PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus): Pengantar dan Peran dalam Kegiatan Impor
PIBK, singkatan dari Pemberitahuan Impor Barang Khusus, adalah istilah yang sering kali muncul dalam konteks kegiatan impor barang. PIBK memiliki peran penting dalam regulasi pabean dan merupakan elemen kunci dalam proses impor barang tertentu. Artikel ini akan membahas secara rinci apa yang dimaksud dengan PIBK, bagaimana peran dan prosesnya, serta dasar hukum yang mengaturnya.
Daftar Isi
Apa Itu PIBK?
PIBK, atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus, adalah sebuah pemberitahuan pabean yang digunakan untuk melaporkan pengeluaran barang impor tertentu. Proses PIBK biasanya terkait dengan pengiriman barang melalui penyelenggara pos, dan bisa juga digunakan untuk pengeluaran barang kiriman yang diimpor oleh penerima barang yang bukan badan usaha. Salah satu kegunaan utama dari Pemberitahuan Impor Barang Khusus adalah untuk memfasilitasi pembebasan bea masuk atas barang impor tertentu.
Dalam konteks PIBK, penetapan tarif dan nilai pabean dilakukan oleh petugas yang berwenang menangani barang kiriman. Proses ini berlangsung sesuai dengan peraturan yang mengatur penetapan tarif dan nilai pabean setelah penerima barang mengajukan PIBK.
Dengan demikian, PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus) menjadi alat penting dalam menentukan besaran bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dibayarkan atas impor barang tersebut.
Proses PIBK dan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP)
Setelah PIBK diajukan oleh penerima barang, petugas bea dan cukai akan melakukan proses penetapan tarif dan nilai pabean. Dalam proses ini, petugas akan memeriksa jenis barang, nilai barang, serta berbagai faktor lain yang relevan sesuai dengan peraturan pabean yang berlaku.
Jika dalam proses penetapan tarif dan nilai pabean terjadi kesalahan, baik itu kekurangan atau kelebihan pembayaran bea masuk, cukai, dan pajak terkait impor, maka petugas bea dan cukai akan menerbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). SPTNP ini akan memuat informasi tentang besaran pembayaran yang harus dilakukan oleh penerima barang sebelum barang bisa dikeluarkan.
Penting untuk diingat bahwa barang impor tidak dapat dikeluarkan sebelum SPTNP dilunasi oleh penerima barang. Jika penerima barang tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi biaya yang tertera dalam SPTNP, maka barang tersebut akan tetap berstatus sebagai Barang Tidak Dikuasai (BTD). Dalam konteks pabean, BTD adalah barang yang tidak diizinkan untuk dikeluarkan atau digunakan hingga statusnya diselesaikan.
Dasar Hukum Penetapan Tarif PIBK
Seluruh proses Pemberitahuan Impor Barang Khusus didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas, yang diatur dalam peraturan pemerintah. Di Indonesia, hal-hal yang berkaitan dengan PIBK diatur secara tegas dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa pejabat bea dan cukai memiliki wewenang untuk menetapkan tarif dan nilai pabean untuk setiap jenis barang yang masuk ke dalam kategori PIBK. Ketentuan ini khusus berlaku untuk barang kiriman dengan nilai pabean lebih dari Free On Board (FOB) USD1.500 dan penerima barang yang bukan merupakan badan usaha.
Perbedaan Antara PIBK dan PIB
Selain Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK), istilah PIB atau Pemberitahuan Impor Barang juga sering digunakan dalam konteks kegiatan impor barang. Perbedaan utama antara keduanya adalah pada nilai barang yang menjadi objeknya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019, PIB memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Nilai barang kiriman lebih dari FOB USD 3.00 hingga FOB USD 1.500.
- Dipungut bea masuk dengan tarif pabeanan sebesar 7.5%.
- Nilai pabean ditetapkan berdasarkan keseluruhan nilai pabean barang kiriman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur nilai pabean.
Sedangkan PIBK memiliki karakteristik berikut:
- Nilai pabean lebih dari FOB USD 1.500.
- Penerima barang bukanlah badan usaha.
- Barang diimpor oleh penerima barang yang bukan badan usaha dengan menggunakan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan bea masuk.
Pengertian Consignment Note
Dalam konteks Pemberitahuan Impor Barang Khusus, istilah “consignment note” atau “nota konsinyasi” memiliki peran penting. Consignment note adalah dokumen yang digunakan sebagai perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dan penyelenggara pos yang bertugas mengirimkan barang kiriman ke penerima barang.
Dalam proses PIBK, barang kiriman yang dilengkapi dengan consignment note memiliki nilai tidak lebih dari FOB USD 1.500. Barang-barang tersebut dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang memiliki status setara dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS) setelah penyelenggara pos mengajukan consignment note kepada petugas bea dan cukai yang berwenang.
Consignment note ini mengandung berbagai informasi penting, seperti nomor identitas barang kiriman, negara asal, berat kotor, biaya pengiriman, asuransi (jika ada), harga barang, mata uang, nilai tukar (jika ada), deskripsi jumlah dan jenis barang, HS (Harmonized System) code (jika ada), nomor dan tanggal faktur, nama dan alamat pengirim, nama dan alamat penerima, jenis dan nomor identitas penerima (jika ada), nomor telepon penerima (jika ada), serta kantor penyerahan Barang Kiriman (jika ada).
Dalam hal Barang Kiriman yang dimaksud adalah barang yang dikenakan cukai, terdapat ketentuan nilai atau kuantitas tertentu yang mengatur pembebasan cukai. Sebagai contoh, untuk barang kiriman berupa produk tembakau, batas jumlah batang sigaret, cerutu, atau berat tembakau tertentu yang dapat diberikan pembebasan cukai.
Kesimpulan
PIBK atau Pemberitahuan Impor Barang Khusus adalah sebuah pemberitahuan pabean yang berperan penting dalam kegiatan impor barang tertentu. Proses Pemberitahuan Impor Barang Khusus melibatkan penetapan tarif dan nilai pabean oleh petugas bea dan cukai setelah penerima barang mengajukan PIBK. Jika terdapat kesalahan dalam penetapan tarif dan nilai pabean, akan diterbitkan Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP) yang harus dilunasi sebelum barang dapat dikeluarkan.
Dasar hukum PIBK diatur dalam peraturan pemerintah yang mengatur ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Terdapat perbedaan antara PIBK dan PIB, terutama dalam hal nilai barang dan tarif bea masuk yang dikenakan. Selain itu, consignment note juga memainkan peran penting dalam proses PIBK, sebagai dokumen perjanjian pengiriman barang kiriman antara pengirim barang dan penyelenggara pos. Dalam konteks regulasi pabean, PIBK menjadi instrumen yang sangat relevan dalam pengawasan impor barang tertentu.
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
