Tujuan dan Peran Koperasi dalam Membangun Perekonomian Indonesia

Apa tujuan dan peran koperasi dalam membangun perekonomian Indonesia?

Secara sederhana, koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekaligus ikut membangun tatanan perekonomian nasional. Koperasi juga berperan mengembangkan kemampuan ekonomi anggotanya, memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, dan mendorong perekonomian yang berlandaskan asas kekeluargaan serta demokrasi ekonomi.

Peran tersebut membuat koperasi tidak dapat dilihat hanya sebagai tempat menyimpan atau meminjam uang. Koperasi merupakan badan usaha sekaligus bagian dari gerakan ekonomi rakyat yang memiliki karakter berbeda dari badan usaha yang berorientasi terutama pada kepemilikan modal.

Posisi koperasi juga berkaitan erat dengan sistem ekonomi Indonesia, terutama gagasan mengenai usaha bersama dan asas kekeluargaan sebagaimana tercermin dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Artikel ini akan membahas pengertian, tujuan, fungsi, peran, prinsip, jenis koperasi, Sisa Hasil Usaha atau SHU, serta perkembangan koperasi di Indonesia berdasarkan ketentuan dan informasi yang lebih mutakhir.

Apa Itu Koperasi?

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi pada dasarnya merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan menjalankan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Definisi tersebut menunjukkan dua karakter penting.

• Koperasi merupakan badan usaha yang perlu dikelola secara profesional dan berkelanjutan.
• Koperasi merupakan organisasi berbasis anggota yang bertujuan memberikan manfaat ekonomi kepada anggotanya.

Karena itu, koperasi berbeda dari badan usaha yang kepemilikan dan pengaruhnya terutama ditentukan oleh besarnya modal. Untuk memahami perbedaannya secara lebih luas, Anda dapat membaca pembahasan mengenai jenis dan karakteristik badan usaha di Indonesia.

Dalam praktik bisnis, koperasi juga dapat dibandingkan dengan PT, CV, firma, dan bentuk usaha lainnya. Masing-masing memiliki karakter kepemilikan, pengelolaan, serta tujuan yang berbeda sebagaimana dibahas dalam artikel tentang contoh bentuk badan usaha di Indonesia.

Apa Dasar Hukum Koperasi di Indonesia?

Pembahasan koperasi perlu menggunakan dasar hukum yang tepat karena masih ada sumber di internet yang merujuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian seolah-olah masih berlaku.

Padahal, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 menyatakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

UU Nomor 25 Tahun 1992 kemudian kembali menjadi landasan penting perkoperasian, dengan memperhatikan perubahan dan ketentuan lain yang lahir setelahnya.

Beberapa regulasi yang relevan antara lain:

• Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
• UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian beserta perubahan yang relevan;
• UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
• UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK;
• PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM; dan
• regulasi teknis lain yang diterbitkan pemerintah sesuai bidang usaha koperasi.

PP Nomor 7 Tahun 2021, misalnya, mengatur berbagai aspek kemudahan, pelindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa koperasi juga memiliki hubungan yang erat dengan pengembangan usaha mikro dan ekosistem UMKM Indonesia.

Apa Tujuan Koperasi?

Tujuan koperasi secara eksplisit terdapat dalam Pasal 3 UU Nomor 25 Tahun 1992.

Secara substansi, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur.

Dari ketentuan tersebut, tujuan koperasi dapat dijabarkan menjadi beberapa bagian.

1. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota

Anggota merupakan pusat kegiatan koperasi.

Koperasi dibentuk karena terdapat kebutuhan ekonomi yang ingin dipenuhi bersama, misalnya mendapatkan barang dengan lebih efisien, memperoleh sarana produksi, memasarkan produk, mendapatkan layanan tertentu, atau memenuhi kebutuhan pembiayaan sesuai ketentuan.

Karena itu, keberhasilan koperasi tidak seharusnya hanya diukur dari besarnya keuntungan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang benar-benar diterima anggotanya.

2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Manfaat koperasi dapat meluas melebihi anggotanya.

Koperasi dapat menciptakan aktivitas ekonomi lokal, membuka kesempatan kerja, membangun jaringan pemasok, memperluas distribusi produk, serta memperkuat usaha masyarakat.

