Mengenal PPN Atas Jasa Angkutan Darat

PPN atas jasa angkutan darat sering membingungkan karena tidak semua layanan transportasi darat diperlakukan sama. Ada jasa angkutan umum penumpang, angkutan umum barang, sewa kendaraan, trucking, ekspedisi, pengiriman paket, dan jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding. Masing-masing bisa memiliki perlakuan PPN yang berbeda.

Secara umum, jasa angkutan umum di darat mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN jika memenuhi ketentuan. Namun, jasa penyewaan kendaraan, carter, jasa logistik tertentu, jasa pengiriman paket, atau freight forwarding tidak otomatis mendapatkan perlakuan yang sama.

Karena itu, pelaku usaha transportasi, perusahaan logistik, finance, tax officer, dan PKP perlu memahami perbedaannya. Kesalahan mengklasifikasikan jasa dapat menyebabkan salah membuat faktur pajak, salah menghitung PPN, salah mengkreditkan Pajak Masukan, atau salah melaporkan SPT Masa PPN.

Jika perusahaan Anda sudah berstatus PKP dan perlu menerbitkan faktur pajak atas transaksi jasa, baca juga artikel cara menggunakan aplikasi e-Faktur untuk membuat faktur pajak elektronik.

Apa Itu PPN atas Jasa Angkutan Darat?

PPN atas jasa angkutan darat adalah perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa transportasi yang dilakukan melalui darat, baik untuk memindahkan orang maupun barang. Namun, tidak semua jasa transportasi darat dipungut PPN dengan cara yang sama.

Ada jasa angkutan darat yang mendapatkan fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN, ada yang dikenai PPN normal, dan ada pula yang menggunakan skema besaran tertentu seperti jasa pengiriman paket atau freight forwarding.

Contoh jasa yang berkaitan dengan angkutan darat

• Angkutan umum penumpang di jalan.
• Angkutan umum barang di jalan.
• Angkutan kereta api.
• Sewa kendaraan atau rental mobil.
• Carter bus atau kendaraan tertentu.
• Trucking untuk pengiriman barang.
• Jasa ekspedisi darat.
• Jasa pengiriman paket.
• Jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding.

Perbedaan istilah ini penting. Jasa angkutan umum dan jasa penyewaan kendaraan tidak selalu diperlakukan sama dari sisi PPN.

Dasar Hukum PPN atas Jasa Angkutan Darat

Dasar hukum terkait PPN jasa angkutan darat mengalami perkembangan. Artikel lama biasanya masih mengacu penuh pada PMK 80/PMK.03/2012. Aturan tersebut memang penting secara historis, tetapi setelah UU HPP, perlakuan jasa angkutan umum perlu dipahami dalam konteks terbaru.

Dasar hukum yang perlu dipahami

• Undang-Undang PPN sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui UU HPP.
• PP 49 Tahun 2022 tentang PPN dibebaskan dan PPN/PPN-PPnBM tidak dipungut atas BKP/JKP tertentu.
• PMK 80/PMK.03/2012 tentang jasa angkutan umum di darat dan jasa angkutan umum di air yang tidak dikenai PPN.
• PMK 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
• PMK 11 Tahun 2025 tentang ketentuan nilai lain sebagai DPP dan besaran tertentu PPN.

Perubahan penting setelah UU HPP

Sebelum UU HPP, jasa angkutan umum di darat dan di air dikenal sebagai jasa yang tidak dikenai PPN atau bukan Jasa Kena Pajak. Setelah UU HPP dan PP 49/2022, perlakuannya bergeser menjadi Jasa Kena Pajak tertentu yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Perbedaannya penting. Jika suatu jasa termasuk bukan JKP, maka tidak dibuat faktur pajak. Namun, jika termasuk JKP yang dibebaskan PPN dan pemberi jasanya adalah PKP, maka tetap perlu dibuat faktur pajak dengan kode transaksi yang sesuai.

Untuk memahami hubungan faktur dan pelaporan PPN, baca artikel cara lapor SPT Masa PPN online.

Apakah Jasa Angkutan Umum Darat Kena PPN?

