Peraturan Cuti Umrah Sesuai Undang-Undang Ketenagakerjaan

Cuti umrah adalah salah satu topik yang sering menimbulkan pertanyaan di perusahaan, terutama bagi HR, manajemen, dan karyawan muslim. Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya perlu dilihat secara hati-hati: apakah perusahaan wajib memberikan cuti umrah? Apakah cuti umrah harus tetap dibayar? Apakah jatah cuti tahunan boleh dipotong? Dan bagaimana cara HR mengatur kebijakan cuti umrah agar tetap adil bagi karyawan maupun perusahaan?

Dalam hubungan kerja, karyawan memang memiliki hak untuk beristirahat, memperoleh upah, menjalankan ibadah, dan mendapatkan perlakuan yang layak. Di sisi lain, perusahaan juga memiliki kebutuhan operasional yang harus tetap berjalan. Karena itu, kebijakan cuti umrah sebaiknya tidak hanya dilihat dari sisi keagamaan, tetapi juga dari sisi hukum ketenagakerjaan, pengupahan, administrasi HR, dan peraturan internal perusahaan.

Artikel ini akan membahas peraturan cuti umrah sesuai ketentuan ketenagakerjaan, perbedaannya dengan cuti haji, apakah upah tetap dibayar, dokumen yang perlu disiapkan karyawan, serta contoh kebijakan yang bisa digunakan HR. Untuk memahami konteks izin tidak masuk kerja secara umum, Anda juga bisa membaca panduan contoh surat izin tidak masuk kerja.

Apa Itu Cuti Umrah?

Cuti umrah adalah izin tidak masuk kerja yang diajukan karyawan untuk melaksanakan ibadah umrah. Dalam praktiknya, durasi cuti umrah biasanya mengikuti paket perjalanan yang dipilih karyawan, misalnya 9 hari, 10 hari, 12 hari, atau lebih, tergantung jadwal keberangkatan, penerbangan, akomodasi, dan rangkaian perjalanan.

Berdasarkan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, ibadah umrah adalah kegiatan berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah, lalu dilanjutkan dengan tawaf, sai, dan tahalul.

Dari sisi HR, cuti umrah perlu diperlakukan sebagai permohonan izin yang membutuhkan perencanaan. Karyawan akan meninggalkan pekerjaan dalam beberapa hari kerja, sehingga perusahaan perlu menyiapkan pengalihan tugas, approval atasan, pembaruan jadwal kerja, serta pencatatan pada sistem absensi dan payroll.

Apakah Cuti Umrah Diatur Secara Khusus dalam UU Ketenagakerjaan?

Secara umum, UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Ketentuan ini menjadi dasar penting bahwa perusahaan tidak boleh menghalangi pekerja untuk menjalankan ibadah.

Namun, yang perlu dipahami adalah istilah “cuti umrah” tidak disebut sebagai jenis cuti tersendiri secara eksplisit dalam UU Ketenagakerjaan. Karena itu, perlakuannya dalam perusahaan sebaiknya diatur lebih rinci melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dasar hukum yang perlu diperhatikan HR

Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan cuti umrah antara lain:

• Ketentuan mengenai kesempatan pekerja untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan agamanya.
• Ketentuan mengenai upah yang tetap dibayar ketika pekerja tidak masuk kerja karena menjalankan kewajiban ibadah yang diperintahkan agamanya.
• Ketentuan bahwa pelaksanaan hak tersebut dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
• Ketentuan larangan PHK dengan alasan pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya.

Karena topik ini berkaitan dengan upah, HR juga perlu memahami ketentuan pengupahan perusahaan secara umum. Untuk referensi tambahan, Anda dapat membaca pembahasan tentang kerja dan upah di Indonesia.

Apakah Perusahaan Wajib Memberikan Cuti Umrah?

Jawaban yang paling aman adalah: perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada karyawan untuk beribadah, tetapi status cuti umrah sebagai cuti berbayar atau tidak berbayar perlu dilihat dari kebijakan perusahaan dan ketentuan internal yang berlaku.

Hal ini karena dalam praktik ketenagakerjaan, ibadah yang secara jelas sering dikaitkan dengan ketentuan cuti ibadah berbayar adalah ibadah yang bersifat wajib dan diatur pelaksanaannya oleh peraturan perundang-undangan. Untuk umat Islam, contoh yang paling kuat adalah ibadah haji bagi yang mampu. Sementara itu, umrah memiliki pembahasan yang lebih beragam dalam pandangan fikih dan tidak selalu diperlakukan sama dengan haji dalam kebijakan ketenagakerjaan perusahaan.

