Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2026: Hubungan dengan UMP dan UMK

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah konsep penting dalam pembahasan standar kehidupan pekerja dan kebijakan upah minimum di Indonesia. Ketika harga pangan, biaya rumah, pendidikan, transportasi, dan layanan kesehatan berubah, pekerja membutuhkan penghasilan yang dapat mendukung kehidupan yang layak. Namun, KHL tidak sama dengan nominal upah minimum yang otomatis wajib dibayarkan setiap perusahaan.

Pada 2026, pemahaman tentang KHL perlu diperbarui sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Aturan terbaru menghubungkan kebutuhan hidup layak dengan penetapan indeks tertentu dalam formula penyesuaian upah minimum, sekaligus menempatkan kebutuhan pekerja dan keluarganya sebagai pertimbangan. Ini berbeda dari sejumlah artikel lama yang masih menggambarkan KHL hanya sebagai kebutuhan seorang pekerja lajang.

Berikut penjelasan tentang arti KHL, hubungannya dengan UMP dan UMK, perubahan aturan, ilustrasi rumus, dan hal-hal yang perlu diperhatikan HR serta karyawan.

Apa Itu Kebutuhan Hidup Layak (KHL)?

Dalam konteks pengupahan, KHL menggambarkan kebutuhan yang perlu dipenuhi agar pekerja dapat menjalani kehidupan secara layak. KHL berhubungan dengan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dan mempertahankan kesejahteraan, bukan semata-mata angka konsumsi bulanan tanpa memperhatikan kondisi sosial-ekonomi.

Definisi KHL dalam ketentuan dan pembahasan yang lebih lama kerap dikaitkan dengan pekerja lajang. Akan tetapi, perkembangan norma ketenagakerjaan—termasuk Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 serta PP 49/2025—menekankan pemenuhan kebutuhan pekerja dan keluarganya. Karena itu, redaksi mengenai subjek KHL harus mengikuti perkembangan hukum, bukan mengulang definisi historis seolah-olah tidak berubah.

Mengapa KHL menjadi perhatian pemerintah dan perusahaan?

Upah merupakan imbalan dalam hubungan kerja sekaligus sumber pendapatan utama banyak rumah tangga. Ketika biaya kebutuhan meningkat sedangkan pertumbuhan pendapatan tertinggal, daya beli pekerja dapat menurun. Dalam konteks ini, KHL menjadi salah satu pertimbangan dalam pembahasan kebijakan pengupahan yang bertujuan mengimbangi perlindungan pekerja dan keberlanjutan usaha.

Perusahaan dapat membaca lebih jauh tentang prinsip dasar pengupahan untuk memahami bahwa kepatuhan pengupahan perlu dilihat melalui beberapa lapisan: upah minimum, perjanjian kerja, dan kebijakan remunerasi yang berlaku.

Perubahan Aturan KHL dan Upah Minimum hingga 2026

Aturan KHL lama dan perubahan status hukumnya

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 pernah mengatur kebutuhan hidup layak. Ketentuan tersebut kemudian mengalami perubahan melalui Permenaker Nomor 18 Tahun 2020. Namun, kedua peraturan tersebut dicabut oleh Permenaker Nomor 23 Tahun 2021. Karena itu, daftar komponen KHL historis dari regulasi lama tidak sepatutnya disajikan sebagai daftar wajib yang masih berlaku tanpa keterangan.

Riwayat perubahan ini penting karena banyak panduan pengupahan lama masih menampilkan metode survei dan daftar komoditas KHL sebelumnya sebagai proses tunggal penetapan upah minimum saat ini. Cara tersebut tidak cukup untuk menjelaskan formula yang digunakan dalam kerangka aturan 2026.

PP 36/2021, PP 51/2023, dan PP 49/2025

Kerangka PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan telah diubah, antara lain melalui PP Nomor 51 Tahun 2023 dan perubahan kedua melalui PP Nomor 49 Tahun 2025. Dalam memahami penyesuaian upah minimum untuk 2026, perusahaan perlu membaca ketentuan yang telah berubah sebagai satu rangkaian, bukan mengambil satu paragraf dari versi awal lalu mengabaikan perubahannya.

Panduan mengenai mekanisme upah minimum dalam ketenagakerjaan juga berguna bagi HR untuk membedakan norma penetapan upah minimum dari kebijakan penentuan gaji setiap jabatan dalam perusahaan.

