Cara Efektif HR dalam Mengelola Shift Karyawan

Mengelola shift karyawan terlihat sederhana jika hanya dilihat sebagai urusan membuat jadwal masuk dan pulang kerja. Namun dalam praktiknya, tugas ini cukup menantang bagi HR karena berkaitan langsung dengan kebutuhan operasional, aturan jam kerja, hak istirahat, perhitungan lembur, payroll, absensi, hingga kesehatan karyawan. Perusahaan seperti pabrik, rumah sakit, restoran, hotel, minimarket, pusat distribusi, call center, ...

Work From Home di Indonesia: Pengertian, Aturan, Kelebihan, Kekurangan, dan Tips Produktif

Work from home atau WFH adalah salah satu sistem kerja yang semakin umum diterapkan di Indonesia. Jika dulu WFH identik dengan kondisi darurat seperti pandemi, saat ini WFH mulai dipahami sebagai bagian dari pola kerja modern yang lebih fleksibel, efisien, dan berbasis hasil kerja. Dalam praktiknya, WFH memungkinkan karyawan menjalankan pekerjaan dari rumah dengan bantuan ...

Ketentuan Pembetulan PPh 23 & PPh 26 di e-Bupot

Pembetulan PPh 23 dan PPh 26 di e-Bupot adalah proses memperbaiki bukti potong atau SPT Masa PPh yang sudah dibuat ketika terdapat kesalahan data, pembatalan transaksi, atau transaksi yang belum dilaporkan. Proses ini penting karena bukti potong bukan hanya dokumen administrasi pemotong pajak, tetapi juga menjadi dasar bagi pihak yang dipotong untuk mengakui kredit pajak ...

Faktur Pajak Tidak Lengkap: Implikasi dan Kriteria yang Harus Dipahami.

Faktur pajak tidak lengkap adalah faktur pajak yang tidak memenuhi ketentuan formal dan/atau material sebagaimana diwajibkan dalam aturan perpajakan. Dalam praktik bisnis, kondisi ini bisa terjadi karena data pembeli salah, NPWP atau NIK tidak sesuai, jenis barang atau jasa tidak dijelaskan dengan benar, PPN salah hitung, Nomor Seri Faktur Pajak tidak valid, atau e-Faktur tidak ...

Apa Perbedaan SPT Masa dan SPT Tahunan?

SPT Masa dan SPT Tahunan adalah dua jenis Surat Pemberitahuan yang digunakan Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Keduanya sama-sama penting, tetapi memiliki fungsi, periode pelaporan, jenis pajak, formulir, dan batas waktu yang berbeda. Secara sederhana, SPT Masa digunakan untuk melaporkan pajak dalam periode bulanan atau masa pajak tertentu. Sementara itu, ...

Tanggung Jawab Renteng dalam Pembayaran PPN Terutang

Tanggung jawab renteng dalam pembayaran PPN terutang adalah kondisi ketika pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak dapat ikut dimintai pertanggungjawaban atas PPN atau PPN dan PPnBM yang belum dibayar, sepanjang pembeli tidak dapat menunjukkan bukti bahwa pajak tersebut telah dibayar kepada penjual atau pemberi jasa. Konsep ini penting dipahami oleh perusahaan, tim ...

Pajak Emas Perhiasan: Penghitungan dan Perlakuannya

Pajak emas perhiasan adalah ketentuan perpajakan yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN, Pajak Penghasilan Pasal 22, serta pemotongan PPh atas jasa yang terkait dengan emas perhiasan. Ketentuan ini penting dipahami oleh pabrikan emas perhiasan, pedagang emas perhiasan, pengusaha emas batangan, toko perhiasan, pelaku usaha reparasi perhiasan, hingga pembeli yang ingin memahami komponen pajak ...

Aplikasi e-Faktur 3.1 Sudah Rilis, Ini Fitur Baru dan Cara Install-nya

e-Faktur 3.1 adalah salah satu versi pembaruan aplikasi faktur pajak elektronik yang pernah dirilis Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu Pengusaha Kena Pajak atau PKP membuat, mengelola, dan melaporkan faktur pajak secara elektronik. Pada masanya, e-Faktur 3.1 menjadi pembaruan penting dari e-Faktur 3.0 karena menghadirkan fitur baru seperti input dokumen PMSE, pengkreditan Pajak Masukan yang ditagihkan ...

Barang dan Jasa yang Bukan Objek PPN

Pajak Pertambahan Nilai atau PPN adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean, impor Barang Kena Pajak, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, serta ekspor BKP/JKP tertentu oleh Pengusaha Kena Pajak. Namun, tidak semua barang dan jasa otomatis ...

Pajak Wanita Kawin: Menyelami Ketentuan dan Aspek Pajaknya

Pajak wanita kawin adalah istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan perlakuan pajak bagi perempuan yang sudah menikah, terutama terkait NPWP, pelaporan SPT Tahunan, penggabungan penghasilan dengan suami, perjanjian pisah harta, hingga perhitungan Penghasilan Tidak Kena Pajak atau PTKP. Dalam sistem perpajakan Indonesia, keluarga pada dasarnya dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi. Artinya, penghasilan dan kerugian anggota ...