Kesimpulan praktis untuk HR

Perbedaan Cuti Umrah dan Cuti Haji

Cuti umrah dan cuti haji sering dianggap sama karena sama-sama berkaitan dengan ibadah ke Tanah Suci. Padahal, dari sisi pengaturan perusahaan, keduanya sebaiknya dibedakan.

1. Dari sisi status ibadah

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima dan wajib bagi muslim yang mampu, sekali seumur hidup. Sementara itu, umrah sering dipahami sebagai ibadah yang sangat dianjurkan, meskipun terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai status wajibnya bagi yang belum pernah melaksanakan.

Karena perbedaan ini, perusahaan perlu berhati-hati dalam membuat kebijakan agar tidak menyamaratakan semua situasi tanpa dasar yang jelas.

2. Dari sisi durasi perjalanan

Ibadah haji membutuhkan waktu jauh lebih lama dibanding umrah. Pada praktiknya, cuti haji bisa berlangsung puluhan hari, sedangkan umrah biasanya sekitar 9 sampai 12 hari, tergantung paket perjalanan dan jadwal penerbangan.

3. Dari sisi kebijakan internal perusahaan

Banyak perusahaan mengatur cuti haji sebagai cuti ibadah khusus, sementara cuti umrah lebih sering dimasukkan ke dalam cuti tahunan, cuti khusus sesuai kebijakan perusahaan, atau unpaid leave apabila jatah cuti sudah habis.

Ringkasan perbedaan cuti haji dan cuti umrah

Apakah Cuti Umrah Memotong Cuti Tahunan?

Cuti umrah dapat memotong cuti tahunan jika perusahaan mengaturnya demikian. Misalnya, perusahaan menetapkan bahwa karyawan yang ingin umrah dapat menggunakan jatah cuti tahunan terlebih dahulu. Jika durasi umrah lebih panjang dari sisa cuti tahunan, sisanya dapat diproses sebagai unpaid leave atau izin khusus sesuai kebijakan perusahaan.

Contohnya, seorang karyawan memiliki sisa cuti tahunan 8 hari, tetapi paket umrah yang diambil membutuhkan izin 12 hari kerja. Perusahaan dapat menyetujui 8 hari sebagai cuti tahunan dan 4 hari sisanya sebagai unpaid leave, selama hal ini sesuai dengan kebijakan internal dan disepakati secara jelas.

Karena pengelolaan cuti berhubungan dengan jadwal kerja, absensi, dan payroll, perusahaan yang memiliki sistem shift perlu lebih teliti. Anda bisa membaca panduan cara efektif HR dalam mengelola shift karyawan agar pengaturan jadwal tetap berjalan saat ada karyawan yang mengambil cuti cukup panjang.

Apakah Gaji Tetap Dibayar Selama Cuti Umrah?

Status upah selama cuti umrah perlu dilihat dari kebijakan perusahaan. Jika perusahaan menetapkan cuti umrah sebagai cuti khusus berbayar, maka karyawan tetap menerima upah sesuai aturan internal. Jika perusahaan menetapkannya sebagai cuti tahunan, maka karyawan juga tetap menerima gaji karena cuti tahunan merupakan hak istirahat berbayar.

Namun, jika jatah cuti tahunan sudah habis dan perusahaan menyetujui sisa hari sebagai unpaid leave, maka hari tersebut dapat tidak dibayar sesuai kebijakan yang berlaku. HR harus memastikan ketentuan ini tertulis jelas agar tidak menimbulkan salah paham.

Contoh skema pembayaran cuti umrah

Jika kebijakan cuti berdampak pada gaji, HR perlu memastikan perhitungannya masuk ke payroll dengan benar. Untuk mendukung proses tersebut, Anda bisa membaca ulasan tentang software aplikasi payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.

Dokumen yang Sebaiknya Dilampirkan Saat Mengajukan Cuti Umrah

Agar proses pengajuan lebih tertib, perusahaan dapat meminta karyawan melampirkan dokumen pendukung. Dokumen ini bukan untuk mempersulit ibadah, tetapi untuk memastikan jadwal cuti, kebutuhan kerja, dan pencatatan administrasi berjalan rapi.

