Surat Tagihan Pajak PPN: Contoh Perhitungan, Dasar Hukum

Surat Tagihan Pajak PPN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menagih Pajak Pertambahan Nilai dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda kepada Wajib Pajak, khususnya Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Dalam praktik bisnis, STP PPN biasanya muncul ketika ada keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, keterlambatan pembayaran PPN, kekurangan pembayaran akibat salah hitung, atau kesalahan dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak.

Bagi perusahaan, STP PPN bukan dokumen yang boleh diabaikan. Setelah diterbitkan, STP menjadi dasar penagihan pajak dan harus ditindaklanjuti sesuai jangka waktu yang berlaku. Jika tidak dilunasi, tagihan dapat masuk ke proses penagihan pajak lanjutan.

Artikel ini membahas pengertian Surat Tagihan Pajak PPN, dasar hukum, alasan penerbitan, jangka waktu pelunasan, cara menghitung sanksi, contoh perhitungan, cara membayar STP PPN secara online, serta langkah yang dapat dilakukan jika Wajib Pajak merasa tagihan tidak sesuai.

Apa Itu Surat Tagihan Pajak PPN?

Surat Tagihan Pajak PPN adalah surat yang digunakan untuk melakukan tagihan PPN dan/atau sanksi administrasi terkait PPN. Sanksi tersebut dapat berupa denda, bunga, atau bentuk sanksi administrasi lain sesuai ketentuan perpajakan.

Dalam konteks umum, STP adalah salah satu instrumen penting dalam sistem administrasi pajak Indonesia. Jika ingin memahami konsep STP secara umum, Anda dapat membaca pembahasan tentang Surat Tagihan Pajak atau STP.

Apakah STP PPN Sama dengan Surat Ketetapan Pajak?

STP PPN berbeda dari Surat Ketetapan Pajak seperti SKPKB atau SKPKBT. Namun, STP memiliki kekuatan hukum yang penting sebagai dasar penagihan. Dalam praktiknya, STP dapat muncul karena sanksi administrasi, kekurangan pembayaran akibat kesalahan tulis atau hitung, atau pelanggaran administratif lain yang berkaitan dengan PPN.

Untuk memahami perbedaan berbagai dokumen pajak, baca juga artikel tentang jenis-jenis Surat Ketetapan Pajak dan fungsinya.

Siapa yang Biasanya Menerima STP PPN?

STP PPN umumnya diterima oleh Pengusaha Kena Pajak. PKP memiliki kewajiban memungut PPN, membuat faktur pajak, menyetor PPN, dan melaporkan SPT Masa PPN. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi dengan benar, DJP dapat menerbitkan STP.

Karena STP PPN berkaitan langsung dengan kewajiban PKP, pembahasan tentang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN penting dipahami sebagai dasar sebelum membahas sanksinya.

Dasar Hukum Surat Tagihan Pajak PPN

Dasar hukum utama STP PPN berasal dari Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau UU KUP sebagaimana telah beberapa kali diubah, termasuk melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau UU HPP.

Pasal 14 UU KUP

Pasal 14 UU KUP mengatur kondisi ketika Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak. Dalam konteks PPN, pasal ini dapat berkaitan dengan sanksi administrasi, kekurangan pembayaran pajak, hingga kesalahan atau keterlambatan pembuatan faktur pajak.

Pasal 7 UU KUP

Pasal 7 UU KUP mengatur sanksi administrasi berupa denda jika SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan. Untuk SPT Masa PPN, denda keterlambatan pelaporan adalah Rp500.000 per SPT.

Pasal 9 UU KUP

Pasal 9 UU KUP berkaitan dengan batas waktu pembayaran dan penyetoran pajak. Jika Wajib Pajak terlambat membayar pajak masa atau tahunan, dapat dikenakan sanksi bunga sesuai tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Pasal 13 UU PPN dan Aturan Faktur Pajak

Pasal 13 UU PPN mengatur kewajiban PKP membuat faktur pajak. Jika PKP tidak membuat faktur pajak, terlambat membuat faktur pajak, atau mengisi faktur pajak secara tidak lengkap, dapat timbul sanksi administrasi yang ditagih melalui STP.

