Penjelasan Perlakuan Pajak Natura dan/atau Kenikmatan di PP 55/2022

Pajak natura dan/atau kenikmatan menjadi salah satu topik penting dalam administrasi perpajakan perusahaan setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023.

Jika sebelumnya natura dan kenikmatan pada umumnya bukan objek pajak bagi penerima dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh pemberi kerja, ketentuan terbaru mengubah pendekatan tersebut. Kini, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pada prinsipnya merupakan objek Pajak Penghasilan bagi penerima, tetapi dapat menjadi biaya pengurang penghasilan bruto bagi pemberi kerja sepanjang memenuhi ketentuan perpajakan.

Perubahan ini penting dipahami oleh perusahaan, HRD, payroll, finance, accounting, tax staff, dan konsultan pajak. Sebab, pemberian fasilitas kepada karyawan seperti kendaraan dinas, fasilitas tempat tinggal, kupon makan, bingkisan, fasilitas olahraga, laptop, ponsel, hingga fasilitas kesehatan tertentu dapat memiliki konsekuensi pajak yang berbeda.

Artikel ini membahas pengertian natura dan kenikmatan, dasar hukum pajak natura, perlakuan bagi pemberi kerja dan penerima, jenis natura yang dikecualikan dari objek PPh, cara menilai natura dan kenikmatan, kewajiban pemotongan PPh, serta tips administrasi agar perusahaan tidak salah menerapkan aturan.

Apa Itu Natura dalam Konteks Perpajakan?

Natura adalah penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk barang, bukan uang. Dalam konteks hubungan kerja, natura biasanya diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai sebagai bagian dari kompensasi, fasilitas kerja, atau benefit tambahan.

Contoh natura antara lain:

• Beras, sembako, atau bahan makanan.
• Seragam kerja yang diberikan kepada pegawai.
• Laptop, ponsel, atau perangkat kerja yang dialihkan kepemilikannya kepada pegawai.
• Bingkisan hari raya.
• Barang promosi yang diberikan kepada pegawai atau tenaga jasa.

Dalam PMK 66 Tahun 2023, natura dipahami sebagai imbalan dalam bentuk barang selain uang yang dialihkan kepemilikannya dari pemberi kepada penerima. Artinya, unsur penting natura adalah adanya barang yang diberikan dan kepemilikannya berpindah kepada penerima.

Pemahaman ini penting karena natura dapat masuk ke dalam penghasilan bruto penerima jika tidak termasuk kategori yang dikecualikan. Untuk memahami hubungan natura dengan penghasilan karyawan, Anda dapat membaca pembahasan mengenai penghasilan bruto.

Apa Itu Kenikmatan dalam Pajak?

Kenikmatan adalah penggantian atau imbalan dalam bentuk hak untuk menggunakan fasilitas atau pelayanan. Berbeda dari natura yang berbentuk barang dan kepemilikannya dapat berpindah, kenikmatan biasanya berupa fasilitas yang digunakan atau dinikmati oleh penerima.

Contoh kenikmatan antara lain:

• Fasilitas kendaraan dinas.
• Rumah dinas atau apartemen yang disediakan perusahaan.
• Fasilitas olahraga tertentu.
• Fasilitas kesehatan.
• Fasilitas antar jemput pegawai.
• Keanggotaan klub atau fasilitas hiburan tertentu.
• Pinjaman khusus pegawai dengan bunga rendah atau tanpa bunga.

Dalam PMK 66 Tahun 2023, kenikmatan diartikan sebagai imbalan berupa hak atas pemanfaatan fasilitas dan/atau pelayanan yang bersumber dari aktiva pemberi kerja atau pihak ketiga yang disewa atau dibiayai oleh pemberi kerja.

Dengan demikian, jika perusahaan menyediakan fasilitas yang dapat dinikmati pegawai, HRD dan bagian pajak perlu menilai apakah fasilitas tersebut merupakan objek PPh, dikecualikan dari objek PPh, atau memiliki batasan nilai tertentu.

Dasar Hukum Pajak Natura dan Kenikmatan

Perlakuan pajak natura dan kenikmatan tidak hanya diatur dalam satu aturan. Ada beberapa regulasi yang perlu dibaca bersama agar penerapannya tidak keliru.

1. UU HPP

UU HPP mengubah perlakuan pajak atas natura dan kenikmatan. Melalui perubahan ini, penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan pada prinsipnya menjadi objek Pajak Penghasilan bagi penerima.

