Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23): Penjelasan Lengkap

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Pajak ini memiliki cakupan yang cukup luas karena dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan.

PPh Pasal 23 merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang penting karena mencakup berbagai transaksi ekonomi. Dalam artikel bloghrd.com ini, kita akan membahas konsep, tarif, objek, prosedur pembayaran, pelaporan, dan sejumlah hal penting terkait PPh Pasal 23.

Pengertian Konsep Dasar PPh Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima oleh individu atau entitas di Indonesia. Jenis penghasilan yang terkena PPh Pasal 23 mencakup modal, penyerahan jasa, hadiah, dan penghargaan.

Namun, pengenaan pajak ini tidak berlaku untuk penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21. Dengan kata lain, Pajak Penghasilan Pasal 23 digunakan untuk mengenakan pajak tambahan pada penghasilan yang belum terkena potongan pajak sebelumnya.

PPh Pasal 23 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Jenis penghasilan yang terkena PPh Pasal 23 telah diatur lebih rinci dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2015. Tarif pajaknya bervariasi, tergantung pada jenis objek pajaknya, yang dapat mencapai 15% atau 2%.

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) Konsep dan Pengenaannya

Objek Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Objek pajak PPh Pasal 23 sangat bervariasi dan mencakup berbagai jenis penghasilan. Berikut adalah jenis-jenis objek pajak PPh Pasal 23:

  1. Dividen: PPh Pasal 23 dikenakan atas pembayaran dividen, kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi yang dikenakan final. Tarif pajak untuk dividen adalah 15% dari jumlah bruto pembayaran dividen.
  2. Bunga dan Royalti: Penghasilan berupa bunga dan royalti juga terkena Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 15% dari jumlah bruto penghasilan tersebut.
  3. Hadiah dan Penghargaan: Pajak Penghasilan Pasal 23 berlaku pada hadiah dan penghargaan yang diterima. Tarif pajaknya adalah 15% dari jumlah bruto hadiah atau penghargaan yang diterima.
  4. Sewa dan Penghasilan Terkait: Jika terdapat penghasilan dari sewa atau penghasilan lain yang berkaitan dengan penggunaan harta, maka PPh Pasal 23 dikenakan dengan tarif 2% dari jumlah bruto penghasilan tersebut. Namun, perlu diingat bahwa sewa tanah dan/atau bangunan tidak termasuk dalam objek pajak ini.
  5. Jasa Teknik: Penghasilan dari jasa teknik juga masuk dalam objek pajak PPh Pasal 23. Tarif pajaknya adalah 2% dari jumlah bruto penghasilan.
  6. Jasa Manajemen, Konstruksi, dan Konsultan: Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan pada imbalan jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan dengan tarif 2% dari jumlah bruto penghasilan.
  7. Jasa Lainnya: Terdapat berbagai jenis jasa lainnya yang juga termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 23, sesuai dengan PMK No. 141/PMK.03/2015. Tarif pajak untuk jenis-jenis jasa ini adalah 2% dari jumlah bruto penghasilan.

63 Jenis Objek Pajak dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Objek PPh Pasal 23 mencakup berbagai jenis jasa dan kegiatan ekonomi yang melibatkan pembayaran kepada pihak ketiga.

Dalam upaya untuk lebih memahami dan mengelola kewajiban perpajakan, sangat penting untuk memahami berbagai objek pajak yang tercakup dalam Pajak Penghasilan Pasal 23.

Di bawah ini, kami akan membahas secara detail 63 jenis objek pajak dalam PPh Pasal 23, beserta tarif, cara perhitungan, dan kewajiban perpajakan yang terkait.

