Tanggung Jawab Renteng dalam Perpajakan: Pelimpahan Pajak yang Beruntun.
Tanggung jawab renteng dalam konteks perpajakan adalah suatu kewajiban pembayaran pajak terutang yang dibebankan secara beruntun atau berurutan sesuai dengan suatu rangkaian transaksi.
Pemahaman tentang tanggung jawab renteng ini sangat penting dalam konteks perpajakan, terutama untuk para wajib pajak yang terlibat dalam transaksi bisnis. Artikel bloghrd.com ini akan membahas secara detail apa yang dimaksud dengan tanggung jawab renteng dalam perpajakan dan bagaimana hal ini terkait dengan pembayaran pajak.
Daftar Isi
Apa itu Tanggung Jawab Renteng?
Tanggung jawab renteng mengacu pada pelimpahan tanggung jawab atas suatu pembayaran yang terutang secara beruntun atau berurutan sesuai dengan urutan transaksi. Istilah “renteng” di sini merujuk pada sesuatu yang berurutan atau beruntun. Dalam bahasa Indonesia, kata “renteng” sering kali digunakan bersama dengan kata lain untuk menjelaskan urutan atau rangkaian yang berkesinambungan.
Dalam konteks perpajakan, tanggung jawab renteng umumnya muncul ketika terdapat dua pihak atau lebih yang terkait dengan pembayaran pajak yang terutang. Ini dapat terjadi dalam berbagai situasi, tergantung pada jenis transaksi dan jenis pajak yang terlibat.
Tanggung Jawab Renteng dalam Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM)
Dalam dunia perpajakan Indonesia, tanggung jawab renteng sering kali terkait dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Ini terutama berlaku ketika terjadi penjualan Barang/Kenaikan Jasa Kena Pajak (BKP/JKP) atau penjualan barang yang termasuk dalam objek PPnBM.
Perlakuan tanggung jawab renteng dalam hal PPN dan PPnBM tertuang dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
Pasal 16F dari UU tersebut secara khusus mengatur bahwa pembeli BKP atau penerima JKP memiliki tanggung jawab secara beruntun terhadap pembayaran pajak, asalkan pembeli tidak dapat memberikan bukti pembayaran pajak yang sah.
Penyebab Terjadinya Tanggung Jawab Renteng
Timbulnya tanggung jawab renteng dalam hukum perpajakan Indonesia disebabkan oleh karakteristik pajak PPN dan PPnBM. Pertama, PPN adalah pajak objektif, yang berarti kondisi subjektif konsumen tidak dipertimbangkan. Dengan kata lain, setiap objek pajak dikenai pajak yang sama, tanpa memandang kondisi atau karakteristik khusus dari individu atau entitas yang terlibat dalam transaksi.
Kedua, PPN adalah pajak atas konsumsi umum dalam negeri. Ini berarti bahwa PPN dikenakan pada barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum di dalam negeri. Sebagai pajak atas konsumsi, PPN dapat dilimpahkan kepada pembeli dalam rangkaian produksi dan distribusi, dengan menggunakan mekanisme pengkreditan pajak masukan.
Ketiga, PPN merupakan pajak tidak langsung. Ini berarti bahwa konsumen adalah pemikul beban pajak, sedangkan penjual adalah pihak yang wajib menyetor pajak ke kas negara. Oleh karena itu, ketika penjual tidak dapat atau tidak dapat lagi menagih pajak yang terutang, tanggung jawab pembayaran pajak terutang tersebut dapat dipindahkan kepada pembeli, meskipun pembeli belum menerima faktur pajak yang seharusnya diterbitkan oleh penjual.
Kaitan dengan Faktur Sebagai Dokumen Pembuktian
Tanggung jawab renteng sangat erat kaitannya dengan faktur pajak. Faktur pajak adalah dokumen yang digunakan untuk membuktikan bahwa Penyelenggara Kegiatan Pengusaha Kena Pajak (PKP) telah melakukan pemungutan pajak atas transaksi yang dilakukan. Faktur pajak terbagi menjadi dua jenis utama:
Faktur Pajak Keluaran
Faktur pajak ini diterbitkan oleh PKP saat mereka melakukan penjualan BKP, JKP, atau barang yang termasuk dalam objek PPnBM. Faktur ini berisi bukti pungutan PPN yang dibebankan kepada pembeli.
Faktur Pajak Masukan
Faktur pajak ini diterbitkan oleh PKP ketika mereka melakukan pembelian barang atau jasa yang termasuk dalam objek pajak dari PKP lainnya. Faktur ini berfungsi sebagai bukti bahwa PKP tersebut telah membayar PPN atas pembelian mereka.
Ketika terjadi penyerahan BKP/JKP, penjual seharusnya menerbitkan faktur pajak keluaran yang mencantumkan bukti pemungutan PPN yang dibebankan kepada pembeli. Jika penjual lalai dalam menerbitkan faktur pajak keluaran, terlambat, atau melakukan kesalahan dalam pencatatan, tanggung jawab pembayaran pajak terutang dapat dipindahkan kepada pembeli oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). DJP akan melakukan pemeriksaan terhadap PKP penjual terlebih dahulu. Jika PKP penjual tidak dapat ditagih atas pajak terutang, tanggung jawab pembayaran pajak terutang ini akan jatuh kepada PKP pembeli, meskipun PKP pembeli tersebut belum menerima faktur pajak yang seharusnya diterbitkan oleh PKP penjual.
Kesimpulan
Dalam konteks perpajakan, tanggung jawab renteng adalah kewajiban pembayaran pajak terutang yang dibebankan secara beruntun atau berurutan sesuai dengan urutan transaksi. Hal ini terutama terkait dengan PPN dan PPnBM di Indonesia, di mana pembeli dapat memiliki tanggung jawab pembayaran pajak jika penjual tidak dapat menagih pajak yang terutang.
Faktur pajak adalah dokumen penting dalam menjalankan tanggung jawab renteng ini, karena mereka digunakan sebagai bukti pemungutan pajak. Oleh karena itu, para wajib pajak, baik penjual maupun pembeli, harus memahami konsep ini dan mematuhi aturan perpajakan yang berlaku untuk menghindari masalah di masa depan.
Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!