Di sisi lain, biaya natura dan kenikmatan yang diberikan oleh pemberi kerja dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, sepanjang memenuhi prinsip biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

2. PP 55 Tahun 2022

PP 55 Tahun 2022 memberikan penyesuaian pengaturan di bidang Pajak Penghasilan, termasuk mengenai perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Aturan ini menjadi jembatan dari perubahan UU HPP menuju ketentuan teknis yang lebih rinci.

Dalam PP 55/2022, ditegaskan bahwa penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dapat menjadi objek PPh bagi penerima, serta dapat dibebankan oleh pemberi sepanjang berhubungan dengan kegiatan memperoleh penghasilan.

3. PMK 66 Tahun 2023

PMK 66 Tahun 2023 adalah aturan teknis yang menjelaskan perlakuan Pajak Penghasilan atas penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.

Aturan ini memuat beberapa hal penting, antara lain:

• Definisi natura dan kenikmatan.
• Perlakuan sebagai objek PPh bagi penerima.
• Jenis natura dan kenikmatan yang dikecualikan dari objek PPh.
• Ketentuan penilaian natura dan kenikmatan.
• Kewajiban pemotongan PPh oleh pemberi kerja atau pemberi imbalan.
• Ketentuan masa transisi untuk tahun pajak 2022 dan Januari–Juni 2023.

Untuk memahami sisi biaya perusahaan, Anda dapat membaca artikel tentang deductible expense dan koreksi fiskal, karena natura dan kenikmatan sering memengaruhi rekonsiliasi fiskal perusahaan.

Perubahan Perlakuan Pajak Natura: Dulu dan Sekarang

Sebelum UU HPP, perlakuan natura dan kenikmatan relatif berbeda dari sistem terbaru. Secara umum, natura dan kenikmatan yang diterima pegawai bukan objek pajak bagi penerima, tetapi tidak dapat dibiayakan oleh pemberi kerja. Kondisi ini sering disebut sebagai skema non-taxable non-deductible.

Setelah UU HPP, pendekatannya berubah menjadi lebih seimbang. Natura dan kenikmatan pada prinsipnya menjadi objek pajak bagi penerima, tetapi biaya yang dikeluarkan pemberi kerja dapat dibebankan secara fiskal jika memenuhi ketentuan. Skema ini sering dipahami sebagai taxable deductible.

Perubahan ini membuat perusahaan perlu memperbarui kebijakan benefit karyawan, struktur kompensasi, payroll, bukti potong, dan pelaporan pajak. Hubungannya cukup erat dengan pengelolaan tunjangan karyawan dan objek dan bukan objek PPh 21.

Perlakuan Pajak Natura bagi Penerima

Bagi penerima, natura dan/atau kenikmatan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa pada prinsipnya merupakan penghasilan. Karena itu, nilai natura atau kenikmatan dapat dikenakan Pajak Penghasilan.

Penerima natura dapat berupa:

• Pegawai tetap.
• Pegawai tidak tetap.
• Direksi atau komisaris.
• Tenaga ahli.
• Pihak pemberi jasa.
• Wajib Pajak lain yang menerima imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan.

Jika penerimanya pegawai, maka natura atau kenikmatan yang menjadi objek pajak dapat masuk dalam penghitungan PPh Pasal 21. Jika penerimanya bukan pegawai atau pihak pemberi jasa, perlakuan pemotongannya perlu dilihat berdasarkan jenis penghasilan dan hubungan transaksinya.

Untuk memahami perhitungan PPh orang pribadi, Anda dapat membaca pembahasan tentang tarif Pasal 17 dan kode objek pajak PPh 21.

Perlakuan Pajak Natura bagi Pemberi Kerja

Bagi pemberi kerja, biaya yang dikeluarkan untuk memberikan natura dan/atau kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto jika memenuhi ketentuan umum biaya fiskal. Prinsip utamanya adalah biaya tersebut harus digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biasa disebut prinsip 3M.

Contohnya, perusahaan menyediakan makanan bagi seluruh pegawai di tempat kerja, fasilitas keselamatan kerja, kendaraan operasional untuk jabatan tertentu, atau fasilitas di daerah tertentu. Jika pemberian tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung dokumen yang memadai, biaya tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.

