Faktur Pajak Cacat: Apa yang Harus Diketahui oleh Bisnis?
Faktur pajak adalah dokumen penting dalam dunia perpajakan. Dokumen ini digunakan untuk mencatat transaksi bisnis yang melibatkan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) serta pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Oleh karena itu, penting bagi bisnis untuk memahami konsep faktur pajak dan menghindari kendala yang dapat muncul, termasuk faktur pajak cacat atau tidak lengkap.
Daftar Isi
Apa Itu Faktur Pajak Cacat?
Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang faktur pajak cacat atau tidak lengkap, penting untuk mengklarifikasi istilah ini. Faktur pajak cacat sebenarnya adalah istilah lama yang digunakan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-13/PJ/2010. Istilah ini mengacu pada faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal dan material yang telah diatur dalam undang-undang dan peraturan perpajakan.
Namun, sejak diberlakukannya Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, istilah “faktur pajak cacat” sudah tidak berlaku lagi dan berubah sebutannya menjadi “faktur pajak tidak lengkap.” Meskipun terjadi perubahan istilah, konsekuensi yang terkait dengan faktur pajak tidak lengkap tetap sama, baik bagi penerbit faktur pajak maupun bagi penerima faktur pajak. Konsekuensinya termasuk sanksi denda dan ketidakmungkinan untuk mengkreditkan pajak masukan.
Faktur Pajak yang Dianggap Tidak Lengkap atau Cacat
Untuk lebih memahami apa yang dimaksud dengan faktur pajak yang tidak lengkap atau cacat, mari kita tinjau beberapa kriteria yang menggambarkannya:
1. Tidak Memenuhi Persyaratan Formal yang Berlaku
Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal yang berlaku. Artinya, faktur pajak harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas. Selain itu, faktur pajak juga harus mencantumkan tandatangan dari pejabat Pemungut Pajak yang merupakan wajib pajak, biasanya disingkat sebagai PKP. Ketidakmemenuhi persyaratan formal seperti ini dapat membuat faktur pajak dianggap tidak lengkap atau cacat.
2. Tidak Memenuhi Syarat Material yang Berlaku
Selain persyaratan formal, faktur pajak juga harus memenuhi syarat material yang berlaku. Ini berarti bahwa faktur pajak harus mencantumkan informasi yang benar dan lengkap terkait dengan transaksi bisnis, termasuk:
- Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik dari penjual (PKP yang menerbitkan faktur) maupun pembeli (PKP yang menerima faktur).
- Jenis barang atau jasa yang diperdagangkan.
- Harga jual barang atau jasa.
- Besaran PPN dan PPnBM yang dipungut.
- Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
- Nama dan tanda tangan pejabat yang berhak menandatangani faktur pajak.
Ketidakmemenuhi syarat material seperti salah mencantumkan harga, tidak mencantumkan NPWP, atau kesalahan dalam pengisian faktur pajak dapat membuat faktur tersebut dianggap tidak lengkap.
3. Tidak Memenuhi Ketentuan yang Diatur dalam PER-24/PJ/2012
Selain persyaratan formal dan syarat material yang telah dijelaskan di atas, faktur pajak juga harus mematuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012. Ketentuan ini mencakup berbagai aspek terkait dengan pembuatan, penggunaan, pembetulan, penggantian, dan pembatalan faktur pajak.
Sebagai contoh, jika seorang PKP terlambat atau bahkan tidak menyampaikan pemberitahuan penggunaan kode cabang kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PKP terdaftar, hal ini dapat membuat faktur pajak yang digunakan oleh PKP dianggap tidak lengkap. Begitu juga dengan masalah penggunaan kode cabang yang salah oleh PKP.
4. Terlambat Dibuat Lebih dari 3 Bulan
Selain ketentuan di atas, faktur pajak yang diterbitkan lewat dari jangka waktu 3 bulan sejak faktur pajak seharusnya dibuat juga dapat membuat faktur tersebut dianggap tidak lengkap. Ini berarti bahwa faktur pajak harus dibuat dalam waktu yang wajar setelah terjadinya transaksi bisnis. Jika faktur pajak tidak dibuat dalam jangka waktu yang ditentukan, pajak masukan yang terkait dengan faktur tersebut tidak dapat dikreditkan.
5. Pemberitahuan yang Terlambat atau Tidak Disampaikan
Terakhir, faktur pajak juga dapat dianggap tidak lengkap jika PKP terlambat atau bahkan tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis yang ditandatangani kepada kepala KPP tempat PKP terdaftar atau tempat pemusatan pajak terutang dilaksanakan. Pemberitahuan ini penting untuk memastikan bahwa PKP telah memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan dapat digunakan sebagai dasar pengkreditan pajak masukan.
