Pajak Penerangan Jalan: Dasar Pengenaan, Contoh Perhitungan

Pajak penerangan jalan, sesuai namanya, adalah salah satu jenis pajak daerah yang berkaitan dengan penerangan jalan. Meskipun terkadang terlupakan, pajak ini memiliki peran penting dalam mendukung infrastruktur kota dan kenyamanan masyarakat pada malam hari. Dalam artikel ini, kita akan menggali lebih dalam mengenai pajak penerangan jalan, termasuk objek pajaknya, subjek pajaknya, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, serta contoh perhitungan pajaknya.

Objek dan Subjek Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak daerah yang dikenakan atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain, untuk keperluan penerangan jalan.

Penerangan jalan ini mencakup segala bentuk lampu yang berjajar di sepanjang jalan dan memberikan pencahayaan pada malam hari, yang pada gilirannya meningkatkan keamanan dan mobilitas di jalan raya.

Pada konteks ini, sumber listrik “lain” tersebut dapat merujuk pada tenaga listrik yang disediakan oleh PLN (Perusahaan Listrik Negara) atau tenaga listrik yang diperoleh dari penyedia listrik lainnya yang bukan merupakan bagian dari PLN. Jadi, baik penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri maupun yang berasal dari penyedia listrik eksternal masuk ke dalam objek pajak ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua penggunaan tenaga listrik tercakup dalam objek pajak ini. Beberapa pengecualian meliputi:

1. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah: Instansi pemerintah sering kali dikecualikan dari kewajiban membayar pajak penerangan ini karena mereka berperan dalam memberikan layanan publik, termasuk penerangan jalan.
2. Penggunaan tenaga listrik pada tempat-tempat yang digunakan oleh kedutaan atau perwakilan asing dengan azas timbal balik: Hal ini mencerminkan prinsip kesepakatan internasional di mana misi diplomatik asing diberikan perlindungan dan kekebalan tertentu, termasuk pembebasan dari pajak tertentu.
3. Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas di bawah 200 kvA dan tidak membutuhkan izin dari instansi teknis terkait: Untuk usaha kecil atau rumah tangga yang menggunakan listrik dalam jumlah terbatas, mereka dapat dikecualikan dari pajak ini.

Subjek pajak dari pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik untuk penerangan jalan. Namun, jika listrik tersebut diperoleh dari sumber lain (seperti PLN), wajib pajaknya adalah pihak penyedia tenaga listrik. Ini berarti bahwa, tergantung pada situasinya, baik individu maupun perusahaan penyedia listrik bisa menjadi subjek pajaknya.

Dasar Pengenaan Pajak Penerangan Jalan

Salah satu elemen kunci dalam perhitungan pajak penerangan jalan adalah dasar pengenaan pajak (DPP), yaitu jumlah yang digunakan sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan. Dalam kasus pajak ini, DPP adalah nilai jual tenaga listrik yang digunakan untuk penerangan jalan.

Bagaimana DPP ini dihitung? Jawabannya tergantung pada sumber tenaga listrik yang digunakan:

1. Jika tenaga listrik berasal dari PLN dengan pembayaran: Dalam hal ini, nilai jual tenaga listrik dihitung berdasarkan jumlah tagihan beban tetap ditambah biaya pemakaian kilowatt-hour (kWh) atau variabel lain yang ditagihkan dalam rekening listrik.
2. Jika tenaga listrik bukan dari PLN dan tidak dipungut pembayaran: Jika tenaga listrik diperoleh dari sumber lain dan tidak ada tagihan yang dikeluarkan, DPP dihitung berdasarkan beberapa faktor, seperti kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah tersebut.
3. Khusus untuk kegiatan industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam: Dalam kasus ini, nilai jual tenaga listrik ditetapkan sebesar 30%. Hal ini mencerminkan tingkat penggunaan listrik yang tinggi dan pentingnya sektor-sektor ini dalam perekonomian.

Tarif Pajak Penerangan Jalan

Salah satu pertanyaan yang sering muncul adalah berapa besaran tarif pajak penerangan jalan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif pajak ini dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah yang berlaku di wilayah masing-masing. Dalam beberapa kasus, tarif pajak ini dapat mencapai maksimal 10%, tetapi juga dapat lebih rendah sesuai dengan regulasi yang berlaku di daerah tersebut.

