Hak-Hak Serikat Buruh dan Serikat Pekerja di Indonesia

Serikat buruh atau serikat pekerja memiliki peran penting dalam hubungan industrial di Indonesia. Melalui serikat, pekerja dapat berkumpul, menyampaikan aspirasi, memperjuangkan hak, berunding dengan pengusaha, hingga membela kepentingan anggota secara kolektif. Hak untuk berserikat bukan sekadar isu organisasi pekerja, tetapi bagian dari hak dasar warga negara dan hak ketenagakerjaan yang dilindungi oleh hukum.

Dalam praktik kerja sehari-hari, banyak pekerja masih belum memahami apa saja hak serikat pekerja, bagaimana cara membentuk serikat, apakah perusahaan boleh melarang pekerja bergabung dengan serikat, bagaimana aturan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB, serta kapan mogok kerja dianggap sah. Di sisi lain, HR dan pengusaha juga perlu memahami batas kewenangan perusahaan agar tidak melakukan tindakan yang dapat dianggap menghalangi kebebasan berserikat.

Artikel ini membahas hak-hak serikat buruh dan serikat pekerja di Indonesia secara lebih lengkap, mulai dari dasar hukum, hak membentuk dan bergabung dalam serikat, pencatatan serikat, iuran anggota, kegiatan serikat pada jam kerja, perundingan PKB, hak mogok kerja, hingga larangan tindakan anti-serikat. Pembahasan ini juga berkaitan dengan topik BlogHRD lain seperti bergabung bersama serikat buruh atau serikat pekerja, perlakuan adil saat bekerja, dan hak dan kewajiban pekerja menurut UU Ketenagakerjaan.

Apa Itu Serikat Buruh atau Serikat Pekerja?

Serikat pekerja atau serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja atau buruh, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Tujuannya adalah memperjuangkan, membela, dan melindungi hak serta kepentingan pekerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Dalam UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, serikat harus bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Artinya, serikat tidak boleh hanya menjadi formalitas. Serikat perlu dijalankan dengan prinsip organisasi yang sehat, memiliki mekanisme pengambilan keputusan, mengelola dana secara bertanggung jawab, dan benar-benar mewakili kepentingan anggotanya.

Serikat pekerja dapat dibentuk di tingkat perusahaan, lintas perusahaan, tingkat sektor, daerah, federasi, hingga konfederasi. Bentuk organisasi tersebut memungkinkan pekerja membangun kekuatan kolektif yang lebih luas, terutama ketika isu yang dihadapi tidak hanya terjadi di satu perusahaan, tetapi juga menyangkut sektor industri atau kebijakan ketenagakerjaan secara umum.

Apa Dasar Hukum Hak Berserikat bagi Pekerja?

Hak berserikat bagi pekerja memiliki dasar hukum yang kuat. Di tingkat konstitusi, UUD 1945 memberikan jaminan bagi warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dalam konteks ketenagakerjaan, hak tersebut dijabarkan lebih lanjut melalui undang-undang dan peraturan pelaksana.

Beberapa dasar hukum yang penting antara lain:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
• Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui regulasi Cipta Kerja.
• Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
• Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 87 mengenai kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
• Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1956 tentang pengesahan Konvensi ILO No. 98 mengenai hak berorganisasi dan berunding bersama.
• Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang tata cara pembuatan, pengesahan Peraturan Perusahaan, serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama.
• Kepmenakertrans Nomor 16 Tahun 2001 tentang tata cara pencatatan serikat pekerja/serikat buruh.
• Kepmenakertrans Nomor 187 Tahun 2004 tentang iuran anggota serikat pekerja/serikat buruh.
• Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah.

Untuk memahami konteks ketenagakerjaan yang lebih luas, pembaca juga dapat membaca artikel BlogHRD tentang isi UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Ketenagakerjaan di Indonesia, dan Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Apa Saja Hak Serikat Pekerja di Indonesia?

Serikat pekerja memiliki sejumlah hak yang dilindungi hukum. Hak tersebut tidak hanya mencakup hak membentuk organisasi, tetapi juga hak menjalankan kegiatan, berunding, mewakili anggota, mengelola dana, dan memperjuangkan kepentingan pekerja.