  1. Penilai (Appraisal): Penilai adalah individu atau entitas yang memberikan penilaian atas nilai suatu aset, seperti tanah atau properti. Objek pajak ini dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto.
  2. Aktuaris: Aktuaris adalah profesional yang ahli dalam matematika dan statistik, yang melakukan perhitungan risiko dan keuangan terkait dengan asuransi dan dana pensiun. Tarif PPh Pasal 23 untuk aktuaris adalah 2%.
  3. Akuntansi, Pembukuan, dan Atestasi Laporan Keuangan: Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan termasuk dalam objek pajak ini. Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% dikenakan pada jumlah bruto dari jasa-jasa tersebut.
  4. Hukum: Jasa-jasa hukum, termasuk konsultasi hukum, perwakilan hukum, dan penyusunan dokumen hukum, dikenakan tarif PPh Pasal 23 sebesar 2%.
  5. Arsitektur: Jasa arsitektur, yang mencakup perencanaan dan perancangan bangunan dan struktur, termasuk dalam objek pajak ini. Tarif yang berlaku adalah 2%.
  6. Perencanaan Kota dan Arsitektur Landscape: Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape juga termasuk dalam kategori objek Pajak Penghasilan Pasal 23, dengan tarif 2%.
  7. Perancang (Design): Jasa perancang, seperti desain grafis atau desain produk, dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%.
  8. Pengeboran (Drilling) di Bidang Penambangan Minyak dan Gas Bumi (Migas): Pengeboran minyak dan gas bumi adalah objek pajak dengan tarif 2%. Namun, perlu dicatat bahwa kegiatan ini harus dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT) agar dikenakan PPh Pasal 23.
  9. Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Migas: Jasa penunjang yang terkait dengan usaha panas bumi dan penambangan migas juga termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.
  10. Penambangan dan Jasa Penunjang di Bidang Usaha Panas Bumi dan Penambangan Migas: Selain pengeboran, kegiatan penambangan itu sendiri dan jasa penunjangnya dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%.
  11. Penunjang di Bidang Penerbangan dan Bandar Udara: Jasa penunjang yang berkaitan dengan penerbangan dan bandar udara termasuk dalam objek pajak ini dengan tarif 2%.
  12. Penebangan Hutan: Kegiatan penebangan hutan juga menjadi objek pajak PPh Pasal 23, dan tarif yang dikenakan adalah 2%.
  13. Pengolahan Limbah: Jasa pengolahan limbah, seperti pengelolaan limbah industri, termasuk dalam objek pajak dengan tarif 2%.
  14. Penyedia Tenaga Kerja dan/atau Tenaga Ahli (Outsourcing Services): Penyediaan tenaga kerja atau tenaga ahli melalui jasa outsourcing adalah objek pajak dengan tarif 2%.
  15. Perantara dan/atau Keagenan: Jasa perantara dan keagenan, yang mencakup perantara penjualan dan agen penjualan, dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 2%.
  16. Bidang Perdagangan Surat-surat Berharga:Jasa yang terkait dengan perdagangan surat-surat berharga adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Pengecualian berlaku untuk aktivitas yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI).
  17. Sentra Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI): KSEI dan KPEI, yang berperan dalam pengelolaan surat-surat berharga, termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 23.
  18. Kustodian/Penyimpanan/Penitipan: Kegiatan kustodian, penyimpanan, dan penitipan juga termasuk dalam objek pajak ini, kecuali jika dilakukan oleh KSEI.
  19. Pengisian Suara (Dubbing) dan/atau Sulih Suara: Jasa pengisian suara dan sulih suara dalam produksi audiovisual adalah objek pajak PPh Pasal 23.
  20. Mixing Film: Proses mixing film, yang terkait dengan pengolahan audio dalam produksi film, termasuk dalam kategori objek pajak ini.
  21. Pembuatan Sarana Promosi Film, Iklan, Poster, Foto, Slide, Klise, Banner, Pamphlet, Baliho, dan Folder: Jasa pembuatan sarana promosi, termasuk iklan dan materi promosi lainnya, adalah objek pajak dengan tarif 2%.
  22. Jasa Sehubungan dengan Software atau Hardware atau Sistem Komputer: Jasa terkait dengan software, hardware, atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan, adalah objek pajak PPh Pasal 23. Ini mencakup layanan teknologi informasi yang luas.
  23. Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website: Jasa pembuatan dan pengelolaan website termasuk dalam objek pajak dengan tarif 2%.
  24. Internet Termasuk Sambungannya: Layanan internet, termasuk biaya sambungan, juga menjadi objek pajak Penghasilan Pasal 23.
  25. Penyimpanan, Pengolahan, dan/atau Penyaluran Data, Informasi, dan/atau Program: Jasa-jasa yang terkait dengan data, informasi, atau program, seperti pusat data (data center) dan layanan cloud computing, adalah objek pajak ini.
  26. Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, AC, dan/atau TV Kabel: Jasa instalasi atau pemasangan berbagai fasilitas, seperti mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan TV kabel, termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 23. Namun, perlu diingat bahwa pengecualian berlaku jika jasa ini disediakan oleh Wajib Pajak yang beroperasi di bidang konstruksi dan memiliki izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  27. Perawatan/Perbaikan/Pemeliharaan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, Gas, AC, dan/atau TV Kabel: Jasa perawatan, perbaikan, dan pemeliharaan berbagai fasilitas yang telah disebutkan sebelumnya juga termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 23, kecuali jika dilakukan oleh Wajib Pajak yang beroperasi di bidang konstruksi dan memiliki izin atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi.
