Pajak Wanita Kawin adalah salah satu aspek penting dalam sistem perpajakan di Indonesia yang memengaruhi khususnya wanita yang telah menikah. Dalam artikel ini, kita akan mengulas dengan cermat mengenai ketentuan pajak yang berlaku bagi wanita yang telah menikah atau yang berencana untuk menikah. Pemahaman yang baik tentang pajak ini akan membantu wanita dalam mengelola keuangan pribadi dan perencanaan pajak keluarga.
Daftar Isi
Keluarga Sebagai Kesatuan Ekonomi dalam Pajak
Sistem perpajakan Indonesia menganggap keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi. Ini berarti bahwa penghasilan dan kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan dalam satu kesatuan yang dikenakan pajak.
Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban pajak untuk keluarga ini biasanya dilakukan oleh kepala keluarga. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan bagi wanita yang telah menikah untuk melunasi kewajiban pajaknya secara mandiri?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami bahwa jika ingin melunasi pajak secara terpisah dengan suami, harus ada kesepakatan tertulis. Kesepakatan ini mengatur bahwa pengenaan pajak berdasarkan penggabungan penghasilan neto suami dan istri, dan besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh masing-masing suami dan istri dihitung sesuai dengan perbandingan penghasilan neto mereka.
Dasar Hukum Pajak Wanita Kawin Digabung Suami
Dasar hukum yang mengatur pajak wanita kawin yang ingin menggabungkan pajak dengan suaminya terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah, yaitu:
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh): Dalam UU PPh, disebutkan bahwa wanita kawin atau perempuan yang sudah menikah yang memenuhi syarat baik secara subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dapat menggabungkan penghitungan dan pembayaran pajaknya dengan suaminya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Hubungan Keluarga dalam Rangka Pemenuhan Hak Memperoleh Penghasilan (PP 46 Tahun 2013): PP 46 Tahun 2013 menjelaskan lebih lanjut mengenai penggabungan pajak untuk pasangan suami-istri dalam hal pemenuhan hak memperoleh penghasilan.
Namun, penting untuk diingat bahwa jika terjadi perceraian secara hukum dan ada perjanjian pemisahan harta dan penghasilan yang tertulis di antara pasangan suami-istri, maka istri dapat menjalankan hak dan kewajiban pajaknya secara mandiri.
NPWP Wanita Kawin: Apakah Diperlukan?
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah identifikasi pajak yang diberikan kepada setiap wajib pajak di Indonesia. Bagi wanita yang ingin memenuhi kewajiban pajaknya secara terpisah dari suaminya, maka ia harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sendiri.
Namun, jika sebelum menikah wanita tersebut telah memiliki NPWP, ia tidak perlu mendaftarkan NPWP baru. Ini berarti bahwa dalam satu keluarga, cukup ada satu NPWP yang dimiliki oleh kepala keluarga. Namun, bagi istri yang ingin memiliki NPWP terpisah, hal ini juga memungkinkan, yang berarti bahwa kewajiban perpajakannya pun terpisah dari suaminya.
Sebelumnya, pernah ada ketentuan yang mengatur bahwa NPWP wanita yang sudah menikah memiliki tiga digit terakhir yang berbeda dari NPWP suami. Hal ini dilakukan untuk menghindari tarif pajak yang lebih tinggi. Contohnya, sebelumnya NPWP wanita kawin bisa berakhir dengan 999 atau 998.
Selain itu, ada ketentuan khusus untuk NPWP cabang kepala keluarga, yang biasanya dimulai dari 001-002 dan seterusnya. Digit akhir yang berbeda ini diperuntukkan bagi kepala keluarga yang memiliki cabang usaha.
Namun, peraturan mengenai digit akhir 999/998 dalam NPWP pajak wanita kawin ini akhirnya dihapus. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Hubungan Keluarga (PP 20 Tahun 2013) yang mengatakan bahwa penghapusan NPWP dapat dilakukan jika:
- Wanita yang sebelumnya memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, serta tidak ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah dari suaminya.
- Wanita kawin yang memiliki NPWP berdasarkan NPWP suami dan pelaksanaan hak dan kewajiban pajaknya digabung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban pajak suami.
- Anak yang belum dewasa yang sudah memiliki NPWP.
Dengan demikian, bagi wanita kawin yang sudah memiliki NPWP dengan 3 digit terakhir 999, disarankan untuk mengajukan permohonan penghapusan NPWP tersebut. Hanya satu NPWP yang sama dengan suami sudah cukup. NPWP tersebut juga dikenal sebagai NPWP kepala keluarga.
Perbedaan Besaran PTKP Berdasarkan Status Pernikahan
Status pernikahan berdampak pada besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
PTKP adalah batasan penghasilan wajib pajak yang dikecualikan dari pajak. Besaran PTKP ini akan mempengaruhi penghasilan kena pajak yang harus dibayarkan wajib pajak.
Berikut adalah perbedaan besaran PTKP antara wajib pajak yang lajang dan sudah menikah:
Laki-Laki/Wanita Lajang
- TK/0: Rp 54.000.000
- TK/1: Rp 58.500.000
- TK/2: Rp 63.000.000
- TK/3: Rp 67.500.000
Laki-Laki Menikah
- K/0: Rp 58.500.000
- K/1: Rp 63.000.000
- K/2: Rp 67.500.000
- K/3: Rp 72.000.000
Menikah dan NPWP Suami-Istri Digabung (NPWP Pajak Wanita Kawin)
- K/I/0: Rp 112.500.000
- K/I/1: Rp 117.000.000
- K/I/2: Rp 121.500.000
- K/I/3: Rp 126.000.000
Keterangan:
- TK: Tidak Kawin/Belum Menikah
- K: Kawin
- K/I: Kawin dengan penghasilan suami dan istri digabung
Perlu diperhatikan bahwa tanggungan maksimum adalah tiga orang.
Jika istri memiliki pekerjaan atau penghasilan sendiri serta NPWP terpisah, maka PTKP yang digunakan adalah TK/0. Namun, PTKP suami tetap sesuai dengan status K/0 hingga K/3.
Kesimpulan
Pajak Wanita Kawin adalah bagian yang signifikan dalam sistem perpajakan Indonesia. Bagi wanita yang telah menikah atau berencana untuk menikah, pemahaman mengenai pajak ini sangat penting. Pasalnya, pernikahan dapat memengaruhi penghitungan pajak dan kewajiban pajak.
Dengan pemahaman yang baik tentang aturan dan ketentuan ini, wanita dapat mengelola keuangan keluarga dengan lebih efisien dan memenuhi kewajiban pajaknya dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, pemahaman mengenai NPWP dan PTKP juga penting untuk memastikan bahwa perencanaan pajak keluarga berjalan lancar dan sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku.
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