Dalam konteks ini, koperasi juga dapat bersinggungan dengan perkembangan UKM dan UMKM. Anda dapat memahami perbedaannya melalui pembahasan mengenai perbedaan UKM dan UMKM.

3. Membangun Perekonomian Nasional

Koperasi merupakan salah satu unsur dalam struktur perekonomian nasional bersama usaha swasta, BUMN, BUMD, UMKM, dan berbagai pelaku ekonomi lainnya.

Keberadaan koperasi diharapkan membantu membangun kegiatan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperluas partisipasi masyarakat dalam kegiatan produksi, perdagangan, jasa, dan keuangan.

4. Mendorong Pemerataan Ekonomi

Ketika masyarakat dengan kekuatan ekonomi yang relatif kecil melakukan kegiatan usaha secara sendiri-sendiri, daya tawarnya sering terbatas.

Melalui koperasi, kebutuhan dan kepentingan ekonomi tersebut dapat digabungkan.

Petani, misalnya, dapat membeli sarana produksi secara bersama, menggunakan fasilitas bersama, mengolah hasil produksi, dan menjual komoditas dalam volume yang lebih besar.

Model seperti ini berpotensi meningkatkan daya tawar anggota sekaligus memperpendek rantai ekonomi yang tidak efisien.

5. Mengembangkan Ekonomi yang Berasaskan Kekeluargaan

Koperasi bukan sekadar kumpulan modal.

Pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme organisasi yang mengutamakan partisipasi anggota, terutama melalui Rapat Anggota.

Di sinilah konsep kekeluargaan dan demokrasi ekonomi diterapkan dalam kegiatan usaha.

Apa Fungsi dan Peran Koperasi Menurut Undang-Undang?

Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 merumuskan empat fungsi dan peran utama koperasi.

1. Mengembangkan Potensi dan Kemampuan Ekonomi Anggota

Koperasi menjadi wadah bagi anggota untuk memperkuat kapasitas ekonominya.

Caranya dapat berbeda-beda sesuai bidang usaha, misalnya:

• menyediakan bahan baku;
• memberikan akses terhadap peralatan produksi;
• menyediakan jaringan distribusi;
• memasarkan hasil produksi;
• menyediakan jasa tertentu; atau
• menyelenggarakan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan.

Tujuan akhirnya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota serta masyarakat.

2. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat

Peran koperasi tidak terbatas pada transaksi.

Koperasi juga dapat mengadakan pendidikan anggota, pengembangan kemampuan pengelolaan usaha, peningkatan literasi keuangan, serta pelatihan keterampilan.

Untuk koperasi yang memiliki anggota pelaku usaha kecil, kemampuan membuat pembukuan sederhana menjadi salah satu keterampilan yang penting karena membantu anggota memahami arus uang dan kinerja usahanya.

3. Memperkokoh Perekonomian Rakyat

Undang-undang menempatkan koperasi sebagai bagian dari dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian rakyat.

Hal ini relevan terutama ketika koperasi mampu mengorganisasi kelompok masyarakat yang sebelumnya menjalankan kegiatan ekonomi secara individual.

4. Mengembangkan Demokrasi Ekonomi

Koperasi berusaha mengembangkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Artinya, anggota tidak hanya menjadi pelanggan. Mereka juga menjadi bagian dari organisasi dan memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sesuai ketentuan koperasi.

Mengapa Koperasi Penting bagi Perekonomian Indonesia?

Jika fungsi dalam undang-undang diterjemahkan ke dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, peran koperasi sebenarnya cukup luas.

1. Meningkatkan Pendapatan dan Manfaat Ekonomi Anggota

Anggota dapat memperoleh manfaat dari aktivitas koperasi melalui pelayanan yang lebih efisien, akses pasar, harga pembelian yang lebih baik, fasilitas usaha, ataupun SHU sesuai ketentuan.

Namun perlu dipahami bahwa SHU bukan satu-satunya ukuran manfaat koperasi.

Bagi koperasi produsen, misalnya, manfaat yang lebih besar mungkin justru berasal dari harga bahan baku yang lebih murah atau akses pasar yang sebelumnya sulit diperoleh.

2. Membantu Menciptakan Lapangan Kerja

Koperasi yang berkembang membutuhkan tenaga untuk menjalankan kegiatan operasional, administrasi, produksi, distribusi, pemasaran, teknologi, maupun pengelolaan usaha.

Di sisi lain, peningkatan kapasitas usaha anggota dapat menciptakan pekerjaan baru di tingkat anggota.