  28. Perawatan Kendaraan dan/atau Alat Transportasi Darat: Jasa perawatan kendaraan bermotor dan alat transportasi darat lainnya termasuk dalam kategori objek pajak ini.
  29. Maklon: Maklon, yang merupakan proses produksi atas nama pihak lain, juga menjadi objek pajak PPh Pasal 23 dengan tarif 2%.
  30. Penyelidikan dan Keamanan: Jasa penyelidikan dan keamanan, seperti agen keamanan dan detektif swasta, termasuk dalam objek pajak ini.
  31. Penyelenggara Kegiatan atau Event Organizer: Penyelenggara kegiatan atau event organizer adalah objek pajak PPh Pasal 23.
  32. Penyediaan Tempat dan/atau Waktu dalam Media Massa, Media Luar Ruang, atau Media Lain untuk Penyampaian Informasi, dan/atau Jasa Periklanan: Jasa penyediaan tempat dan waktu dalam berbagai media untuk keperluan informasi dan periklanan termasuk dalam objek pajak ini.
  33. Pembasmian Hama: Jasa pembasmian hama, seperti pest control, adalah objek pajak PPh Pasal 23.
  34. Kebersihan atau Cleaning Service: Jasa kebersihan, termasuk cleaning service untuk gedung atau fasilitas lainnya, juga menjadi objek pajak dengan tarif 2%.
  35. Sedot Septic Tank: Layanan sedot septik tank, yang melibatkan pengelolaan limbah domestik, adalah objek pajak PPh Pasal 23.
  36. Pemeliharaan Kolam: Jasa pemeliharaan kolam, seperti kolam renang, termasuk dalam kategori objek pajak ini.
  37. Katering atau Tata Boga: Jasa katering atau tata boga, yang mencakup penyediaan makanan dan layanan kuliner lainnya, adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  38. Freight Forwarding: Jasa pengiriman dan pengaturan logistik barang, yang dikenal sebagai freight forwarding, termasuk dalam objek pajak ini.
  39. Logistik: Kegiatan logistik, yang melibatkan manajemen rantai pasokan dan distribusi barang, juga menjadi objek pajak PPh Pasal 23.
  40. Pengurusan Dokumen: Jasa pengurusan dokumen, seperti jasa imigrasi atau kepabeanan, adalah objek pajak ini.
  41. Pengepakan: Jasa pengepakan barang, yang mencakup pemaketan dan pengepakan kargo, termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  42. Loading dan Unloading: Kegiatan loading dan unloading barang, yang melibatkan pengangkutan barang, adalah objek pajak dengan tarif 2%.
  43. Laboratorium dan/atau Pengujian: Jasa laboratorium dan pengujian, yang mencakup pengujian material atau produk, termasuk dalam kategori objek pajak ini. Pengecualian berlaku jika pengujian dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam rangka penelitian akademis.
  44. Pengelolaan Parkir: Jasa pengelolaan fasilitas parkir adalah objek pajak PPh Pasal 23.
  45. Penyondiran Tanah: Jasa penyondiran tanah, yang mencakup perataan atau persiapan lahan, adalah objek pajak ini.
  46. Penyiapan dan/atau Pengolahan Lahan: Jasa penyiapan dan pengolahan lahan pertanian atau kebun, termasuk perataan dan persiapan tanah, adalah objek pajak dengan tarif 2%.
  47. Pembibitan dan/atau Penanaman Bibit: Jasa pembibitan dan penanaman bibit tanaman atau pohon juga termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  48. Pemeliharaan Tanaman: Jasa pemeliharaan tanaman, yang mencakup perawatan taman atau kebun, adalah objek pajak dengan tarif 2%.
  49. Permanenan: Jasa permanenan, yang melibatkan pengelolaan lahan pertanian, termasuk dalam kategori objek pajak ini.
  50. Pengolahan Hasil Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan/atau Perhutanan: Jasa pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan perhutanan juga menjadi objek pajak PPh Pasal 23.
  51. Dekorasi: Jasa dekorasi, seperti dekorasi interior atau dekorasi acara, termasuk dalam objek pajak ini.
  52. Pencetakan/Penerbitan: Jasa pencetakan dan penerbitan dokumen atau media cetak adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  53. Penerjemahan: Jasa penerjemahan dokumen atau teks dari satu bahasa ke bahasa lain juga menjadi objek pajak dengan tarif 2%.
  54. Pengangkutan/Ekspedisi: Jasa pengangkutan barang atau ekspedisi, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan, adalah objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  55. Pelayanan Pelabuhan: Jasa pelayanan pelabuhan, yang berkaitan dengan operasi pelabuhan, termasuk dalam kategori objek pajak ini.
  56. Pengangkutan Melalui Jalur Pipa: Jasa pengangkutan barang atau zat melalui jalur pipa juga menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  57. Pengelolaan Penitipan Anak: Jasa pengelolaan penitipan anak atau tempat penitipan anak adalah objek pajak dengan tarif 2%.
  58. Pelatihan dan/atau Kursus: Jasa pelatihan atau kursus, yang mencakup berbagai macam pelatihan dan pendidikan non-formal, juga menjadi objek pajak PPh Pasal 23.
  59. Pengiriman dan Pengisian Uang ke ATM: Jasa pengiriman dan pengisian uang ke mesin ATM (Automatic Teller Machine) adalah objek pajak ini.
  60. Sertifikasi: Jasa sertifikasi, yang melibatkan pemberian sertifikat atau pengakuan atas suatu kualifikasi atau standar tertentu, termasuk dalam kategori objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  61. Survey: Jasa survey, yang mencakup berbagai jenis survei seperti survei tanah, survei geologi, atau survei konstruksi, adalah objek pajak dengan tarif 2%.
  62. Tester: Jasa tester, yang melibatkan pengujian atau pemeriksaan terhadap suatu produk atau sistem, juga menjadi objek Pajak Penghasilan Pasal 23.
  63. Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang pembayarannya dibebankan pada APBN atau APBD: Selain 62 objek pajak yang telah dijelaskan di atas, semua jenis jasa lainnya yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga termasuk dalam objek pajak PPh Pasal 23.
BACA JUGA :  Ini Jenis Pajak Penghasilan yang Sering Bersinggungan dengan Anda

Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Pajak ini memiliki dua jenis tarif yang dikenakan tergantung pada objek pajaknya. Tarif tersebut adalah 15% dan 2%. Dalam artikel ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai tarif dan objek PPh Pasal 23.

Tarif 15% dari Jumlah Bruto

Tarif PPh Pasal 23 sebesar 15% dikenakan pada jumlah bruto dari penghasilan yang termasuk dalam beberapa kategori objek pajak. Objek pajak ini meliputi:

  1. Dividen: PPh Pasal 23 sebesar 15% dikenakan pada jumlah bruto dividen yang diterima. Namun, perlu diingat bahwa pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan sebagai pajak final, sehingga tidak lagi dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.
  2. Bunga dan Royalti: Bagian dari objek pajak PPh Pasal 23 adalah bunga dan royalti. Jika Anda atau perusahaan Anda menerima pembayaran dalam bentuk bunga atau royalti, maka tarif 15% ini berlaku.
  3. Hadiah dan Penghargaan: Selain itu, hadiah dan penghargaan juga termasuk dalam objek Pajak Penghasilan Pasal 23. Penerima hadiah atau penghargaan harus membayar pajak sebesar 15% dari jumlah bruto yang diterima. Ini termasuk hadiah atau penghargaan yang belum dipotong PPh Pasal 21.

Tarif 2% dari Jumlah Bruto

Selain tarif 15%, PPh Pasal 23 juga memiliki tarif 2% yang dikenakan pada sejumlah objek pajak yang berbeda. Objek pajak dengan tarif 2% ini meliputi:

  1. Sewa dan Penghasilan Terkait Harta: Tarif 2% dikenakan pada jumlah bruto atas pembayaran sewa dan penghasilan lainnya yang berkaitan dengan penggunaan harta. Namun, penting untuk dicatat bahwa tarif ini tidak berlaku untuk sewa tanah dan/atau bangunan.
  2. Imbalan Jasa Teknik, Manajemen, Konstruksi, dan Konsultan: Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% juga dikenakan pada jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. Ini mencakup berbagai jenis layanan profesional yang dapat diberikan oleh individu atau perusahaan.
  3. Imbalan Jasa Lainnya: Tarif 2% berlaku untuk imbalan jasa lainnya yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 141/PMK.03/2015. Peraturan ini efektif mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015. Oleh karena itu, jika Anda atau perusahaan Anda menerima imbalan jasa sesuai dengan peraturan tersebut, Anda akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 2%.