Untuk memahami faktur pajak secara lebih luas, Anda dapat membaca artikel tentang jenis-jenis faktur dan e-Faktur dalam transaksi bisnis.

Alasan DJP Menerbitkan STP PPN

DJP tidak menerbitkan STP PPN tanpa alasan. Biasanya, STP muncul setelah sistem atau petugas pajak menemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan, pembayaran, atau administrasi faktur pajak.

1. Terlambat Melaporkan SPT Masa PPN

SPT Masa PPN wajib dilaporkan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Misalnya, SPT Masa PPN Januari harus dilaporkan paling lambat akhir Februari. Jika terlambat, PKP dapat dikenai denda Rp500.000.

Untuk memahami kewajiban lapor bulanannya, baca artikel tentang SPT Masa PPN dan panduan cara lapor SPT Masa PPN online.

2. Terlambat Membayar atau Menyetor PPN

PPN yang kurang bayar harus dibayar sebelum SPT Masa PPN disampaikan. Jika pembayaran dilakukan setelah jatuh tempo, Wajib Pajak dapat dikenai sanksi bunga per bulan sesuai tarif bunga yang berlaku.

3. Ada Kekurangan Pembayaran Akibat Salah Tulis atau Salah Hitung

STP PPN juga dapat diterbitkan jika hasil penelitian menunjukkan terdapat kekurangan pembayaran pajak karena salah tulis atau salah hitung. Misalnya, PKP salah menjumlahkan Pajak Keluaran, salah memasukkan Pajak Masukan, atau salah menghitung PPN kurang bayar.

Untuk menghindari kesalahan perhitungan, Anda dapat membaca panduan cara menghitung PPN.

4. PKP Tidak Membuat Faktur Pajak

PKP wajib membuat faktur pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Jika PKP tidak membuat faktur pajak, DJP dapat mengenakan sanksi administrasi.

Untuk referensi bentuk dokumen, baca artikel tentang contoh faktur pajak.

5. PKP Terlambat Membuat Faktur Pajak

Selain tidak membuat faktur, keterlambatan pembuatan faktur pajak juga dapat memicu sanksi. Faktur pajak harus dibuat sesuai waktu yang diatur dalam ketentuan faktur pajak.

6. Faktur Pajak Tidak Diisi Lengkap

Faktur pajak yang tidak memuat keterangan wajib dapat dianggap tidak lengkap. Risiko ini dapat menimbulkan sanksi bagi PKP penerbit faktur dan menyulitkan lawan transaksi dalam pengkreditan Pajak Masukan.

Untuk memahami risikonya, baca artikel tentang faktur pajak cacat atau faktur pajak tidak lengkap.

7. Faktur Pajak Dilaporkan Tidak Sesuai Masa Penerbitan

PKP wajib melaporkan faktur pajak pada masa pajak yang sesuai. Jika faktur dilaporkan tidak sesuai dengan masa penerbitan atau terlambat, risiko sanksi dapat muncul.

Kasus yang sering terjadi adalah faktur pajak menjadi terlambat atau tidak dapat dipakai karena melewati batas waktu tertentu. Anda dapat membaca pembahasan tentang faktur pajak expired.

Komponen Tagihan dalam STP PPN

STP PPN dapat memuat satu atau beberapa komponen tagihan. Komponen ini perlu dibaca dengan teliti karena memengaruhi cara pembayaran dan pencatatan akuntansi.

1. Pokok PPN yang Kurang Dibayar

Jika terdapat PPN kurang bayar yang belum disetor, STP dapat memuat pokok pajak yang masih harus dibayar. Misalnya, PKP seharusnya membayar PPN Rp10.000.000, tetapi baru membayar Rp9.500.000. Selisih Rp500.000 dapat menjadi bagian dari tagihan.