Putusan MK Nomor 168/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi pada 31 Oktober 2024 mempertegas makna penghidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya. Dalam pertimbangannya, kelayakan hidup dikaitkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan sosial secara lebih luas. Perubahan norma ini membantu menjelaskan mengapa KHL harus dibicarakan bersama situasi keluarga pekerja, bukan hanya kebutuhan pribadi pekerja yang belum menikah.

Putusan tersebut perlu dibaca sesuai amar serta aturan pelaksanaan. Tidak benar menyimpulkan bahwa putusan secara otomatis menetapkan satu besaran gaji nasional yang sama untuk setiap keluarga atau setiap wilayah.

Apa Saja Kebutuhan yang Relevan dalam Pembahasan KHL?

Kebutuhan hidup layak mencakup lebih dari sekadar konsumsi makanan. Jenis pengeluaran yang dapat dipertimbangkan dalam diskusi kelayakan penghidupan antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, sandang, kesehatan, pendidikan, serta kebutuhan sosial dan keberlanjutan hidup. Uraian berikut bersifat penjelasan konseptual, bukan daftar resmi komponen baku 2026 dengan harga atau bobot yang ditetapkan pemerintah.

Apakah semua keluarga memiliki kebutuhan identik?

Tidak. Jumlah tanggungan, lokasi tinggal, akses transportasi, kondisi kesehatan, dan ketersediaan layanan publik dapat membuat komposisi pengeluaran berbeda. Oleh sebab itu, angka kebutuhan satu rumah tangga tertentu tidak boleh langsung disebut sebagai nilai KHL nasional maupun besaran UMK resmi di suatu kota.

Apakah komponen KHL sama dengan komponen gaji?

Juga tidak. KHL menjelaskan kebutuhan hidup yang dipertimbangkan dalam pembahasan kesejahteraan dan kebijakan upah, sedangkan komponen remunerasi seperti gaji pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap ditentukan menurut ketentuan pengupahan dan perjanjian yang sah. Untuk membedakannya, lihat panduan komponen pembentuk gaji.

Bagaimana Hubungan KHL dengan Penetapan UMP dan UMK?

Upah minimum merupakan standar upah minimum yang ditetapkan melalui kewenangan pemerintah dengan ketentuan khusus. Di Indonesia dikenal upah minimum provinsi (UMP), upah minimum kabupaten/kota (UMK), serta upah minimum sektoral dalam kondisi yang diatur. KHL menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan, tetapi tidak identik dengan hasil akhir penetapan upah.

Perbedaan UMP dan UMK

UMP berlaku pada tingkat provinsi, sedangkan UMK ditetapkan untuk kabupaten/kota yang memenuhi syarat. Nilainya dapat berbeda karena kondisi perekonomian dan proses penetapannya tidak sama. Istilah UMR masih sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, tetapi pembaca sebaiknya memahami perbedaan UMR dan UMK agar tidak keliru membaca istilah dalam lowongan.

Untuk membandingkan wilayah, HR dapat memeriksa sumber keputusan resmi dan artikel pendamping mengenai istilah UMR, UMP, dan UMK. Sebagai ilustrasi perbedaan wilayah, daftar UMP dan UMK Jawa Barat dan UMP DKI Jakarta dapat membantu menemukan konteks lokal, tetapi keputusan gubernur serta dokumen resmi tahun yang relevan tetap menjadi acuan hukum.

Apakah KHL langsung menentukan upah minimum bulanan?

Tidak dengan cara sederhana seperti menyamakan nilai satu daftar belanja dengan upah minimum. PP 49/2025 mengatur formula penyesuaian upah minimum yang melibatkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta indeks tertentu. Perbandingan nilai upah minimum dengan KHL dipakai dalam penetapan indeks tersebut, bukan berarti setiap nominal KHL langsung ditetapkan sebagai UMP atau UMK.

Siapa yang terlibat dalam penetapan?

Peraturan pengupahan mengatur penggunaan data statistik resmi dan peran dewan pengupahan sesuai tingkat kewenangannya. Penetapan akhir dituangkan oleh gubernur menurut ketentuan yang berlaku. Karena itu, hasil diskusi tripartit atau angka yang beredar di media sosial tidak boleh diperlakukan sebagai keputusan upah minimum sebelum ditetapkan secara resmi.