Pengecualian untuk Wajib Pajak tanpa NPWP

Bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ada aturan tambahan yang perlu diperhatikan. Jika seorang Wajib Pajak tidak memiliki NPWP, maka tarif PPh Pasal 23 yang dikenakan akan 100% lebih tinggi dari tarif yang berlaku. Ini merupakan insentif dari pemerintah bagi Wajib Pajak untuk mendaftarkan diri dan memiliki NPWP.

Jumlah Bruto dalam PPh Pasal 23

Pemahaman mengenai “jumlah bruto” dalam PPh Pasal 23 sangat penting karena ini menjadi dasar perhitungan pajak. Jumlah bruto merujuk pada seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Namun, terdapat pengecualian tertentu dalam konsep ini:

BACA JUGA :  Perbedaan Tax Holiday dan Tax Allowance: Dasar Hukum, Jenis

Pembayaran yang Bukan Bagian dari Jumlah Bruto

Beberapa jenis pembayaran tidak termasuk dalam jumlah bruto dan, oleh karena itu, tidak dikenakan PPh Pasal 23. Ini termasuk:

  • Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
  • Pembayaran atas pengadaan atau pembelian barang atau material yang dapat dibuktikan dengan faktur pembelian.
  • Pembayaran kepada pihak kedua sebagai perantara untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga yang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan pihak ketiga disertai dengan perjanjian tertulis.
  • Pembayaran penggantian biaya (reimbursement) yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan oleh pihak kedua kepada pihak ketiga, yang dapat dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga.

Pengecualian dari Jumlah Bruto

Selain itu, ada beberapa pengecualian dalam hal “jumlah bruto” yang meliputi:

  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa katering tidak termasuk dalam jumlah bruto.
  • Penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa yang telah dikenakan pajak yang bersifat final juga tidak termasuk dalam jumlah bruto.
  • Pembayaran gaji, upah, tunjangan, honorarium, dan pembayaran lain yang merupakan imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh wajib pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja. Hal ini harus dibuktikan oleh kontrak kerja dengan pengguna jasa dan daftar pembayaran gaji, tunjangan, upah, atau honorarium.
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan hasil pengadaan barang atau material terkait jasa yang diberikan. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur pembelian atas pengadaan barang atau material.
  • Pembayaran melalui penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dari pihak ketiga dan disertai dengan perjanjian tertulis.
  • Pembayaran kepada penyedia jasa yang berupa penggantian atau reimbursement. Ini berlaku untuk biaya yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Hal ini harus dibuktikan oleh faktur tagihan dan bukti pembayaran.

Dengan pemahaman yang jelas mengenai “jumlah bruto” dan objek pajak yang dikenakan tarif 15% dan 2%, Wajib Pajak dapat memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan benar.

Pihak yang Terlibat dalamPajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Proses Pajak Penghasilan Pasal 23 melibatkan beberapa pihak yang berperan dalam pengenaan, pemotongan, dan pelaporan pajak ini:

  1. Pihak Pemberi Penghasilan: Pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan adalah yang disebut sebagai pihak pemberi penghasilan. Mereka yang bertanggung jawab untuk memotong dan melaporkan PPh Pasal 23 kepada otoritas pajak.
  2. Pihak Penerima Penghasilan: Pihak yang menerima pembayaran atau penghasilan adalah yang disebut sebagai pihak penerima penghasilan. Mereka yang menerima penghasilan yang akan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.
  3. Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23: Pihak pemberi penghasilan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 23 disebut sebagai pihak pemotong. Mereka memiliki kewajiban untuk memotong pajak sesuai dengan tarif yang berlaku dan melaporkannya kepada otoritas pajak.
  4. Otoritas Pajak: Otoritas pajak di Indonesia, yang saat ini dipegang oleh Direktorat Jenderal Pajak, bertanggung jawab mengawasi dan mengatur pelaksanaan Pajak Penghasilan Pasal 23 serta menerima laporan pajak yang diajukan oleh pihak pemotong.

Pihak Pemotong dan Pihak yang Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah salah satu jenis pajak yang dikenakan di Indonesia. Pajak ini memiliki peran penting dalam pengumpulan pendapatan bagi pemerintah. Namun, tidak semua pihak dapat dikenakan atau pun memotong Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Dalam bagian ini, kita akan menjelaskan siapa saja yang termasuk dalam pihak pemotong dan pihak yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Pihak Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

1. Badan Pemerintah

Badan pemerintah adalah salah satu pihak yang berperan sebagai pemotong PPh Pasal 23. Dalam konteks ini, badan pemerintah merujuk kepada entitas atau lembaga yang merupakan bagian dari pemerintahan Indonesia, seperti kementerian, lembaga negara, atau instansi pemerintah lainnya. Badan pemerintah memiliki kewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan tertentu.