Dokumen pendukung yang umum diminta

• Form pengajuan cuti atau surat permohonan cuti umrah.
• Jadwal keberangkatan dan kepulangan.
• Bukti pendaftaran atau invoice dari travel umrah.
• Itinerary perjalanan.
• Salinan tiket atau jadwal penerbangan jika sudah tersedia.
• Persetujuan atasan langsung.
• Rencana serah terima pekerjaan selama karyawan cuti.

Untuk karyawan, dokumen ini membantu memperkuat permohonan. Untuk HR, dokumen ini membantu memastikan bahwa cuti yang diajukan memiliki dasar dan tanggal yang jelas. Jika perusahaan masih menggunakan proses manual, format dasar pengajuan izin dapat mengacu pada format surat izin tidak masuk kerja.

Cara HR Membuat Kebijakan Cuti Umrah yang Jelas

Kebijakan cuti umrah sebaiknya tidak hanya disampaikan secara lisan. Agar tidak menimbulkan perbedaan tafsir, HR perlu memasukkannya dalam peraturan perusahaan, SOP cuti, perjanjian kerja, atau perjanjian kerja bersama.

1. Tentukan status cuti umrah

HR perlu menentukan apakah cuti umrah dikategorikan sebagai:

• Cuti khusus berbayar.
• Cuti tahunan.
• Izin tidak dibayar.
• Kombinasi cuti tahunan dan izin tidak dibayar.

Jika perusahaan ingin memberikan fasilitas tambahan kepada karyawan muslim, cuti umrah dapat dijadikan benefit khusus. Namun, ketentuannya harus dirumuskan secara konsisten agar tidak menimbulkan kecemburuan atau penerapan yang berbeda antar karyawan.

2. Tentukan batas durasi cuti

Perusahaan dapat menentukan durasi maksimal cuti umrah, misalnya 9 hari kerja, 10 hari kerja, atau mengikuti batas tertentu yang disepakati. Jika karyawan memilih paket perjalanan yang lebih panjang, kelebihan hari dapat menggunakan cuti tahunan atau unpaid leave.

Contoh ketentuan durasi

• Perusahaan memberikan cuti umrah maksimal 10 hari kalender atau 8 hari kerja.
• Jika durasi perjalanan melebihi batas tersebut, sisa hari dipotong dari cuti tahunan.
• Jika saldo cuti tahunan tidak mencukupi, sisa hari dapat diproses sebagai unpaid leave.

3. Tentukan frekuensi penggunaan

HR juga perlu menetapkan apakah cuti umrah khusus hanya dapat digunakan satu kali selama bekerja, satu kali dalam periode tertentu, atau mengikuti kebijakan cuti tahunan biasa.

Jika perusahaan mengadopsi prinsip cuti ibadah khusus, pembatasan “sekali selama bekerja” dapat dipertimbangkan agar kebijakan tetap seimbang dan tidak mengganggu operasional.

4. Buat alur approval yang jelas

Pengajuan cuti umrah sebaiknya melalui alur persetujuan yang jelas. Minimal, karyawan mengajukan cuti kepada atasan langsung dan HR. Jika durasinya panjang atau menyangkut posisi penting, approval tambahan dari manajemen bisa diperlukan.

Alur ini penting agar perusahaan dapat menyiapkan pengganti sementara, mengatur beban kerja, dan menghindari kekosongan posisi. Jika perusahaan menggunakan sistem HR digital, proses pengajuan cuti bisa dibuat lebih praktis melalui aplikasi. Untuk gambaran fitur HR yang relevan, Anda bisa membaca artikel fungsi aplikasi software HR dalam bisnis.

5. Atur batas waktu pengajuan

Karena umrah biasanya direncanakan jauh hari, perusahaan dapat meminta karyawan mengajukan cuti minimal 30 hari sebelum keberangkatan. Untuk posisi tertentu yang sulit digantikan, batas pengajuan bisa dibuat lebih panjang.

Dengan pemberitahuan lebih awal, HR dan atasan dapat menyusun rencana kerja, membagi tugas, dan memastikan tidak ada pekerjaan penting yang tertunda.

6. Pastikan tidak ada diskriminasi

Kebijakan cuti umrah perlu disusun dengan prinsip adil dan tidak diskriminatif. Jika perusahaan memberikan cuti ibadah untuk satu agama, perusahaan sebaiknya juga memiliki mekanisme izin ibadah bagi karyawan dari agama lain sesuai kebutuhan ibadah masing-masing.

