Pentingnya Memahami Sistem Ekonomi Bagi Warga Negara - bloghrd.com

Apa pentingnya memahami sistem ekonomi bagi warga negara? Bloghrd.com akan mengulasnya disini.

Warga negara adalah seluruh penduduk atau bangsa di suatu negara yang berdasarkan kepada keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, serta memiliki kewajiban penuh sebagai seorang warga negara di negara tersebut.

Oleh karena itu, setiap warga negara pasti secara langsung maupun tidak langsung akan masuk ke dalam peraturan maupun sistem yang ada di negara tersebut.

Salah satunya adalah sistem perekonomian yang bukan hanya harus dipahami oleh warga negara yang tertarik kepada sistem ekonom, ataupun seorang warga negara yang memang mendalami nilai tersebut.

Tetapi sistem ekonomi harus juga dipahami oleh seluruh warga negara.

Kenapa hal ini penting? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu tentang sistem  itu sendiri.

Pengertian Sistem Ekonomi

Hal pertama yang harus Anda ketahui adalah pengertian atau arti dari sistem ekonomi itu sendiri, karena dengan memahami pengertian ini akan membuat Anda lebih mudah memahami mengenai apa itu sistem ekonomi.

Pengertian Sistem Ekonomi Menurut Para Ahli

Cukup sulit untuk mengartikan sistem perekonomian sebagai satu pengertian tunggal, mengingat beberapa ahli memiliki pemahaman yang agak berbeda namun sama bagi pembahasan mengenai hal ini.

Menurut Gilarso

Pengertian pertama tentang hal ini datang dari Gilarso yang berpendapat bahwa sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat (para produsen, konsumen, pemerintah, bank dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya sehingga terbentuk satu kesatuan yang teratur dan dinamis yang dapat menghindari kekacauan di bidang ekonomi.

Gregory Grossman Dan M. Manu

Kedua tokoh ini mengatakan bahwa sistem ekonomi adalah sekumpulan komponen-komponen atau unsur-unsur yang terdiri atas unit-unit ekonomi, serta lembaga-lembaga ekonomi yang bukan saja saling berhubungan dan berinteraksi melainkan juga saling menopang dan mempengaruhi.

McEachern

McEachern ini mengartikan sistem ekonomi sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).

Kesimpulan Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi sendiri dapat diartikan sebagai sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut.

Atau lebih jelasnya, sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur dan mengorganisasikan segala aktivitas ekonomi dalam anggota masyarakat.

Tujuan Sistem Ekonomi

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa sistem ekonomi adalah suatu sistem yang mengatur segala aktivitas ekonomi di suatu negara, tujuan utama dari hal ini adalah untuk memastikan sistem yang telah diterapkan sudah berjalan dengan efektif dan sesuai dengan harapan negara yaitu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan khususnya di bidang ekonomi.

Fungsi Sistem Ekonomi

Ada empat fungsi utama sistem perekonomian secara umum, yaitu:

Sebagai penyedia dorongan untuk berproduksi

Artinya fungsi dari sistem ini adalah mendorong masyarakat untuk tetap produktif menghasilkan sesuatu barang atau jasa.

Mengkoordinasikan kegiatan individu dalam suatu perekonomian

Sistem ini akan mengatur kegiatan setiap individu untuk terlibat pada kegiatan perekonomian.

Pengatur dalam pembagian hasil produksi di seluruh anggota masyarakat agar dapat terlaksana seperti yang diharapkan

Dengan diatur pada sistem, jadi hasil produksi yang ada di masyarakat bisa menghasilkan sesuai kebutuhan dan standard yang diharapkan.

Menciptakan mekanisme tertentu yang bertujuan untuk pendistribusian barang dan jasa berjalan dengan efektif

Dengan sistem ini bisa menciptakan cara pendistribusian barang dan juga jasa yang lebih efektif.

Jenis-jenis Sistem Perekonomian

Perbedaan mendasar dari tiap-tiap jenis sistem perekonomian adalah bagaimana cara sistem itu mengatur produksi dan alokasi, yang secara garis besar terbagi menjadi empat jenis sistem ekonomi yang berlaku di berbagai macam negara yaitu sistem ekonomi tradisional, komando, pasar, dan campuran.

Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem perekonnomian yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional yang sudah berkembang sangat lama pada kehidupan masyarakat tradisional.

Bisa dibilang ini termasuk sistem perekonomian yang paling konvensional yang berciri khas karena menggunakan teknologi rendah.

Sistem ekonomi tradisional ini berdasarkan pada kebiasaan, adat, dan tradisi yang masih mengandalkan faktor produksi apa adanya.

Kelebihan dari sistem pereekonomian ini adalah adanya kekeluargaan yang kemudian menanamkan nilai kejujuran dari setiap individu dalam tujuan memenuhi kehidupannya, selain itu juga dapat menjaga tradisi yang telah ada.

Sistem ekonomi tradisional memiliki beberapa kelemahan yaitu teknologi yang digunakan masih sangat sederhana yang berakibat pada rendahnya produktivitas dan juga berpengaruh pada mutu yang rendah pada barang hasil produksi.

Kelebihan

• Tidak atau belum ada yang namanya eksploitasi Sumber Daya Alam atau Sumber Daya Manusia yang berlebih.
• Lingkungan masih tetap alami dan terjaga karena belum terjadi eksploitasi besar besaran.

Kekurangan

• Perkembangan teknologi dan kemajuan manusia jadi lebih lambat, jalan di temat dan atau bahkan bisa berhenti.
• Kebutuhan bisa tidak terpenuhi karena pada sistem ini biasanya masih menggunakan teknologi yang sederhana.
• Kegiatan perekonomian tidak berjalan secara optimal karena biasanya sistem tradisional ini masih mengandalkan barter atau belum ada alat tukar seperti mata uang.

Sistem Ekonomi Komando

Yang kedua adalah sistem ekonomi komando, sistem ini pertama kali dikemukakan oleh Karl Mark.

Sistem ini adalah lanjutan dari sistem perekonomian tradisional, pada sistem ini pemerintah memegang kendali penuh terhadap semua aktivitas ekonomi yang berlangsung di pasar dalam suatu negara.

Karena sistem yang cenderung terpusat kepada pemerintah, hal ini akan membuat pemerintah bertanggung jawab akan segala hal yang berhubungan dengan perkembangan ekonomi.

Tentu saja ini akan berdampak pada menurunnya angka pengangguran, pemerataan serta pengendalian harga, dan juga jaminan kepada masyarakat merupakan kelebihan-kelebihan dari sistem ekonomi ini.

Mematikan inisiatif individu untuk kreatif dan maju, terjadinya monopoli yang merugikan masyarakat, dan masyarakat menjadi tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya menjadi beberapa kekurangan dari sistem perekonomian ini.

Sistem Ekonomi Pasar

Ciri-ciri utama dari sistem ekonomi ini adalah seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari produksi, distribusi, dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.

Hal ini tentu dapat mendorong kreativitas masyarakat dalam mengatur kegiatan produksi, memunculkan persaingan untuk maju dan berkembang.

Sistem ekonomi pasar biasa disebut juga dengan sistem ekonomi bebas atau liberal yang memiliki ciri-ciri setiap orang bebas memiliki barang dan menggunakannya.

Biasanya aktivitas ekonomi ini ditujukan untuk memperoleh laba, semua aktivitas ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah tidak melakukan intervensi pada pasar, persaingan dilakukan secara bebas dan peran modal sangat vital.

Kekurangan dari sistem perekonomian bertipe pasar ini adalah sulitnya melakukan pemerataan pendapatan, cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh pemilik modal, munculnya monopoli yang dapat merugikan masyarakat, dan sering terjadi gejolak dalam perekonomian.

Kelebihan :

• Terjadi persaingan yang sehat pada sistem jenis ini, sehingga bisa menghasilkan barang berkualitas tinggi namun dengan harga yang cenderung murah.
• Masyarakat pada sistem ini bisa melakukan kegiatan ekonomi setiap hari berdasarkan kemampuan dan potensinya masing-masing.
• Penggunaan sumber daya alam atau sumber daya manusia yang optimal.

