Contoh Penerapan Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia - bloghrd.com

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal adalah dua kebijakan yang diterapkan di Indonesia. Keduanya memiliki pengaruh terhadap perekonomian dan juga usaha yang sedang berkembang. Untuk memahami lebih jelas, Anda bisa menyimak artikel ini agar mengetahui hubungannya dengan usaha bisnis Anda.

Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter merupakan seperangkat kebijakan ekonomi yang dibuat untuk mengatur ukuran serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian negara. Kebijakan moneter diatur sedemikian rupa untuk membantu mengatur variabel ekonomi makro. Misalnya seperti inflasi dan juga pengangguran dalam suatu negara.

Kebijakan moneter disepakati oleh Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai mata uang di dalam dan di luar negeri. Salah satu caranya adalah dengan menetapkan suku bunga dan juga mengendalikan jumlah uang yang beredar di antara masyarakat. Kebijakan moneter juga diambil oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi pengeluaran dalam perekonomian.

Sebenarnya kebijakan moneter juga ditetapkan oleh masing-masing negara. Tetapi kebijakan tersebut berbeda-beda satu sama lain tergantung kondisi negara tersebut. Tetapi kebijakan moneter memiliki tujuan yang sama di setiap negara, yaitu:

• Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan.
• Kesempatan kerja.
• Kestabilan harga.
• Keseimbangan neraca pembayaran

Baca Juga : Dari Pengertian Hingga Instrumen: Pentingnya Memahami Kebijakan Moneter

Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbaharui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal.

Kebijakan fiskal sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro. Alasannya adalah kebijakan fiskal mengelola perekonomian suatu negara dan juga pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Tujuan dari kebijakan fiskal itu sendiri adalah:

• Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
• Memacu pertumbuhan ekonomi.
• Mendorong laju investasi.
• Membuka kesempatan kerja yang luas.
• Mewujudkan keadilan sosial.
• Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.
• Mengurangi pengangguran.
• Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi.

Baca Juga : Pengertian Kebijakan Fiskal dan Tujuannya Adalah?

Komponen Penyusun Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal ditentukan oleh komponen-komponen yang berkaitan. Berikut ini adalah komponen penyusun kebijakan fiskal:

1. Pajak atau Pendapatan Negara

Pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak juga merupakan sumber pembangunan dan bersifat memaksa serta tercantum dalam konstitusi.

1. Pengeluaran negara atau APBN

APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah.

Kebijakan Moneter dan Fiskal di Indonesia

Penerapan kebijakan moneter dan fiskal tergantung dari bagaimana kondisi perekonomian suatu negara. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk itulah kebijakan fiskal dan moneter diperlukan agar bisa mengelola perekonomian negara agar tetap terkondisikan. Kebijakan moneter yang diterapkan di Indonesia diantaranya adalah:

Kebijakan Operasi Pasar Terbuka

Merupakan salah satu kebijakan yang diambil oleh Bank Sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual Sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal.

Kebijakan Diskonto

Kebijakan diskonto merupakan penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Caranya adalah ketika inflasi mulai terasa mendekati, Bank Sentral akan menaikkan suku bunga. Cara ini akan membuat masyarakat untuk tertarik menabung.

Baca Juga : Pengertian, Tujuan dan Instrumen Kebijakan Moneter

Kebijakan Cadangan Kas

Kebijakan Cadangan Kas adalah kebijakan dimana Bank Sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas.

Kebijakan Kredit Ketat

Kebijakan Kredit Ketat dilakukan oleh bank umum. Jadi bank umum bisa memberikan kredit tetapi dengan syarat 5C yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan adanya kebijakan ketat ini, peredaran uang bisa diawasi.

Kebijakan Dorongan Moral

Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan Bank Sentral mengeluarkan surat, pidato, pengumuman, dll yang berupa ajakan kepada bank umum atau pelaku moneter lainnya. Isinya adalah ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan.

Sedangkan untuk kebijakan Moneter, di Indonesia terbagi menjadi 2, yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah pengeluaran dan penerimaan.

Berdasarkan Teori

Dari segi teori, kebijakan fiskal dilihat dari segi non praktis. Beberapa macam kebijakan fiskal berdasarkan teori adalah:

• Kebijakan Fungsional yang merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang merupakan akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.
• Kebijakan disengaja merupakan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi.

Baca Juga : Pengertian, Fungsi, dan Macam-Macam Sistem Ekonomi

Berdasarkan Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran

Berdasarkan jumlah penerimaan dan pengeluaran, kebijakan fiskal di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:

• Kebijakan Fiskal Seimbang merupakan kebijakan fiskal yang membuat penerimaan dan pengeluaran memiliki nilai yang sama. Dengan kebijakan fiskal seimbang Negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam negeri dan pihak luar negeri. Tetapi perekonomian bisa terpuruk jika kondisi ekonomi negara sedang buruk.
• Kebijakan Fiskal Surplus merupakan kebijakan yang jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibanding jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal surplus merupakan cara untuk menghindari inflasi.
• Kebijakan Fiskal Defisit merupakan kebalikan dari kebijakan surplus yaitu jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Kelebihan kebijakan fiskal defisit adalah mengatasi kelesuan dan depresi perekonomian suatu negara. Kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kurang.
• Kebijakan Fiskal Dinamis merupakan kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang. Tetapi dengan sedikit perubahan yaitu sama besar jumlahnya tetapi dengan seiring berjalannya waktu penerimaan dan pengeluaran akan menjadi sama-sama besar.

Baca Juga : IFRS dan PSAK, Dua Standar Akuntansi yang Krusial

Kebijakan Moneter dan Fiskal bagi Dunia Usaha

Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal diterapkan di Indonesia untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang sedang atau mungkin terjadi. Tentu saja pengaruh ekonomi ini akan berdampak dalam dunia usaha juga. Perputaran ekonomi berasal dari terjadinya transaksi bisnis baik UKM maupun korporasi. Jadi pemilik usaha perlu menyadari perubahan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang terjadi.

Pengaruh yang dirasakan secara langsung adalah berkurangnya transaksi yang terjadi. Contohnya saat pandemi berlangsung, penjualan bisnis baik UKM maupun korporasi menurun drastis. Pemerintah yang berjuang untuk mengembalikan perekonomian juga mulai kesulitan. Sehingga pemilik bisnis harus memutar otak agar bisnis bisa bertahan selama pandemi.

Sebenarnya, kebijakan moneter atau fiskal seperti apapun yang diterapkan, semua tergantung dari bagaimana pemilik bisnis mengelola bisnisnya. Karena bisnis seharusnya bisa beradaptasi dengan situasi yang terjadi agar bisa tetap bertahan dan tidak mengalami kebangkrutan yang bisa menimbulkan angka pengangguran bertambah.