Faktur Pajak 080: Pengertian, Dasar Hukum dan Penerapan - bloghrd.com



Faktur pajak 080 merupakan kode pembuatan faktur pajak yang digunakan atas transaksi penyerahan atau impor BKP/JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan pungutan PPN. Artikel ini akan membahas mulai dari pengertian hingga penerapan faktur pajak 080 tersebut. Simak selengkapnya dalam artikel berikut ini!

Pengertian Faktur Pajak 080

Faktur pajak 080 merupakan kode faktur pajak yang digunakan atas transaksi penyerahan atau impor Barang/Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyerahan atau impor BKP/JKP yang menggunakan kode faktur pajak 080 ini adalah penyerahan atau impor BKP/JKP yang bersifat strategis dan barang tertentu.
Yang dimaksud dengan barang strategis adalah, barang yang peruntukan menyangkut hajat hidup masyarakat. Contohnya, barang modal, makanan ternak, bibit, bahan baku perak, bahan baku uang kertas, listrik (kecuali rumah dengan daya di atas 6.600 VA) dan air bersih.
Baca Juga: Temukan cara otomatisasi pembuatan e-Faktur & e-BuPot di Aplikasi Pajak
Sementara, barang tertentu yang penyerahan atau impornya menggunakan kode faktur pajak 080 antara lain:

  1. Impor senjata.
  2. Amunisi.
  3. Alat angkutan di darat, termasuk di dalamnya kendaraan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).
  4. Kendaraan patroli.
  5. Kendaraan lapis baja dan kendaraan angkutan khusus lainnya termasuk suku cadang yang disediakan kementerian pertahanan/TNI/POLRI serta pihak lain yang ditunjuk kementerian pertahanan.
  6. Impor buku-buku pelajaran umum.
  7. Kitab suci dan buku pelajaran agama.
  8. Penyerahan rumah sederhana.
  9. Rumah sangat sederhana.
  10. Rumah susun sederhana.
  11. Asrama mahasiswa.

Selain itu, ada pula pembebasan pengenaan PPN dan PPnBM, yang mana atas penyerahannya juga menggunakan kode faktur pajak 080, yakni pemberian pembebasan PPN dan PPnBM kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya.
Untungnya, Anda tidak perlu mengingat semua aturan tersebut karena kini bisa dengan mudah diotomatisasi dengan workflow Aplikasi Pajak.

BACA JUGA :  KPP Pratama Jakarta Penjaringan

Dasar Hukum

Penggunaan kode faktur pajak 080 diatur dalam Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Lampiran III PER-24/PJ/2012 secara tegas menyatakan bahwa kode faktur pajak 080 merupakan kode digunakan untuk penyerahan BKP dan/atau JKP yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.
Kode faktur pajak ini digunakan atas penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, berdasarkan peraturan khusus yang berlaku antara lain:

  1. Ketentuan yang mengatur mengenai Impor atau penyerahan BKP/JKP tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN. Untuk penyerahan atau impor BKP/JKP tertentu, ketentuan yang digunakan adalah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015.
  2. Ketentuan yang mengatur mengenai penyerahan atau impor BKP/JKP tertentu yang bersifat strategis. Untuk penyerahan atau impor BKP strategis, ketentuan yang digunakan adalah PP Nomor 81 Tahun 2015.
  3. Ketentuan yang mengatur mengenai pemberian pembebasan PPN dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kepada perwakilan negara asing dan badan internasional serta pejabatnya. Ketentuan yang digunakan adalah, PP Nomor 47 tahun 2013.

Penerapan Kode Faktur Pajak 080

Penggunaan kode faktur pajak 080 muncul karena pada dasarnya barang atau jasa yang diimpor atau diserahkan ini merupakan kategori BKP/JKP. Sehingga, meski mendapatkan fasilitas pembebasan PPN, namun tidak menghilangkan kewajiban pembuatan faktur pajak, karena sekali lagi, yang diserahkan masuk dalam kategori BKP/JKP.
Berbeda dengan barang dan jasa yang atas penyerahannya mendapat fasilitas tidak dipungut PPN, yang artinya sedari awal beberapa barang dan jasa tertentu memang tidak dikenakan pungutan PPN. Untuk transaksi ini, penyerahannya tidak diharuskan membuat faktur pajak.
Kode faktur pajak jenis ini harus dibuat saat melakukan penyerahan BKP/JKP dan harus juga menyertakan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPN, sebagai syarat bahwa impor atau penyerahan BKP/JKP telah mendapatkan persetujuan mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pungutan PPN.
Terhadap faktur pajak yang menggunakan kode faktur pajak ini, penerima BKP/JKP tidak bisa mengkreditkan perolehan pajak masukan.
Ayo buat e-Faktur untuk kode faktur pajak 080! Segera daftar atau Anda bisa hubungi tim pemasaran kami untuk info lebih lengkapnya.
Referensi:

  • Lampiran III Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012
  • PP Nomor 47 tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing Dan Badan Internasional Serta Pejabatnya
BACA JUGA :  KPP Pratama Tigaraksa



Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!


Putri Ayudhia

Putri Ayudhia

Putri Ayudhia adalah seorang penulis konten SEO dan blogger paruh waktu yang telah bekerja secara profesional selama lebih dari 7 tahun. Dia telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menulis konten yang berkualitas, SEO-friendly, dan relevan dengan bidang HR dan Psikologi. Ayudhia memiliki pengetahuan yang kuat dalam SEO dan penulisan konten. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang HR dan Psikologi, yang membantu dia dalam menciptakan konten yang relevan dan berbobot. Dia memiliki keterampilan dalam melakukan riset pasar dan analisis, yang membantu dia dalam menciptakan strategi konten yang efektif.
https://bloghrd.com