Jasa angkutan umum darat yang memenuhi ketentuan mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Artinya, layanan tersebut termasuk dalam kategori jasa yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, bukan berarti seluruh layanan transportasi darat otomatis bebas PPN.

Jasa angkutan umum darat meliputi:

• Jasa angkutan umum di jalan.
• Jasa angkutan umum kereta api.

Contoh jasa angkutan umum di jalan

• Bus umum.
• Angkutan kota.
• Angkutan antar kota.
• Angkutan barang umum di jalan yang memenuhi ketentuan angkutan umum.
• Layanan transportasi umum yang disediakan untuk masyarakat dengan dipungut bayaran.

Contoh jasa angkutan umum kereta api

• Kereta api penumpang reguler.
• Kereta api barang.
• Layanan kereta api yang beroperasi sebagai angkutan umum sesuai ketentuan.

Namun, jika kereta api, bus, truk, atau kendaraan darat digunakan melalui skema sewa atau carter khusus untuk pihak tertentu, perlakuannya perlu dianalisis kembali. Tidak semua bentuk sewa atau carter mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.

Perbedaan Angkutan Umum, Sewa Kendaraan, dan Freight Forwarding

Salah satu penyebab kesalahan PPN adalah menyamakan semua layanan transportasi darat. Padahal, jasa angkutan umum, rental kendaraan, ekspedisi, dan freight forwarding memiliki karakter transaksi yang berbeda.

Jika perusahaan bergerak di bidang pengurusan transportasi, baca juga artikel perhitungan PPN dan PPh 23 atas jasa freight forwarding.

Jasa Angkutan Umum Darat yang Dibebaskan dari PPN

Jasa angkutan umum darat dapat dibebaskan dari pengenaan PPN jika memenuhi ketentuan sebagai angkutan umum. Fokus utamanya adalah layanan pemindahan orang atau barang yang disediakan untuk umum dengan dipungut bayaran dan sesuai ketentuan bidang transportasi darat.

1. Angkutan umum orang di jalan

Angkutan umum orang di jalan adalah layanan transportasi penumpang yang disediakan untuk masyarakat. Contohnya bus umum, angkutan kota, dan layanan transportasi umum lainnya yang memenuhi ketentuan.

2. Angkutan umum barang di jalan

Angkutan umum barang di jalan adalah layanan pemindahan barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan kendaraan angkutan barang yang disediakan untuk umum dan memenuhi ketentuan transportasi.

3. Angkutan kereta api

Jasa angkutan kereta api meliputi pemindahan orang atau barang menggunakan sarana kereta api. Namun, jika sarana kereta api disewa atau dicarter untuk penggunaan khusus, perlakuan PPN-nya perlu dilihat kembali.

Apakah Plat Kuning Masih Menjadi Syarat Utama?

Dalam PMK 80/PMK.03/2012, angkutan umum di jalan dikaitkan dengan kendaraan bermotor yang menggunakan tanda nomor kendaraan dasar kuning dengan tulisan hitam. Namun, DJP dalam artikel resminya menjelaskan bahwa setelah UU HPP dan PP 49/2022, ketentuan pembebasan PPN untuk jasa angkutan umum tidak lagi bertumpu pada pembedaan plat kuning dan plat hitam sebagaimana konstruksi PMK lama.

Dengan demikian, analisis terbaru tidak cukup hanya melihat warna plat. Yang lebih penting adalah apakah layanan tersebut memenuhi ketentuan sebagai jasa angkutan umum menurut aturan transportasi darat dan termasuk jasa yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Implikasi untuk perusahaan

• Jangan hanya menentukan PPN berdasarkan warna plat kendaraan.
• Cek apakah layanan merupakan angkutan umum atau sewa/carter khusus.
• Cek izin dan karakter layanan transportasi.
• Cek apakah pemberi jasa sudah PKP.
• Cek apakah faktur pajak perlu dibuat dengan kode transaksi 08.

Apakah Jasa Sewa Kendaraan Kena PPN?

Jasa sewa kendaraan berbeda dari jasa angkutan umum. Dalam jasa sewa kendaraan, pelanggan biasanya menyewa kendaraan untuk penggunaan tertentu, baik dengan sopir maupun tanpa sopir, dan kendaraan tersebut tidak selalu berfungsi sebagai layanan angkutan umum.

