Pajak Archives - Page 100 of 109 - bloghrd.com
Pajak Emas Perhiasan: Penghitungan dan Perlakuannya
Pajak emas perhiasan adalah ketentuan perpajakan yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, serta pemotongan PPh atas jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Ketentuan ini penting dipahami oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, pengusaha emas batangan, toko perhiasan, pelaku usaha reparasi perhiasan, hingga pembeli yang ingin memahami komponen pajak ...
Aplikasi e-Faktur 3.1 Sudah Rilis, Ini Fitur Baru dan Cara Install-nya
e-Faktur 3.1 adalah salah satu versi pembaruan aplikasi faktur pajak elektronik yang pernah dirilis Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Pengusaha Kena Pajak atau PKP membuat, mengelola, dan melaporkan faktur pajak secara elektronik. Pada masanya, e-Faktur 3.1 menjadi pembaruan penting dari e-Faktur 3.0 karena menghadirkan fitur baru seperti input dokumen PMSE, pengkreditan Pajak Masukan yang ditagihkan ...
Barang dan Jasa yang Bukan Objek PPN
Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, impor Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, serta ekspor BKP/JKP tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, tidak semua barang dan jasa otomatis ...
Pajak Wanita Kawin: Menyelami Ketentuan dan Aspek Pajaknya
Pajak wanita kawin adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan perlakuan pajak bagi perempuan yang sudah menikah, terutama terkait NPWP, pelaporan SPT Tahunan, penggabungan penghasilan dengan suami, perjanjian pisah harta, hingga perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Dalam sistem perpajakan Indonesia, keluarga pada dasarnya dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, penghasilan dan kerugian anggota ...
Peran Vital Spesimen Tanda Tangan Faktur Pajak dalam Era e-Faktur
Spesimen tanda tangan faktur pajak adalah contoh tanda tangan atau identitas pejabat/pegawai yang diberi wewenang oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP untuk menandatangani faktur pajak. Dalam sistem faktur pajak manual, spesimen tanda tangan memiliki peran penting sebagai bukti bahwa faktur pajak ditandatangani oleh pihak yang sah. Namun, dalam era e-Faktur dan Coretax DJP, konsep ini ...
Restitusi PPN: Memahami Konsep dan Pentingnya
Restitusi PPN adalah proses pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Kondisi ini biasanya terjadi ketika Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak. Dengan kata lain, PKP telah membayar atau menanggung PPN lebih besar dibandingkan PPN yang seharusnya disetor ke kas negara. Dalam ...
Penjelasan Pasal 9 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009
Pasal 9 Ayat 8 Undang-Undang PPN adalah salah satu ketentuan penting yang harus dipahami oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Pasal ini mengatur daftar Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan. Dengan kata lain, tidak semua PPN yang dibayar saat membeli Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak otomatis bisa mengurangi Pajak Keluaran. Dalam praktik bisnis, ...
Penjelasan Faktur Pajak Cacat Atau Faktur Pajak Tidak Lengkap
Faktur pajak adalah dokumen penting dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Dokumen ini menjadi bukti pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Karena perannya sangat penting, faktur pajak harus dibuat dengan benar, lengkap, jelas, dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dalam ...
Apa Yang Harus Dilakukan Ketika Database e-Faktur Hilang?
Database e-Faktur adalah salah satu data paling penting bagi Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Di dalamnya terdapat data faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, data lawan transaksi, referensi Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP, serta riwayat administrasi yang dibutuhkan untuk pelaporan PPN. Karena itu, ketika database e-Faktur hilang, rusak, tidak bisa dibuka, atau tidak dapat ...
Kode Utang Pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
Kode utang pajak dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi adalah kode yang digunakan untuk mengelompokkan jenis utang atau kewajiban yang masih dimiliki Wajib Pajak pada akhir Tahun Pajak. Dalam konteks pengisian SPT Tahunan, utang yang dimaksud bukan hanya utang pajak kepada negara, tetapi juga utang pribadi seperti KPR, pinjaman bank, leasing kendaraan, tagihan kartu kredit, ...