PPh 21 Karyawan Pindah Kerja dan Relokasi 2026: Cara Hitung

Bagaimana menghitung PPh 21 ketika karyawan pindah kerja atau relokasi? Jawabannya berbeda antara mutasi antarcabang dalam perusahaan dengan NPWP yang sama dan perpindahan ke perusahaan lain dengan NPWP berbeda. Kedua situasi tersebut membutuhkan perlakuan administrasi pajak yang berbeda, meskipun keduanya sering disebut pindah kerja oleh karyawan.

Sejak 2024, pemotongan PPh Pasal 21 pegawai tetap menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) untuk masa pajak selain masa terakhir, kemudian direkonsiliasi menggunakan tarif progresif pada masa pajak terakhir. Untuk tahun 2026, pengelola payroll juga harus memahami ketentuan Coretax DJP terkait NPWP, NITKU cabang, dan bukti potong BPA1/BPA2. Panduan ini membahas perhitungan, simulasi, dokumen, hak pekerja, dan hal yang sering menimbulkan kesalahan.

Perbedaan Pindah Kerja, Mutasi, dan Relokasi Karyawan

Mutasi ke cabang lain pada perusahaan yang sama

Mutasi adalah pemindahan jabatan, unit, atau lokasi berdasarkan ketentuan hubungan kerja dan kebijakan perusahaan. Contohnya karyawan bekerja di Jakarta hingga Agustus lalu ditugaskan ke Bali mulai September, tetapi pemberi kerja dan NPWP tetap sama. Pindah kantor belum tentu mengakhiri hubungan kerja yang lama. Hal tersebut berkaitan dengan jenis dan tujuan mutasi karyawan yang perlu didokumentasikan HR.

Menurut panduan Coretaxpedia DJP yang diperbarui pada 17 September 2025, pemindahan pegawai antarcabang dengan NITKU berbeda tetapi masih berada dalam satu NPWP tidak memerlukan penerbitan BPA1/BPA2 hanya karena mutasi tersebut. Pemotongan bulanan disesuaikan dengan NITKU cabang yang membayarkan penghasilan.

Pindah ke perusahaan berbeda

Jika pekerja berhenti dari PT A pada Agustus dan bergabung dengan PT B pada September, dengan NPWP pemberi kerja berbeda, maka situasinya merupakan pergantian pemberi kerja. Perusahaan lama membuat bukti potong BPA1/BPA2 yang sesuai; perusahaan baru dapat memasukkan nomor bukti potong sebelumnya sesuai mekanisme penggabungan di Coretax. Karyawan perlu menyimpan dokumen kedua perusahaan untuk pelaporan pajak tahunan.

Relokasi geografis tidak otomatis menaikkan pajak

Perubahan domisili atau kota penugasan saja tidak otomatis mengubah tarif PPh 21, sebab PPh 21 merupakan pajak penghasilan nasional. Namun, apabila relokasi disertai kenaikan gaji, bonus, tunjangan atau fasilitas baru yang menjadi objek pajak, penghasilan bruto dan pemotongan bisa berubah. Itulah mengapa istilah relokasi harus dijelaskan lebih terperinci dalam dokumen penggajian.

Dasar Hukum Penghitungan PPh 21 Tahun 2026

PP Nomor 58 Tahun 2023: tarif efektif rata-rata

PP 58/2023 mengatur tarif efektif bulanan dan harian. Untuk pegawai tetap, tarif efektif bulanan dikelompokkan dalam kategori A, B, dan C berdasarkan status PTKP. Kategori dan tarif berbeda menurut penghasilan bruto bulan bersangkutan. Lihat contoh perhitungan PPh 21 dengan tarif TER sebagai panduan untuk memahami mekanisme pada masa pajak biasa.

PMK Nomor 168 Tahun 2023: petunjuk pelaksanaan

PMK 168/2023 mengatur teknis pemotongan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi. Aturan ini menjelaskan cara menghitung PPh 21 pegawai tetap selama tahun pajak, termasuk masa pajak terakhir. Untuk penghitungan yang akurat, HR perlu membedakan masa biasa, masa terakhir saat berhenti bekerja, dan masa akhir tahun.

