Subjek PPnBM: Pengusaha PKP dan Non PKP - bloghrd.com

Mengenal Subjek PPnBM Lebih Detail.

Sebelum kita menjelajahi lebih lanjut mengenai subjek PPnBM dan objek PPnBM, mari kita memahami dasar hukum serta pertimbangan yang mendasari pungutan pajak barang mewah ini.

Dasar Hukum PPnBM

Penerapan pungutan PPnBM didasarkan pada undang-undang yang mengatur pajak di Indonesia, khususnya:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah: Undang-undang ini menjadi dasar hukum utama untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) di Indonesia.
2. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai: PPN dan PPnBM diatur dalam undang-undang yang sama karena PPnBM sebenarnya merupakan komponen tambahan dari PPN. PPN dikenakan pada hampir semua barang yang dikonsumsi, sementara PPnBM lebih spesifik, yaitu dikenakan pada saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) yang masuk dalam kategori barang mewah oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang menghasilkan barang mewah atau pada saat impor barang mewah.

Dasar Pertimbangan Pengenaan PPnBM

Pengenaan PPnBM tidak hanya didasarkan pada pertimbangan peraturan, tetapi juga mengikuti pertimbangan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Beberapa alasan dan pertimbangan mengapa PPnBM diterapkan adalah:

1. Keseimbangan Pembebanan Pajak: PPnBM dikenakan untuk menciptakan keseimbangan dalam pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi. Dengan membebankan pajak tambahan pada barang-barang mewah, konsumen yang mampu membeli barang tersebut memberikan kontribusi lebih besar kepada penerimaan pajak negara.
2. Pengendalian Pola Konsumsi: PPnBM juga digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap barang mewah. Dengan memberikan tarif pajak yang lebih tinggi pada barang-barang ini, pemerintah berusaha mengurangi permintaan dan konsumsi atas barang mewah yang mungkin tidak menjadi kebutuhan esensial.
3. Perlindungan Terhadap Produsen Kecil/Tradisional: Beberapa jenis PPnBM mungkin memberikan perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dengan memberikan tarif yang lebih rendah atau pengecualian terhadap jenis barang tertentu. Hal ini bisa membantu produsen kecil bersaing di pasar yang didominasi oleh barang mewah.

Subjek PPnBM

Subjek PPnBM adalah pihak yang tunduk kepada kewajiban membayar PPnBM. Dalam konteks PPnBM, ada dua kategori subjek utama:

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

PKP adalah pribadi atau badan usaha dalam berbagai bentuk yang, dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah, mengimpor BKP yang tergolong mewah, mengekspor BKP, atau melakukan usaha perdagangan dan memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, serta melakukan usaha jasa kena pajak atau memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean.

Contoh subjek PKP yang terkait dengan PPnBM meliputi pabrikan atau produsen, pengusaha real estate, importir, pemilik perusahaan bidang pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perkebunan, pemegang hak paten dan merk dagang, serta kontraktor dan subkontraktor bidang konstruksi.

Pengusaha yang Memilih Menjadi PKP

Selain PKP yang secara otomatis terkena kewajiban membayar PPnBM, ada juga pengusaha yang memilih untuk menjadi PKP secara sukarela. Ini meliputi eksportir dan pedagang yang menyerahkan BKP kepada PKP.

Dalam praktiknya, PKP akan mengenakan PPnBM pada BKP yang dihasilkan atau diimpor oleh mereka. Mereka kemudian mengumpulkan jumlah pajak ini dari pembeli BKP dan menyetorkannya ke pihak berwenang, yaitu Direktorat Jenderal Pajak.

Objek PPnBM

Objek PPnBM adalah barang atau BKP yang dikenakan PPnBM. Untuk memahami lebih lanjut, berikut adalah barang-barang yang menjadi objek PPnBM:

1. Barang yang Bukan Kebutuhan Pokok: PPnBM dikenakan pada barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Ini berarti barang-barang mewah yang cenderung digunakan untuk keperluan tambahan atau hiburan.
2. Barang yang Dikonsumsi oleh Masyarakat Tertentu: PPnBM juga dikenakan pada barang-barang yang dikonsumsi oleh kelompok masyarakat tertentu, seperti kelompok berpenghasilan tinggi.
3. Barang yang Menunjukkan Status: Beberapa barang mewah digunakan oleh masyarakat sebagai simbol status atau prestise. PPnBM dikenakan pada barang-barang ini untuk mengontrol konsumsinya.

Pengecualian Objek PPnBM

Namun, penting juga untuk memahami bahwa tidak semua barang mewah terkena PPnBM. Ada beberapa jenis barang yang tidak dikenakan PPnBM. Beberapa pengecualian objek PPnBM meliputi:

1. Barang Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang Dipetik Langsung: Barang-barang hasil pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang dipetik langsung dari sumbernya biasanya tidak dikenakan PPnBM.
2. Barang Hasil Perburuan: Barang hasil perburuan juga biasanya terhindar dari PPnBM.
3. Barang Hasil Pertambangan: Barang hasil pertambangan termasuk dalam kategori yang tidak dikenakan PPnBM.
4. Saham, Obligasi, dan Surat Berharga: Saham, obligasi, dan surat berharga lainnya tidak termasuk dalam objek PPnBM.

Dalam menjalankan sistem PPnBM ini, pemerintah memiliki peraturan dan tarif yang berbeda untuk berbagai jenis barang mewah. Tarif PPnBM juga dapat berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kebijakan pemerintah untuk mengendalikan konsumsi dan mengatur penerimaan pajak.

Kesimpulan

PPnBM adalah salah satu bentuk pajak di Indonesia yang dikenakan pada barang-barang mewah. Subjek PPnBM melibatkan PKP yang menghasilkan atau mengimpor barang mewah. Objek PPnBM adalah barang-barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok, sering digunakan oleh kelompok berpenghasilan tinggi, atau menunjukkan status tertentu. Meskipun ada pengecualian, pemerintah memiliki peraturan dan tarif khusus untuk berbagai jenis barang mewah. PPnBM memiliki peran penting dalam menghasilkan penerimaan pajak negara dan mengendalikan pola konsumsi masyarakat terhadap barang mewah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang subjek dan objek PPnBM, pengusaha dan masyarakat dapat mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan membantu memajukan ekonomi negara.

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!