1. Hak Membentuk Serikat Pekerja

Setiap pekerja berhak membentuk serikat pekerja. Untuk membentuk serikat pekerja di perusahaan, jumlah minimal anggota adalah 10 orang pekerja. Serikat yang telah dibentuk perlu menyusun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, memilih pengurus, serta melakukan pencatatan sesuai ketentuan.

Hak membentuk serikat tidak boleh dibatasi oleh perusahaan. Pengusaha tidak boleh melarang pekerja berkumpul, menyusun organisasi, memilih pengurus, atau mengajukan pencatatan serikat selama dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

2. Hak Menjadi Anggota Serikat

Selain membentuk serikat, pekerja juga berhak menjadi anggota serikat pekerja yang sesuai dengan pilihannya. Keanggotaan serikat tidak boleh dipaksakan, tetapi juga tidak boleh dilarang. Prinsipnya, pekerja bebas menentukan apakah ia ingin bergabung, tidak bergabung, atau keluar dari serikat sepanjang mengikuti aturan organisasi.

Dalam praktik HR, kebebasan menjadi anggota serikat harus dihormati sebagaimana perusahaan menghormati hak pekerja lain seperti hak atas upah, cuti, keselamatan kerja, dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Topik kesetaraan perlakuan ini juga berkaitan dengan artikel BlogHRD tentang diskriminasi di tempat kerja.

3. Hak Menjalankan Kegiatan Serikat

Serikat pekerja berhak menjalankan kegiatan organisasi. Kegiatan tersebut dapat mencakup rapat anggota, pendidikan organisasi, advokasi, perundingan, pendampingan anggota, penyusunan usulan PKB, dan komunikasi dengan perusahaan.

Pengurus dan anggota serikat dapat menjalankan kegiatan serikat pada jam kerja apabila telah disepakati oleh pengusaha dan serikat, atau telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama. Karena itu, perusahaan dan serikat sebaiknya mengatur mekanisme kegiatan serikat secara jelas agar tidak mengganggu operasional, tetapi tetap menghormati hak organisasi pekerja.

4. Hak Mengelola Iuran dan Dana Organisasi

Serikat pekerja berhak mengumpulkan dan mengelola iuran anggota. Dana tersebut dapat digunakan untuk kegiatan organisasi, pendidikan anggota, advokasi, bantuan anggota, operasional serikat, atau kebutuhan lain yang sesuai dengan AD/ART serikat.

Jika iuran anggota dipotong dari gaji bulanan, pemotongan harus berdasarkan surat kuasa dari masing-masing anggota. Perusahaan tidak boleh memotong iuran serikat tanpa dasar persetujuan yang sah dari pekerja yang bersangkutan.

Dalam konteks payroll, pemotongan iuran serikat perlu dipisahkan dengan jelas dari komponen lain seperti pajak, BPJS, potongan pinjaman, atau iuran lainnya. Hal ini penting agar slip gaji transparan. Untuk pengelolaan komponen penghasilan dan potongan, HR dapat membaca artikel tentang komponen gaji karyawan dan contoh slip gaji karyawan sederhana dan modern.

5. Hak Mewakili Pekerja dalam Hubungan Industrial

Serikat pekerja dapat mewakili pekerja dalam hubungan industrial. Peran ini penting ketika ada persoalan terkait hak normatif, kebijakan perusahaan, pengupahan, jam kerja, mutasi, sanksi, PHK, atau perselisihan hubungan kerja.

Dalam hubungan industrial, serikat dapat menjadi mitra dialog bagi perusahaan. Jika dikelola dengan baik, keberadaan serikat justru dapat membantu perusahaan memahami aspirasi pekerja secara lebih terstruktur, bukan melalui konflik yang tidak terarah.

