.
Pada dasarnya, kebijakan keuangan terkait keuangan ini bertujuan untuk mencapai keseimbangan internal, eksternal dan juga tercapainya tujuan ekonomi makro.
Tujuan ekonomi makro sendiri adalah kestabilan ekonomi yang dapat diukur dari jumlah lapangan pekerjaan atau kesempatan kerja yang dapat mencukupi kebutuhan dari para pencari kerja, kestabilan harga-harga dan juga neraca pembayaran internasional yang seimbang.
Jadi, jika perekonomian suatu negara terganggu, kebijakan terkait keuangan dapat menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Menurut Bank Indonesia
Bank Indonesia memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Tujuan ini sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang sebagaimana diubah melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan Rupiah yang dimaksud mempunyai dua dimensi. Dimensi pertama kestabilan nilai Rupiah adalah kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi. Sementara itu, dimensi kedua terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain. Indonesia menganut sistem nilai tukar mengambang (free floating). Namun, peran kestabilan nilai tukar sangat penting dalam mencapai stabilitas harga dan sistem keuangan.
Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia sejak 1 Juli 2005 menerapkan kerangka kebijakan moneter Inflation Targeting Framework (ITF). Kerangka kebijakan tersebut dipandang sesuai dengan mandat dan aspek kelembagaan yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam kerangka ini, inflasi merupakan sasaran yang diutamakan (overriding objective). Bank Indonesia terus melakukan berbagai penyempurnaan kerangka kebijakan moneter, sesuai dengan perubahan dinamika dan tantangan perekonomian yang terjadi, guna memperkuat efektivitasnya (sumber).
Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia atau BI memang memiliki tujuan untuk mencapai serta memelihara kestabilan rupiah yang telah tercantum pada UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (1) tentang Bank Indonesia yang berbunyi:
“Tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah.”
Kestabilan nilai rupiah sendiri dapat diartikan dengan adanya kestabilan terhadap harga-harga barang dan jasa yang dicerminkan pada inflasi.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kebijakan terkait keuangan yang tertuang pada UU No. 3 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2):
“Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian”
Pastinya tujuan dari mengeluarkan kebijakan terkait keuangan ini adalah untuk mensejahterahkan rakyat.
Apa Saja Tujuannya Secara Umum?
Salah satu caranya adalah dengan menaikan perekonomian Indonesia, mengurangi jumlah dari pengangguran hingga mengatur nilai mata uang dalam satu negara.
Biasanya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak berwenang ini tidak akan statis, dan akan selalu dinamis karena harus disesuaikan dengan keperluan dari perekonomian suatu negara tersebut.
Kebijakan terkait keuangan ini biasanya diambil untuk tujuan sebagai berikut.
- Mengendalikan dan Mengontrol Inflasi
Kebijakan terkait keuangan yang dibuat dengan benar bisa digunakan untuk menargetkan tingkat inflasi.
Biasanya tingkat inflasi yang rendah bisa dilihat sebagai tolok ukur kesehatan bagi perekonomian pada sebuah negara.
Namun sebaliknya, jika terjadi inflasi yang sangat tinggi sampai tidak terkontrol, kebijakan moneter diharapkan bisa mengontrol dan mengatasi masalah inflasi yang terjadi ini ini.
- Nilai tukar mata uang
Dengan menggunakan otoritas fiskal, bank sentral bisa mengatur nilai tukar antara mata uang domestik dan asing.
Misalnya untuk di Indonesia ada Bank Indonesia. yang dapat meningkatkan jumlah uang beredar di pasar.
Salah satu caranya adalah dengan dengan mengeluarkan lebih banyak uang cetak yang beredar.
Dengan kebijakan yang seperti itu, mata uang negara tersebut kemudian bisa menjadi lebih murah dibandingkan dengan mata uang negara lain akibat peningkatan jumlah uang.
- Memperbaiki neraca perdagangan kerja masyarakat
Kebijakan utnuk meningkatkan kapasitas ekspor dan mengurangi jumlah impor dari luar negeri yang masuk ke dalam negeri dan sebaliknya.
Menggunakan cara seperti ini akan membuat produk dalam negeri akan mampu bersaing dan tentunya akan mempunyai kualitas lebih bagus hingga bisa menembus pasar ekspor ke luar negeri.
Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan terkait keuangan yang tepat di Indonesia menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya krisis moneter yang kemudian akan memberikan dampak negatif kepada negara secara keseluruhan.
