Jenis-Jenis Cuti Bagi Pekerja - bloghrd.com

Hak Istirahat dan Cuti Bagi Pekerja: Jenis-Jenis Cuti dan Keterangan Lengkapnya!

Hak istirahat dan cuti merupakan hak yang diberikan kepada pekerja dalam lingkungan kerja. Cuti merupakan hak bagi pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dalam periode tertentu yang telah diatur secara sah dan resmi. Tujuan dari cuti ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada pekerja untuk beristirahat atau menjalankan kepentingan pribadinya. Berikut ini akan dijelaskan jenis-jenis cuti yang ada dan penjelasannya secara mendetail.

Jenis-Jenis Cuti dan Ketentuannya Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan

Pekerja memiliki hak untuk mendapatkan waktu istirahat dan cuti sebagai bagian dari hak-hak kerja yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Cuti merupakan hak bagi pekerja untuk meninggalkan pekerjaannya dalam jangka waktu tertentu yang diizinkan atau resmi, dengan tujuan untuk beristirahat atau melaksanakan kepentingan pribadi. Jenis-jenis cuti ini meliputi:

1. Cuti Tahunan

Cuti tahunan adalah periode waktu istirahat atau cuti di mana pekerja tetap mendapatkan upah atau gaji, yang dapat digunakan oleh pekerja untuk keperluan apapun sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Cuti tahunan memberikan kesempatan kepada pekerja untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi mereka. Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti tahunan dapat ditemukan dalam undang-undang atau regulasi terkait.

2. Cuti Sakit

Cuti sakit adalah hak mutlak yang dimiliki oleh pekerja untuk meninggalkan pekerjaan karena alasan kesehatan. Pekerja dapat mengambil cuti sakit dengan syarat harus memiliki surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit yang bersangkutan. Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan perlindungan kepada pekerja dengan melarang pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada pekerja yang berhalangan masuk kerja karena sakit selama waktu tertentu, seperti maksimal 12 bulan secara terus-menerus, sesuai dengan keterangan dokter.

3. Cuti Bersalin / Cuti Melahirkan

Pekerja wanita memiliki hak untuk mengambil cuti saat hamil, melahirkan, dan masa setelah melahirkan. Cuti ini diberikan untuk memberikan kesempatan kepada pekerja wanita untuk memulihkan diri setelah melahirkan dan merawat bayinya. Undang-Undang Ketenagakerjaan atau peraturan terkait memberikan rincian lebih lanjut tentang lamanya cuti bersalin dan persyaratan yang harus dipenuhi.

4. Cuti Besar

Cuti besar adalah hak istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja dalam suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu. Cuti besar diberikan sebagai bentuk penghargaan kepada pekerja yang telah memberikan kontribusi dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya, aturan mengenai cuti besar ditentukan dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Lama cuti besar dan persyaratan lainnya bervariasi tergantung pada undang-undang dan regulasi yang berlaku.

5. Cuti karena Alasan Penting

Cuti karena alasan penting diberikan kepada pekerja ketika mereka membutuhkan waktu istirahat atau cuti untuk keperluan penting, seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian anggota keluarga. Pada umumnya, pekerja berhak atas cuti dengan upah penuh untuk alasan-alasan tertentu yang diakui oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Ini adalah hak yang memberikan fleksibilitas kepada pekerja untuk mengatasi situasi-situasi penting dalam kehidupan pribadi mereka.

Cuti-Cuti dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan

Cuti Tahunan

Cuti tahunan adalah hak yang memberikan pekerja kebebasan untuk beristirahat dan merencanakan kegiatan pribadi tanpa mengalami pengurangan upah. Pekerja yang memiliki hak cuti tahunan dapat memanfaatkan waktu ini sesuai dengan keinginan mereka. Meskipun pekerja memiliki hak atas cuti tahunan, penggunaan cuti ini harus disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Tujuan utama cuti tahunan adalah untuk memberikan waktu istirahat yang memadai kepada pekerja agar mereka dapat kembali bekerja dengan segar dan produktif.