Namun, perusahaan tetap perlu berhati-hati. Jika natura atau kenikmatan tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, tidak didukung dokumen, atau bersifat pribadi tanpa dasar bisnis yang jelas, biaya tersebut dapat berisiko dikoreksi saat pemeriksaan pajak.

Dalam konteks pelaporan perusahaan, perlakuan ini akan memengaruhi cara mengisi SPT Tahunan Badan dan perhitungan laba fiskal.

Jenis Natura dan Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh

Meskipun pada prinsipnya natura dan kenikmatan merupakan objek PPh, tidak semua pemberian kepada pegawai akan dikenai pajak. PMK 66 Tahun 2023 mengatur beberapa kelompok natura dan/atau kenikmatan yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

1. Makanan, Bahan Makanan, Bahan Minuman, dan/atau Minuman bagi Seluruh Pegawai

Makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dapat dikecualikan dari objek PPh. Bentuknya dapat berupa makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja, kupon makanan bagi pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan makanan di tempat kerja, atau bahan makanan dan bahan minuman bagi seluruh pegawai dengan batasan tertentu.

Contohnya, perusahaan menyediakan makan siang untuk seluruh karyawan di kantor. Karena diberikan untuk seluruh pegawai dan memenuhi ketentuan, fasilitas tersebut dapat dikecualikan dari objek PPh bagi pegawai.

Namun, jika kupon makan atau bahan makanan diberikan hanya kepada kelompok tertentu dan nilainya melebihi batasan, selisih lebihnya dapat menjadi objek PPh.

2. Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu

Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu dapat dikecualikan dari objek PPh. Fasilitas ini biasanya diberikan karena lokasi kerja berada di daerah yang sulit dijangkau, memiliki infrastruktur terbatas, atau membutuhkan dukungan fasilitas agar pegawai dapat bekerja secara layak.

Fasilitas yang dapat termasuk dalam kelompok ini antara lain:

• Tempat tinggal.
• Pelayanan kesehatan.
• Pendidikan.
• Peribadatan.
• Pengangkutan.
• Olahraga tertentu.

Contohnya, perusahaan tambang di lokasi terpencil menyediakan mess, klinik, sekolah, dan transportasi untuk pegawai dan keluarganya. Jika memenuhi kriteria daerah tertentu dan ketentuan administrasi, fasilitas tersebut dapat dikecualikan dari objek PPh.

3. Natura dan Kenikmatan yang Harus Disediakan dalam Pelaksanaan Pekerjaan

Natura atau kenikmatan yang wajib disediakan dalam pelaksanaan pekerjaan juga dikecualikan dari objek PPh. Kelompok ini berkaitan dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Contohnya:

• Seragam kerja.
• Alat pelindung diri.
• Peralatan keselamatan kerja.
• Antar jemput karyawan yang berkaitan dengan keselamatan kerja.
• Obat-obatan atau vaksin dalam kondisi tertentu.

Pemberian seperti ini bukan semata-mata benefit pribadi, melainkan kebutuhan pekerjaan agar pegawai dapat melaksanakan tugas dengan aman dan sesuai standar.

4. Natura dan Kenikmatan yang Bersumber dari APBN, APBD, atau APBDes

Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dapat dikecualikan dari objek PPh sesuai ketentuan.

Kelompok ini biasanya berkaitan dengan fasilitas atau program yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga yang dibiayai anggaran negara/daerah/desa.

5. Natura dan Kenikmatan dengan Jenis dan/atau Batasan Tertentu

PMK 66 Tahun 2023 juga mengatur natura dan kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu yang dikecualikan dari objek PPh. Dalam kelompok ini, ada fasilitas yang dikecualikan sepenuhnya dan ada yang dikecualikan hanya sampai batas nilai tertentu.

Jika nilai fasilitas melebihi batas yang dikecualikan, maka selisih lebihnya dapat menjadi objek PPh bagi penerima. Contohnya dapat mencakup bingkisan tertentu, fasilitas olahraga tertentu, fasilitas tempat tinggal komunal atau non-komunal, kendaraan, dan fasilitas lain sesuai daftar dalam ketentuan.

Karena terdapat batasan nilai, perusahaan perlu membuat pencatatan yang rapi agar dapat membedakan bagian yang dikecualikan dan bagian yang menjadi objek PPh.