Contoh sewa kendaraan

• Sewa mobil untuk perjalanan dinas perusahaan.
• Sewa bus untuk outing karyawan.
• Sewa kendaraan operasional bulanan.
• Sewa truk khusus untuk satu perusahaan.
• Carter kendaraan untuk acara tertentu.

Transaksi seperti ini tidak otomatis termasuk jasa angkutan umum yang dibebaskan PPN. Jika penyedia jasa adalah PKP dan jasa tersebut merupakan JKP biasa, maka PPN dapat terutang sesuai ketentuan.

Kesalahan yang sering terjadi

Banyak perusahaan menganggap semua biaya transportasi bebas PPN. Padahal, jika transaksi sebenarnya adalah sewa kendaraan atau carter khusus, bukan jasa angkutan umum, perlakuan pajaknya dapat berbeda.

PPN atas Jasa Ekspedisi Darat dan Trucking

Jasa ekspedisi darat dan trucking perlu dianalisis berdasarkan model bisnisnya. Jika layanan tersebut memenuhi ketentuan sebagai jasa angkutan umum barang di jalan, maka dapat memperoleh fasilitas pembebasan PPN. Namun, jika layanan tersebut merupakan bagian dari jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding, perlakuannya bisa mengikuti ketentuan JKP tertentu.

Trucking sebagai angkutan umum barang

Jika trucking dilakukan sebagai jasa angkutan umum barang di jalan dan memenuhi ketentuan transportasi, jasa tersebut dapat memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN.

Trucking dalam paket freight forwarding

Jika trucking menjadi bagian dari jasa pengurusan transportasi yang tagihannya mencakup freight charges, maka transaksi dapat masuk kategori jasa freight forwarding yang dikenai besaran PPN tertentu.

Yang perlu dicek dalam invoice

• Apakah invoice hanya berisi jasa angkutan darat?
• Apakah invoice memuat biaya pengurusan dokumen?
• Apakah ada freight charges?
• Apakah tagihan mencakup jasa penyimpanan, handling, packing, atau asuransi?
• Apakah penyedia jasa bertindak sebagai transporter atau freight forwarder?

Perbedaan isi invoice dapat memengaruhi perlakuan PPN, faktur pajak, dan pengkreditan Pajak Masukan.

PPN atas Jasa Pengiriman Paket

Jasa pengiriman paket termasuk Jasa Kena Pajak tertentu yang dikenai PPN dengan besaran tertentu. Jasa ini berbeda dari jasa angkutan umum darat yang dibebaskan PPN.

Contoh jasa pengiriman paket

• Pengiriman paket e-commerce.
• Jasa kurir.
• Jasa ekspedisi paket retail.
• Pengiriman dokumen.
• Pengiriman barang kecil melalui jaringan kurir.

Jika perusahaan menggunakan jasa pengiriman paket dari PKP, perhatikan faktur pajak dan besaran PPN yang dicantumkan. Jangan langsung menganggap seluruh pengiriman barang bebas PPN.

PPN atas Freight Forwarding

Freight forwarding atau jasa pengurusan transportasi adalah kegiatan usaha yang mengurus pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, laut, dan/atau udara. Layanannya dapat mencakup penerimaan, penyimpanan, sortasi, pengepakan, penandaan, pengurusan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biaya angkutan, klaim, asuransi, dan penyelesaian tagihan.

Dalam PMK 71/PMK.03/2022, jasa pengurusan transportasi yang tagihannya mencakup biaya transportasi atau freight charges termasuk JKP tertentu yang dikenai PPN dengan besaran tertentu.

Rumus umum PPN freight forwarding

Besaran PPN untuk jasa pengurusan transportasi yang tagihannya mencakup freight charges adalah:

PPN = 10% x tarif PPN x jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih

Dengan tarif PPN 11%, beban efektifnya menjadi 1,1% dari jumlah yang ditagih. Dalam konteks penyesuaian PPN 2025, perusahaan tetap perlu mengecek aturan nilai lain dan besaran tertentu PPN terbaru agar perhitungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masa transaksi.

Contoh perhitungan freight forwarding

PT Logistik Maju menagih jasa pengurusan transportasi kepada PT Sinar Dagang sebesar Rp50.000.000. Tagihan tersebut mencakup freight charges.