6. Hak Melakukan Perundingan Perjanjian Kerja Bersama

Salah satu hak penting serikat pekerja adalah melakukan perundingan Perjanjian Kerja Bersama atau PKB. PKB merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja dengan pengusaha atau asosiasi pengusaha yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

PKB dapat menjadi instrumen penting untuk mengatur hak pekerja secara lebih rinci dibandingkan ketentuan umum dalam peraturan perundang-undangan. Pembaca yang ingin memahami prosesnya dapat membaca artikel BlogHRD tentang perundingan PKB, Perjanjian Kerja Bersama, dan fakta penting serta contoh Perjanjian Kerja Bersama.

7. Hak Melakukan Mogok Kerja yang Sah

Mogok kerja adalah hak dasar pekerja dan serikat pekerja, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan hukum. Mogok kerja harus dilakukan secara sah, tertib, dan damai sebagai akibat gagalnya perundingan.

Sebelum mogok dilakukan, pekerja atau serikat pekerja wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari kerja sebelum pelaksanaan mogok. Pembahasan lebih khusus dapat dibaca dalam artikel BlogHRD tentang ketentuan dan aturan mogok kerja.

Bagaimana Cara Membentuk Serikat Pekerja?

Pembentukan serikat pekerja tidak harus rumit, tetapi harus tertib secara administrasi. Tujuannya agar serikat memiliki legitimasi organisasi dan dapat menjalankan haknya dengan lebih kuat.

1. Mengumpulkan Minimal 10 Anggota

Langkah pertama adalah mengumpulkan minimal 10 pekerja yang ingin membentuk serikat. Anggota pendiri ini sebaiknya memahami tujuan pembentukan serikat, komitmen organisasi, dan konsekuensi tanggung jawab sebagai anggota.

2. Menyusun AD/ART Serikat

Serikat perlu memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Dokumen ini menjadi dasar organisasi yang mengatur nama serikat, tujuan, keanggotaan, struktur organisasi, masa jabatan pengurus, mekanisme rapat, iuran, penggunaan dana, dan ketentuan lain.

3. Memilih Pengurus

Serikat perlu memilih pengurus secara demokratis. Pengurus inilah yang menjalankan organisasi, mewakili anggota, berkomunikasi dengan perusahaan, dan bertanggung jawab atas administrasi serikat.

4. Melakukan Pencatatan ke Instansi Ketenagakerjaan

Serikat pekerja perlu memberitahukan pembentukan organisasinya secara tertulis kepada instansi ketenagakerjaan setempat untuk dicatat. Dokumen yang biasanya dilampirkan mencakup nama dan lambang serikat, AD/ART, daftar pengurus, daftar anggota, dan dokumen lain sesuai ketentuan.

5. Memberitahukan Keberadaan Serikat kepada Perusahaan

Setelah memperoleh nomor bukti pencatatan, pengurus serikat pekerja perlu memberitahukan keberadaan serikat kepada perusahaan sebagai mitra hubungan industrial. Dengan demikian, komunikasi antara serikat dan manajemen dapat mulai dibangun secara formal.

Apa Kewajiban Serikat Pekerja?

Selain memiliki hak, serikat pekerja juga memiliki kewajiban. Kewajiban ini penting agar serikat tidak hanya menjadi alat tekanan, tetapi benar-benar menjadi organisasi yang bertanggung jawab dan bermanfaat bagi anggota.

Menjalankan Organisasi Sesuai AD/ART

Serikat harus menjalankan kegiatan sesuai AD/ART. Pengambilan keputusan, penggunaan dana, pergantian pengurus, dan posisi organisasi sebaiknya dilakukan sesuai mekanisme internal yang telah disepakati.

Mempertanggungjawabkan Dana Serikat

Dana serikat berasal dari anggota dan harus dikelola secara transparan. Pengurus sebaiknya membuat laporan keuangan berkala agar anggota mengetahui penggunaan iuran.

Membela Kepentingan Anggota Secara Bertanggung Jawab

Serikat bertugas memperjuangkan hak pekerja, tetapi tetap perlu menggunakan jalur yang sah dan proporsional. Serikat dapat melakukan dialog, perundingan, mediasi, advokasi, hingga aksi industrial sesuai ketentuan hukum.