Contoh Natura dan Kenikmatan yang Umumnya Menjadi Objek PPh

Berikut beberapa contoh natura dan kenikmatan yang dapat menjadi objek PPh jika tidak termasuk pengecualian atau jika nilainya melebihi batas yang ditentukan.

1. Fasilitas Kendaraan untuk Pegawai Tertentu

Jika perusahaan memberikan fasilitas kendaraan kepada pegawai tertentu dan tidak memenuhi pengecualian, nilai kenikmatan atas penggunaan kendaraan dapat menjadi objek PPh. Perlakuannya perlu dilihat berdasarkan jabatan penerima, nilai fasilitas, dan ketentuan batasan yang berlaku.

2. Apartemen atau Rumah Dinas untuk Pegawai Tertentu

Fasilitas tempat tinggal dapat menjadi objek PPh jika tidak termasuk fasilitas di daerah tertentu atau tidak memenuhi pengecualian lain. Namun, jika fasilitas tempat tinggal diberikan di daerah tertentu yang memenuhi kriteria, perlakuannya dapat berbeda.

3. Keanggotaan Klub atau Fasilitas Eksklusif

Fasilitas klub, rekreasi, atau hiburan tertentu yang bersifat pribadi umumnya perlu dianalisis sebagai kenikmatan yang berpotensi menjadi objek PPh.

4. Bingkisan dengan Nilai Melebihi Batas

Bingkisan hari raya atau hadiah tertentu dapat dikecualikan sampai batas tertentu. Jika nilainya melebihi batas yang ditentukan, selisih lebihnya menjadi objek PPh.

5. Fasilitas Olahraga Tertentu

Fasilitas olahraga dapat dikecualikan jika memenuhi jenis dan batasan tertentu. Namun, beberapa olahraga tertentu atau fasilitas dengan nilai melebihi batas dapat menjadi objek PPh.

Cara Menilai Natura dan Kenikmatan

Penilaian natura dan kenikmatan penting karena nilai tersebut menjadi dasar penghitungan Pajak Penghasilan jika pemberian tersebut merupakan objek pajak.

1. Penilaian Natura Berdasarkan Nilai Pasar

Natura dalam bentuk barang dinilai berdasarkan nilai pasar. Artinya, nilai natura mengacu pada harga wajar barang tersebut jika dijual di pasar.

Contoh: perusahaan memberikan laptop kepada pegawai dan kepemilikannya berpindah kepada pegawai. Jika laptop tersebut memiliki harga pasar Rp15.000.000, maka nilai natura yang diperhitungkan adalah Rp15.000.000, kecuali terdapat ketentuan khusus yang mengatur berbeda.

2. Penilaian Kenikmatan Berdasarkan Biaya yang Dikeluarkan

Kenikmatan dinilai berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan oleh pemberi kerja. Jika fasilitas digunakan bersama oleh beberapa pegawai, nilai kenikmatan dapat dialokasikan secara proporsional sesuai ketentuan dan data penggunaan yang tersedia.

Contoh: perusahaan menyewa apartemen senilai Rp120.000.000 per tahun untuk satu pegawai. Nilai kenikmatan yang perlu dianalisis adalah biaya sewa yang dikeluarkan perusahaan, dengan memperhatikan apakah fasilitas tersebut termasuk objek PPh atau dikecualikan sesuai batasan.

3. Penilaian Fasilitas Bersama

Jika fasilitas digunakan bersama, misalnya kendaraan antar jemput, mess, atau fasilitas olahraga bersama, perusahaan perlu membuat metode alokasi yang wajar. Tujuannya agar nilai yang menjadi objek PPh, jika ada, dapat dihitung secara konsisten.

Dokumen pendukung seperti invoice, kontrak sewa, daftar pengguna fasilitas, kebijakan perusahaan, dan bukti pembayaran perlu disimpan agar penilaian dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban Pemotongan PPh atas Natura dan Kenikmatan

Pemberi kerja atau pemberi imbalan wajib melakukan pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan yang menjadi objek pajak. Pemotongan dilakukan sesuai ketentuan PPh yang berlaku, tergantung hubungan antara pemberi dan penerima.

1. Jika Penerima adalah Pegawai

Jika penerima natura adalah pegawai, nilai natura atau kenikmatan yang menjadi objek pajak dapat masuk ke dalam penghitungan PPh Pasal 21. Nilainya digabungkan dengan penghasilan lain seperti gaji, tunjangan, bonus, THR, atau imbalan lain yang diterima pegawai.