Jenis-jenis Kebijakan Moneter Adalah
Untuk dapat mencapai dan menstabilkan nilai tukar rupiah, pemerintah melalui Bank Indonesia melakukan pemantauan berkelanjutan untuk melihat jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Oleh karena itulah, kebijakan terkait keuangan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu:
- Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary Expansive Policy)
Kebijakan ini juga biasa disebut dengan kebijakan keuangan yang longgar (easy money policy) yang adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat.
Kebijakan keuangan jenis ini bertujuan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat pada saat perekonomian negara mengalami depresiasi atau resensi.
- Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy)
Atau yang biasa disebut dengan kebijakan uang ketat (tight money policy) ini merupakan kebijakan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam upaya mengatasi inflasi yang terjadi.
Instrumen Kebijakan Moneter
Yang dimaksud dengan instrumen dalam kegiatan moneter adalah suatu metode yang digunakan pemerintah untuk mencapai kestabilan finansial untuk negara, kebijakan terkait keuangan dapat dilakukan dengan cara menjalankan instrumen kebijakan ini.
Terdapat empat instrumen dalam kebijakan moneter, yaitu:
Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation)
Instrumen yang pertama pada kebijakan keuangan adalah operasi pasar terbuka.
Instrumen ini berarti mengendalikan jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga pemerintah.
Instrumen ini dapat dilaksanakan sendiri atau dilakukan bersama-sama dengan instrumen pada kebijakan terkait keuangan lainnya.
Jika pemerintah menerapkan kebijakan moneter kontraktif, itu artinya pemerintah melakukan penjualan surat-surat berharga kepada masyarakat.
Sedangkan jika pemerintah menerapkan kebijakan moneter ekspansif, maka pemerintah melakukan pembelian surat-surat berharga dari masyarakat.
Surat berharga pemerintah yang dimaksud adalah SBI atau Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau Surat Berharga Pasar Uang.
Tujuan dari instrumen ini adalah:
- Mempengaruhi jumlah uang yang beredar, baik itu menambahkan atau mengurangi jumlah uang yang beredar.
- Mencapai dan memelihara kestabilan harga.
- Mendorong pertumbuhan investasi.
Fasilitas Diskonto (Discount Rate)
Instrumen kedua dari kebijakan moneter adalah fasilitas diskonto yang adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan cara memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum.
Karena bank umum kadang-kadang melakukan pinjaman kepada bank sentral karena terdapat kekurangan.
Hal ini untuk membantu membuat jumlah uang bertambah maka pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral (kebijakan moneter ekspansif), dan sebaliknya meningkatkan jumlah bunga bank sentral agar uang yang beredar berkurang (kebijakan moneter kontraktif).
Rasio Cadangan Wajib (Reserve Requirement Ratio)
Instrumen yang kedua dari kebijakan moneter adalah rasio cadangan wajib atau reserve requirement ratio yang merupakan suatu cara untuk mengatur jumlah peredaran uang di masyarakat.
Dilakukan dengan cara memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan oleh pemerintah.
Jika pemerintah menerapkan kebijakan moneter ekspansif maka pemerintah akan menurunkan rasio cadangan wajib untuk menambah jumlah uang.
Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan moneter kontraktif maka pemerintah akan menaikkan rasio untuk mengurangi jumlah uang.
Himbauan Moral (Moral Persuasion)
Instrumen yang terakhir pada kebijakan terkait keuangan ini adalah himbauan moral atau moral persuasion, yaitu kebijakan yang diterapkan untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara memberikan himbauan kepada pelaku ekonomi.
Misalnya seperti memberikan himbauan kepada bank pemberi kredit untuk lebih berhati-hati dan menimbang dengan matang dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah uang.
Lalu juga menghimbau agar bank umum mengambil pinjaman kepada bank sentral untuk meningkatkan jumlah uang yang beredar di dalam perekonomian suatu negara.
Kita sudah berbicara tentang pengertian, tujuan, jenis dan juga instrumen dari kebijakan moneter.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah penting untuk memahami tentang kebijakan terkait keuangan itu sendiri?
Jawabannya sangat penting, karena Anda sebagai warga negara tentu secara otomatis akan memiliki peranan penting dalam kelangsungan perekonomian negara.
Dengan memahami kebijakan moneter itu sendiri, Anda sebagai warga masyarakat dapat lebih aktif membantu pemerintah dalam memantau perkembangan ekonomi di Indonesia dan memahami hal-hal apa saja yang akhirnya mempengaruhi ekonomi suatu negara.
Kerangka Kebijakan Moneter Menurut Bank Indonesia
Kerangka kerja ini diterapkan secara formal sejak 1 Juli 2005, setelah sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter dengan uang primer (base money) sebagai sasaran kebijakan terkait keuangan.