Menjaga Hubungan Industrial yang Sehat

Serikat pekerja tidak harus selalu berseberangan dengan perusahaan. Dalam banyak situasi, serikat dapat menjadi mitra strategis untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, mengurangi konflik, dan meningkatkan kepastian kerja.

Apa Itu Union Busting?

Union busting adalah tindakan yang bertujuan menghalangi, melemahkan, membubarkan, atau menghambat aktivitas serikat pekerja. Praktik ini dapat terjadi secara terang-terangan maupun terselubung.

Dalam UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh, siapa pun dilarang menghalangi atau memaksa pekerja untuk membentuk, tidak membentuk, menjadi pengurus, tidak menjadi pengurus, menjadi anggota, tidak menjadi anggota, atau menjalankan maupun tidak menjalankan kegiatan serikat.

Contoh Tindakan yang Dapat Mengarah pada Union Busting

• Melarang pekerja membentuk serikat pekerja.
• Mengintimidasi pekerja agar tidak bergabung dengan serikat.
• Memutasi pekerja karena aktif sebagai pengurus serikat.
• Menurunkan jabatan atau upah karena pekerja terlibat dalam kegiatan serikat.
• Melakukan PHK karena pekerja menjadi anggota serikat.
• Membentuk serikat tandingan untuk melemahkan serikat yang independen.
• Menghalangi kegiatan serikat yang sah.
• Menolak berunding tanpa alasan yang jelas.

Jika terjadi PHK, mutasi, atau sanksi yang diduga berkaitan dengan aktivitas serikat, pekerja dan serikat perlu memeriksa dokumen, kronologi, serta dasar hukum tindakan perusahaan. Untuk konteks PHK, BlogHRD juga memiliki pembahasan tentang PHK dan alasan-alasan PHK.

Bagaimana Peran Serikat dalam Perjanjian Kerja Bersama?

PKB adalah salah satu instrumen terpenting dalam hubungan industrial. Melalui PKB, serikat dan perusahaan dapat merumuskan aturan kerja yang lebih jelas dan sesuai kondisi perusahaan.

Apa Isi PKB?

PKB biasanya memuat hak dan kewajiban pengusaha, hak dan kewajiban serikat pekerja, hak dan kewajiban pekerja, jangka waktu berlakunya PKB, tanggal mulai berlaku, serta tanda tangan pihak yang membuat perjanjian.

Materi PKB dapat mencakup upah, tunjangan, jam kerja, lembur, cuti, keselamatan kerja, jaminan sosial, prosedur disiplin, mekanisme pengaduan, pelatihan, promosi, fasilitas serikat, hingga prosedur penyelesaian perselisihan.

Berapa Lama Masa Berlaku PKB?

PKB berlaku paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja. Perundingan PKB berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 bulan sebelum PKB yang sedang berlaku berakhir.

Apakah PKB Boleh Lebih Rendah dari Undang-Undang?

PKB tidak boleh memuat ketentuan yang lebih rendah dari peraturan perundang-undangan. Jika ada ketentuan dalam PKB yang lebih rendah dari hukum yang berlaku, ketentuan tersebut dapat dianggap tidak berlaku dan yang digunakan adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apa Hubungan PKB dengan Perjanjian Kerja?

Perjanjian kerja mengatur hubungan kerja individual antara pekerja dan pengusaha, sedangkan PKB mengatur syarat kerja secara kolektif. Keduanya saling berkaitan. Perjanjian kerja tidak seharusnya bertentangan dengan PKB yang berlaku. Untuk memahami dokumen kerja individual, pembaca dapat membaca artikel perjanjian kerja, perjanjian kerja waktu tertentu, dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Apa Peran Serikat dalam Pengupahan?

Serikat pekerja sering berperan dalam memperjuangkan sistem pengupahan yang lebih adil. Peran tersebut dapat dilakukan melalui dialog bipartit, perundingan PKB, masukan kepada manajemen, hingga partisipasi dalam forum tripartit sesuai tingkatannya.