• Jumlah tagihan: Rp50.000.000
• DPP nilai lain: 10% x Rp50.000.000 = Rp5.000.000
• PPN dengan tarif 11%: 11% x Rp5.000.000 = Rp550.000
• Tarif efektif: Rp550.000 / Rp50.000.000 = 1,1%

Jika tarif PPN atau formula nilai lain berubah berdasarkan aturan terbaru, rumus perlu disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat transaksi.

Apakah Pajak Masukan Freight Forwarding Bisa Dikreditkan?

Untuk Jasa Kena Pajak tertentu yang dikenai PPN dengan besaran tertentu berdasarkan PMK 71/PMK.03/2022, PKP yang menyerahkan jasa tersebut tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan BKP/JKP, impor BKP, maupun pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu tersebut.

Implikasinya bagi perusahaan freight forwarding

• Pajak Masukan terkait jasa tertentu tersebut tidak dapat dikreditkan.
• Perusahaan perlu memisahkan transaksi yang menggunakan besaran tertentu.
• Pembukuan harus membedakan biaya yang terkait langsung dengan JKP tertentu.
• Rekonsiliasi faktur pajak masukan dan keluaran harus lebih teliti.

Untuk memahami pentingnya rekonsiliasi data pajak, baca artikel 3 alasan pentingnya rekonsiliasi data pajak.

Perbedaan PPN Dibebaskan dan Tidak Dikenai PPN

Dalam praktik pajak, istilah “tidak dikenai PPN” dan “dibebaskan dari pengenaan PPN” sering dianggap sama. Padahal, konsekuensinya berbeda.

Untuk jasa angkutan umum darat setelah UU HPP, poin pentingnya adalah jasa tersebut diperlakukan sebagai JKP yang dibebaskan dari PPN jika memenuhi ketentuan.

Faktur Pajak untuk Jasa Angkutan Darat

Jika PKP menyerahkan jasa angkutan umum darat yang dibebaskan dari pengenaan PPN, PKP tetap perlu membuat faktur pajak. DJP menjelaskan bahwa faktur pajak untuk penyerahan jasa angkutan umum yang dibebaskan menggunakan kode transaksi 08.

Data faktur pajak yang perlu diperhatikan

• Identitas PKP penjual atau pemberi jasa.
• Identitas pembeli atau penerima jasa.
• Jenis jasa yang diserahkan.
• Dasar pengenaan pajak atau nilai tagihan.
• Kode transaksi faktur pajak.
• Keterangan fasilitas PPN dibebaskan jika diperlukan.
• Tanggal faktur pajak.

Jika terjadi kendala saat membuat faktur pajak, baca artikel daftar kode error e-Faktur ETAX dan solusinya.

Bagaimana Jika Salah Membuat Faktur Pajak?

Kesalahan faktur pajak dapat terjadi karena salah memilih kode transaksi, salah nilai DPP, salah data lawan transaksi, atau salah mengklasifikasikan jenis jasa. Jika terjadi, perusahaan perlu menentukan apakah faktur perlu diganti atau dibatalkan.

Kesalahan yang sering terjadi

• Jasa angkutan umum yang dibebaskan PPN dibuat seperti transaksi PPN normal.
• Jasa sewa kendaraan dianggap sebagai angkutan umum yang dibebaskan.
• Freight forwarding dihitung seperti PPN normal, bukan besaran tertentu.
• Pajak Masukan atas JKP tertentu dikreditkan padahal tidak diperbolehkan.
• Faktur pajak dibuat terlambat.
• Invoice dan faktur pajak tidak sama.

Jika faktur pajak sudah melewati batas waktu atau bermasalah, baca artikel faktur pajak expired. Jika perusahaan menghadapi masalah faktur tidak valid, baca juga faktur pajak fiktif.

SPT Masa PPN untuk Jasa Angkutan Darat

PKP yang menyerahkan jasa angkutan darat perlu melaporkan transaksi PPN sesuai perlakuannya. Jika jasa dibebaskan PPN, pelaporan tetap perlu dilakukan sesuai ketentuan dalam SPT Masa PPN. Jika jasa dikenai PPN besaran tertentu, nilai PPN yang dipungut juga perlu masuk dalam pelaporan.