Rumus Penyesuaian Upah Minimum Menurut PP 49 Tahun 2025

PP 49/2025 mengatur penyesuaian berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu yang dinyatakan dengan alfa (α). Secara ringkas, untuk ketentuan formula yang relevan, besarnya penyesuaian dapat ditulis:

Nilai penyesuaian = [Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi × α)] × UM tahun berjalan.

Upah minimum tahun berikutnya = Upah minimum tahun berjalan + nilai penyesuaian.

Nilai α dalam PP 49/2025 berada pada rentang 0,50 sampai 0,90. Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja dan perusahaan serta perbandingan antara upah minimum dan KHL. Data inflasi dan pertumbuhan ekonomi untuk penetapan mengikuti sumber dan periode resmi menurut peraturan.

Contoh simulasi menghitung upah minimum

Misalnya, suatu wilayah secara hipotetis memiliki upah minimum tahun berjalan Rp3.000.000, inflasi 2%, pertumbuhan ekonomi 5%, dan α = 0,60. Dengan angka ilustrasi tersebut, perhitungannya:

Penting: semua nilai dalam tabel semata untuk menerangkan rumus, bukan data inflasi, pertumbuhan ekonomi, angka alfa, atau UMP/UMK resmi suatu daerah pada 2026. Penghitungan penetapan nyata dapat memerlukan penyesuaian dan ketentuan teknis lain sesuai jenis upah minimum serta keputusan gubernur. Jika hasil penyesuaian menurut ketentuan tidak positif, peraturan juga mengatur konsekuensi terhadap nilai upah minimum yang berlaku.

Mengapa indeks alfa tidak boleh ditetapkan perusahaan secara sepihak?

Karena alfa dalam formula penetapan upah minimum bukan diskon gaji atau angka bebas yang dapat dipilih masing-masing HR. Penetapannya mengikuti tata cara dan pihak yang berwenang dalam peraturan. HR sebaiknya menggunakan hasil keputusan resmi, bukan menghitung upah minimum sendiri lalu memberlakukannya seolah memiliki kekuatan hukum.

Perbedaan KHL, UMP/UMK, Gaji Pokok, dan Take Home Pay

Keempat istilah ini sering tercampur. KHL merupakan konsep kebutuhan hidup; UMP/UMK adalah norma upah minimum yang ditetapkan secara resmi; gaji pokok adalah bagian dari kompensasi; sementara take home pay merupakan penghasilan bersih yang diterima setelah memperhitungkan komponen dan potongan terkait.

Untuk menilai apakah kompensasi memenuhi norma minimum, perusahaan perlu memperhatikan struktur komponen upah menurut peraturan. Jangan hanya membandingkan angka transfer ke rekening dengan UMK tanpa melihat rincian. Pelajari perbedaan gaji pokok dan UMK dan komponen penghasilan karyawan untuk memahami cara mengelompokkan penghasilan.

Apakah upah minimum sama dengan semua penghasilan karyawan?

Tidak. Perjanjian kerja bisa mengatur tunjangan, lembur, bonus, dan komponen lain. Tidak semua unsur tersebut termasuk dalam dasar pengujian pemenuhan upah minimum. Contohnya, tambahan lembur yang dibayar karena bekerja melewati waktu normal tidak layak dianggap pengganti kewajiban membayar upah dasar yang seharusnya sudah memenuhi ketentuan.

Siapa yang Berhak Mendapat Upah Minimum?

Pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun

Dalam kerangka peraturan pengupahan, upah minimum digunakan sebagai standar bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang ketentuan tersebut berlaku. Penerapannya harus dicocokkan dengan status pekerjaan, wilayah, serta pengecualian yang ditentukan peraturan. Ketentuan upah minimum tidak boleh dijadikan pembenaran untuk membayar seluruh kelompok pekerja secara seragam tanpa evaluasi jabatan.

Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih

Bagi pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih, pengupahan mengacu pada struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan sesuai ketentuan. Struktur ini mempertimbangkan jabatan, masa kerja, kompetensi, dan faktor yang relevan. HR dapat mulai dari panduan cara menyusun struktur dan skala upah lalu membandingkan dengan contoh penerapan struktur dan skala upah agar tidak berhenti pada penyesuaian upah minimum tahunan saja.

Apakah semua usaha memiliki kewajiban identik?