Kriteria Faktur Pajak yang Lengkap
Saat kita telah memahami apa yang membuat faktur pajak dianggap tidak lengkap atau cacat, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang membuat faktur pajak dianggap lengkap dan sah. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2012, faktur pajak yang dianggap lengkap harus memenuhi sejumlah kriteria sebagai berikut:
1. Nama, Alamat, dan NPWP yang Benar dan Lengkap
Faktur pajak harus mencantumkan dengan benar dan lengkap nama, alamat, dan NPWP baik dari penjual (PKP yang menerbitkan faktur) maupun pembeli (PKP yang menerima faktur). Hal ini penting agar transaksi bisnis dapat dipantau dan dilacak oleh departemen pajak.
2. Informasi tentang Transaksi yang Jelas
Faktur pajak harus menyajikan informasi yang jelas terkait dengan transaksi bisnis, termasuk jenis barang atau jasa yang diperdagangkan, harga jual, dan potongan harga jika ada. Semua informasi ini harus dicantumkan secara jelas sehingga departemen pajak dapat menghitung PPN dan PPnBM yang seharusnya dipungut.
3. PPN dan PPnBM yang Dipungut
Faktur pajak harus mencantumkan besaran PPN dan PPnBM yang dipungut dengan benar. Ini adalah salah satu aspek penting dalam faktur pajak karena menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada departemen pajak.
4. Kode, Nomor Seri, dan Tanggal Pembuatan yang Jelas
Setiap faktur pajak harus memiliki kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan yang jelas dan benar. Ini membantu dalam pelacakan faktur pajak dan pengorganisasian data perpajakan secara efisien.
5. Tanda Tangan yang Sah
Faktur pajak harus memiliki tanda tangan pihak yang berhak untuk menandatangani faktur pajak tersebut. Tanda tangan ini mengesahkan keabsahan faktur pajak.
Menghindari Masalah dengan Faktur Pajak
Faktur pajak yang cacat atau tidak lengkap dapat menyebabkan masalah serius bagi bisnis. Ini termasuk potensi pemotongan pajak yang salah oleh departemen pajak, denda atas ketidakpatuhan perpajakan, dan kesulitan dalam mengklaim pajak masukan. Oleh karena itu, bisnis harus menjalankan prosedur yang baik untuk menghindari masalah ini.
Tips untuk Menghindari Faktur Pajak Cacat
- Perhatikan Persyaratan Formal dan Material: Pastikan bahwa semua faktur pajak yang diterbitkan oleh bisnis Anda memenuhi persyaratan formal dan material yang berlaku. Ini termasuk memeriksa apakah semua informasi yang diperlukan telah dicantumkan dengan benar.
- Awasi Waktu Pembuatan Faktur: Selalu buat faktur pajak dalam waktu yang wajar setelah terjadinya transaksi bisnis. Hindari penundaan yang dapat menyebabkan faktur pajak dianggap tidak lengkap.
- Perhatikan Kode Cabang: Jika bisnis Anda memiliki cabang, pastikan untuk mematuhi ketentuan terkait penggunaan kode cabang yang benar. Salah penggunaan kode cabang dapat membuat faktur pajak tidak lengkap.
- Simpan Catatan yang Baik: Selain membuat faktur pajak dengan benar, pastikan juga untuk menyimpan catatan yang baik tentang transaksi bisnis Anda. Ini termasuk dokumen pendukung seperti kontrak, kwitansi, dan bukti transaksi lainnya.
- Bekerja Sama dengan Profesional Pajak: Jika Anda merasa bingung tentang peraturan perpajakan atau memiliki keraguan tentang faktur pajak Anda, pertimbangkan untuk bekerja sama dengan seorang profesional perpajakan seperti seorang akuntan atau konsultan pajak. Mereka dapat memberikan panduan yang berharga tentang perpajakan dan membantu Anda mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Faktur pajak adalah elemen penting dalam dunia perpajakan. Faktur pajak yang tidak lengkap atau cacat dapat menyebabkan masalah serius bagi bisnis, termasuk pemotongan dan denda yang salah oleh departemen pajak. Oleh karena itu, bisnis harus memastikan bahwa faktur pajak yang diterbitkan memenuhi semua persyaratan formal dan material yang berlaku.
Menghindari masalah dengan faktur pajak melibatkan pemahaman yang baik tentang persyaratan perpajakan, penggunaan prosedur yang benar dalam pembuatan faktur, dan pemeliharaan catatan yang baik tentang transaksi bisnis. Bekerja sama dengan profesional perpajakan juga dapat menjadi langkah bijak untuk memastikan kepatuhan perpajakan yang tepat.
Pentingnya faktur pajak dalam menjalankan bisnis tidak bisa diabaikan. Dengan memahami konsep faktur pajak, bisnis dapat menghindari kendala perpajakan yang dapat mengganggu operasi mereka dan mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia.
Referensi:
- PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan atau Penggantian, dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak.
- PER-03 Tahun 2022 tentang Faktur Pajak
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