Tujuannya bukan menyamaratakan bentuk ibadah, tetapi memastikan perusahaan menghormati hak beragama semua karyawan secara proporsional.

Contoh SOP Pengajuan Cuti Umrah

Berikut contoh alur sederhana yang bisa digunakan HR untuk menyusun SOP cuti umrah di perusahaan.

1. Karyawan mengajukan permohonan

Karyawan mengisi form cuti atau mengirim surat permohonan kepada atasan dan HR. Permohonan sebaiknya mencantumkan tanggal keberangkatan, tanggal kembali bekerja, total hari cuti, dan jenis cuti yang ingin digunakan.

2. Karyawan melampirkan dokumen pendukung

Dokumen pendukung dapat berupa itinerary, jadwal perjalanan, bukti pendaftaran travel, atau dokumen lain yang relevan.

3. Atasan mengecek kebutuhan operasional

Atasan langsung mengevaluasi apakah cuti dapat disetujui pada tanggal tersebut. Jika ada pekerjaan penting, atasan dapat meminta karyawan menyiapkan handover sebelum cuti.

4. HR memeriksa saldo cuti dan status pengajuan

HR memeriksa saldo cuti tahunan, status karyawan, durasi cuti, dan perlakuan upah sesuai kebijakan perusahaan. Jika cuti berdampak pada payroll, HR perlu mencatatnya secara akurat.

5. Perusahaan memberikan persetujuan tertulis

Setelah disetujui, HR memberikan konfirmasi tertulis kepada karyawan. Konfirmasi ini sebaiknya mencantumkan jumlah hari cuti, jenis cuti, tanggal mulai, tanggal selesai, serta apakah ada hari unpaid leave.

6. Karyawan melakukan serah terima pekerjaan

Sebelum berangkat, karyawan perlu menyelesaikan pekerjaan prioritas atau menyerahkan tugas kepada rekan kerja yang ditunjuk. Ini penting agar operasional tetap berjalan.

Contoh Klausul Cuti Umrah dalam Peraturan Perusahaan

Berikut contoh klausul sederhana yang dapat disesuaikan oleh perusahaan. Contoh ini bersifat umum dan sebaiknya tetap ditinjau oleh tim legal atau konsultan ketenagakerjaan sebelum digunakan.

Contoh klausul 1: Cuti umrah menggunakan cuti tahunan

“Karyawan yang akan melaksanakan ibadah umrah dapat mengajukan cuti dengan menggunakan hak cuti tahunan yang tersedia. Apabila durasi ibadah umrah melebihi sisa hak cuti tahunan, kelebihan hari dapat diajukan sebagai izin tidak dibayar setelah mendapatkan persetujuan dari atasan langsung dan HR.”

Contoh klausul 2: Cuti umrah sebagai cuti khusus

“Perusahaan dapat memberikan cuti khusus untuk pelaksanaan ibadah umrah maksimal 10 hari kalender, satu kali selama masa kerja karyawan di perusahaan. Pengajuan cuti wajib dilakukan paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan dengan melampirkan dokumen pendukung. Apabila durasi perjalanan melebihi batas cuti khusus, kelebihan hari akan diperhitungkan sebagai cuti tahunan atau izin tidak dibayar.”

Contoh klausul 3: Cuti umrah kombinasi

“Pelaksanaan ibadah umrah dapat menggunakan kombinasi cuti tahunan dan izin tidak dibayar. Persetujuan diberikan dengan mempertimbangkan kebutuhan operasional, kelengkapan dokumen, serta rencana serah terima pekerjaan.”

Kesalahan HR yang Sering Terjadi dalam Mengatur Cuti Umrah

Beberapa masalah biasanya muncul karena kebijakan cuti umrah belum tertulis dengan jelas. Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari HR.

1. Tidak membedakan cuti haji dan cuti umrah

Cuti haji dan cuti umrah memiliki konteks yang berbeda. Jika perusahaan menyamakan keduanya tanpa aturan tertulis, hal ini dapat menimbulkan kebingungan saat ada karyawan lain mengajukan cuti serupa.

2. Tidak menjelaskan status upah

Status upah harus jelas sejak awal. Apakah karyawan tetap dibayar penuh, dipotong cuti tahunan, atau ada bagian yang menjadi unpaid leave? Jika tidak dijelaskan, karyawan bisa merasa dirugikan saat payroll diproses.

Untuk menghindari kesalahan penggajian, HR perlu memastikan kebijakan cuti terhubung dengan proses payroll dan slip gaji. Sebagai tambahan, baca juga panduan aplikasi slip gaji online untuk UKM.