Dalam pelaporan akhir tahun, nilai ini juga dapat tercermin dalam bukti potong pegawai. Untuk memahami dokumen tersebut, Anda dapat membaca artikel tentang formulir 1721 A1 dan cara download formulir 1721 A1.

2. Jika Penerima adalah Bukan Pegawai atau Pemberi Jasa

Jika natura atau kenikmatan diberikan kepada pihak pemberi jasa, bukan pegawai, perusahaan perlu melihat jenis jasa dan ketentuan pemotongan yang berlaku. Perlakuannya bisa berbeda tergantung apakah penerima merupakan orang pribadi, badan, tenaga ahli, atau pihak lain.

3. Saat Pemotongan PPh Dilakukan

PMK 66 Tahun 2023 mengatur bahwa pemotongan dilakukan pada akhir bulan terjadinya pengalihan atau terutangnya penghasilan untuk natura, atau pada akhir bulan terjadinya penyerahan hak pemanfaatan fasilitas untuk kenikmatan.

Dengan demikian, bagian payroll dan pajak perlu menyusun kalender internal agar pemberian natura dan kenikmatan dapat masuk ke perhitungan PPh tepat waktu.

Masa Berlaku dan Ketentuan Transisi Pajak Natura

Ketentuan pajak natura memiliki masa berlaku dan masa transisi yang penting dipahami.

1. Tahun Pajak 2022

Ketentuan bahwa natura dan kenikmatan menjadi objek PPh berlaku sejak tahun pajak 2022. Namun, dalam penjelasan DJP, seluruh natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh pada tahun 2022 dikelompokkan sebagai dikecualikan dari objek PPh bagi karyawan atau penerima.

2. Januari sampai Juni 2023

Untuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima pada masa Januari sampai Juni 2023, pemberi kerja belum diwajibkan melakukan pemotongan. Jika natura atau kenikmatan tersebut merupakan objek PPh, pajaknya dihitung, dibayar sendiri, dan dilaporkan oleh penerima dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023.

3. Mulai 1 Juli 2023

Mulai 1 Juli 2023, PMK 66 Tahun 2023 berlaku efektif. Sejak saat itu, pemberi kerja atau pemberi imbalan wajib melakukan pemotongan PPh atas natura dan/atau kenikmatan yang menjadi objek pajak.

Karena itu, perusahaan perlu memastikan sistem payroll dan kebijakan benefit sudah menyesuaikan ketentuan sejak masa pajak Juli 2023.

Dampak Pajak Natura terhadap Payroll dan HRD

Aturan pajak natura tidak hanya berdampak pada bagian tax, tetapi juga pada HRD dan payroll. Banyak benefit karyawan yang sebelumnya hanya dianggap fasilitas internal kini perlu dianalisis dari sisi pajak.

1. Struktur Kompensasi Perlu Dievaluasi

Perusahaan perlu meninjau kembali struktur kompensasi karyawan. Gaji, tunjangan, bonus, fasilitas, dan benefit non-uang perlu dipetakan agar jelas mana yang menjadi objek PPh dan mana yang dikecualikan.

2. Sistem Payroll Perlu Menampung Nilai Natura

Jika natura atau kenikmatan menjadi objek PPh, nilainya perlu masuk ke perhitungan payroll. Sistem payroll harus mampu mencatat jenis benefit, nilai benefit, status pengecualian, dan nilai yang dikenai PPh.

Untuk memahami pencatatan pajak karyawan, Anda dapat membaca artikel tentang jurnal PPh 21.

3. Bukti Potong Harus Mencerminkan Penghasilan yang Benar

Jika natura menjadi objek PPh 21, nilai tersebut perlu tercermin dalam bukti potong sesuai ketentuan. Jika tidak dicatat, ada risiko penghasilan karyawan tidak dilaporkan secara lengkap.

4. Kebijakan Benefit Harus Lebih Tertulis

Perusahaan sebaiknya memiliki kebijakan tertulis mengenai fasilitas kerja, benefit karyawan, kendaraan, tempat tinggal, kupon makan, fasilitas olahraga, dan bingkisan. Kebijakan ini membantu membuktikan tujuan bisnis dan penerapan yang konsisten.