2. Denda Administrasi

Denda administrasi dapat muncul karena keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN atau pelanggaran administratif tertentu. Untuk keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, dendanya Rp500.000 per SPT.

3. Sanksi Bunga

Sanksi bunga dapat muncul karena keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran pajak. Besarnya tidak lagi selalu menggunakan angka tetap seperti 2% per bulan dalam contoh lama, tetapi mengikuti tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan.

4. Denda atas Faktur Pajak

Jika PKP tidak membuat faktur pajak, terlambat membuat faktur pajak, tidak mengisi faktur pajak secara lengkap, atau melaporkan faktur tidak sesuai masa penerbitan, sanksi administrasi dapat dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak.

Jangka Waktu Pelunasan STP PPN

Secara umum, STP PPN harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan sejak tanggal penerbitan sesuai ketentuan yang berlaku.

Jika STP tidak dilunasi sampai jatuh tempo, tagihan dapat masuk ke proses penagihan pajak. Dalam tahap penagihan, Wajib Pajak dapat menerima Surat Teguran, Surat Paksa, dan tindakan penagihan lain sesuai prosedur.

Untuk memahami proses tersebut, baca artikel tentang penagihan pajak.

Cara Membayar STP PPN Secara Online

Pembayaran STP PPN dapat dilakukan menggunakan kode billing melalui kanal pembayaran resmi. Dalam sistem terbaru, pembayaran juga semakin terintegrasi melalui Coretax DJP, termasuk daftar tagihan, kode billing, dan deposit pajak.

1. Cek Data pada STP

Sebelum membayar, periksa terlebih dahulu data dalam STP. Pastikan nama Wajib Pajak, NPWP, jenis pajak, masa pajak, tahun pajak, nomor ketetapan, dan nominal tagihan sudah sesuai.

2. Buat Kode Billing

Kode billing digunakan sebagai identitas pembayaran pajak. Untuk STP PPN Dalam Negeri, kode yang umum digunakan adalah KAP 411211 dengan KJS 300. Namun, tetap ikuti data pada STP dan tabel resmi DJP karena jenis PPN tertentu dapat memiliki kode yang berbeda.

Jika membutuhkan panduan teknis, baca artikel tentang cara buat ID billing pajak.

3. Bayar Melalui Bank, Kantor Pos, atau Kanal Elektronik

Setelah kode billing tersedia, pembayaran dapat dilakukan melalui bank persepsi, kantor pos, ATM, internet banking, mobile banking, atau kanal pembayaran elektronik lain yang bekerja sama dengan DJP.

Untuk memahami pembayaran pajak online secara umum, baca juga artikel tentang kode billing dan cara bayar pajak online.

4. Simpan NTPN dan Bukti Pembayaran

Setelah pembayaran berhasil, simpan Bukti Penerimaan Negara dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara atau NTPN. Bukti ini penting untuk arsip perusahaan, rekonsiliasi, pemeriksaan pajak, dan klarifikasi jika sistem belum memperbarui status pembayaran.

Jika NTPN tidak terbaca atau hilang, Anda dapat membaca panduan fungsi NTPN dan cara mengeceknya.

Contoh Perhitungan STP PPN

Contoh berikut bersifat ilustratif. Angka final tetap harus mengikuti STP yang diterbitkan DJP, termasuk tarif bunga per bulan yang berlaku pada periode penerbitan tagihan.

Contoh 1: Terlambat Lapor SPT Masa PPN, Tetapi Tidak Ada Kurang Bayar

PT Maju Dagang adalah PKP yang sudah membayar PPN Masa Januari 2026 tepat waktu. Namun, perusahaan baru melaporkan SPT Masa PPN pada 10 Maret 2026. Padahal, SPT Masa PPN Januari 2026 seharusnya dilaporkan paling lambat akhir Februari 2026.