Di tingkat perusahaan, serikat dapat menyampaikan aspirasi pekerja mengenai struktur upah, kenaikan gaji, tunjangan, bonus, lembur, dan manfaat lain. Di tingkat yang lebih luas, unsur serikat pekerja juga dapat terlibat dalam kelembagaan pengupahan bersama unsur pemerintah dan pengusaha.

Untuk memahami isu upah secara lebih luas, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang pengupahan, struktur dan skala upah, cara membuat struktur dan skala upah di Indonesia, serta prinsip dasar upah menurut peraturan pemerintah.

Bagaimana Aturan Mogok Kerja yang Sah?

Mogok kerja adalah tindakan kolektif pekerja atau serikat pekerja untuk menghentikan atau memperlambat pekerjaan. Namun, mogok tidak boleh dilakukan sembarangan. Agar sah, mogok kerja harus dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan, dilaksanakan secara tertib dan damai, serta mengikuti prosedur pemberitahuan.

Syarat Umum Mogok Kerja

• Mogok dilakukan sebagai akibat gagalnya perundingan.
• Mogok dilakukan secara sah, tertib, dan damai.
• Serikat pekerja atau wakil pekerja menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pengusaha dan instansi ketenagakerjaan setempat.
• Pemberitahuan disampaikan paling lambat 7 hari kerja sebelum mogok.
• Pemberitahuan memuat waktu, tempat, alasan, tuntutan, dan penanggung jawab mogok.

Apa yang Tidak Boleh Dilakukan Pengusaha Saat Mogok Sah?

Ketika mogok kerja dilakukan secara sah, tertib, dan damai, pengusaha tidak boleh mengganti pekerja yang mogok dengan pekerja dari luar perusahaan. Pengusaha juga tidak boleh memberikan sanksi atau tindakan balasan kepada pekerja yang menjalankan mogok sah sesuai ketentuan.

Kapan Mogok Dianggap Tidak Sah?

Mogok dapat dianggap tidak sah apabila tidak berasal dari gagalnya perundingan, tidak ada pemberitahuan, pemberitahuan kurang dari 7 hari kerja, atau isi pemberitahuan tidak memenuhi ketentuan hukum.

Jika mogok dinyatakan tidak sah, dapat timbul akibat hukum tertentu. Karena itu, serikat pekerja perlu memastikan prosedur mogok dilakukan dengan hati-hati, terdokumentasi, dan sesuai aturan.

Apa Hubungan Serikat Pekerja dengan Penyelesaian Perselisihan?

Serikat pekerja dapat berperan dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Ketika terjadi persoalan antara pekerja dan perusahaan, serikat dapat membantu mengumpulkan fakta, mendampingi anggota, menyusun tuntutan, melakukan perundingan, dan mencari penyelesaian melalui mekanisme yang tersedia.

Perselisihan dapat menyangkut hak, kepentingan, PHK, atau perselisihan antarserikat pekerja dalam satu perusahaan. Penyelesaian biasanya dimulai dari perundingan bipartit. Jika tidak tercapai kesepakatan, perselisihan dapat berlanjut ke mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau Pengadilan Hubungan Industrial sesuai jenis kasusnya.

Dalam konteks disiplin karyawan, perusahaan juga perlu berhati-hati agar sanksi tidak digunakan untuk menekan aktivitas serikat. Jika perusahaan menerbitkan surat peringatan, prosedur dan alasannya harus jelas. Pembahasan terkait dapat dibaca pada artikel cara membuat surat peringatan karyawan sesuai aturan UU Ketenagakerjaan.

Apa Manfaat Serikat Pekerja bagi Pekerja?

Serikat pekerja memberikan sejumlah manfaat bagi pekerja, terutama dalam memperkuat posisi tawar. Secara individual, pekerja sering berada pada posisi yang lebih lemah dibanding perusahaan. Melalui serikat, aspirasi pekerja dapat disampaikan secara kolektif dan lebih terorganisir.