UU Nomor 7 Tahun 2021: tarif progresif Pasal 17

UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengubah lapisan tarif PPh orang pribadi dalam negeri. Tarif 5% berlaku hingga PKP Rp60 juta, bukan Rp50 juta seperti tabel lama yang masih beredar. Lapisan berikutnya dihitung progresif, bukan tarif tunggal atas seluruh PKP.

Penjelasan rinci mengenai tarif progresif PPh 21 membantu memastikan tabel payroll tidak memakai persentase dan batas lapisan versi lama. Penggunaan tarif efektif bulanan tidak menghapus rekonsiliasi dengan tarif progresif pada masa pajak terakhir.

Langkah Menghitung PPh 21 Pegawai Tetap

1. Identifikasi seluruh komponen penghasilan bruto

Penghasilan bulanan dapat mencakup gaji pokok, tunjangan, bonus, dan komponen lain yang dikenai PPh 21. Kenaikan gaji setelah mutasi dapat mengubah kelompok tarif efektif pada bulan berikutnya. HR harus membaca kontrak, data payroll, dan ketentuan pajak mengenai penghasilan bruto sebelum menentukan dasar pemotongan.

2. Tentukan kategori tarif efektif bulanan

Pengelompokan tarif efektif merujuk pada status PTKP menurut ketentuan. Misalnya pekerja dengan status TK/0 termasuk kategori A. Status tanggungan tidak otomatis berubah akibat perpindahan kota. Informasi mengenai PTKP terbaru harus diperbarui jika terdapat perubahan status yang diakui secara perpajakan, bukan berdasarkan asumsi petugas.

3. Lakukan pemotongan masa biasa menggunakan TER

Pada masa pajak selain masa terakhir, pemotongan pegawai tetap pada umumnya dihitung dari penghasilan bruto bulanan dikalikan tarif efektif yang sesuai. Saat ada pembayaran bonus atau tunjangan lain yang menjadi objek PPh 21, besarnya penghasilan bruto bulan tersebut dapat meningkat dan mengakibatkan tarif yang berbeda.

4. Hitung kembali pada masa pajak terakhir

Pada masa pajak terakhir, pajak terutang dihitung berdasarkan penghasilan yang relevan, pengurangan yang diperkenankan, PTKP, PKP, dan tarif progresif Pasal 17. Kemudian hasilnya dikurangi pemotongan pada masa sebelumnya yang diperhitungkan menurut aturan. Di tahap inilah informasi penghasilan neto serta biaya jabatan menjadi penting. Karena itu, potongan Desember dapat berbeda dari Januari hingga November.

Contoh Perhitungan PPh 21 Saat Mutasi dari Jakarta ke Bali

Seorang pegawai tetap berstatus TK/0 bekerja sepanjang Januari–Desember 2026 di satu perusahaan dengan NPWP yang sama. Ia pindah penempatan dari Jakarta ke Bali mulai September, sementara gaji bulanan tidak berubah. Untuk menyederhanakan contoh, tidak ada bonus, iuran pensiun yang dapat dikurangkan, penghasilan lainnya, atau fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah.

Potongan Januari sampai November

Menurut tabel kategori A dalam PP 58/2023, penghasilan bruto di atas Rp5.950.000 sampai Rp6.300.000 berada pada tarif efektif bulanan 0,75%. Potongan PPh 21 dalam contoh adalah Rp6.000.000 × 0,75% = Rp45.000 per bulan. Selama Januari–November, totalnya 11 × Rp45.000 = Rp495.000.

Ketika karyawan pindah cabang pada September, potongan yang dicontohkan tetap Rp45.000 karena gaji bruto dan status pajak tidak berubah. Perusahaan menyesuaikan NITKU pembayar penghasilan sesuai petunjuk DJP, tetapi tidak menganggap pekerja baru mulai bekerja pada September di pemberi kerja berbeda.