Dampak Pajak Natura terhadap SPT Tahunan Badan

Bagi perusahaan, biaya natura dan kenikmatan dapat memengaruhi penghitungan penghasilan kena pajak badan. Jika biaya memenuhi syarat sebagai deductible expense, maka biaya tersebut dapat mengurangi penghasilan bruto.

Namun, perusahaan harus memastikan bahwa:

• Biaya berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
• Biaya didukung dokumen yang lengkap.
• Nilai natura atau kenikmatan dihitung secara wajar.
• Pemotongan PPh atas penerima dilakukan jika pemberian tersebut menjadi objek pajak.
• Pencatatan fiskal dan komersial direkonsiliasi dengan benar.

Jika perusahaan membebankan biaya natura tetapi tidak melakukan pemotongan PPh atas bagian yang seharusnya menjadi objek pajak, risiko koreksi dapat muncul. Karena itu, aturan natura perlu dipahami sebagai bagian dari tax planning perusahaan, bukan hanya masalah benefit karyawan.

Contoh Penerapan Pajak Natura dan Kenikmatan

Berikut beberapa contoh sederhana agar perlakuannya lebih mudah dipahami.

Contoh 1: Makan Siang untuk Seluruh Pegawai

PT A menyediakan makan siang di kantor untuk seluruh pegawai. Karena makanan disediakan di tempat kerja untuk seluruh pegawai, fasilitas ini termasuk kelompok yang dikecualikan dari objek PPh.

Bagi perusahaan, biaya makan siang tersebut dapat dibebankan secara fiskal sepanjang berkaitan dengan kegiatan usaha dan didukung dokumen yang memadai.

Contoh 2: Bingkisan Hari Raya Melebihi Batas

PT B memberikan bingkisan hari raya kepada karyawan. Jika nilai bingkisan masih dalam batas yang dikecualikan, maka tidak menjadi objek PPh bagi karyawan. Namun, jika nilainya melebihi batas yang ditetapkan, selisih lebihnya menjadi objek PPh.

Perusahaan perlu mencatat nilai bingkisan, jumlah penerima, dan selisih nilai yang dikenai pajak jika ada.

Contoh 3: Apartemen untuk Direktur

PT C menyewa apartemen untuk direktur di kota besar. Karena fasilitas tempat tinggal ini tidak berada di daerah tertentu dan tidak termasuk pengecualian khusus, perusahaan perlu menganalisis nilai kenikmatan tersebut sebagai objek PPh bagi penerima, dengan memperhatikan batasan yang berlaku.

Biaya sewa dapat menjadi biaya fiskal bagi perusahaan jika berhubungan dengan kegiatan usaha dan pemotongan PPh dilakukan sesuai ketentuan.

Contoh 4: Seragam dan Alat Pelindung Diri

PT D menyediakan seragam, helm, sepatu keselamatan, dan alat pelindung diri bagi pegawai pabrik. Karena fasilitas ini berhubungan dengan keselamatan kerja dan harus disediakan dalam pelaksanaan pekerjaan, fasilitas tersebut dikecualikan dari objek PPh.

Contoh 5: Fasilitas di Daerah Terpencil

PT E beroperasi di daerah terpencil dan menyediakan tempat tinggal, klinik, sekolah, serta transportasi bagi pegawai dan keluarganya. Jika lokasi dan fasilitas memenuhi kriteria daerah tertentu, natura dan kenikmatan tersebut dapat dikecualikan dari objek PPh.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Penerapan Pajak Natura

Dalam praktiknya, banyak perusahaan masih mengalami kebingungan dalam menerapkan pajak natura. Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari.

1. Menganggap Semua Natura Kena Pajak

Tidak semua natura dan kenikmatan menjadi objek PPh. Beberapa fasilitas dikecualikan, seperti makanan untuk seluruh pegawai, fasilitas keselamatan kerja, fasilitas di daerah tertentu, dan natura dengan jenis atau batasan tertentu.

2. Menganggap Semua Natura Tidak Kena Pajak

Ini juga keliru. Setelah UU HPP, natura dan kenikmatan pada prinsipnya merupakan objek PPh, kecuali yang dikecualikan. Jadi, perusahaan perlu melakukan klasifikasi satu per satu.

3. Tidak Menilai Fasilitas dengan Nilai Wajar

Natura harus dinilai berdasarkan nilai pasar, sedangkan kenikmatan dinilai berdasarkan biaya yang dikeluarkan atau seharusnya dikeluarkan. Jika perusahaan tidak memiliki dasar penilaian, perhitungan PPh dapat dipersoalkan.