Dalam kasus ini, STP hanya berisi denda keterlambatan pelaporan. Walaupun tidak ada PPN kurang bayar, PKP tetap dapat dikenai denda karena terlambat menyampaikan SPT Masa PPN.

Contoh 2: Ada Kurang Bayar PPN dan Terlambat Lapor SPT Masa PPN

PT Sinar Retail adalah PKP dengan transaksi penjualan barang non-mewah pada Masa Februari 2026. Total harga jual sebelum PPN adalah Rp200.000.000. Dengan penghitungan efektif 11% untuk barang non-mewah, PPN yang seharusnya dipungut adalah Rp22.000.000.

Namun, perusahaan hanya menyetor PPN sebesar Rp21.500.000. Selain itu, SPT Masa PPN Februari 2026 baru dilaporkan pada 20 April 2026, sehingga terlambat dari batas akhir Maret 2026.

Jika diasumsikan tarif bunga per bulan yang berlaku adalah 0,6% dan keterlambatan dihitung 1 bulan, maka ilustrasi sanksi bunganya adalah:

0,6% x Rp500.000 x 1 bulan = Rp3.000

Maka total ilustrasi tagihan adalah:

Catatan penting: tarif bunga dalam contoh ini hanya asumsi agar rumus mudah dipahami. Dalam praktik, tarif bunga mengikuti Keputusan Menteri Keuangan yang berlaku pada periode terkait.

Contoh 3: PKP Terlambat Membuat Faktur Pajak

PT Global Jasa adalah PKP yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak dengan DPP Rp75.000.000. Perusahaan terlambat membuat faktur pajak sehingga dikenai sanksi administrasi 2% dari DPP.

Dalam kasus ini, STP dapat memuat sanksi administrasi Rp1.500.000. Jika atas transaksi tersebut juga ada PPN yang belum dibayar, maka pokok PPN tetap harus diselesaikan secara terpisah sesuai ketentuan.

Bagaimana Jika STP PPN Tidak Sesuai?

Jika Wajib Pajak merasa STP PPN tidak sesuai, jangan langsung mengabaikannya. Langkah pertama adalah memeriksa dasar tagihan, masa pajak, jenis pajak, nomor ketetapan, nominal, dan alasan penerbitan STP.

1. Cocokkan dengan SPT Masa PPN

Bandingkan STP dengan SPT Masa PPN yang sudah dilaporkan. Cek apakah ada keterlambatan pelaporan, kurang bayar, kesalahan input, atau perbedaan data faktur pajak.

2. Cek Faktur Pajak dan Pembetulan

Jika STP berkaitan dengan faktur pajak, cek apakah faktur dibuat tepat waktu, sudah diunggah, sudah dilaporkan pada masa yang benar, dan tidak salah isi.

Jika perlu memperbaiki faktur, baca panduan pembetulan faktur pajak yang sudah dilaporkan.

3. Lakukan Rekonsiliasi Data Pajak

Rekonsiliasi membantu mencocokkan data SPT Masa PPN, Pajak Keluaran, Pajak Masukan, faktur pajak, pembayaran pajak, dan data pembukuan. Ini penting agar perusahaan dapat mengetahui apakah STP benar atau ada kekeliruan.

Untuk memahami prosesnya, baca artikel tentang pentingnya rekonsiliasi data pajak.

4. Ajukan Permohonan Pengurangan atau Pembatalan Jika Memenuhi Syarat

Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, atau pengurangan/pembatalan STP yang tidak benar. Pengajuan harus mengikuti ketentuan formal, menggunakan alasan yang jelas, dan dilengkapi bukti pendukung.

Jika masalah berkembang menjadi sengketa, baca juga artikel tentang sengketa pajak dan cara penyelesaiannya.

Kesalahan Umum yang Membuat STP PPN Terbit

1. Menganggap Nihil Tidak Perlu Lapor

PKP tetap wajib melaporkan SPT Masa PPN meskipun tidak ada transaksi. SPT Masa PPN nihil yang tidak dilaporkan tetap berisiko menimbulkan denda keterlambatan.

