Arti, penjelasan pengertian Upah Minimum UMR UMK di Indonesia adalah sebagai berikut.
Penerapan apa itu UMR adalah seperti apa diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun 1999.
Aturan ini kemudian direvisi lewat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000.
Sebenarnya istilah UMR tidak lagi relevan digunakan karena UMR sudah digantikan dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
Namun istilah UMR adalah terlanjur melekat dalam bahasa sehari-hari.
Begini Penjelasan Mengenai Arti, Pengertian, Penetapan Upah Minimum UMR UMK di Indonesia
Penetapan arti UMR dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang diawali dari rapat Dewan Pengupahan Daerah (DPD).
DPD sebelumnya sudah membentuk tim survey untuk mencari informasi harga kebutuhan pokok pekerja sehari-hari.
Kemudian dari data tersebut diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan apa itu UMR ke Gubernur untuk disahkan.
Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013, UMP adalah ditetapkan dan diumumkan oleh masing-masing gubernur secara serentak setiap tanggal 1 November dan UMK selambat-lambatnya tanggal 21 November.
Alasan besaran UMR adalah berbeda-beda Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 20 juga menjelaskan alasan besaran UMR berbeda-beda setiap daerah.
Dalam menentukan arti UMR, DPD menghimpun data atau informasi mengenai keberagaman perusahaan, jumlah perusahaan dan tenaga kerja, devisa dan nilai tambah yang dihasilkan, kemampuan perusahaan, asosiasi perusahaan, serta serikat pekerja masing-masing daerah.
Hal ini bertujuan agar dapat menjamin standar kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya, meningkatkan produktivitas dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Selain itu, besaran UMR juga tidak memberatkan perusahaan karena bagaimana pun perusahaan berusaha melakukan efisiensi biaya agar dapat memaksimumkan laba.
Dalam penetapan UMR adalah masih terjadi perbedaan yang didasarkan pada tingkat kemampuan, sifat, dan jenis pekerjaan di tiap-tiap perusahaan yang kondisinya berbeda-beda, yang masing-masing daerah tidaksama.
Kenaikan upah minimum menjadi salah satu topik yang sering dibahas oleh serikat pekerja di berbagai daerah.
Upah minimum merupakan suatu standar yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di lingkungan usaha.
Ada beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan upah minimum yang berbeda di setiap daerah.
Mulai dari Upah Minimum Regional (UMR), Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK), serta Upah Minimum Provinsi (UMP).
Sebenarnya apa perbedaan UMR dan UMK? Apakah keduanya berbeda dengan UMP? Simak lebih lanjut pembahasannya di artikel bloghrd.com ini, ya!
Perbedaan UMR dan UMK
Sebelum membahas lebih jauh mengenai perbedaan UMR dan UMK, kita coba pahami dulu yuk masing-masing jenis upah minimum ini berdasarkan definisinya.
UMR merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh gubernur sebagai standar pendapatan wilayah provinsi.
UMR juga menjadi acuan dalam penetapan nominal gaji sehingga istilah ini banyak dikenal masyarakat.
Penetapan UMR dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang.
Proses perumusan UMR diawali dengan adanya rapat yang diadakan oleh perwakilan birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha.
Kemudian dibentuklah tim survei untuk mencari tahu harga sejumlah kebutuhan para pegawai, karyawan, dan buruh.
Setelah mengadakan survei, kemudian diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak atau KHL.
Selain UMR, ada juga istilah UMK. UMK sendiri merupakan upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten/ kota.
Penetapan UMK juga ditentukan oleh gubernur.
Penetapan UMK harus lebih besar dari upah minimum provinsi.
Penetapan upah minimum dilakukan setiap satu tahun sekali.
Jika di suatu kota/kabupaten belum bisa menetapkan standar UMK, maka UMP yang akan menjadi acuan untuk pemberian upah.
Perbedaan UMR dan UMK sebenarnya dapat Anda jawab dengan mudah jika merujuk pada pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep-226/MEN/2000.
Dikutip dari keputusan menteri tersebut, ada beberapa perubahan istilah di dalam penyebutan istilah Upah Minimum Regional seperti:
- Upah Minimum Regional tingkat 1 diubah menjadi Upah Minimum Provinsi.
- Upah Minimum Regional tingkat II diubah menjadi Upah Minimum Kabupaten/Kota.
- Upah Minimum Sektoral Tingkat Regional diubah menjadi Upah Minimum Sektoral Propinsi.
Istilah-istilah di atas kemudian dilebur kembali di pasal berikutnya menjadi
- Upah Minimum Provinsi adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi.
- Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota.
- Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMS Provinsi) adalah Upah Minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh Kabupaten/ Kota di satu Provinsi.
- Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMS Kabupaten/ kota) adalah Upah Minimum yang berlaku secara Sektoral di Daerah Kabupaten/Kota.
Jadi berdasarkan ketetapan di atas dapat disimpulkan bahwa seiring diresmikannya peraturan kementerian ketenagakerjaan yang baru, perbedaan UMR dan UMK terletak hanya pada pembaruan istilah.
Istilah Upah Minimum Regional kini sudah tidak lagi digunakan dan digantikan menjadi lebih spesifik per tingkatan administrasi suatu daerah seperti provinsi dan kabupaten/kota.
Mengenal Istilah UMP
Selain istilah UMR dan UMK, ada juga jenis upah minimum yang dikenal dengan istilah UMP.
UMP adalah merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi.
UMP ditetapkan setiap satu tahun sekali oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Komisi Penelitian Pengupahan dan Dewan Pengupahan Provinsi.