Cuti Sakit

Cuti sakit memberikan perlindungan kepada pekerja yang mengalami gangguan kesehatan yang menghalangi mereka untuk bekerja. Pekerja memiliki hak untuk mengambil cuti sakit dengan persyaratan memiliki surat keterangan sakit dari dokter atau rumah sakit yang membenarkan alasan cuti. Ini adalah hak yang penting karena memberikan perlindungan finansial kepada pekerja yang memerlukan perawatan medis. Selama cuti sakit, pekerja masih berhak mendapatkan upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan adalah hak khusus bagi pekerja wanita yang memungkinkan mereka untuk fokus pada proses kehamilan, melahirkan, dan perawatan bayi. Pekerja wanita memiliki hak untuk mengambil cuti saat hamil, melahirkan, dan masa setelah melahirkan. Selama masa cuti ini, pekerja wanita masih berhak atas upah penuh dan hak-hak lain yang diatur dalam undang-undang. Hal ini penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan pekerja wanita serta bayi yang baru lahir.

Cuti Besar

Cuti besar merupakan bentuk penghargaan bagi pekerja yang telah bekerja dalam suatu perusahaan selama jangka waktu tertentu. Pada awalnya, cuti besar diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan rincian lamanya cuti, persyaratan, dan perlindungan yang diberikan kepada pekerja yang mengambil cuti besar. Namun, melalui perubahan regulasi, aturan mengenai cuti besar sekarang lebih fleksibel dan dapat diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Cuti besar merupakan istirahat panjang yang diberikan kepada pekerja yang telah lama berkontribusi di suatu perusahaan. Definisi cuti besar telah diatur dengan jelas dalam Pasal 79 ayat (2) huruf d UU Ketenagakerjaan 13/2003 jo. Kepmenaker No. KEP.51/MEN/IV/2004 mengenai Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu. Dalam peraturan tersebut, istirahat panjang diartikan sebagai masa istirahat selama minimal 2 (dua) bulan yang diberikan pada tahun ke-7 dan ke-8 masa kerja, dengan masing-masing istirahat panjang selama 1 (satu) bulan. Hak ini diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah bekerja secara konsisten selama 6 (enam) tahun tanpa putus dalam perusahaan yang sama. Namun, penting untuk dicatat bahwa perusahaan yang dimaksud di sini adalah perusahaan yang berada dalam satu badan hukum.

Namun, ada perubahan signifikan terkait aturan cuti besar melalui UU Cipta Kerja 21/2020 jo PP 35/2021. Aturan yang semula memastikan istirahat panjang minimal 2 (dua) bulan telah mengalami perubahan substansial. Menurut pasal tersebut, “Perusahaan tertentu dapat memberikan istirahat panjang yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Ketentuan lebih lanjut mengenai perusahaan tertentu diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Ketentuan ini mengindikasikan bahwa kewenangan untuk memberikan cuti besar atau istirahat panjang kini lebih fleksibel dan dapat diatur sesuai kebutuhan dan perjanjian antara perusahaan dan pekerja. Konsep istirahat panjang minimal 2 (dua) bulan telah dihapus, dan sekarang perusahaan memiliki kebebasan untuk menetapkan aturan mengenai istirahat panjang melalui perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

Dengan kata lain, peraturan yang dahulu mengamanatkan istirahat panjang setiap 6 (enam) tahun untuk minimal 2 (dua) bulan kini telah mengalami perubahan mendasar. Setiap perusahaan memiliki otoritas untuk menyesuaikan ketentuan istirahat panjang sesuai dengan konteksnya masing-masing. Hal ini memberikan ruang bagi perusahaan untuk merancang kebijakan yang lebih adaptif terhadap situasi pekerja dan dinamika industri.

Sebelumnya, konsep cuti besar memberikan hak yang tetap dan tegas bagi pekerja yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun untuk mendapatkan istirahat panjang minimal 2 (dua) bulan. Namun, perubahan yang diatur melalui UU Cipta Kerja memberikan keluwesan lebih bagi perusahaan dalam mengatur istirahat panjang untuk pekerja yang telah berkontribusi dalam jangka waktu tertentu. Perubahan ini mencerminkan semangat untuk menciptakan kebijakan yang lebih beragam dan sesuai dengan karakteristik masing-masing perusahaan.

Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk menjalankan transparansi dan komunikasi yang baik dengan pekerja terkait perubahan dalam konsep cuti besar. Dengan memberikan informasi yang jelas mengenai kebijakan yang akan diadopsi, perusahaan dapat menghindari ketidakpastian dan menciptakan hubungan kerja yang lebih harmonis. Di sisi lain, pekerja juga diharapkan dapat memahami dan merespons perubahan ini dengan bijaksana, mengingat perubahan tersebut bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan berbagai pihak.

Dalam kesimpulannya, konsep cuti besar telah mengalami transformasi melalui perubahan aturan yang diperkenalkan oleh UU Cipta Kerja 21/2020 jo PP 35/2021. Dari pengaturan yang semula mengamanatkan istirahat panjang minimal 2 (dua) bulan setiap 6 (enam) tahun, kini perusahaan memiliki wewenang untuk mengatur istirahat panjang sesuai dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan perjanjian yang ditetapkan. Dalam hal ini, transparansi dan komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja menjadi kunci dalam mengimplementasikan perubahan ini dengan sukses dan menghasilkan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan adaptif.

Mekanisme dan Konsekuensi Cuti Besar dalam Lingkup Perusahaan

Ketika seorang pekerja berencana untuk mengambil cuti besar, pertanyaan-pertanyaan yang muncul seringkali berkaitan dengan kapan, berapa lama, dan bagaimana dampak finansial yang akan dihadapi. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami prosedur dan implikasi cuti besar dengan cermat. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diatur dalam PP 35/2021 pasal 35, yang memberikan kerangka mengenai pelaksanaan cuti besar.

Pertama-tama, kapan seorang pekerja dapat mengambil cuti besar? Menurut ketentuan tersebut, perusahaan memiliki kewenangan untuk memberikan istirahat panjang dan mengatur pelaksanaannya melalui berbagai mekanisme. Konkretnya, pelaksanaan cuti besar ini diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki fleksibilitas dalam merancang ketentuan mengenai cuti besar yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan perusahaan tersebut.

Selanjutnya, berapa lama seorang pekerja dapat mengambil cuti besar? Jawabannya tetap mengacu pada aturan yang sama, yaitu PP 35/2021 pasal 35. Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengatur masa istirahat panjang yang akan diberikan kepada pekerja. Dengan kata lain, tidak ada ketentuan baku mengenai durasi cuti besar, melainkan perusahaan memiliki kebebasan untuk menyesuaikan sesuai dengan kebijakan yang telah disepakati.

Tentu saja, pertanyaan lain yang sering muncul adalah apakah pekerja yang mengambil cuti besar tetap akan mendapatkan upah. Dalam hal ini, Pasal 3 Kepmenaker No. KEP.51/MEN/IV/2004 memberikan kejelasan. Pasal tersebut menegaskan bahwa selama menjalankan hak istirahat panjang, pekerja berhak atas upah penuh yang wajib dibayar oleh pengusaha. Ini berarti bahwa meskipun pekerja sedang menjalani masa cuti besar, hak finansialnya tetap terjamin.

Namun, sangat penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan cuti besar dilakukan dengan penuh transparansi dan berdasarkan aturan yang telah disepakati. Komunikasi yang baik antara perusahaan dan pekerja adalah kunci dalam menjaga kelancaran pelaksanaan cuti besar. Pekerja perlu memahami dengan jelas bagaimana prosedur pelaksanaannya, berapa lama istirahat panjang yang akan diberikan, dan hak finansial yang tetap terjamin selama periode cuti besar.

Dalam rangka menjaga hubungan kerja yang harmonis, perusahaan dapat memberikan informasi yang jelas mengenai cuti besar kepada pekerja. Demikian pula, pekerja juga diharapkan dapat memahami bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih dinamis dan responsif terhadap berbagai kebutuhan.

Dalam kesimpulannya, ketentuan mengenai cuti besar dalam lingkup perusahaan telah diatur dengan lebih fleksibel melalui PP 35/2021 pasal 35. Perusahaan memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan cuti besar melalui berbagai mekanisme, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Durasi cuti besar tidak diikat oleh ketentuan baku, melainkan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan konteks perusahaan. Meskipun sedang menjalani cuti besar, pekerja tetap berhak atas upah penuh sesuai dengan Pasal 3 Kepmenaker No. KEP.51/MEN/IV/2004. Dengan menjaga komunikasi yang baik dan menjalankan prosedur yang jelas, pelaksanaan cuti besar dapat berjalan dengan lancar dan membawa manfaat baik bagi perusahaan maupun pekerja.

Cuti karena Alasan Penting

Cuti karena alasan penting memberikan fleksibilitas kepada pekerja untuk mengatasi situasi-situasi penting dalam kehidupan pribadi mereka. Pekerja berhak atas cuti dengan upah penuh untuk alasan-alasan tertentu, seperti pernikahan, kelahiran, atau kematian anggota keluarga. Undang-Undang Ketenagakerjaan atau regulasi terkait biasanya mencantumkan daftar alasan yang diakui sebagai keperluan penting yang berhak mendapatkan cuti. Pemberian cuti ini bertujuan untuk memastikan pekerja dapat menghadapi situasi-situasi penting dengan tenang dan mendapatkan dukungan dari perusahaan.

Konsep cuti memiliki beragam aspek dan tujuan, salah satunya adalah cuti karena keperluan penting. Pada dasarnya, cuti jenis ini diberikan kepada pekerja yang menghadapi kendala hadir atau menjalankan tugas pekerjaannya karena alasan yang diakui sebagai penting. Dalam kerangka hukum, pasal 93 ayat 4 UU No.13/2003 menjelaskan bahwa pekerja berhak atas cuti tidak masuk kerja karena halangan yang bersifat penting dan dalam kondisi ini, pekerja tetap dibayar penuh, termasuk upah pokok dan tunjangan tetapnya.

Namun, apa sajakah yang termasuk ke dalam kategori alasan atau keperluan penting ini? Dalam konteks ini, alasan atau keperluan penting dapat mencakup beberapa situasi berikut:

1. Pekerja Menikah: Ketika seorang pekerja menikah, ia berhak mendapatkan cuti selama 3 (tiga) hari. Ini memungkinkannya untuk merayakan momen bersejarah ini dan melibatkan dirinya sepenuhnya dalam perayaan pernikahan.
2. Menikahkan Anak: Bagi pekerja yang akan menikahkan anaknya, ia dapat memanfaatkan cuti selama 2 (dua) hari. Keputusan ini memungkinkan pekerja untuk mendampingi dan mendukung anaknya dalam menghadapi tahap baru dalam kehidupannya.
3. Mengkhitankan Anak: Ketika pekerja mengkhitankan anaknya, ia berhak atas cuti 2 (dua) hari. Kehadirannya sangat penting dalam momen ini untuk memberikan dukungan kepada keluarga.
4. Membaptiskan Anak: Pada saat anaknya akan dibaptis, pekerja berhak atas cuti 2 (dua) hari. Ini memberikan peluang bagi pekerja untuk terlibat dalam peristiwa keagamaan ini bersama keluarga.
5. Istri Melahirkan atau Mengalami Keguguran Kandungan: Ketika istri pekerja melahirkan atau mengalami keguguran kandungan, pekerja berhak atas cuti 2 (dua) hari. Kehadiran dan dukungan dari suami sangat penting dalam momen ini.
6. Meninggalnya Suami/Istri, Orang Tua/Mertua, Anak, atau Menantu: Apabila ada kehilangan dalam keluarga, pekerja diberi hak cuti selama 2 (dua) hari. Ini memungkinkan pekerja untuk hadir dalam prosesi pemakaman dan memberikan dukungan moral kepada keluarga yang berduka.
7. Kematian Anggota Keluarga dalam Satu Rumah: Dalam kasus kematian anggota keluarga yang tinggal satu rumah, pekerja berhak atas cuti selama 1 (satu) hari. Pekerja dapat menggunakan waktu ini untuk mengatasi kewajiban terkait prosesi pemakaman dan juga untuk merenung dan berduka.

Dengan adanya ketentuan cuti karena keperluan penting ini, tujuan perlindungan dan kesejahteraan pekerja menjadi lebih jelas. Pekerja memiliki hak untuk menghadapi momen-momen penting dalam kehidupan pribadi dan keluarga tanpa harus merasa khawatir tentang dampak finansialnya. Pemberian cuti dengan penuh pengertian dan dukungan merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang berkelanjutan dan menghormati aspek-aspek kehidupan pekerja di luar konteks profesional.

Apabila Pekerja Memerlukan Waktu Lebih Lama untuk Cuti karena Keperluan Penting: Dampak dan Ketentuan

Dalam beberapa situasi, terkadang keperluan penting yang dihadapi pekerja dapat memerlukan waktu cuti yang lebih lama daripada yang telah ditetapkan oleh hukum atau peraturan yang berlaku. Sebagai contoh, seorang pekerja yang menikah di luar kota mungkin membutuhkan periode cuti yang melebihi batas standar 3 hari yang ditentukan. Pertanyaannya adalah, apakah pekerja yang mengambil cuti lebih lama dalam keadaan seperti ini masih berhak atas upah penuh?

Pada dasarnya, jika kebutuhan pekerja untuk cuti karena keperluan penting melebihi durasi yang telah diatur dalam Undang-undang, Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama, ada opsi yang dapat dipertimbangkan. Dalam kasus ini, pekerja masih dapat mengambil cuti tahunannya sebagai alternatif.

Dalam hal pekerja memilih untuk mengambil cuti tahunannya yang ia miliki, ada beberapa langkah yang perlu diikuti. Pertama, pekerja harus memberitahu perusahaan terlebih dahulu tentang niatnya untuk mengambil cuti tahunan ini dengan durasi yang lebih lama. Keterbukaan ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan dan mengatur tugas-tugas atau tanggung jawab pekerja yang akan diambil alih selama masa cuti tersebut.

Ketika pekerja telah melakukan langkah ini, mereka dapat mengambil cuti tahunannya dengan waktu yang lebih panjang. Meskipun durasi cuti tahunan dapat bervariasi tergantung pada peraturan dan kesepakatan yang berlaku, pada umumnya, cuti tahunan akan memberikan waktu yang lebih luas daripada cuti karena keperluan penting yang terbatas.

Hal yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa jika pekerja memutuskan untuk mengambil cuti tahunannya yang lebih lama, mereka tetap berhak atas upah penuh selama masa cuti tersebut. Hak ini dijamin oleh undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Ini mengakui hak pekerja untuk mendapatkan imbalan finansial sesuai dengan upah yang biasa mereka terima meskipun sedang tidak aktif dalam menjalankan tugas pekerjaan.

Dalam konteks ini, pemberian cuti tahunan yang lebih panjang sebagai alternatif atas kebutuhan pekerja yang lebih luas memungkinkan pekerja untuk merawat aspek kehidupan pribadi atau keluarga dengan damai dan tanpa tekanan finansial. Di sisi lain, perusahaan juga dapat beradaptasi dengan situasi ini melalui perencanaan yang baik untuk memastikan kelancaran tugas-tugas di tempat kerja.