Kekurangan :

• Adanya kebebasan pada sistem pasar ini bisa membuat munculnya sebuah potensi eksploitasi Sumber Daya Alam dan juga Sumber Daya Manusia besar-besaran.
• Biasanya hanya pemilik modal besar yang mampu menguasai perputaran roda ekonomi pada sistem pasar.
• Karena peran pemerintah sangat minim, hal ini bisa membuat kegiatan ekonomi mudah terjadi krisi ekonomi atau resesi.
• Pada sistem ini membuat distribusi pendapatan sulit terjadi karena keterlibatan peran pemerintah yang minimal.

Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran atau biasa dikenal dengan dual economy, merupakan kombinasi dari beberapa sistem yaitu sistem ekonomi pasar dan sistem komando.

Pada dasarnya sistem ini merupakan pasar bebas dan sisanya dikendalikan oleh pemerintah.

Ciri-ciri sistem ekonomi ini adalah barang modal dan sumber daya vital dikuasai oleh pemerintah, pemerintah dapat membuat intervensi dengan membuat peraturan, dan peran pemerintah berimbang dengan peran swasta.

Kekurangan dari sistem perekonomian campuran ini seperti beban dan tanggung jawab pemerintah lebih besar daripada beban dan tanggung jawab swasta.

Hal ini juga bisa menjadikan pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan karena beban kerja yang lebih berat kepada pemerintah harus menjadi bahan pertimbangan jika negara menggunakan sistem ini.

Kelebihan :

• Pada sistem ini pemerintah mempunyai kekuasaan yang kuat untuk mengatur pasar dan pemerintah bisa menindak praktek monopoli. Misalnya dengan mencegah kenaikan harga yang berlebihan dan tidak normal.
• Pemerintah berwenang dan bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa melakukan pencegahan produksi barang yang mungkin bisa mencemari lingkungan. Dengan begitu alam tetap bisa terjaga dengan baik.
• Sistem ini memungkinkan untuk terciptanya pemerataan pendapatan di masyarakat.

Kekurangan :

• Akibat banyaknya kekuatan pasar bisa membuat terjadinya ketimpangan dalam persaingan bisnis dan juga membuat tidak tepatnya pengolahan sumber daya alam atau sumber daya manusia.
• Jika dikelola dengan tidak benar, sistem ini bisa berpotensi memperlambat pertumbuhan perekonomian sebuah negara.
• Tidak ada kejelasan dan peraturan pada sistem ini mengenai seberapa besar porsi dan tugas pemerintah dalam mengatur kegiatan perekonomian negara.

Peran Sistem Perekonomian dan Evolusinya dalam Pembangunan Nasional Indonesia

Setiap negara yang berdaulat dalam upayanya untuk mensejahterakan rakyatnya harus mempunyai suatu identitas kebangsaan.

Upaya peningkatan kesejahteraan umumnya dilakukan melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi sedangkan upaya untuk menjamin terpeliharanya identitas bangsa umumnya dilakukan melalui proses pembangnan.

Dalam hubungan ini, pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kegiatan ekonomi dalam suatu sistem perekonomian tertentu, sedangkan pembangunan merupakan upaya pengembangan sistem itu sendiri.

Tanpa adanya kesepakatan tentang sistem yang dianut maka akan lebih terbuka kemungkinan terjadinya perselisihan pendapat mengenai kebijakan ekonomi yang patut ditempuh dalam mengatasi berbagai permasalahan ekonomi mendasar yang dihadapi suatu bangsa.

Walaupun dalam proses pembentukan public policy selalu terdapat suatu public debate, namun jika telah ada kesepakatan tentang suatu sistem perekonomian maka akan diredam terjadinya perselisihan pendapat dari suatu ekstrim ke ekstrim lain yang selain dapat memperlamban proses pengambilan keputusan juga akan menciptakan iklim ketidakpastian bagi dunia usaha dan akhirnya menganggu stabilitas ekonomi dan politik.

Dalam pada itu, pengembangan sistem perekonomian suatu negara, sebagai bagian dari pengembangan identitas kebangsaannya, tidak terlepas dari upaya untuk mengembangkan berbagai sistem di bidang non-ekonomi, seperti sistem politiknya, sistem hukumnya, dan sistem sosial budayanya.