4. Tidak Memotong PPh Mulai Juli 2023

Mulai 1 Juli 2023, pemberi kerja wajib melakukan pemotongan PPh atas natura dan kenikmatan yang menjadi objek pajak. Jika perusahaan belum menyesuaikan payroll sejak periode tersebut, perlu dilakukan review.

5. Tidak Memisahkan Benefit yang Dikecualikan dan Tidak Dikecualikan

Perusahaan perlu membuat mapping benefit. Jika semua benefit dicampur dalam satu akun biaya tanpa klasifikasi, proses rekonsiliasi fiskal dan pemeriksaan pajak akan lebih sulit.

6. Tidak Mendokumentasikan Penerima dan Nilai Benefit

Dokumentasi penerima sangat penting. Perusahaan perlu mencatat siapa penerima benefit, kapan diberikan, berapa nilainya, apakah masuk pengecualian, dan apakah sudah dipotong PPh.

Checklist Pajak Natura untuk Perusahaan

Agar pengelolaan pajak natura lebih rapi, perusahaan dapat menggunakan checklist berikut.

Checklist Identifikasi Benefit

• Daftar seluruh benefit non-uang yang diberikan kepada pegawai atau pemberi jasa.
• Bedakan benefit dalam bentuk natura dan kenikmatan.
• Identifikasi penerima benefit.
• Pastikan benefit diberikan karena hubungan kerja atau jasa.

Checklist Klasifikasi Pajak

• Tentukan apakah benefit termasuk objek PPh atau dikecualikan.
• Periksa apakah terdapat batasan nilai.
• Hitung selisih lebih jika nilai benefit melebihi batas pengecualian.
• Pastikan perlakuan pajak konsisten antarperiode.

Checklist Penilaian

• Gunakan nilai pasar untuk natura dalam bentuk barang.
• Gunakan biaya yang dikeluarkan untuk kenikmatan.
• Simpan invoice, kontrak, bukti pembayaran, dan dokumen pendukung.
• Buat alokasi wajar jika fasilitas digunakan bersama.

Checklist Pemotongan dan Pelaporan

• Masukkan nilai objek PPh ke payroll.
• Lakukan pemotongan PPh pada masa pajak yang tepat.
• Setorkan pajak yang dipotong sesuai jadwal.
• Laporkan dalam SPT Masa PPh yang relevan.
• Pastikan bukti potong akhir tahun mencerminkan penghasilan yang benar.

Tips Praktis untuk HRD, Payroll, dan Finance

Perubahan pajak natura membutuhkan koordinasi lintas divisi. HRD memahami kebijakan benefit, payroll menghitung PPh, finance mencatat biaya, dan tax memastikan kepatuhan fiskal.

1. Buat Daftar Benefit Karyawan

Mulailah dengan menyusun daftar benefit yang diberikan perusahaan. Jangan hanya melihat gaji dan tunjangan uang, tetapi juga fasilitas non-uang seperti kendaraan, tempat tinggal, makan, kupon, bingkisan, fasilitas olahraga, perangkat kerja, dan fasilitas kesehatan.

2. Buat Kode Akun Terpisah

Dalam pembukuan, sebaiknya pisahkan biaya natura yang dikecualikan, natura yang menjadi objek PPh, dan fasilitas yang masih perlu dianalisis. Pemisahan ini membantu proses rekonsiliasi fiskal.

3. Update SOP Payroll

SOP payroll perlu diperbarui agar nilai natura dan kenikmatan yang menjadi objek PPh masuk dalam perhitungan PPh 21. Jangan hanya menghitung komponen tunai.

4. Review Kontrak dan Kebijakan Benefit

Perusahaan sebaiknya meninjau perjanjian kerja, kebijakan fasilitas, dan ketentuan benefit agar selaras dengan aturan pajak. Jika benefit diberikan hanya kepada jabatan tertentu, pastikan dasar bisnis dan kebijakannya jelas.

5. Edukasi Karyawan

Karyawan perlu memahami bahwa fasilitas tertentu dapat memengaruhi penghasilan bruto dan bukti potong. Edukasi ini penting agar tidak ada kebingungan saat karyawan melaporkan SPT Tahunan pribadi.

Untuk pelaporan pribadi, karyawan dapat membaca panduan cara lapor SPT Tahunan pribadi.