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri

Subjek pajak badan dalam negeri adalah badan usaha yang beroperasi di Indonesia dan memiliki status subjek pajak badan. Ini mencakup berbagai jenis perusahaan, mulai dari perusahaan swasta hingga perusahaan milik negara atau BUMN (Badan Usaha Milik Negara).

Subjek pajak badan dalam negeri juga memiliki tanggung jawab untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari penghasilan yang mereka bayarkan kepada penerima penghasilan yang sesuai.

3. Penyelenggara Kegiatan

Penyelenggara kegiatan adalah pihak yang mengatur dan melaksanakan suatu kegiatan atau acara tertentu. Ini dapat mencakup penyelenggara konser, seminar, pameran, dan berbagai jenis kegiatan lainnya. Penyelenggara kegiatan memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 dari pembayaran yang mereka lakukan kepada penerima penghasilan yang terkait dengan kegiatan yang mereka selenggarakan.

4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) adalah istilah yang digunakan dalam perpajakan untuk mengacu kepada entitas atau kegiatan usaha yang memiliki kaitan dengan Indonesia, meskipun memiliki kantor pusat di luar negeri.

BUT dapat berupa cabang perusahaan asing di Indonesia atau proyek konstruksi besar yang beroperasi di Indonesia. BUT memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan yang terkait dengan operasional mereka di Indonesia.

5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya

Perwakilan perusahaan luar negeri adalah kantor perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia sebagai perwakilan atau agen dari perusahaan luar negeri tersebut. Mereka memiliki kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23 dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan yang terkait dengan kegiatan perusahaan asing tersebut di Indonesia.

6. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu yang Ditunjuk Direktur Jenderal Pajak

Wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Dalam situasi ini, mereka memiliki kewajiban khusus untuk memotong pajak dari penghasilan yang dibayarkan kepada penerima penghasilan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Penerima Penghasilan yang Dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Selain pihak pemotong, ada juga pihak yang menjadi penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Pihak ini adalah mereka yang menerima pembayaran atau penghasilan dari pihak pemotong, dan PPh Pasal 23 dipotong dari penghasilan yang mereka terima.

Berikut adalah pihak yang termasuk dalam kategori penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri

Wajib pajak dalam negeri yang menerima pembayaran atau penghasilan dari pihak pemotong adalah penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23. Ini dapat mencakup individu atau badan usaha dalam negeri yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan menerima pembayaran atas berbagai jenis layanan atau transaksi.

2. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari operasional mereka di Indonesia juga termasuk dalam kategori penerima penghasilan yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Ini mencakup penghasilan yang diterima oleh BUT dari berbagai kegiatan yang mereka lakukan di Indonesia.

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23

Proses pembayaran pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dilakukan oleh pihak pemotong, yaitu pihak yang membayar penghasilan kepada penerima penghasilan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23:

  • Pembayaran dilakukan melalui Bank Persepsi: Pihak pemotong harus menyetor jumlah pajak yang telah dipotong melalui bank persepsi yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan. Proses pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai metode, seperti melalui ATM, teller bank, atau fitur bayar pajak online di Aplikasi Pajak.
  • Jatuh Tempo Pembayaran: Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak. Ini berarti jika ada transaksi yang menghasilkan pajak pada bulan Januari, maka pajak harus dibayarkan paling lambat tanggal 10 Februari.
  • ID Billing: Untuk melakukan pembayaran pajak, pihak pemotong harus membuat ID Billing terlebih dahulu. ID Billing adalah kode yang diperlukan untuk mengidentifikasi pembayaran pajak. Anda dapat membuat ID Billing melalui aplikasi yang tersedia.
BACA JUGA :  KPP Pratama Purbalingga

Contoh Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23)

Pihak pemotong memiliki kewajiban untuk memberikan bukti potong PPh Pasal 23 kepada pihak penerima penghasilan. Bukti potong ini merupakan bukti resmi bahwa PPh Pasal 23 telah dipotong dari penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan.

Bukti potong terdiri dari dua rangkap: rangkap pertama diberikan kepada penerima penghasilan, sedangkan rangkap kedua digunakan pada saat pelaporan e-Filing pajak PPh 23 di Aplikasi Pajak.