3. Tidak memperbarui saldo cuti

Jika cuti umrah menggunakan cuti tahunan, saldo cuti karyawan harus diperbarui. Kesalahan saldo cuti dapat menimbulkan masalah saat karyawan mengajukan cuti berikutnya.

4. Tidak menyiapkan pengganti sementara

Karyawan yang menjalankan umrah bisa tidak masuk kerja selama beberapa hari hingga lebih dari satu minggu. Jika tidak ada handover, pekerjaan bisa tertunda. Ini terutama penting untuk posisi yang berkaitan dengan layanan pelanggan, operasional, payroll, finance, atau administrasi penting.

5. Membuat keputusan tanpa dokumentasi

Persetujuan cuti sebaiknya tercatat. Jika hanya disampaikan secara lisan, HR akan kesulitan melakukan pembuktian saat terjadi perbedaan pemahaman.

Hubungan Cuti Umrah dengan Absensi, Payroll, dan Pajak

Cuti umrah bukan hanya urusan izin. Bagi HR, cuti ini juga berkaitan dengan pencatatan absensi, perhitungan gaji, slip gaji, pajak, dan laporan internal.

1. Dampak pada absensi

Hari cuti umrah harus dicatat dengan kode yang tepat. Misalnya, cuti tahunan, cuti khusus, atau unpaid leave. Jika kode absensi salah, sistem bisa membaca karyawan sebagai alpa atau tidak hadir tanpa keterangan.

Untuk perusahaan yang ingin merapikan pencatatan kehadiran, penggunaan aplikasi absensi terintegrasi dapat membantu HR mengurangi kesalahan input.

2. Dampak pada payroll

Jika semua hari cuti umrah berstatus cuti berbayar, payroll biasanya tidak berubah. Namun, jika ada unpaid leave, HR perlu menghitung potongan gaji sesuai jumlah hari kerja yang tidak dibayar.

Jika karyawan masuk kembali di tengah periode payroll atau ada potongan prorata, perhitungannya perlu dilakukan secara rapi. Untuk contoh kasus lain yang berkaitan dengan perhitungan prorata, Anda bisa membaca artikel cara menghitung gaji karyawan masuk tengah bulan.

3. Dampak pada PPh 21

Jika cuti umrah menyebabkan adanya pengurangan penghasilan karena unpaid leave, maka dasar perhitungan pajak penghasilan karyawan juga bisa ikut berubah. Karena itu, HR dan payroll perlu memastikan data gaji aktual sudah benar sebelum perhitungan PPh 21 dilakukan.

Untuk memahami tugas HR terkait pajak karyawan, baca juga pembahasan memahami tugas HR terkait pajak penghasilan karyawan.

Bagaimana Jika Pengajuan Cuti Umrah Ditolak?

Perusahaan sebaiknya tidak menolak pengajuan cuti umrah tanpa alasan yang jelas. Namun, dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat meminta penyesuaian jadwal jika ada kebutuhan operasional yang sangat mendesak, posisi belum bisa ditinggalkan, atau pengajuan terlalu mendadak.

Jika perusahaan perlu menunda atau meminta penyesuaian, HR sebaiknya menyampaikan alasan secara tertulis dan menawarkan solusi, misalnya perubahan tanggal, pengajuan ulang, atau penggunaan kombinasi cuti tahunan dan unpaid leave.

Alasan yang masih masuk akal untuk meminta penyesuaian

• Pengajuan dilakukan terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan.
• Tidak ada handover pekerjaan.
• Banyak karyawan pada divisi yang sama sudah cuti pada periode tersebut.
• Ada proyek penting yang tidak bisa ditinggalkan tanpa pengganti.
• Dokumen pendukung belum lengkap.

Namun, perusahaan harus tetap berhati-hati agar kebijakan ini tidak terlihat menghalangi ibadah atau mendiskriminasi karyawan. Jika masalah berujung pada pelanggaran disiplin atau konflik kerja, HR perlu memahami aturan formal sebelum memberikan teguran. Anda bisa membaca panduan cara membuat surat peringatan karyawan sesuai aturan UU Ketenagakerjaan.

Tips untuk Karyawan yang Ingin Mengajukan Cuti Umrah

Agar permohonan lebih mudah disetujui, karyawan sebaiknya mengajukan cuti dengan persiapan yang baik. Jangan menunggu terlalu dekat dengan tanggal keberangkatan, terutama jika posisi Anda memiliki tanggung jawab penting.