2. Salah Masa Pajak Saat Melaporkan Faktur

Faktur pajak harus dilaporkan pada masa pajak yang benar. Salah masa pelaporan dapat menyebabkan data tidak sinkron dan memicu sanksi.

3. Tidak Mengecek Status Upload Faktur Pajak

Faktur yang belum approved atau belum terunggah dengan benar dapat menimbulkan selisih antara data perusahaan dan data DJP.

4. Salah Menggunakan KAP dan KJS Saat Bayar

Kesalahan KAP atau KJS dapat membuat pembayaran tidak terbaca sebagai pelunasan STP yang benar. Untuk STP PPN Dalam Negeri, kode umum yang digunakan adalah 411211-300, tetapi tetap cocokkan dengan STP dan tabel resmi DJP.

5. Tidak Menyimpan Bukti Bayar dan NTPN

Bukti bayar dan NTPN harus disimpan. Tanpa dokumen ini, perusahaan akan kesulitan melakukan klarifikasi jika pembayaran belum tercatat di sistem.

Checklist Saat Menerima STP PPN

• Cek nomor STP dan tanggal penerbitan.
• Pastikan nama Wajib Pajak dan NPWP benar.
• Cek jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
• Baca alasan penerbitan STP.
• Bandingkan nominal tagihan dengan SPT Masa PPN dan bukti bayar.
• Cek apakah tagihan berupa pokok pajak, denda, bunga, atau sanksi faktur pajak.
• Pastikan KAP dan KJS pembayaran sesuai.
• Buat kode billing dan bayar sebelum jatuh tempo.
• Simpan BPN dan NTPN.
• Lakukan rekonsiliasi jika ada perbedaan data.
• Ajukan permohonan pengurangan, penghapusan, atau pembatalan jika STP tidak benar dan memenuhi syarat.

Tips Agar Perusahaan Terhindar dari STP PPN

1. Buat Kalender Pajak Bulanan

Catat batas waktu pembayaran dan pelaporan SPT Masa PPN. Kalender pajak membantu tim finance dan tax menghindari keterlambatan.

2. Lakukan Review Sebelum Lapor

Sebelum SPT Masa PPN dikirim, cek kembali Pajak Keluaran, Pajak Masukan, faktur pajak, status upload, DPP, PPN, dan pembayaran pajak.

3. Cocokkan Data e-Faktur dengan Pembukuan

Data e-Faktur, invoice, penjualan, pembelian, dan pembukuan harus direkonsiliasi. Selisih kecil yang dibiarkan dapat menjadi temuan di kemudian hari.

4. Simpan Dokumen Pajak Secara Digital

Simpan faktur pajak, SPT Masa PPN, BPE, BPN, NTPN, invoice, kontrak, dan dokumen transaksi dalam folder digital yang mudah dicari.

5. Gunakan Sistem Reminder

Gunakan kalender digital, task management, software akuntansi, atau sistem perpajakan untuk mengingatkan jadwal pembayaran dan pelaporan.

6. Segera Lakukan Pembetulan Jika Ada Kesalahan

Jika menemukan kesalahan sebelum diperiksa, segera evaluasi apakah perlu membuat faktur pajak pengganti, pembatalan faktur, atau pembetulan SPT Masa PPN.

FAQ Seputar Surat Tagihan Pajak PPN

Apa itu Surat Tagihan Pajak PPN?

Surat Tagihan Pajak PPN adalah surat yang digunakan DJP untuk menagih PPN dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda yang berkaitan dengan kewajiban PPN.

Kenapa PKP bisa menerima STP PPN?

PKP dapat menerima STP PPN karena terlambat melaporkan SPT Masa PPN, terlambat membayar PPN, kurang bayar akibat salah hitung, tidak membuat faktur pajak, terlambat membuat faktur pajak, atau mengisi faktur pajak tidak lengkap.