Walaupun akan berkembang dengan laju yang tidak sama, pengembangan setiap sistem ini umumnya akan berjalan dalam satu arah, di mana sistem yang satu akan mempengaruhi sistem lainnya.

Umumnya, semakin maju perekonomian suatu negara maka akan berevolusi sistemnya dari etatisme menuju ke lberalisme dan bersamaan dengan ini sistem politiknya akan cenderung bergerak dari sistem yang otoriter menjadi yang lebih demokratis.

Konsep Sistem Perekonomian Di Indonesia

Sistem perekonomian merupakan keseluruham dari berbagai institusi ekonomi yang berlaku di suatu perekonomian untuk mengatur bagaimana sumber daya ekonomi yang terdapat di perekonomian tersebut didayagunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Berbagai institusi ekonomi ini mengatur bagaimana dibuatnya keputusan yang menyangkut hal-ihwal ekonomi dan bagaimana sumber daya ekonomi dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berbagai institusi ekonomi ini dapat berupa peraturan perundang-undangan ataupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut dalam penggunaan sumber daya ekonominya untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Dari kerangka institusi ekonomi ini dapat diketahui cara pengambilan keputusan di negara ini tentang apa lebih baik diproduksi, misalnya apakah lebih banyak beras atau pesawat terbang, apakah mesin tenun atau kedelai.

Terkait dengan pengaturan tentang apa yang akan diproduksi adalah berapa besar peran dunia usaha swasta dan berapa besar peran duniua usaha negara Dalam dalam spectrum sistem  yang digambarkan pada Diagram I, maka semakin besar bobot pengambilan keputusan ini dibuat oleh mekanisme pasar/harga maka sistemnya lebih cenderung menjadi sistem perekonomian liberal/kapitalis.

Sebaliknya, semakin cenderung keputusannya dibuat oleh lembaga pemerintah maka sistem nya lebih merupakan sistem yang didominsai intervensi pemerintah. Sebagai hasil kemufakatan suatu masyarakat/negara, maka kerangka institusi ekonomi yang berlaku biasanya tidak bersifat statis.

Kemufakatan yang tercapai suatu saat biasanya didasarkan atas perkembangan aspirasi dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat pada saat itu. Karena isu-isu dan masalah yang dihadapi terus berkembang maka nilai dan aspirasi dari masyarakat itu akan cenderung ikut berubah. Dengan berubahnya aspirasi dan sistem nilai ini maka suatu sistem yang berlaku akan cenderung ikut berubah dan berevolusi.

Suatu ilustrasi dari perkembangan ini adalah GBHN yang telah diberlakukan setiap lima tahun di Indonesia sejak tahun 1973 dan terakhir pada tahun 1998. Pengamatan atas perkembangan GBHN dari suatu periode lima tahun ke lima tahun berikutnya menunjukkan adanya kecenderungan berubah, yaitu tidak statis.

Suatu contoh saja adalah konsep Trilogi Pembangunan yang baru muncul pada GBHN tahun 1978 ketika meningkat aspirasi akan perlunya peningkatan pemerataan dalam pembangunan.

Pada periode selanjutnya, dengan mulai munculnya masalah-masalah dan tantangan baru pada saat itu, terutama terkaik dengan jatuhnya harga minyak dunia dari puncuknya sebesar USD 33/barrel pada tahun 1982 menjadi USD 10/barrel pada pertengahan tahun 1986, mulai berkembang nilai-nilai baru yang menginginkan diadakannya berbagai langkah liberalisasi, sebagaimana tercermin pada dikeluarkannya berbagai “paket deregulasi”.

Dalam masa tersebut, sistem perekonomian Indonesia, meskipun secara de jure tetap dinamakan “Sistem Demokrasi Ekonomi” dan juga dinamakan “Sistem Ekonomi Pancasila”, secara de facto telah bergerak kekanan dalam spektrum sistem.

Sebagai catatan kaki dapat ditambah bahwa perubahan yang terjadi pada sistem tersebut tidak serta merta diikuti oleh laju perubahan yang sama pada sistem politik.