Checklist sebelum lapor SPT Masa PPN

• Pastikan semua faktur pajak keluaran sudah dibuat.
• Pastikan kode transaksi faktur pajak benar.
• Pastikan transaksi PPN dibebaskan dipisahkan dari transaksi PPN normal.
• Pastikan transaksi freight forwarding dihitung dengan skema besaran tertentu jika memenuhi syarat.
• Pastikan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan tidak ikut dikreditkan.
• Pastikan invoice, faktur pajak, dan pembukuan sudah direkonsiliasi.

Jika terdapat PPN lebih bayar, baca artikel cara mengkompensasikan PPN lebih bayar.

Contoh Kasus PPN atas Jasa Angkutan Darat

Contoh 1: Bus umum penumpang

Perusahaan angkutan umum menyediakan layanan bus reguler untuk masyarakat dengan rute tertentu. Jika layanan tersebut memenuhi ketentuan sebagai jasa angkutan umum darat, jasa ini dapat memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN.

Contoh 2: Sewa bus untuk outing perusahaan

Sebuah perusahaan menyewa bus untuk kegiatan outing karyawan. Bus digunakan khusus untuk perusahaan tersebut, bukan sebagai layanan angkutan umum reguler. Transaksi seperti ini perlu dianalisis sebagai sewa atau carter kendaraan dan tidak otomatis mendapatkan fasilitas pembebasan PPN jasa angkutan umum.

Contoh 3: Trucking barang umum

Perusahaan trucking memindahkan barang dari satu kota ke kota lain sebagai layanan angkutan umum barang. Jika memenuhi ketentuan sebagai jasa angkutan umum barang di jalan, jasa tersebut dapat dibebaskan dari PPN.

Contoh 4: Freight forwarding dengan freight charges

Perusahaan freight forwarding menagih jasa pengurusan transportasi senilai Rp100.000.000 dan tagihannya mencakup freight charges. Jika menggunakan ketentuan besaran tertentu, PPN dihitung 10% dari tarif PPN dikalikan jumlah tagihan. Dengan tarif 11%, PPN efektifnya Rp1.100.000.

Contoh 5: Jasa pengiriman paket

Perusahaan kurir mengirim paket pelanggan e-commerce. Jasa pengiriman paket termasuk JKP tertentu yang dikenai PPN dengan besaran tertentu, bukan jasa angkutan umum darat yang otomatis dibebaskan PPN.

Kesalahan Umum dalam Memahami PPN Jasa Angkutan Darat

1. Menganggap semua transportasi darat bebas PPN

Ini kesalahan yang paling umum. Tidak semua layanan transportasi darat mendapat fasilitas pembebasan PPN. Harus dilihat apakah jasa tersebut termasuk angkutan umum, sewa kendaraan, carter, pengiriman paket, atau freight forwarding.

2. Masih hanya memakai acuan plat kuning

PMK 80/PMK.03/2012 memang menyebut plat kuning. Namun, setelah UU HPP dan PP 49/2022, analisis terbaru perlu melihat apakah layanan memenuhi ketentuan sebagai jasa angkutan umum yang dibebaskan PPN, bukan hanya warna plat kendaraan.

3. Salah membedakan trucking dan freight forwarding

Trucking dapat menjadi angkutan umum barang, tetapi juga bisa menjadi bagian dari jasa freight forwarding. Isi kontrak dan invoice perlu dicek.

4. Mengkreditkan Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan

Untuk JKP tertentu yang menggunakan besaran tertentu, Pajak Masukan yang terkait dengan penyerahan jasa tersebut tidak dapat dikreditkan. Ini perlu diperhatikan oleh perusahaan freight forwarding dan pengiriman paket.

5. Tidak membuat faktur pajak untuk PPN dibebaskan

Jika pemberi jasa sudah PKP dan menyerahkan JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, faktur pajak tetap perlu dibuat dengan kode transaksi yang sesuai.