Tidak selalu. Regulasi memberikan pengaturan tertentu bagi usaha mikro dan kecil yang memenuhi syarat. Karena itu, penyederhanaan seperti ‘seluruh pengusaha tanpa pengecualian wajib memakai UMK yang sama’ tidak tepat. Identifikasi skala usaha dan aturan khusus harus dilakukan berdasarkan dokumen serta ketentuan yang benar, bukan hanya pernyataan sepihak perusahaan.

Peran HR dalam Menyesuaikan Kebijakan Gaji dengan KHL dan Upah Minimum

1. Gunakan keputusan UMP/UMK yang tepat

Perusahaan perlu mengetahui lokasi kerja dan ketentuan wilayah atau sektoral yang memang berlaku. Tim HR harus memeriksa tanggal efektif serta keputusan gubernur, termasuk bila operasi perusahaan mencakup lebih dari satu provinsi. Jangan menggunakan nominal wilayah kantor pusat untuk seluruh pekerja yang berada di kota berbeda tanpa menelaah aturan yang berlaku.

2. Audit komponen dan sistem pembayaran

Periksa apakah penghasilan dibayarkan sebagai upah pokok, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap, atau komponen lain. Cocokkan daftar pembayaran dengan kontrak dan slip gaji. Pembedaan perbedaan upah dengan gaji membantu menjelaskan istilah yang sering digunakan berbeda dalam komunikasi sehari-hari.

3. Tinjau struktur gaji setelah perubahan minimum

Kenaikan upah minimum dapat berdampak pada jarak antarkelompok jabatan. HR sebaiknya tidak hanya menaikkan nominal pekerja bergaji paling rendah, tetapi juga meninjau konsistensi struktur upah dan kemampuan perusahaan, tanpa mengabaikan ketentuan hukum. Pembahasan tentang faktor yang memengaruhi kenaikan gaji dapat dipakai sebagai kerangka diskusi remunerasi berbasis kompetensi dan kinerja.

4. Simulasikan dampak biaya tenaga kerja

Tim finance dapat memperkirakan perubahan biaya melalui jumlah pekerja yang terdampak, perubahan tunjangan terkait, serta konsekuensi komponen penghasilan lain. Gunakan penghitungan gaji pegawai untuk menguji akurasi perhitungan payroll dan simulasi gaji dan potongannya untuk memahami ilustrasi penghasilan dengan potongan. Perhitungan internal tidak menggantikan besaran upah minimum resmi.

5. Komunikasikan kebijakan secara jelas

Jelaskan siapa yang terdampak, tanggal berlaku, perubahan pada slip gaji, dan mekanisme menyampaikan pertanyaan. Untuk menjawab pertanyaan umum pekerja mengenai hak, perusahaan dapat menyiapkan penjelasan dari FAQ upah dan tunjangan serta memastikan isinya sesuai dengan kebijakan yang benar-benar diterapkan.

Checklist pemeriksaan HR

• Periksa regulasi pengupahan terbaru dan keputusan resmi yang berlaku di lokasi kerja.
• Identifikasi pekerja berdasarkan masa kerja, jabatan, dan pengaturan yang relevan.
• Periksa komponen upah yang menjadi dasar penilaian kepatuhan.
• Sesuaikan struktur dan skala upah sesuai ketentuan.
• Pastikan dokumen kontrak, sistem payroll, serta slip gaji konsisten.
• Simpan dokumentasi persetujuan, keputusan kebijakan, dan tanggal efektif.
• Sediakan jalur koreksi jika pekerja menemukan selisih pembayaran.

Kesalahan Umum Saat Membahas KHL dan Upah Minimum

Menggunakan daftar komponen dari peraturan yang sudah dicabut

Daftar kebutuhan dari aturan 2016 atau perubahannya pada 2020 dapat membantu kajian sejarah, tetapi keduanya sudah dicabut melalui Permenaker 23/2021. Materi pelatihan HR sebaiknya tidak menyajikan daftar lama tersebut sebagai satu-satunya metode hukum terkini untuk menentukan upah minimum 2026.

Menyamakan KHL dengan UMP atau UMK

Upah minimum ditetapkan melalui mekanisme hukum. KHL berfungsi sebagai pertimbangan dalam kebijakan dan penetapan indeks terkait. Perusahaan tidak dapat menggunakan nilai KHL buatan sendiri untuk menggantikan UMP/UMK yang telah ditetapkan oleh otoritas.

Menganggap UMP naik karena inflasi saja

Formula penyesuaian dalam PP 49/2025 juga melibatkan pertumbuhan ekonomi dan alfa, dengan tata cara penentuan tertentu. Karena itu, penetapan tidak dapat disimpulkan hanya dari angka inflasi tahunan yang diberitakan media.

Menganggap semua pekerja dengan masa kerja berbeda harus bergaji sama

Upah minimum berfungsi sebagai jaring pengaman; struktur dan skala upah diperlukan agar perusahaan dapat mengelola perbedaan tanggung jawab, masa kerja, dan kompetensi. Kebijakan pengupahan yang adil membutuhkan lebih dari sekadar membayar semua pekerja pada batas minimum.

Mengabaikan pengecualian dan aturan sektoral

Pengaturan khusus untuk sektor atau bentuk usaha tertentu harus diperiksa langsung. Kesimpulan berbasis satu tabel umum dapat keliru jika penerapannya sebenarnya berbeda karena klasifikasi wilayah, sektor, atau skala usaha.

Pertanyaan Umum tentang KHL pada 2026

Apa pengertian KHL dalam pengupahan?

KHL merujuk pada kebutuhan untuk mencapai kehidupan yang layak. Dalam konteks aturan dan pertimbangan hukum terkini, cakupannya tidak seharusnya dibatasi hanya pada kebutuhan satu pekerja lajang, melainkan terkait pekerja dan keluarganya.

Apakah KHL masih relevan dalam penentuan upah minimum 2026?

Ya. PP 49/2025 menghubungkan perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak pada penentuan indeks alfa. Namun, KHL bukan satu-satunya angka yang langsung menjadi hasil akhir UMP atau UMK.

Bagaimana rumus kenaikan upah minimum?

Dalam kerangka PP 49/2025, penyesuaian menggunakan inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan alfa, kemudian diterapkan pada upah minimum tahun berjalan. Alfa berada pada rentang 0,50–0,90 dan ditetapkan melalui mekanisme yang diatur. Hasil resmi harus merujuk keputusan otoritas wilayah.

Apakah KHL sama di Jakarta dan daerah lain?

Tidak sepatutnya diasumsikan demikian. Kondisi harga, kebutuhan, akses layanan, dan daya beli dapat berbeda. Namun, perbedaan biaya hidup bukan berarti setiap perhitungan pribadi otomatis menjadi dasar hukum upah minimum setempat.

Apakah pekerja berpengalaman hanya berhak menerima UMK?

Pengupahan pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih mengacu pada struktur dan skala upah sesuai aturan. Besaran konkretnya mengikuti kebijakan perusahaan dan perjanjian yang sah, dengan tetap mematuhi perlindungan pengupahan.

Apakah istilah UMR masih dipakai secara resmi?

Istilah UMR masih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, tetapi untuk pembahasan regulasi sebaiknya digunakan istilah UMP, UMK, dan upah minimum sektoral bila relevan. Periksa keputusan pemerintah yang sesuai.

Kesimpulan

KHL merupakan konsep penting dalam perlindungan kesejahteraan pekerja. Pembaruan hukum hingga 2026 menekankan kebutuhan pekerja dan keluarganya, serta menghubungkan KHL dengan penentuan indeks dalam penyesuaian upah minimum. Namun, perusahaan tidak boleh menyamakan nilai KHL langsung dengan upah minimum yang wajib berlaku.

Bagi HR, langkah yang paling aman adalah menggunakan keputusan UMP/UMK terbaru, memeriksa ketentuan sektoral dan pengecualian yang relevan, serta mengelola struktur dan skala upah. Bagi pekerja, memahami perbedaan KHL, upah minimum, gaji pokok, dan penghasilan bersih membantu menilai hak secara lebih akurat.

Referensi Resmi

• JDIH Kemnaker — PP Nomor 49 Tahun 2025, Perubahan Kedua atas PP 36/2021 tentang Pengupahan.
• BPK — Informasi dan status PP Nomor 49 Tahun 2025.
• Mahkamah Konstitusi — Putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023.
• BPK — Permenaker Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pencabutan Sejumlah Peraturan Ketenagakerjaan.
• JDIH Kemnaker — Permenaker Nomor 18 Tahun 2020, regulasi historis KHL.