Yang Harus Anda Pahami Tentang Pembayaran Pesangon Pekerja Harian Lepas - bloghrd.com

Mungkin banyak dari Anda yang belum memahami tentang pekerja harian lepas, ketidaktahuan ini bisa jadi menimbulkan kesalahpahaman antara pekerja harian lepas dan juga HR sebagai representasi dari perusahaan dalam hal hubungan industrial.

Khususnya hal yang menyangkut tentang hak-hak dari pekerja harian lepas dan juga kewajibannya, banyak kasus yang mengangkat tentang terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK yang dialami oleh para pekerja harian lepas yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah perusahaan wajib untuk memberikan uang pesangon kepada pekerja harian lepas saat terjadinya PHK?

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, pada artikel ini kita akan membahas sedikit tentang pekerja harian lepas dan juga PHK itu sendiri agar lebih memahami tentang kedua hal tersebut.

Pengertian Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 1 Nomor 25, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diartikan sebagai pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dan pengusaha.

Pada pasal 150 dijelaskan bahwa ketentuan dari PHK yang berbunyi:

Ketentuan mengenai pemutusan hubungan kerja dalam undang-undang ini meliputi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, memiliki orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

BACA JUGA :  Serba-Serbi NJOP yang Wajib Anda Ketahui! Lihat di Sini

Dan perusahaan atau pengusaha tidak dapat melakukan hubungan kerja, ketentuan ini tertulis pada Pasal 153 ayat (1), yaitu:

Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan:

  • pekerja/buruh berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus-menerus;
  • pekerja/buruh berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  • pekerja/buruh menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya;
  • pekerja/buruh menikah;
  • pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya;
  • pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja/buruh lainnya di satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  • pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/atau pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh di luar jam kerja, atau di dalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
  • pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada pihak berwajib mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak pidana kejahatan;
  • karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan;
  • pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

Bila pengusaha atau perusahaan melakukan PHK pada karyawan dengan kondisi yang telah disebutkan tersebut, maka PHK dapat dibatalkan dan pengusaha atau perusahaan harus mempekerjakan kembali karyawan tersebut. Hal ini sesuai dengan ayat (2) di Pasal 153.

Pengertian Pekerja Harian Lepas

Berdasarkan pada Kepmen No 100 Tahun 2004 Pasal 10 yang berbunyi:

  • Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hak waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran, dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
  • Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21 (dua puluh satu) hari dalam 1 (satu) bulan.
  • Dalam hal pekerja/buruh bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berbuah menjadi PKWTT.
BACA JUGA :  Apa itu SPT Masa Pajak Penghasilan?

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pekerja harian lepas  merupakan bagian dari PKWT, namun sesuai dengan Pasal 11 pekerja harian lepas dikecualikan dari ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya.

Pembayaran Pesangon Pekerja Harian Lepas

Meskipun menjadi bagian dari PKWT, pekerja harian lepas bisa berubah menjadi PKWTT menurut Kepmen No 100 Tahun 2004 Pasal 10 dan 15 dengan kondisi berikut:

  1. Bila pekerja harian lepas bekerja 21 (dua puluh satu) hari atau lebih selama 3 (tiga) bulan berturut-turut atau lebih.
  2. PKWT tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia dan huruf latin.

Bila pekerja harian lepas dianggap sebagai PKWTT maka karyawan tersebut berhak mendapatkan uang pesangon dengan perhitungannya berdasarkan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 Pasal 156 yang berbunyi:

  • Dalam hal terjadinya pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
  • Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:
  • masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, 1 (satu) bulan upah;
  • masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah;
  • masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun; 3 (tiga) bulan upah;
  • masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 (empat) tahun, 4 (empat) tahun, 4 (empat) bulan upah;
  • masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima) tahun, 5 (lima) bulan upah;
  • masa kerja 5 (lima) tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 (enam) tahun, 6 (enam) bulan upah;
  • masa kerja 6 (enam) tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 (tujuh) tahun, 7 (tujuh) bulan upah;
  • masa kerja 7 (tujuh) tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 (delapan
    tahun, 8 (delapan) bulan upah;
  • masa kerja 8 (delapan) tahun atau lebih, 9 (sembilan) bulan upah.
BACA JUGA :  Memahami Jenis Sistem Kerja Outsourcing dan Penerapannya

Namun apabila pekerja lepas tetap menjadi bagian sebagai PKWT maka karyawan tersebut tidak berhak untuk mendapatkan uang pesangon saat terjadinya PHK, namun berdasarkan pada Pasal 62 berhak mendapatkan ganti rugi dari perusahaan sebagai pihak yang mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian kerja dengan perhitungan sebesar upah karyawan tersebut sampai batas waktu berakhirnya batas perjanjian kerja.

Semoga informasi mengenai Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pekerja harian lepas, dan juga peraturan-peraturan yang berlaku dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan lain yang muncul mengenai kedua hal tersebut dan memberikan insight baru bagi Anda. Dan juga menjawab pertanyaan mengenai uang pesangon yang didapatkan karyawan pekerja lepas yang telah dijelaskan sebelumnya di dalam artikel ini.


Putri Ayudhia

Putri Ayudhia

Putri Ayudhia adalah seorang penulis konten SEO dan blogger paruh waktu yang telah bekerja secara profesional selama lebih dari 7 tahun. Dia telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menulis konten yang berkualitas, SEO-friendly, dan relevan dengan bidang HR dan Psikologi. Ayudhia memiliki pengetahuan yang kuat dalam SEO dan penulisan konten. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang HR dan Psikologi, yang membantu dia dalam menciptakan konten yang relevan dan berbobot. Dia memiliki keterampilan dalam melakukan riset pasar dan analisis, yang membantu dia dalam menciptakan strategi konten yang efektif.
https://bloghrd.com