Rekonsiliasi masa Desember

Dalam simulasi tersebut, PPh 21 total setahun adalah Rp720.000. Angka Rp225.000 pada Desember bukan tarif baru, melainkan hasil rekonsiliasi antara pajak tahunan dan pemotongan Januari–November. Kondisi sebenarnya bisa berbeda jika ada iuran pensiun, bonus, natura kena pajak, tunjangan, atau fasilitas insentif khusus.

Apakah tabel lama Januari–Agustus dan Agustus–Desember masih dapat digunakan?

Pembagian lama yang menghitung Agustus dua kali dapat menimbulkan kekeliruan. Jika mutasi terjadi pada September, periode sebelum mutasi adalah Januari–Agustus dan sesudah mutasi September–Desember. Lebih penting lagi, mutasi satu NPWP tidak otomatis menyebabkan dua periode pemotongan tahunan terpisah, sehingga sebaiknya tidak menggunakan dua tabel annualisasi independen.

Perhitungan Saat Pindah ke Pemberi Kerja dengan NPWP Berbeda

Apa yang harus dilakukan perusahaan lama?

Ketika pegawai berhenti dari PT A pada Agustus dan memulai pekerjaan di PT B pada September, perusahaan lama harus mengelola pemotongan masa terakhir dan membuat bukti potong BPA1/BPA2 sesuai jenis pegawai. Tim payroll perlu memeriksa cara penyesuaian perhitungan PPh 21 karyawan resign agar pelaporan tidak hanya menyalin jumlah potongan masa biasa.

Apa yang dilakukan perusahaan baru?

Menurut Coretaxpedia DJP, perusahaan baru dapat menggabungkan data bukti potong sebelumnya dengan memasukkan nomor bukti potong lama. Sistem melakukan validasi serta menghitung porsi pajak yang dipotong pemberi kerja baru. Pelaksanaan konkret tergantung data yang tersedia, jenis pegawai, dan aturan yang berlaku. Untuk aspek awal bekerja, bacaan perhitungan PPh 21 karyawan masuk tengah tahun dapat membantu memahami mengapa periode masuk kerja memengaruhi perhitungan.

Dokumen apa yang harus diterima karyawan?

Karyawan sebaiknya meminta bukti potong PPh 21 dari perusahaan lama dan baru sesuai periode bekerja, memeriksa identitas perpajakan, serta menyimpan data pemotongan untuk SPT Tahunan. Jangan berasumsi bahwa pajak satu tahun otomatis sudah final hanya karena dua perusahaan masing-masing menerbitkan dokumen.

Perlakuan Pajak atas Uang dan Fasilitas Relokasi

Tunjangan pindah yang dibayar tunai

Relokasi dapat disertai uang transportasi, bantuan pindah rumah, biaya perjalanan, atau insentif penempatan. Pembayaran tunai yang menjadi imbalan sehubungan dengan pekerjaan harus dievaluasi sebagai bagian dari penghasilan yang dikenai PPh 21 sesuai aturan. Jika terdapat komponen tunjangan tetap dan tidak tetap, HR harus mengetahui substansi dan periode pembayarannya.

Rumah dinas dan akomodasi sementara

Fasilitas rumah, penginapan, kendaraan, atau manfaat dalam bentuk barang dan jasa perlu ditelaah menurut ketentuan natura dan kenikmatan. PMK 66 Tahun 2023 mengatur beberapa pengecualian dan pembatasan; karenanya fasilitas tidak otomatis seluruhnya menjadi objek pajak ataupun seluruhnya bebas pajak. Baca pajak natura untuk konsep dasarnya.

Penggantian biaya dengan bukti transaksi

Uang penggantian tiket, logistik, sewa hunian, dan jasa pindah barang tidak sepatutnya diklasifikasikan berdasarkan nama akun saja. Periksa siapa yang menanggung biaya, jenis manfaat, pihak penerima, dan ketentuan yang relevan. Penjelasan aturan natura dan kenikmatan berguna untuk memeriksa fasilitas tertentu, tetapi keputusan pajak tetap harus didasarkan pada karakter transaksi dan peraturan resmi.