Berapa denda terlambat lapor SPT Masa PPN?

Denda terlambat lapor SPT Masa PPN adalah Rp500.000 per SPT.

Apakah sanksi bunga PPN selalu 2% per bulan?

Tidak. Dalam ketentuan terbaru, sanksi bunga untuk keterlambatan pembayaran atau kekurangan pembayaran mengikuti tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Karena itu, angka final harus mengikuti STP yang diterbitkan DJP.

Berapa lama STP PPN harus dilunasi?

Secara umum, STP PPN harus dilunasi dalam jangka waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan. Untuk Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang menjadi paling lama 2 bulan sesuai ketentuan.

Apa KAP dan KJS untuk membayar STP PPN Dalam Negeri?

Untuk STP PPN Dalam Negeri, kode yang umum digunakan adalah KAP 411211 dan KJS 300. Namun, Wajib Pajak tetap perlu mencocokkan dengan data dalam STP dan tabel resmi DJP.

Apakah STP PPN bisa dibatalkan?

Dalam kondisi tertentu, Wajib Pajak dapat mengajukan pengurangan, penghapusan sanksi administrasi, atau pembatalan STP yang tidak benar. Permohonan harus memenuhi syarat formal dan didukung alasan serta dokumen yang memadai.

Apakah PKP tetap lapor SPT Masa PPN jika tidak ada transaksi?

Ya. PKP tetap wajib melaporkan SPT Masa PPN walaupun tidak melakukan penyerahan BKP/JKP atau tidak ada transaksi pada masa pajak tersebut.

Kesimpulan

Surat Tagihan Pajak PPN adalah dokumen penting yang digunakan DJP untuk menagih PPN dan/atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. STP PPN dapat muncul karena keterlambatan pelaporan SPT Masa PPN, keterlambatan pembayaran, kekurangan pembayaran akibat salah hitung, atau pelanggaran administrasi faktur pajak.

Bagian penting yang perlu diperbarui dari naskah lama adalah perhitungan sanksi bunga. Saat ini, sanksi bunga tidak lagi tepat dijelaskan sebagai angka tetap 2% atau 5% per bulan dalam semua kasus. Untuk keterlambatan pembayaran dan kekurangan pembayaran, tarif bunga mengikuti tarif bunga per bulan yang ditetapkan Menteri Keuangan. Namun, denda terlambat lapor SPT Masa PPN tetap Rp500.000 per SPT.

STP PPN harus dibaca dengan teliti. Periksa jenis pajak, masa pajak, nomor ketetapan, alasan penerbitan, pokok pajak, denda, bunga, dan kode pembayaran. Untuk STP PPN Dalam Negeri, kode pembayaran yang umum digunakan adalah KAP 411211 dan KJS 300, tetapi data pada STP dan tabel resmi DJP tetap menjadi acuan utama.

Agar tidak sering menerima STP PPN, perusahaan perlu membuat kalender pajak, melakukan rekonsiliasi PPN, mengecek status faktur pajak, membayar pajak sebelum jatuh tempo, dan melaporkan SPT Masa PPN tepat waktu. Jika STP dinilai tidak benar, Wajib Pajak dapat menyiapkan dokumen pendukung dan menempuh prosedur pengurangan, penghapusan, atau pembatalan sesuai ketentuan.

Referensi Eksternal

1. Direktorat Jenderal Pajak – Dapat Surat Tagihan Pajak? Tenang, Begini Cara Menanggapinya
2. Direktorat Jenderal Pajak – Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi
3. Direktorat Jenderal Pajak – Pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai
4. Direktorat Jenderal Pajak – Kode Akun Pajak dan Kode Jenis Setoran Pajak
5. Direktorat Jenderal Pajak – Pembayaran di Coretax DJP
6. Direktorat Jenderal Pajak – Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Coretax
7. Direktorat Jenderal Pajak – Pengenaan Sanksi Pajak Secara Otomatis
8. Direktorat Jenderal Pajak – PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak