Pajak Lainnya Archives - Page 10 of 52 - bloghrd.com
Faktur Pajak Fiktif: Pengertian, Modus, Kriteria dan Sanksinya
Faktur pajak fiktif adalah salah satu masalah serius dalam administrasi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Dampaknya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga bisa menyeret perusahaan, pengurus, staf administrasi, hingga pihak lain yang ikut membantu penggunaan faktur pajak tidak sah. Dalam praktik bisnis, faktur pajak sering dianggap sekadar dokumen pelengkap transaksi. Padahal, dokumen ini menjadi dasar ...
Fasilitas PPN Dibebaskan dan PPN Tidak Dipungut: Pengertian, Perbedaan, Dasar Hukum, dan Contohnya
Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, tidak semua transaksi diperlakukan dengan cara yang sama. Ada transaksi yang dikenai PPN normal, ada yang dikenai PPN 0%, ada yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan, dan ada pula yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut. Dua istilah yang sering membingungkan pelaku usaha adalah PPN dibebaskan dan PPN tidak dipungut. ...
Penjelasan Aturan Pasal 4 UU PPN Pajak Pertambahan Nilai
Pasal 4 UU PPN adalah salah satu pasal penting dalam ketentuan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Pasal ini menjelaskan transaksi apa saja yang menjadi objek PPN, mulai dari penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), impor, pemanfaatan barang atau jasa dari luar negeri, hingga ekspor yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). ...
Pengertian dan Klasifikasi Faktur Pajak 040 Bisa Dikreditkan
Faktur pajak 040 adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut faktur pajak dengan kode transaksi 04 dan status faktur 0 atau faktur normal. Dalam praktik e-Faktur, kode 04 menunjukkan bahwa transaksi menggunakan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) nilai lain, bukan DPP umum seperti harga jual atau penggantian secara langsung. Istilah “faktur pajak 040 bisa dikreditkan” biasanya ...
Penjelasan Perlakuan Pajak Natura dan/atau Kenikmatan di PP 55/2022
Pajak natura dan/atau kenikmatan menjadi salah satu topik penting dalam administrasi perpajakan perusahaan setelah berlakunya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66 Tahun 2023. Jika sebelumnya natura dan kenikmatan pada umumnya bukan objek pajak bagi penerima dan tidak dapat dibebankan sebagai biaya oleh ...
Divestasi: Definisi, Tujuan, Metode Pelaksanaannya
Divestasi adalah tindakan melepas, menjual, mengurangi, atau memisahkan aset, unit bisnis, anak perusahaan, lini produk, atau investasi tertentu yang dimiliki oleh perusahaan maupun individu. Dalam dunia bisnis, divestasi sering dipahami sebagai kebalikan dari investasi. Jika investasi dilakukan untuk menambah aset atau memperluas kepemilikan, maka divestasi dilakukan untuk mengurangi kepemilikan atas aset tertentu. Meski terdengar seperti ...
Bagaimana Cara dan Prosedur Perubahan CV ke PT?
Perubahan CV ke PT adalah langkah yang sering dipertimbangkan ketika usaha mulai berkembang, membutuhkan kredibilitas yang lebih kuat, ingin mengikuti tender tertentu, membutuhkan investor, atau ingin membatasi risiko tanggung jawab pribadi pemilik usaha. CV atau Commanditaire Vennootschap adalah bentuk badan usaha persekutuan komanditer yang umumnya terdiri dari sekutu aktif dan sekutu pasif. Sementara itu, PT ...
Ketentuan Perubahan NIK Jadi NPWP: Kemudahan Akses Layanan Pajak
[ad_1] Pada tanggal 14 Juli 2022, sebuah perubahan penting terjadi di dunia perpajakan Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan bagian dari Kementerian Keuangan mulai menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini tentu menjadi topik yang banyak diperbincangkan, dan artikel ini akan menguraikan lebih lanjut tentang ketentuan perubahan ...
Surat Permintaan Sertifikat Elektronik Pajak: Bentuk dan Syarat Pengajuan
Surat Permintaan Sertifikat Elektronik Pajak adalah dokumen atau formulir yang digunakan Wajib Pajak untuk mengajukan permintaan sertifikat elektronik kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dalam praktik perpajakan digital, sertifikat elektronik menjadi salah satu alat penting untuk membuktikan identitas Wajib Pajak, menandatangani dokumen elektronik, mengakses layanan tertentu, serta menjalankan kewajiban pajak secara online. Bagi Pengusaha Kena Pajak atau ...
Apa Saja Syarat Pengajuan Surat Keterangan PP 23?
Surat Keterangan PP 23 adalah istilah yang umum digunakan untuk menyebut surat keterangan bahwa Wajib Pajak memenuhi kriteria sebagai pengguna tarif PPh Final UMKM 0,5%. Surat ini penting terutama ketika pelaku usaha bertransaksi dengan pihak yang menjadi pemotong atau pemungut pajak, seperti instansi pemerintah, BUMN, perusahaan tertentu, atau pihak lain yang ditunjuk sebagai pemotong pajak. ...