Penetapan UMP ini ditetapkan serentak pada tanggal 1 November, setiap tahunnya.
Peraturan pemerintah mengenai upah minimum jenis ini juga menegaskan bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun pada perusahaan yang bersangkutan.
Daerah dengan gaji UMR tertinggi di Pulau Jawa
Berikut daftar UMR tertinggi yang ada di Pulau Jawa yang berlaku pada tahun 2022 :
- UMK 2022 Kota Bekasi: Rp 4.816.921,17
- UMK 2022 Kabupaten Karawang: Rp 4.798.312,00
- UMK 2022 Kabupaten Bekasi: Rp 4.791.843,90
- UMP 2022 Jakarta: Rp 4.452.724 (Jakarta tidak menetapkan UMK)
- UMK 2022 Kota Depok: Rp 4.377.231,93
- UMK 2022 Kota Surabaya: Rp 4.375.479,19
- UMK 2022 Kabupaten Gresik: Rp 4.372.030,51
- UMK 2022 Kabupaten Sidoarjo: Rp 4.368.581,85
- UMK 2022 Kabupaten Pasuruan: Rp 4.365.133,19
- UMK 2022 Kabupaten Mojokerto: Rp 4.354.787,17
- UMK 2022 Kota Cilegon: Rp 4.340.254,18
- UMK 2022 Kota Bogor: Rp 4.330.249,57
- UMK 2022 Kota Tangerang: Rp 4.285.798,90
- UMK 2022 Kota Tangerang Selatan: Rp 4.280.214,51
- UMK 2022 Kabupaten Tangerang: Rp 4.230.792,65
- UMK 2022 Kabupaten Bogor: Rp 4.217.206,00
- UMK 2022 Kabupaten Serang: Rp 4.215.180,86
- UMK 2022 Kabupaten Purwakarta: Rp 4.173.568,61
- UMK 2022 Kota Serang: Rp 3.850.526,18
- UMK 2022 Kota Bandung: Rp 3.774.860,78
UMR Tidak Sama dengan Gaji Pokok
Apa beda UMR dan gaji pokok?
UMR bukanlah gaji pokok yang diterima pekerja.
Gaji pokok merupakan imbalan dasar dari sebuah pekerjaan yang besarnya ditentukan menurut skala upah yang berlaku di perusahaan.
UMR ditetapkan oleh pemerintah, termasuk besaran persentase kenaikan setiap tahunnya, sedangkan gaji pokok adalah kebijakan setiap perusahaan.
Perusahaan bisa memberikan upah pekerja yang terdiri dari gaji pokok saja atau gaji pokok ditambah tunjangan tetap.
Jika upah terdiri dari gaji pokok dan tunjangan tetap, maka minimal gaji pokok adalah 75% dari jumlah upah.
Sementara, menurut Pasal 41 PP Pengupahan, UMR adalah upah minimum yang dapat terdiri dari upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap.
Dengan demikian, gaji pokok merupakan komponen dari UMR. Ada tiga kemungkinan sebagai berikut:
- Gaji pokok lebih kecil dari UMR, apabila pengusaha membayar upah sesuai UMR dengan komponen gaji pokok dan tunjangan tetap. Misalnya, UMR Rp3.200.000, pekerja menerima gaji pokok Rp2.700.000 dan tunjangan tetap Rp500.000.
- Gaji pokok sama dengan UMR, apabila pengusaha membayar upah sesuai UMR dengan komponen gaji pokok tanpa tunjangan. Misalnya, UMR Rp3.200.000, pekerja menerima gaji pokok tanpa tunjangan Rp3.200.000.
- Gaji pokok lebih besar dari UMR, apabila pengusaha membayar gaji pokok di atas UMR. Misalnya UMR Rp3.200.000, pekerja menerima gaji pokok Rp3.700.000.
Perusahaan yang menggaji sesuai UMR harus merevisi upah karyawan setiap tahun menyesuaikan kenaikan UMR yang ditetapkan pemerintah.
Misalnya, perusahaan di Jakarta tahun 2018 mengupah karyawan di level terbawah Rp3.700.000 (UMR Rp3.648.035), maka tahun 2019 harus menaikkan upahnya sesuai UMR terbaru.
Menghitung gaji karyawan adalah hal yang lumayan sulit. Mengingat dalam take home pay satu karyawan saja terdapat beberapa komponen yang mempengaruhinya.
Jika ingin bebas kekeliruan, Anda bisa memanfaatkan software HR yang dapat menghitung gaji online secara otomatis.
Dengan memasukkan seluruh komponen yang berpengaruh pada slip gaji, seperti lembur, tunjangan, bonus, THR, PPh 21, iuran BPJS, dan pinjaman karyawan, take home pay karyawan dapat dihitung secara akurat.
Talenta adalah software HR yang dapat membantu perusahaan Anda dalam mengurus administrasi karyawan hingga penggajian.
Lupakan perhitungan rumit dan lama dengan Excel. Dengan menggunakan HR software atau aplikasi penghitung gaji karyawan, Anda bekerja lebih cepat dan lebih hemat waktu.
Pastikan juga HR software ini telah terintegrasi dengan berbagai fitur seperti nomer rekening karyawan sehingga jumlah gaji mereka dapat langsung ditransfer pada saat tanggal gajian tiba.
Cukup dengan software tersebut, semua pekerjaan administrasi penggajian bisa diselesaikan secara efisien.
Nah, arti, penjelasan pengertian Upah Minimum UMR UMK di Indonesia adalah sebagaimana dijelaskan diatas.
Semoga bisa bermanfaat untuk anda.