Secara keseluruhan, fleksibilitas dalam mengatur cuti karena keperluan penting dan memberikan opsi cuti tahunan yang lebih lama adalah contoh konkret bagaimana perlindungan pekerja dan tuntutan bisnis dapat diselaraskan dengan baik. Ini mencerminkan semangat kolaboratif untuk menciptakan lingkungan kerja yang seimbang dan mendukung kesejahteraan bersama.

Regulasi Mengenai Cuti Sakit akibat Kecelakaan Kerja: Perlindungan Pekerja dan Kewajiban Perusahaan

Undang-Undang memberikan perlindungan penting terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja dalam rangka menjalankan tugas-tugas pekerjaan mereka. Pekerja yang mengalami kecelakaan seperti ini memiliki hak atas cuti sakit sampai mereka pulih sepenuhnya dari penyakit atau cedera yang diakibatkan oleh kecelakaan tersebut. Selama masa cuti sakit ini, pekerja yang bersangkutan tetap berhak menerima penghasilan penuh.

Perlindungan terhadap upah pekerja yang sakit sehingga tidak dapat bekerja diatur dengan jelas dalam hukum ketenagakerjaan, khususnya dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan 13/2003, yang kemudian diperbarui oleh UU Cipta Kerja 11/2020. Pasal ini mengatur bahwa jika seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja dan cedera tersebut disebabkan oleh pelaksanaan tugas kewajiban pekerjaannya, maka ia berhak atas cuti sakit dengan penghasilan penuh.

Dalam konteks ini, cuti sakit bukanlah sekadar masa istirahat, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan pekerjanya. Pasal ini menegaskan bahwa pekerja yang terluka saat menjalankan tugas-tugas pekerjaannya memiliki hak untuk pulih tanpa khawatir tentang dampak finansial yang mungkin terjadi. Dengan diberikannya penghasilan penuh selama masa cuti sakit, perusahaan menunjukkan komitmen terhadap kesejahteraan pekerja dan tanggung jawab mereka sebagai pengusaha.

Regulasi ini juga memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu mendorong lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dengan memberikan perlindungan kepada pekerja yang terluka dalam menjalankan tugas pekerjaan, perusahaan diberi insentif untuk memastikan bahwa lingkungan kerja mereka mematuhi standar keamanan yang tinggi. Tindakan pencegahan kecelakaan dan perlindungan terhadap pekerja yang terluka menjadi aspek penting dalam menjaga keberlangsungan operasional perusahaan.

Selain itu, perlindungan upah ini juga memiliki implikasi sosial yang lebih dalam. Dengan menghapus beban finansial dari pekerja yang mengalami kecelakaan kerja, masyarakat secara keseluruhan akan lebih percaya dan memiliki keyakinan bahwa pekerjaan yang dilakukan memiliki perlindungan dan jaminan terhadap kondisi yang tidak terduga. Ini menciptakan atmosfer kerja yang lebih inklusif dan adil.

Dalam kesimpulannya, regulasi mengenai cuti sakit akibat kecelakaan kerja mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam hubungan antara pekerja dan perusahaan. Ini menggarisbawahi tanggung jawab perusahaan terhadap kesejahteraan pekerja dan mengedepankan aspek keselamatan di tempat kerja. Perlindungan upah yang diberikan juga memiliki dampak positif dalam mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan mendukung bagi semua pihak yang terlibat.

Penutup

Pemberian cuti kepada pekerja merupakan salah satu bentuk perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak pekerja. Jenis-jenis cuti tersebut memberikan ruang bagi pekerja untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, serta memberikan perlindungan terhadap kondisi kesehatan dan situasi-situasi penting dalam kehidupan. Sebagai bagian dari regulasi ketenagakerjaan, cuti-cuti ini menggarisbawahi pentingnya hak-hak pekerja dalam lingkungan kerja yang adil dan berkeadilan.

Sumber :

• Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Kluster Ketenagakerjaan).
• Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP.51/MEN/IV/2004 tentang Istirahat Panjang pada Perusahaan Tertentu
• Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Istirahat, serta Pemutusan Hubungan Kerja.

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!