Suatu hal yang juga perlu dicatat adalah walaupun dapat terbentuk berbagai sistem  yang berbeda, setiap dan semua sistem perekonomian tersebut tidak dapat menghindarkan diri dari berbagai kaidah yang berlaku di ilmu ekonomi.

Satu kaidah ekonomi mikro adalah hukum permintaan dan penawaran, dalam mana harga suatu barang atau jasa tidak dapat tetap rendah jikalau permintaan meningkat sedangkan penwarannya tidak ikut meningkat.

Dalam sistem perekonomian yang diatur pemerintah, harga ini dapat tetap rendah tetapi harus disertai dengan adanya subsidi.

Suatu kaidah ekonomi pada tataran makro adalah bahwa kebijakan fiskal pemerintah jikalau tidak dapat berimbang harus ditutupi oleh pinjaman luar negeri kecuali ditingkatkan pajak atau/dan ditingkatkan jumlah uang beredar dari segi kebijakan moneter.

Kedua contoh berlakunya hukum ekonomi ini dan implikasinya (dalam contoh: perlunya subsidi dan perlunya pinjaman luar negeri atau/dan inflasi yang lebih tinggi) menunjukkan bahwa masalah pembangunan ekonomi yang semakin banyak dapat terselesaiakan pada tataran sistem perekonomian, melalui berlakunya berbagai kaidah ekonomi, akan semakin mengurangi permasalahan yang harus diselesaikan pada tataran sistem politik.

Sistem Perekonomian Indonesia

Walaupun dengan perumusan yang agak beragam, telah dimuat di berbagai ketetapan perundang-undangan.

Dalam Undang Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, dirumuskan sebagai berikut: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (ayat 1); “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara “(ayat 2); “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (ayat 3).

Ketiga ayat ini dimuat baik di UUD45 sebelum di amandemen maupun di UUD45 setelah diamandemen.

Dari ketiga ayat ini sebenarnya telah tersirat jenis sistem yang dianut Indonesia. Namun pada UUD 1945, setelah diamandemen, ditambah ayat (4) yang secara eksplisit merumuskan sistem perekonomian Indonesia, yaitu “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

Suatu perumusan lain mengatakan bahwa : “ Dalam Demokrasi Ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Sistem free fight liberalism yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain yang dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan structural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.

b. Sistem etatisme dalam arti bahwa negara berserta aparatus ekonomi negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.

c. Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni yang merugikan masyarakat dan cita-cita keadilan sosial.” (GBHN 1993).

Selain di UUD 1945 dan GBHN 1993 itu, berbagai gagasan sistem perekonomian Indonesia telah diutarakan oleh berbagai pakar ekonomi Indonesia.

Misalnya pakar ekonomi senior Indonesia mengatakan bahwa sistem Indonesia “….pada dasarnya merupaka ekonomi yang dijalankan oleh dunua usaha swasta walaupun perlu diatur oleh negara…” (Widjojo Nitisastro. “The Socio-Economic Basis of the Indonesian State”, 1959).

Seorang pakar senior lain mengatakan bahwa “…lima ciri pokok dari sistem perekonomian Pancasia adalah pengembangan koperasi..penggunaan insentif sosial dan moral…komitmen pada upaya pemerataan…kebijakan ekonomi nasionalis…dan keseimbangan antara perencanaan terpusat dan pelaksanaan secara terdesentralisasi…” (Mubyarto, 1981).

Lalu Pentingkah Memahami Sistem Perekonomian Pada Suatu Negara?

Jawaban dari pertanyaan ini adalah ‘penting’, kenapa demikian?

Karena dengan memahami sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara, kita sebagai warga negara tersebut dapat ikut mengawasi keefektifitasan sistem yang berlaku dan ikut memaksimalkan perkembangan perekonomian negara.

Tentu saja hal tersebut bisa dilakukan dengan memahami kelebihan dan kekurangan dari setiap jenis-jenis sistem yang ada karena sebagai warga negara.

Dengan begitu secara tidak langsung kita telah menjadi bagian daripada ekonomi itu sendiri.