Bukti potong sangat penting karena digunakan sebagai dasar perhitungan pajak yang harus dilaporkan oleh penerima penghasilan dalam SPT (Surat Pemberitahuan) tahunan mereka.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan pajak PPh Pasal 23 merupakan salah satu tahapan penting dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pihak pemotong bertanggung jawab untuk melaporkan jumlah pajak yang telah dipotong dari penghasilan yang mereka bayarkan. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang pelaporan pajak PPh Pasal 23:

  • SPT Masa PPh Pasal 23: Pihak pemotong harus mengisi SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai bagian dari proses pelaporan pajak. SPT ini berisi rincian tentang penghasilan yang telah dipotong pajak, termasuk detail penerima penghasilan dan jumlah pajak yang dipotong.
  • Jatuh Tempo Pelaporan: SPT Masa PPh Pasal 23 harus dilaporkan paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak. Ini berarti jika ada transaksi yang menghasilkan pajak pada bulan Januari, maka SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 harus dilaporkan paling lambat tanggal 20 Februari.
  • e-Filing: Proses pelaporan pajak PPh Pasal 23 dapat dilakukan melalui fitur lapor pajak online atau e-Filing gratis yang tersedia di Aplikasi Pajak. Penggunaan aplikasi ini memudahkan pemotong untuk melaporkan pajak secara elektronik.

Keunggulan e-Bupot Unifikasi

Dalam upaya meningkatkan efisiensi dan akurasi pelaporan serta pembayaran PPh Pasal 23, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan sistem e-Bupot Unifikasi. Sistem ini telah berlaku sejak September 2020 sesuai dengan KEP-368/PJ/2020.

Sistem e-Bupot Unifikasi mengharuskan semua Wajib Pajak untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT PPh Pasal 23/Pasal 26 secara elektronik melalui aplikasi e-bupot DJP Online.

Seiring dengan perkembangan teknologi, otoritas pajak di Indonesia telah memperkenalkan e-Bupot Unifikasi sebagai upaya untuk mempermudah pembuatan bukti pemotongan dan pelaporan SPT Masa PPh unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik. Aplikasi ini berlaku secara nasional sejak tahun 2022 dan mencakup beberapa jenis PPh, termasuk Pajak Penghasilan Pasal 23.

e-Bupot Unifikasi memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

  • Pembuatan Bukti Pemotongan: Aplikasi ini memungkinkan pihak pemotong untuk membuat bukti pemotongan pajak dengan lebih mudah dan efisien.
  • Pelaporan Pajak yang Terintegrasi: e-Bupot Unifikasi memungkinkan pelaporan beberapa jenis PPh, sehingga proses pelaporan menjadi lebih sederhana dan terintegrasi.
  • Dokumen Elektronik: Dengan menggunakan dokumen elektronik, proses pelaporan dan penyimpanan bukti pemotongan menjadi lebih aman dan efisien.
  • Pengurangan Beban Administrasi: Pihak pemotong dapat mengurangi beban administrasi dalam proses perpajakan dengan menggunakan aplikasi ini.

Keunggulan dari e-Bupot PPh 23/26 Aplikasi Pajak adalah kemampuannya untuk mengelola bukti pemotongan PPh 23/26 sesuai dengan kebutuhan Wajib Pajak. Pengguna dapat memilih paket yang sesuai dengan kebutuhan mereka, yang mencakup jenis PPh yang berbeda, seperti PPh Pasal 4 ayat 2, PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, dan pajak non-residen PPh Pasal 4 ayat 2.

Aplikasi ini memungkinkan Wajib Pajak untuk membuat bukti pemotongan dan melaporkan SPT Masa PPh unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik yang sah secara hukum. e-Bupot Unifikasi juga memudahkan pelaporan beberapa jenis PPh sekaligus, menjadikannya lebih efisien dan sederhana.

Penggunaan e-Bupot Unifikasi membantu Wajib Pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan menjaga kepatuhan pajak mereka. Selain itu, sistem ini juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan pengumpulan pendapatan pajak untuk pembangunan nasional.

Pengecualian Pajak Penghasilan Pasal 23

Meskipun Pajak Penghasilan Pasal 23 dikenakan pada berbagai jenis penghasilan, ada beberapa pengecualian yang perlu diperhatikan. Penghasilan atau transaksi tertentu tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Berikut adalah beberapa pengecualian yang penting untuk diketahui:

1. Penghasilan yang Dibayar atau Berulang kepada Bank

Penghasilan yang dibayarkan atau berulang kepada bank tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Ini berarti bank tidak perlu memotong pajak dari bunga atau penghasilan lain yang mereka bayarkan kepada nasabah.