FAQ Seputar Pajak Natura dan Kenikmatan

Apakah semua natura dan kenikmatan dikenai pajak?

Tidak. Pada prinsipnya natura dan kenikmatan merupakan objek PPh, tetapi ada beberapa jenis yang dikecualikan, seperti makanan bagi seluruh pegawai, fasilitas di daerah tertentu, fasilitas keselamatan kerja, fasilitas yang dibiayai APBN/APBD/APBDes, serta natura dan kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu.

Apakah biaya natura dapat dibebankan oleh perusahaan?

Ya. Biaya natura dan kenikmatan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja sepanjang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan serta memenuhi ketentuan fiskal.

Kapan pemotongan PPh atas natura mulai wajib dilakukan?

Pemotongan PPh oleh pemberi kerja atas natura dan/atau kenikmatan yang menjadi objek pajak mulai efektif sejak 1 Juli 2023 sesuai PMK 66 Tahun 2023.

Bagaimana perlakuan natura yang diterima tahun 2022?

Natura dan/atau kenikmatan yang diterima pada tahun pajak 2022 dikelompokkan sebagai dikecualikan dari objek PPh bagi penerima.

Bagaimana perlakuan natura Januari sampai Juni 2023?

Untuk natura dan/atau kenikmatan yang diterima pada Januari sampai Juni 2023 dan merupakan objek PPh, pajaknya dihitung, dibayar sendiri, dan dilaporkan oleh penerima dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2023 karena pada periode tersebut pemberi kerja belum wajib melakukan pemotongan.

Apakah makan siang di kantor kena pajak?

Makanan dan/atau minuman yang disediakan pemberi kerja di tempat kerja untuk seluruh pegawai termasuk kelompok yang dikecualikan dari objek PPh.

Apakah kendaraan dinas kena pajak?

Fasilitas kendaraan dinas perlu dianalisis berdasarkan penerima, jabatan, penggunaan, nilai fasilitas, dan ketentuan batasan yang berlaku. Jika tidak termasuk pengecualian, fasilitas tersebut dapat menjadi objek PPh.

Apakah seragam kerja kena pajak?

Seragam kerja yang harus disediakan dalam pelaksanaan pekerjaan dan berkaitan dengan persyaratan keamanan, kesehatan, atau keselamatan kerja dapat dikecualikan dari objek PPh.

Kesimpulan

PP 55/2022 dan PMK 66/2023 memberikan kepastian baru mengenai perlakuan pajak atas natura dan/atau kenikmatan. Setelah perubahan melalui UU HPP, natura dan kenikmatan pada prinsipnya menjadi objek Pajak Penghasilan bagi penerima, tetapi dapat menjadi biaya fiskal bagi pemberi kerja sepanjang memenuhi prinsip mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.

Meski demikian, tidak semua natura dan kenikmatan dikenai pajak. Beberapa jenis dikecualikan dari objek PPh, seperti makanan bagi seluruh pegawai, fasilitas di daerah tertentu, fasilitas yang wajib disediakan dalam pelaksanaan pekerjaan, fasilitas yang dibiayai APBN/APBD/APBDes, serta natura dan kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu.

Bagi perusahaan, aturan ini menuntut administrasi yang lebih rapi. HRD, payroll, finance, dan tax perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi benefit, menilai nilai natura atau kenikmatan, menentukan status pajaknya, melakukan pemotongan PPh jika diperlukan, serta mencatat biaya secara tepat dalam laporan fiskal.

Dengan pengelolaan yang baik, pemberian benefit non-uang tetap dapat menjadi strategi kompensasi yang menarik bagi karyawan, sekaligus tetap patuh terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku.

Referensi Eksternal

• Direktorat Jenderal Pajak – Natura/Kenikmatan
• JDIH Kementerian Keuangan – PMK Nomor 66 Tahun 2023 tentang Perlakuan PPh atas Natura dan/atau Kenikmatan
• Direktorat Jenderal Pajak – Jenis dan Batasan Natura/Kenikmatan yang Dikecualikan dari Objek PPh
• Direktorat Jenderal Pajak – Kupon Makan dan Bingkisan dalam Aturan Natura
• Direktorat Jenderal Pajak – Benarkah Natura dan Kenikmatan Dikenai Pajak Penghasilan?
• Direktorat Jenderal Pajak – Dampak Aturan Natura bagi Pengusaha dan Karyawan