Contoh kebijakan internal relokasi

Perusahaan dapat menulis kebijakan bahwa biaya pemindahan ditanggung berdasarkan dokumen perjalanan dan batas persetujuan yang jelas. Ketentuan itu perlu membedakan biaya operasional perusahaan, penggantian biaya, dan tambahan penghasilan karyawan. Tujuannya agar pelaporan keuangan, hak pekerja, serta pemotongan pajak dapat direkonsiliasi dengan bukti yang sama.

Prosedur Mutasi Karyawan yang Baik bagi HR

Pastikan dasar penempatan kerja jelas

Relokasi harus dipertimbangkan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama bila ada, serta ketentuan ketenagakerjaan. HR sebaiknya tidak menyatakan bahwa perusahaan selalu berhak memindahkan pekerja ke lokasi mana pun tanpa membaca kesepakatan dan kondisi konkret.

Komunikasikan penugasan secara tertulis

Surat penugasan idealnya memuat nama pekerja, lokasi baru, tanggal efektif, jabatan, durasi jika sementara, perubahan tunjangan, dan pejabat penanggung jawab. Anda dapat melihat format contoh surat mutasi karyawan untuk membantu menyiapkan pemberitahuan formal yang dapat dipahami karyawan.

Koordinasikan perubahan payroll dan pajak

Tim HR, penggajian, dan finance sebaiknya menggunakan tanggal efektif yang sama, memvalidasi NPWP atau NITKU, memeriksa komponen tunjangan, dan memastikan pelaporan masa pajak tidak terduplikasi. Tanggung jawab tugas HR mengelola pajak karyawan tidak berhenti pada penginputan nomor cabang dalam aplikasi payroll.

Checklist Administrasi PPh 21 saat Pindah Kantor

Jika pindah antar-cabang satu NPWP

1. Pastikan identitas NPWP pemberi kerja memang sama.
2. Periksa NITKU cabang yang membayar penghasilan sejak tanggal mutasi.
3. Verifikasi gaji, bonus, dan fasilitas sebelum serta sesudah mutasi.
4. Hitung masa biasa dengan TER; lakukan rekonsiliasi pada masa pajak terakhir.
5. Simpan surat mutasi, rekap gaji, serta catatan perubahan data.

Jika pindah ke perusahaan berbeda NPWP

1. Pastikan tanggal akhir kerja di perusahaan lama dan awal kerja di perusahaan baru.
2. Periksa pemotongan masa terakhir dan penerbitan BPA1/BPA2 oleh perusahaan lama.
3. Berikan data pajak dan nomor bukti potong yang diperlukan kepada perusahaan baru.
4. Ikuti proses penggabungan bukti potong Coretax sesuai jenis kasus.
5. Periksa kembali seluruh dokumen saat menyiapkan SPT Tahunan.

Rekonsiliasi juga dapat menggunakan penghitungan gaji pegawai dan dokumen contoh slip gaji sebagai pembanding internal. Namun, slip gaji bukan pengganti bukti potong yang harus diterbitkan sesuai peraturan perpajakan.

Kesalahan Umum dalam Perhitungan PPh 21 Saat Relokasi

Menggunakan lapisan tarif lama

Sebagian materi lama masih menyebut tarif 5% untuk PKP hanya sampai Rp50 juta atau memakai contoh yang tidak mengakomodasi TER. Data seperti itu harus diperbarui sesuai UU HPP, PP 58/2023, dan PMK 168/2023. Memperbarui angka tanpa mengubah alur pemotongan juga bisa menghasilkan hasil yang salah.

Membuat bukti potong akhir tahun karena hanya pindah cabang

Menurut petunjuk DJP, pemindahan antar NITKU pada satu NPWP tidak memerlukan pembuatan BPA1/BPA2 semata karena pindah cabang. Jika perusahaan menganggap itu perpindahan ke pemberi kerja berbeda, risiko ketidaksesuaian data dan pemotongan ganda meningkat.

Tidak melakukan penyesuaian akhir masa pajak

Penghitungan TER masa biasa bukan nilai pajak tahunan final. Masa pajak terakhir tetap memerlukan rekonsiliasi sesuai PMK 168/2023. Kesalahan penginputan penghasilan tidak rutin dan data pajak sebelumnya perlu ditelusuri sebelum melaporkan atau membetulkan dokumen.

