Bukti Potong PPh 21: Fungsi, Jenis, dan Cara Membuatnya - bloghrd.com



Bukti Potong PPh 21 merupakan salah satu jenis bukti pemotongan pajak yang diterima oleh pegawai dari perusahaannya. Apa fungsi dari bukti potong ini? Bagaimana cara mendapatkannya? Simak pembahasan lengkapnya di sini.

Pengertian Bukti Potong PPh 21

Bukti Potong PPh 21 adalah dokumen yang berfungsi sebagai bukti adanya pemotongan pajak, yang dalam hal ini adalah pemotongan pajak penghasilan pasal 21 (PPh Pasal 21). Bukti pemotongan ini diberikan oleh pihak yang melakukan pemotongan pajak, umumnya adalah pemberi penghasilan seperti perusaaan tempat karyawan bekerja.
Perusahaan yang memberi penghasilan berupa gaji atau upah kepada karyawannya, harus memotong PPh 21 terlebih dahulu. Atas pemotongan tersebut, perusahaan harus memberikan bukti potong PPh 21 kepada karyawan.

Fungsi Bukti Potong PPh 21

Pada dasarnya, bukti potong PPh 21 berfungsi sebagai dokumen untuk mengawasi pajak yang telah dipotong. Bukti potong merupakan dokumen resmi yang menunjukkan bahwa pajak yang dipungut telah disetorkan ke negara.
Selain itu, bukti potong PPh 21 juga berfungsi sebagai syarat pelaporan SPT Tahunan PPh untuk orang pribadi yang dilakukan oleh karyawan.

Jenis-Jenis Bukti Potong PPh 21

Perlu diketahui bahwa ada berbagai jenis bukti potong untuk pajak penghasilan pasal 21. Apa saja?
1. Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A1
Formulir bukti potong ini digunakan untuk pemotongan PPh Pasal 21 pada pegawai tetap, penerima pensiun, atau penerima tunjangan/jaminan hari tua berkala.
2. Bukti Potong PPh Pasal 21 Formulir 1721-A2
Formulir bukti potong ini digunakan untuk pegawai yang bekerja untuk negara, yaitu pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), anggota Kepolisian Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya.
3. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VI
Ini adalah bukti pemotongan pajak penghasilan bersifat tidak final. Formulir ini digunakan untuk pemotongan pajak atas pegawai tida tetap, seperti tenaga ahli, bukan pegawai, peserta kegiatan, dan sebagainya.
4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Formulir 1721-VII
Ini adalah bukti pemotongan pajak pernghasilan bersifat final, yang digunakan untuk penghasilan berupa pesangon atau honorarium yang diterima pegawai negeri sipil yang dananya berasal dari APBN atau APBD.

BACA JUGA :  PPh Pasal 24 (Pajak Penghasilan Pasal 24)

Pelaporan Bukti Potong

Haruskan melaporkan bukti potong PPh 21?
Dari sudut pandang pemberi penghasilan selaku yang membuat bukti potong pajak, dalam hal ini perusahaan, harus melakukan pelaporan bukti potong PPh 21 pada bulan berikutnya, yaitu pada tanggal 20.
Sedangkan bagi pihak penerima penghasilan yang menerima bukti potong pajak ini, akan menggunakannya sebagai syarat untuk pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi.

Kapan Membuat Bukti Potong Pajak Penghasilan Pasal 21?

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017, pemberi penghasilan harus membuat dan memberikan bukti potong selambat-lambatnya satu bulan setelah tahun kalender berakhir, yakni bulan Januari tahun berikutnya. Hal ini dikarenakan agar karyawan dapat menggunakan bukti potong PPh 21 untuk melaporkan pajak pribadinya.

Jika Tidak Ada Bukti Potong 

Bagaimana jika tidak ada bukti potong? Jika karyawan tidak menerima bukti potong, ia tidak dapat melakukan pelaporan SPT Tahunan PPh orang pribadi karena formulir tersebut merupakan syarat penting yang harus digunakan pada saat pelaporan.
Di sisi lain jika pemberi kerja yang merupakan pihak pemotong/pemungut pajak tidak memberikan bukti potong, tentunya akan menghalangi karyawannya untuk melaksanakan kepatuhan pajak.
Tidak hanya itu, perusahaan yang tidak memiliki bukti potong PPh 21 maupun jenis pajak penghasilan lainnya, tidak akan dapat melakukan pengkreditan pajak pada saat menghitung pajak untuk pelaporan SPT Tahunan Badan. 

Cara Mendapatkan Bukti Potong PPh 21

Berikut ini adalah salah satu contoh bukti potong PPh 21 formulir 1721-A1:
Saat ini, ada beberapa cara untuk membuat atau mendapatkan bukti potong pajak penghasilan pasal 21, di antaranya:

  • Mengunduh formulir melalui laman resmi DJP Online.
  • Membuat dan mengunduh formulir melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan, salah satunya Aplikasi Pajak.
BACA JUGA :  Pajak Pensiun: Ketahui Ketentuan & Cara Praktis Menghitungnya

Perusahaan dapat memilih salah satu dari kedua cara tersebut untuk mendapatkan bukti potong PPh 21. 
Jika memilih di Aplikasi Pajak, tidak hanya dapat membuat bukti potong, perusahaan juga dapat mengelola pajak karyawan, pajak bisnis, serta transaksi bisnis dalam satu aplikasi terintegrasi. Untuk tahu caranya, silakan daftar di sini.



Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!


Putri Ayudhia

Putri Ayudhia

Putri Ayudhia adalah seorang penulis konten SEO dan blogger paruh waktu yang telah bekerja secara profesional selama lebih dari 7 tahun. Dia telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menulis konten yang berkualitas, SEO-friendly, dan relevan dengan bidang HR dan Psikologi. Ayudhia memiliki pengetahuan yang kuat dalam SEO dan penulisan konten. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang HR dan Psikologi, yang membantu dia dalam menciptakan konten yang relevan dan berbobot. Dia memiliki keterampilan dalam melakukan riset pasar dan analisis, yang membantu dia dalam menciptakan strategi konten yang efektif.
https://bloghrd.com