Mari kita ambil contoh Jakarta, salah satu daerah di Indonesia yang menerapkan pajak penerangan ini. Di Jakarta, tarif pajaknya memiliki variasi tergantung pada penggunaan listrik dan jenis sumber listrik yang digunakan:

1. Tarif pajak dengan listrik disediakan oleh PLN atau bukan PLN yang digunakan oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 3%. Ini mencerminkan tingkat penggunaan listrik yang besar dan potensi dampak penerangan jalan terhadap kegiatan-kegiatan ini.
2. Tarif pajak dengan sumber listrik dari PLN atau bukan PLN dan digunakan selain industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam adalah 2,4%. Pajak lebih rendah ini mencerminkan penggunaan listrik untuk penerangan jalan di wilayah yang bukan merupakan pusat industri atau pertambangan.
3. Tarif pajak dengan penggunaan listrik dihasilkan sendiri adalah 1,5%. Ini mencakup penggunaan listrik yang dihasilkan sendiri oleh individu atau perusahaan untuk penerangan jalan.

Contoh Penghitungan Pajak Penerangan Jalan

Dalam upaya memahami lebih dalam mengenai perhitungan pajak penerangan jalan, kita akan mengeksplorasi contoh perusahaan bisnis yang harus membayar tagihan listrik PLN di luar pajak pada bulan Januari 2023. Nilai tagihan tersebut mencapai Rp21,600,000, dan perusahaan ini memiliki daya sebesar 1.300 VA.

Langkah Pertama: Menentukan Tarif Pajak

Langkah awal dalam perhitungan pajak penerangan jalan adalah menentukan tarif pajak yang berlaku. Dalam contoh ini, kita akan menggunakan tarif pajak sebesar 3%. Tarif ini dipilih karena listrik yang disediakan oleh PLN dan digunakan oleh industri atau bisnis.

Langkah Kedua: Menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Selanjutnya, kita perlu menghitung Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Dalam konteks ini, DPP adalah jumlah tagihan listrik PLN yang tidak termasuk pajak. Dalam contoh ini, DPP adalah sebesar Rp21,600,000.

Langkah Ketiga: Menghitung Besaran Pajak yang Harus Dibayar

Dengan nilai tarif pajak dan DPP yang telah ditentukan, kita dapat menghitung besaran pajak yang harus dibayar. Rumus perhitungannya adalah sebagai berikut:

Besaran pajak yang harus dibayar = Tarif pajak x Nilai Jual Tenaga Listrik Besaran pajak yang harus dibayar = 3% x Rp21,600,000 = Rp648,000

Dengan demikian, besaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan pada bulan Januari 2023 adalah sebesar Rp648,000.

Langkah Terakhir: Penyetoran Pajak

Setelah menghitung besaran pajaknya, wajib pajak harus menyetorkan jumlah ini ke pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang berlaku, yang biasanya adalah setiap bulan. Proses penyetoran pajak ini merupakan komitmen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawab perpajakannya.

Dengan contoh perhitungan di atas, diharapkan Anda dapat lebih memahami bagaimana pajak penerangan ini dihitung dalam konteks bisnis. Perlu diingat bahwa tarif pajak dan peraturan terkait pajak dapat berubah dari waktu ke waktu, jadi penting untuk selalu memastikan bahwa Anda mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku pada saat yang bersangkutan.

Kesimpulan

Pajak penerangan ini mungkin terdengar seperti hal yang sepele, tetapi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung infrastruktur kota dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan masyarakat pada malam hari.

Dalam kerangka peraturan pajak, objek pajaknya adalah penggunaan tenaga listrik untuk penerangan jalan, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek pajaknya dapat berupa individu atau perusahaan, tergantung pada situasinya.

Dasar pengenaan pajaknya adalah nilai jual tenaga listrik yang digunakan untuk penerangan jalan, dengan perhitungan yang berbeda tergantung pada sumber tenaga listrik yang digunakan. Tarif pajaknya dapat bervariasi tergantung pada peraturan daerah yang berlaku, tetapi biasanya berkisar antara 2,4% hingga 3%, tergantung pada jenis penggunaan listrik.

Dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak harus menghitung besaran pajak yang harus dibayarkan dan menyetorkannya ke pemerintah daerah sesuai dengan jadwal yang berlaku. Dengan pemahaman yang baik tentang pajak penerangan jalan, baik individu maupun perusahaan dapat memenuhi kewajiban mereka dan turut mendukung penerangan jalan yang aman dan efisien di kota mereka.

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!