1. Ajukan cuti jauh hari

Sebaiknya ajukan cuti minimal 30 hari sebelum keberangkatan. Jika perusahaan memiliki aturan berbeda, ikuti ketentuan yang berlaku.

2. Lengkapi dokumen pendukung

Lampirkan itinerary, jadwal keberangkatan, dan informasi durasi perjalanan. Ini membantu HR dan atasan memverifikasi tanggal cuti.

3. Siapkan handover pekerjaan

Buat daftar pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum berangkat, pekerjaan yang harus dilanjutkan rekan kerja, dan kontak darurat jika ada hal penting.

4. Pastikan saldo cuti cukup

Jika perusahaan memakai skema cuti tahunan, cek saldo cuti Anda terlebih dahulu. Jika saldo tidak mencukupi, diskusikan kemungkinan unpaid leave dengan HR.

5. Simpan persetujuan tertulis

Pastikan approval cuti tercatat, baik melalui email, aplikasi HR, atau form cuti yang ditandatangani. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman saat absensi dan payroll diproses.

FAQ Seputar Peraturan Cuti Umrah Karyawan

Apakah cuti umrah termasuk hak cuti tahunan?

Tidak selalu. Cuti umrah bisa menggunakan cuti tahunan jika perusahaan mengatur demikian. Namun, perusahaan juga dapat membuat kebijakan cuti khusus umrah, selama tertulis jelas dan diterapkan secara konsisten.

Apakah perusahaan wajib membayar gaji selama cuti umrah?

Tergantung kebijakan perusahaan. Jika cuti umrah memakai cuti tahunan atau cuti khusus berbayar, gaji tetap dibayar. Jika menggunakan unpaid leave, hari unpaid leave dapat tidak dibayar.

Apakah cuti umrah hanya boleh satu kali selama bekerja?

Hal ini bergantung pada kebijakan perusahaan. Jika perusahaan memberikan cuti umrah khusus berbayar, perusahaan dapat membatasi penggunaannya, misalnya satu kali selama masa kerja. Jika memakai cuti tahunan, maka mengikuti saldo cuti tahunan karyawan.

Apakah perusahaan boleh menolak cuti umrah?

Perusahaan sebaiknya tidak menolak tanpa alasan jelas. Namun, perusahaan dapat mengatur jadwal, meminta dokumen pendukung, dan mempertimbangkan kebutuhan operasional. Jika ada kendala, solusi terbaik adalah mencari tanggal yang disepakati bersama.

Apakah karyawan bisa di-PHK karena menjalankan umrah?

Perusahaan tidak boleh melakukan PHK dengan alasan karyawan menjalankan ibadah menurut agamanya. Namun, karyawan tetap harus mengikuti prosedur pengajuan cuti dan aturan internal perusahaan.

Kesimpulan

Cuti umrah adalah hak izin yang perlu dikelola secara bijak oleh perusahaan. UU Ketenagakerjaan menjamin kesempatan bagi pekerja untuk melaksanakan ibadah, tetapi cuti umrah tidak disebut secara eksplisit sebagai jenis cuti khusus tersendiri. Karena itu, perusahaan perlu mengaturnya secara jelas dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, SOP cuti, atau perjanjian kerja bersama.

Dalam praktiknya, cuti umrah dapat diberikan sebagai cuti tahunan, cuti khusus berbayar, unpaid leave, atau kombinasi dari beberapa skema tersebut. Yang terpenting, perusahaan harus membuat kebijakan tertulis, menerapkan aturan secara konsisten, tidak diskriminatif, dan tetap menghormati hak karyawan untuk beribadah.

Bagi HR, kebijakan cuti umrah juga harus terhubung dengan absensi, payroll, slip gaji, pajak, dan perencanaan kerja. Dengan administrasi yang rapi, perusahaan dapat mendukung kebutuhan ibadah karyawan tanpa mengganggu operasional bisnis.

Referensi External

• JDIH BPK – Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
• JDIH BPK – Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• JDIH BPK – Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
• Better Work Indonesia – UU Nomor 6 Tahun 2023 Bab IV Ketenagakerjaan
• JDIH Kabupaten Sukoharjo – Pelaksanaan Ibadah Umrah bagi Karyawan
• Talenta – Cuti Umrah Karyawan: Aturan, Ketentuan, dan Contoh Suratnya