1. Membantu Memperjuangkan Hak Normatif

Serikat dapat membantu pekerja memperjuangkan hak normatif seperti upah, lembur, cuti, THR, BPJS, pesangon, dan perlindungan kerja. Untuk beberapa hak dasar pekerja, pembaca dapat membaca artikel BlogHRD tentang ketentuan pembayaran THR karyawan, pengertian dan peraturan upah lembur, serta jenis cuti.

2. Memberi Pendampingan saat Ada Masalah Kerja

Serikat dapat mendampingi anggota ketika menghadapi masalah kerja, misalnya pemanggilan disiplin, dugaan pelanggaran, mutasi sepihak, penurunan jabatan, keterlambatan upah, atau rencana PHK.

3. Meningkatkan Pengetahuan Pekerja

Serikat yang aktif biasanya menyelenggarakan pendidikan anggota. Materinya dapat mencakup hak ketenagakerjaan, kesehatan dan keselamatan kerja, perundingan, komunikasi organisasi, literasi kontrak kerja, hingga advokasi.

4. Menjadi Saluran Aspirasi Kolektif

Serikat membuat pekerja memiliki saluran resmi untuk menyampaikan aspirasi. Dengan saluran yang jelas, perusahaan juga lebih mudah menerima masukan secara terstruktur dibanding menghadapi keluhan yang tersebar dan tidak terdokumentasi.

Apa Manfaat Serikat Pekerja bagi Perusahaan?

Walaupun sering dianggap sebagai lawan perusahaan, serikat pekerja sebenarnya dapat menjadi mitra hubungan industrial. Jika perusahaan menghormati hak berserikat dan serikat menjalankan perannya secara bertanggung jawab, hubungan kerja dapat menjadi lebih sehat.

1. Memperjelas Kanal Komunikasi

Serikat membantu perusahaan memahami aspirasi pekerja melalui perwakilan yang jelas. Hal ini dapat mengurangi miskomunikasi dan mempermudah perusahaan menindaklanjuti isu yang muncul.

2. Membantu Mencegah Konflik yang Lebih Besar

Dialog dengan serikat dapat membantu perusahaan mengetahui potensi masalah sejak dini. Isu yang dibahas secara terbuka lebih mudah diselesaikan dibanding dibiarkan berkembang menjadi konflik besar.

3. Meningkatkan Kepastian Aturan Kerja

Melalui PKB, perusahaan dan serikat dapat menyepakati aturan kerja yang lebih jelas. Aturan yang tertulis dengan baik membantu mengurangi multitafsir dan mempermudah HR menjalankan kebijakan.

4. Mendukung Hubungan Industrial yang Harmonis

Hubungan industrial yang sehat tidak berarti bebas dari perbedaan pendapat. Justru perbedaan pendapat perlu dikelola melalui dialog, perundingan, dan penyelesaian yang adil. Di sinilah serikat pekerja dapat mengambil peran penting.

Apa yang Perlu Diperhatikan HR Saat Ada Serikat Pekerja?

HR berada di posisi penting ketika ada serikat pekerja di perusahaan. HR perlu memastikan kebijakan perusahaan tidak melanggar hak berserikat, sekaligus menjaga operasional perusahaan tetap berjalan baik.

Hormati Hak Berserikat

HR perlu memahami bahwa bergabung dengan serikat adalah hak pekerja. Karena itu, aktivitas HR seperti rekrutmen, mutasi, promosi, evaluasi kinerja, dan PHK tidak boleh digunakan untuk menghambat kegiatan serikat.

Bangun Komunikasi Formal

Perusahaan sebaiknya memiliki forum komunikasi dengan serikat. Forum ini dapat digunakan untuk membahas isu ketenagakerjaan, rencana kebijakan, usulan pekerja, dan evaluasi pelaksanaan PKB.

Dokumentasikan Setiap Kesepakatan

Kesepakatan dengan serikat sebaiknya dituangkan secara tertulis. Dokumentasi yang jelas membantu mencegah salah paham dan menjadi bukti jika terjadi perselisihan di kemudian hari.

