Kebijakan fiskal di Indonesia merujuk pada kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk mengarahkan ekonomi suatu negara lewat pengeluaran serta pendapatan pemerintah. Lantas, dari sinilah muncul pertanyaan mengenai perbedaan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Lalu, Apa pengertian kebijakan fiskal dan tujuannya?
Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
Salah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau negara.
Jika pemerintah membutuhkan strategi kebijakan fiskal untuk mengendalikan pengeluaran dan penerimaan, maka Anda sebagai pebisnis membutuhkan strategi pengelolaan keuangan efektif.
Daftar Isi
Pengertian Fiskal
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), fiskal berkaitan dengan urusan pajak atau pendapatan negara.
Kata fiskal sendiri berasal dari Bahasa Latin, fiscus yaitu nama seorang pemegang kuasa atas keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Secara harfiah berarti keranjang atau tas. Adapun kata fisc dalam bahasa Inggris berarti perbendaharaan atau pengaturan keluar masuknya uang dalam kerajaan.
Fiskal digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapatan Negara atau kerajaan yang dikumpulkan dari masyarakat dan oleh pemerintahan Negara atau kerajaan dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian.
Baca Juga : Dari Pengertian Hingga Instrumen: Pentingnya Memahami Kebijakan Moneter
Tujuan Kebijakan Fiskal
Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan fiskal adalah untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan perekonomian bangsa. Adapun tujuan-tujuan dikeluarkannya kebijakan fiskal secara rinci adalah sebagai berikut.
- Mencapai kestabilan perekonomian nasional.
- Memacu pertumbuhan ekonomi.
- Mendorong laju investasi.
- Membuka kesempatan kerja yang luas.
- Mewujudkan keadilan sosial.
- Sebagai wujud pemerataan dan pendistribusian pendapatan.
- Mengurangi pengangguran.
- Menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi.
Baca Juga : Pengertian, Tujuan dan Instrumen Kebijakan Moneter
Apa Komponen Penyusunnya?
Penentu kebijakan fiskal terbagi menjadi dua komponen yaitu;
- Pendapatan negara (pajak) sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal. Pendapatan negara sebagai komponen penyusun kebijakan fiskal karena sebagai sumber pembangunan, bersifat memaksa dan tercantum dalam konstitusi.
- Pengeluaran negara atau APBN yang merupakan kumpulan berbagai pengeluaran negara. instrumen APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah.
Baca Juga : Pentingnya Memahami Sistem Ekonomi Bagi Warga Negara
Macam-Macam Kebijakan Fiskal
Kebijakan fiskal dibagi menjadi 2 (dua) yaitu menurut segi teori dan menurut jumlah penerimaan dan pengeluaran.
Berdasarkan Teori
Kebijakan fiskal dari segi teori adalah bagaimana kebijakan itu dilihat secara non-praktis. Adapun macam-macam kebijakan fiskal dari segi teori adalah:
Kebijakan Fungsional
Merupakan kebijakan untuk pertimbangan pengeluaran anggaran dan penambahan kesempatan kerja yang dilakukan oleh pemerintah karena akibat tidak langsung dari pendapatan nasional.
Baca Juga : Pengertian, Fungsi, dan Macam-Macam Sistem Ekonomi
Kebijakan Disengaja
Merupakan kebijakan fiskal yang dimaksudkan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Ada tiga bentuk dari macam kebijakan fiskal ini, yaitu:
- Membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah
- Membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak
- Membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah maupun sistem pemungutan pajak
Kebijakan Tak Disengaja
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Dalam kondisi depresi, kebijakan ini dimaksudkan untuk menambah aktivitas kegiatan ekonomi yang terjadi.
Sedangkan dalam keadaan inflasi, kebijakan ini akan mengurangi aktivitas tersebut. Jenis penstabil otomatis atau kebijakan fiskal tak disengaja yaitu pajak proporsional, pajak progresif, kebijakan harga minimum, asuransi pengangguran.
Baca Juga : Menghitung Pendapatan Nasional
Berdasarkan Jumlah Penerimaan & Pengeluaran
Kebijakan Fiskal Seimbang
Kebijakan fiskal seimbang merupakan kebijakan yang membuat antara penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Salah satu kelebihan dari kebijakan fiskal seimbang yaitu Negara tidak perlu meminjam dana dari pihak dalam Negeri atau luar Negeri. Sedangkan kelemahannya, kondisi perekonomian akan menjadi terpuruk apabila keadaan perekonomian negara dalam kondisi tidak menguntungkan.
Kebijakan Fiskal Surplus
Kebijakan fiskal surplus merupakan kebijakan yang mana jumlah pendapatan harus sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah pengeluaran. Kebijakan fiskal ini merupakan cara untuk menghindari inflasi.
Kebijakan Fiskal Defisit
Kebijakan fiskal defisit yaitu kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Berarti jumlah pendapatan lebih rendah dari jumlah pengeluaran. Beberapa kelebihan dari kebijakan fiskal ini adalah bisa mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian. Sedangkan untuk kekurangannya adalah anggaran negara selalu dalam keadaan kekurangan.
Kebijakan Fiskal Dinamis
Kebijakan fiskal dinamis merupakan suatu kebijakan yang mirip dengan kebijakan fiskal seimbang namun dengan ditambah improvisasi yaitu sama besar jumlahnya tetapi seiringnya waktu kedua-duanya akan bertambah besarnya. Kegunaan dari kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu.
Nah, itu dia sedikit pembahasan mengenai pengertian kebijakan fiskal. Dimana pengaturan keluar masuknya keuangan adalah hal terpenting bagi setiap badan usaha.