2. Sewa yang Dibayar atau Terutang Sehubungan dengan Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi

Transaksi sewa yang melibatkan hak opsi tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Ini berlaku untuk pembayaran sewa yang berkaitan dengan sewa guna usaha yang melibatkan hak opsi untuk membeli aset tertentu.

3. Dividen atau Bagian Laba yang Diterima atau Diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Koperasi, BUMN/BUMD

Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh perseroan terbatas (PT), koperasi, dan BUMN/BUMD sebagai wajib pajak dalam negeri tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Namun, ada persyaratan tertentu yang harus dipenuhi, seperti dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

4. Bagian Laba yang Diterima atau Diperoleh Anggota dari Perseroan Komanditer

Bagian laba yang diterima atau diperoleh oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23.

5. SHU Koperasi yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggotanya

Simpanan Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23.

6. Penghasilan yang Dibayarkan atau Terutang kepada Badan Usaha atas Jasa Keuangan

Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan tidak dikenakan pemotongan PPh Pasal 23. Ini mencakup penghasilan yang diterima oleh lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam proses peminjaman atau pembiayaan.

Bagaimana Jika Tidak Memotong Pajak Penghasilan Pasal 23?

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah kewajiban yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak tertentu yang terlibat dalam transaksi penghasilan. Namun, bagaimana jika pemotong PPh Pasal 23 tidak memotong pajak dengan benar atau sama sekali? Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  • Pemberi Jasa dan Kredit Pajak: Pada dasarnya, siapa saja yang menerima penghasilan atas jasa atau transaksi tertentu dan memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) harus memotong Pajak Penghasilan Pasal 23. Jika pemberi jasa tidak memotong pajak ini, maka penerima jasa tidak memiliki kewajiban untuk membuat bukti potong sendiri.
  • Kewajiban Pajak Pemberi Jasa: Pihak yang memberikan jasa (penerima uang) akan menerima jumlah bersih (Net) setelah potongan Pajak Penghasilan Pasal 23. Jika pemberi jasa tidak memotong PPh Pasal 23, maka penerima jasa akan menerima seluruh jumlah pembayaran tanpa potongan pajak. Dalam hal ini, pemberi jasa harus memperhitungkan kewajiban pajak dalam SPT Badan atau SPT Pribadi mereka.
  • Sanksi Perpajakan: Dalam kasus di mana pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 tidak memotong pajak dengan benar atau sama sekali, ada potensi risiko sanksi perpajakan yang dapat dikenakan. Meskipun risiko sanksi ini umumnya berlaku untuk pemotong PPh, ada ketentuan tertentu yang mengatur tanggung jawab penerima penghasilan dalam situasi tertentu.

Kesimpulan

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23) adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Jenis pajak ini memiliki peraturan dan prosedur pembayaran serta pelaporan yang ketat. Pihak pemotong memiliki tanggung jawab untuk memotong pajak, membuat bukti potong, dan melaporkan pajak PPh Pasal 23 secara tepat waktu.

Proses pembayaran, pembuatan bukti potong, dan pelaporan pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 dapat dilakukan secara lebih efisien melalui aplikasi e-Bupot Unifikasi yang telah diperkenalkan oleh otoritas pajak. Pihak pemotong dan penerima penghasilan perlu memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka agar terhindar dari sanksi perpajakan.

Pemotongan pajak PPh Pasal 23 merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia dan berperan dalam pengumpulan dana untuk pembangunan dan penyelenggaraan berbagai program pemerintah.

Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang pajak jenis ini dan pemenuhan kewajiban perpajakan sangatlah penting bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan di Indonesia.

Referensi:

  • PMK No. 141/PMK.03/2015 tentang Jenis Jasa Lain dalam Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Telah Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
  • KEP-368/PJ/2020 tentang Penetapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang Diharuskan Membuat Bukti Pemotongan dan Diwajibkan Menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26 Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!


Putri Ayudhia

Putri Ayudhia

Putri Ayudhia adalah seorang penulis konten SEO dan blogger paruh waktu yang telah bekerja secara profesional selama lebih dari 7 tahun. Dia telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menulis konten yang berkualitas, SEO-friendly, dan relevan dengan bidang HR dan Psikologi. Ayudhia memiliki pengetahuan yang kuat dalam SEO dan penulisan konten. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang HR dan Psikologi, yang membantu dia dalam menciptakan konten yang relevan dan berbobot. Dia memiliki keterampilan dalam melakukan riset pasar dan analisis, yang membantu dia dalam menciptakan strategi konten yang efektif.
https://bloghrd.com