Checklist Pajak untuk Perusahaan Angkutan Darat

Checklist klasifikasi jasa

• Apakah layanan termasuk jasa angkutan umum?
• Apakah layanan berupa sewa atau carter kendaraan?
• Apakah layanan berupa pengiriman paket?
• Apakah layanan berupa freight forwarding?
• Apakah tagihan memuat freight charges?
• Apakah perusahaan sudah PKP?

Checklist faktur pajak

• Apakah kode transaksi faktur pajak sudah benar?
• Apakah transaksi dibebaskan PPN sudah dibuatkan faktur dengan kode yang sesuai?
• Apakah DPP dan PPN sudah sesuai?
• Apakah Pajak Masukan yang tidak boleh dikreditkan sudah dipisahkan?
• Apakah faktur pajak dibuat tepat waktu?
• Apakah data faktur sudah sinkron dengan invoice?

Checklist pelaporan

• Apakah seluruh faktur sudah masuk SPT Masa PPN?
• Apakah transaksi PPN dibebaskan dipisahkan dari transaksi PPN normal?
• Apakah transaksi JKP tertentu dihitung dengan besaran tertentu?
• Apakah terdapat transaksi retur atau pembatalan?
• Apakah ada PPN lebih bayar atau kurang bayar?

Jika ada pembayaran pajak yang salah masa atau salah jenis setoran, baca artikel cara input PBK di e-Faktur.

Tips Mengelola Administrasi PPN Jasa Angkutan Darat

1. Pisahkan jenis layanan sejak awal

Jangan mencampur jasa angkutan umum, sewa kendaraan, trucking, pengiriman paket, dan freight forwarding dalam satu kategori pajak. Buat kode layanan internal agar finance lebih mudah menentukan perlakuan PPN.

2. Rapikan kontrak dan invoice

Kontrak dan invoice harus menjelaskan jenis jasa yang diberikan. Jika invoice memuat freight charges, biaya pengurusan dokumen, handling, dan biaya lain, perlakuannya bisa berbeda dari angkutan umum biasa.

3. Gunakan kode transaksi faktur pajak yang tepat

Transaksi PPN dibebaskan perlu menggunakan kode faktur yang sesuai. Kesalahan kode dapat memengaruhi pelaporan dan rekonsiliasi.

4. Perbarui aturan PPN secara berkala

Aturan PPN terus berkembang, terutama setelah UU HPP, Coretax, dan penyesuaian tarif PPN. Perusahaan perlu memantau pengumuman DJP dan peraturan terbaru.

5. Lakukan rekonsiliasi bulanan

Cocokkan invoice, faktur pajak, pembukuan, dan SPT Masa PPN setiap bulan. Jangan menunggu akhir tahun karena koreksi akan lebih sulit jika data sudah menumpuk.

6. Simpan bukti transaksi dengan rapi

Simpan kontrak, surat jalan, invoice, bukti pembayaran, faktur pajak, dan dokumen pengiriman. Dokumen ini penting jika terjadi pemeriksaan atau klarifikasi.

7. Gunakan sistem pajak dan akuntansi yang terintegrasi

Jika volume transaksi tinggi, gunakan sistem yang dapat membantu mengelola faktur, invoice, dan rekonsiliasi PPN. Untuk kendala teknis e-Faktur, baca artikel upload faktur corrupt.

FAQ Seputar PPN atas Jasa Angkutan Darat

Apakah jasa angkutan umum darat kena PPN?

Jasa angkutan umum darat yang memenuhi ketentuan mendapat fasilitas pembebasan dari pengenaan PPN. Jika pemberi jasa adalah PKP, faktur pajak tetap perlu dibuat dengan kode transaksi sesuai ketentuan.

Apakah jasa angkutan umum darat masih termasuk bukan JKP?

Setelah UU HPP dan PP 49/2022, DJP menjelaskan bahwa jasa angkutan umum tidak lagi diposisikan sebagai bukan JKP, tetapi sebagai JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

Apakah sewa mobil kena PPN?

Jika penyedia jasa adalah PKP dan transaksi merupakan jasa sewa kendaraan, bukan jasa angkutan umum yang dibebaskan, maka transaksi dapat dikenai PPN sesuai ketentuan.

Apakah carter bus dibebaskan PPN?

Carter bus tidak otomatis dibebaskan PPN. Perlu dilihat apakah transaksi tersebut merupakan angkutan umum atau jasa sewa/carter khusus.