Menganggap semua pekerja memperoleh insentif PPh 21 DTP

Untuk tahun 2026 terdapat PMK 105 Tahun 2025 tentang PPh 21 atas penghasilan tertentu yang ditanggung pemerintah bagi pemberi kerja dan pegawai dengan persyaratan khusus, antara lain pada sektor usaha yang ditetapkan. Fasilitas itu tidak berlaku universal, sehingga contoh hitungan di sini secara sengaja mengasumsikan tidak ada PPh 21 DTP.

Pertanyaan Umum Seputar PPh 21 dan Relokasi

Apakah pindah dari Jakarta ke Bali membuat pajak meningkat?

Tidak otomatis. Kota baru saja tidak mengubah tarif nasional PPh 21. Pajak dapat berubah jika penghasilan, status perpajakan yang sah, fasilitas yang menjadi objek pajak, atau hubungan dengan pemberi kerja mengalami perubahan.

Apakah pekerja yang pindah cabang memerlukan bukti potong baru?

Menurut Coretaxpedia DJP, pindah antar-cabang/NITKU dalam satu NPWP tidak mewajibkan BPA1/BPA2 hanya karena mutasi. Pemotongan bulanan disesuaikan dengan NITKU cabang pembayar gaji.

Bagaimana jika pindah ke perusahaan berbeda pada September?

Perusahaan lama menerbitkan BPA1/BPA2 sesuai ketentuan. Perusahaan baru mengelola data dari bukti potong sebelumnya dalam Coretax. Karyawan sebaiknya menyimpan bukti dari kedua perusahaan untuk rekonsiliasi SPT Tahunan.

Mengapa PPh 21 Desember berbeda dari bulan lain?

Karena penghitungan masa terakhir memperhitungkan pajak tahunan menurut aturan, kemudian mengurangkan potongan masa sebelumnya. Besarnya selisih bisa lebih besar, lebih kecil, atau menghasilkan kelebihan potong sesuai fakta kasus.

Apakah uang relokasi bebas pajak?

Tidak ada jawaban tunggal. Perlu diperiksa bentuk pembayaran, substansi transaksi, aturan imbalan tunai, serta perlakuan natura/kenikmatan dan pengecualian yang relevan.

Dokumen apa yang digunakan saat pelaporan pajak tahunan?

Gunakan bukti potong dari setiap pemberi kerja yang relevan serta informasi penghasilan dan kredit pajak. Memahami jenis laporan PPh 21 dan istilah formulir 1721-A1 membantu membedakan administrasi pemotongan dengan pelaporan, sedangkan perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan menjelaskan fungsi laporan masa dan laporan tahunan.

Kesimpulan

PPh 21 karyawan yang pindah kerja atau direlokasi harus dimulai dari identifikasi pemberi kerja. Mutasi antarcabang dengan satu NPWP berbeda dari berganti perusahaan dengan NPWP lain, baik dari sisi NITKU maupun penerbitan BPA1/BPA2. Tarif efektif digunakan pada masa pajak biasa, sedangkan pada masa terakhir dilakukan rekonsiliasi sesuai ketentuan tahunan.

HR sebaiknya memeriksa data karyawan, komponen penghasilan, tanggal efektif perpindahan, dan dokumen bukti potong sebelum proses payroll ditutup. Bagi karyawan, menyimpan dokumen perpajakan dan memeriksa tunjangan relokasi adalah langkah penting untuk menghindari kesalahan SPT.

Referensi Resmi

• DJP Coretaxpedia — Bukti potong pegawai yang pindah tempat kerja (17 September 2025).
• JDIH Kementerian Keuangan — PMK 168 Tahun 2023.
• JDIH Kementerian Keuangan — PP 58 Tahun 2023.
• DJP — UU Nomor 7 Tahun 2021 (Harmonisasi Peraturan Perpajakan).
• DJP — PMK 66 Tahun 2023 mengenai natura dan kenikmatan.
• JDIH Kementerian Keuangan — PMK 105 Tahun 2025, insentif PPh 21 DTP 2026.