Pastikan Kebijakan Internal Tidak Bertentangan dengan Hukum

Peraturan perusahaan, kontrak kerja, maupun PKB tidak boleh mengurangi hak pekerja yang telah dijamin hukum. Untuk memahami konteks peraturan perusahaan dan hubungan kerja, pembaca dapat membaca artikel peraturan undang-undang tentang perjanjian kerja dan sanksi administratif pelanggaran aturan ketenagakerjaan.

Kapan Serikat Pekerja Dapat Dibubarkan?

Serikat pekerja dapat bubar dalam kondisi tertentu. Misalnya, serikat membubarkan diri berdasarkan keputusan anggota sesuai AD/ART, perusahaan tutup yang menyebabkan hubungan kerja seluruh pekerja berakhir, atau terdapat putusan pengadilan dalam keadaan tertentu sesuai undang-undang.

Pembubaran serikat tidak boleh dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Jika ada konflik antara perusahaan dan serikat, penyelesaiannya harus menggunakan mekanisme hukum yang berlaku, bukan melalui tekanan atau intimidasi.

Kesalahan Umum dalam Memahami Serikat Pekerja

1. Menganggap Serikat Selalu Menghambat Perusahaan

Serikat tidak selalu menjadi penghambat perusahaan. Serikat yang sehat dapat membantu perusahaan membangun komunikasi yang lebih baik dengan pekerja dan mencegah konflik yang lebih besar.

2. Menganggap Perusahaan Boleh Melarang Serikat

Perusahaan tidak boleh melarang pekerja membentuk atau bergabung dengan serikat. Larangan, intimidasi, mutasi, PHK, atau tekanan karena aktivitas serikat dapat berisiko melanggar hukum.

3. Menganggap Semua Mogok Kerja Pasti Sah

Mogok kerja memang hak pekerja, tetapi harus mengikuti prosedur. Mogok yang tidak memenuhi syarat dapat dianggap tidak sah dan menimbulkan akibat hukum.

4. Menganggap PKB Sama dengan Perjanjian Kerja Biasa

PKB adalah perjanjian kolektif antara serikat pekerja dan pengusaha, sedangkan perjanjian kerja mengikat pekerja secara individual. Keduanya berbeda, tetapi saling berkaitan dalam hubungan kerja.

5. Menganggap Iuran Serikat Bisa Dipotong Sepihak

Iuran serikat tidak boleh dipotong dari gaji pekerja tanpa dasar kuasa atau persetujuan. Pemotongan gaji harus jelas, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kesimpulan

Hak serikat buruh dan serikat pekerja di Indonesia dilindungi oleh konstitusi, undang-undang, serta konvensi internasional yang telah diratifikasi. Pekerja berhak membentuk serikat, bergabung dengan serikat, menjalankan kegiatan organisasi, berunding melalui PKB, mengelola iuran, mewakili anggota, dan melakukan mogok kerja yang sah sesuai ketentuan.

Di sisi lain, serikat pekerja juga memiliki kewajiban untuk menjalankan organisasi secara demokratis, mandiri, transparan, dan bertanggung jawab. Serikat perlu memperjuangkan hak pekerja melalui cara yang sah, tertib, dan proporsional.

Bagi perusahaan dan HR, keberadaan serikat pekerja sebaiknya tidak dilihat sebagai ancaman, tetapi sebagai bagian dari hubungan industrial. Dengan komunikasi yang baik, PKB yang jelas, dan penghormatan terhadap hak berserikat, perusahaan dan pekerja dapat membangun hubungan kerja yang lebih harmonis, dinamis, dan berkeadilan.

Referensi External

• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• JDIH Kemnaker – UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh
• JDIH Kemnaker – Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja
• JDIH Kemnaker – Permenaker Nomor 28 Tahun 2014 tentang PP dan PKB
• JDIH Kemnaker – Kepmenakertrans Nomor 232 Tahun 2003 tentang Mogok Kerja Tidak Sah
• JDIH BPK – Keppres Nomor 83 Tahun 1998 tentang Konvensi ILO No. 87
• JDIH BPK – UU Nomor 18 Tahun 1956 tentang Konvensi ILO No. 98
• ILO – Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Berorganisasi
• ILO NORMLEX – Ratifications for Indonesia