Apakah jasa trucking kena PPN?

Jasa trucking dapat dibebaskan dari PPN jika memenuhi ketentuan sebagai jasa angkutan umum barang di jalan. Namun, jika trucking menjadi bagian dari freight forwarding, perlakuannya dapat mengikuti ketentuan JKP tertentu.

Apakah jasa freight forwarding kena PPN?

Ya. Jasa pengurusan transportasi atau freight forwarding yang tagihannya mencakup freight charges termasuk JKP tertentu yang dikenai PPN dengan besaran tertentu.

Berapa PPN freight forwarding?

Rumus umumnya adalah 10% dari tarif PPN dikalikan jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih. Dengan tarif PPN 11%, tarif efektifnya menjadi 1,1% dari jumlah tagihan. Perusahaan tetap perlu mengecek aturan terbaru saat transaksi.

Apakah Pajak Masukan freight forwarding bisa dikreditkan?

Untuk JKP tertentu yang dikenai besaran PPN tertentu berdasarkan PMK 71/PMK.03/2022, Pajak Masukan terkait penyerahan jasa tersebut tidak dapat dikreditkan.

Apakah jasa pengiriman paket sama dengan angkutan umum?

Tidak selalu. Jasa pengiriman paket termasuk JKP tertentu dengan besaran PPN tertentu, sedangkan jasa angkutan umum darat dapat dibebaskan PPN jika memenuhi ketentuan.

Apakah faktur pajak tetap dibuat untuk PPN dibebaskan?

Ya. Jika PKP menyerahkan JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN, faktur pajak tetap dibuat dengan kode transaksi yang sesuai.

Kesimpulan

PPN atas jasa angkutan darat tidak bisa disamaratakan. Jasa angkutan umum darat yang memenuhi ketentuan dapat memperoleh pembebasan dari pengenaan PPN. Namun, jasa sewa kendaraan, carter, pengiriman paket, trucking dalam skema tertentu, dan freight forwarding dapat memiliki perlakuan pajak yang berbeda.

Perubahan penting setelah UU HPP dan PP 49/2022 adalah perlakuan jasa angkutan umum bergeser dari “bukan JKP” menjadi “JKP yang dibebaskan dari pengenaan PPN”. Konsekuensinya, PKP yang menyerahkan jasa angkutan umum yang dibebaskan tetap perlu membuat faktur pajak dengan kode transaksi yang sesuai.

Untuk freight forwarding, PMK 71/PMK.03/2022 mengatur jasa pengurusan transportasi yang tagihannya mencakup freight charges sebagai JKP tertentu dengan besaran PPN tertentu. Selain itu, Pajak Masukan yang berhubungan dengan penyerahan JKP tertentu tersebut tidak dapat dikreditkan.

Bagi perusahaan transportasi dan logistik, langkah paling aman adalah mengklasifikasikan jenis layanan sejak awal, membuat invoice yang jelas, menggunakan kode faktur pajak yang tepat, serta melakukan rekonsiliasi PPN setiap bulan. Dengan begitu, risiko salah pungut, salah faktur, dan salah lapor SPT Masa PPN dapat dikurangi.

Referensi External

• Direktorat Jenderal Pajak – Melongok Ketentuan PPN Jasa Ekspedisi Darat
• Direktorat Jenderal Pajak – PMK 80/PMK.03/2012 tentang Jasa Angkutan Umum di Darat dan Air
• JDIH BPK – PP Nomor 49 Tahun 2022 tentang PPN Dibebaskan dan PPN/PPN-PPnBM Tidak Dipungut
• Direktorat Jenderal Pajak – Pemerintah Pertahankan Kemudahan PPN Sepenuhnya
• JDIH Kementerian Keuangan – PMK 71/PMK.03/2022 tentang PPN atas Penyerahan JKP Tertentu
• Direktorat Jenderal Pajak – Jasa Trucking dalam Freight Forwarding Kena PPN Tidak?
• Direktorat Jenderal Pajak – Pemerintah Terbitkan Aturan DPP Nilai Lain dan Besaran Tertentu PPN
• JDIH BPK – UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
• Direktorat Jenderal Pajak – Buku Panduan Coretax DJP