Peran ini berkaitan dengan kondisi tenaga kerja dan angkatan kerja dalam perekonomian.

Penciptaan kegiatan usaha baru juga merupakan salah satu pendekatan untuk mengurangi persoalan pengangguran melalui kewirausahaan dan perluasan kesempatan kerja.

3. Memperkuat Usaha Kecil dan Produsen Lokal

Produsen kecil sering menghadapi masalah skala.

Mereka mungkin membeli bahan baku dalam jumlah kecil sehingga harga lebih tinggi, menghasilkan produk dalam volume terbatas, atau tidak memiliki akses langsung ke pembeli besar.

Koperasi dapat mengagregasi kebutuhan maupun produksi anggotanya sehingga tercipta skala ekonomi yang lebih baik.

4. Memperkuat Posisi Tawar Anggota

Bayangkan 100 petani menjual produk masing-masing secara terpisah kepada pembeli besar.

Setiap petani memiliki volume kecil sehingga kemampuan menegosiasikan harga terbatas.

Jika produksi dihimpun melalui koperasi dan kualitasnya dikelola bersama, posisi tawar dapat berubah karena volume, konsistensi pasokan, serta kemampuan memenuhi permintaan menjadi lebih besar.

5. Memperpendek dan Mengefisienkan Rantai Distribusi

Koperasi dapat berperan pada sisi produksi maupun distribusi.

Produsen dapat mengorganisasi pemasaran bersama. Sebaliknya, koperasi konsumen dapat menggabungkan kebutuhan pembelian anggotanya.

Efisiensi tersebut pada akhirnya dapat memberikan manfaat ekonomi kepada anggota.

6. Mendorong Pemerataan Aktivitas Ekonomi

Kegiatan ekonomi Indonesia tidak hanya berlangsung di kota besar.

Koperasi dapat berkembang di desa, kawasan pertanian, pesantren, lingkungan pekerja, sentra produksi, komunitas nelayan, hingga kelompok profesi.

Karakter ini memungkinkan koperasi menjadi salah satu instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi yang lebih tersebar.

7. Memberikan Akses terhadap Layanan Ekonomi dan Keuangan

Dalam kondisi tertentu, anggota koperasi memiliki kebutuhan pembiayaan yang tidak mudah dipenuhi melalui layanan keuangan konvensional.

Koperasi simpan pinjam dapat menyediakan pelayanan dari dan untuk anggota sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, pengelolaan koperasi simpan pinjam membutuhkan tata kelola, manajemen risiko, dan pengawasan yang baik karena menyangkut dana anggota.

8. Membantu Membangun Ketahanan Ekonomi Lokal

Ketika rantai pasok, produksi, perdagangan, dan distribusi dilakukan oleh pelaku lokal yang saling terhubung, sebagian nilai ekonomi dapat tetap berputar di wilayah tersebut.

Inilah salah satu alasan koperasi sering ditempatkan sebagai instrumen ekonomi kerakyatan.

9. Mendorong Pendidikan dan Literasi Ekonomi Anggota

Salah satu prinsip koperasi adalah pendidikan perkoperasian.

Koperasi yang sehat tidak hanya melakukan transaksi, tetapi juga membantu anggota memahami bagaimana organisasi dan usaha dikelola.

Kemampuan membaca laporan keuangan usaha, misalnya, dapat meningkatkan kualitas keputusan ekonomi anggota.

10. Menjadi Penyeimbang dalam Struktur Pasar

Dalam beberapa sektor, produsen atau konsumen kecil berhadapan dengan pelaku pasar yang memiliki skala jauh lebih besar.

Pengorganisasian melalui koperasi dapat meningkatkan kemampuan negosiasi dan menciptakan alternatif saluran usaha.

Konsep ini berkaitan dengan bagaimana kekuatan pelaku usaha berbeda pada struktur pasar persaingan sempurna dan tidak sempurna.

Apa Prinsip-Prinsip Koperasi?

Koperasi tidak cukup hanya memiliki nama “koperasi”. Pengelolaannya perlu mengikuti prinsip koperasi.

UU Nomor 25 Tahun 1992 antara lain memuat prinsip berikut.

Keanggotaan Bersifat Sukarela dan Terbuka

Keanggotaan pada dasarnya tidak dibangun berdasarkan paksaan.

Pengelolaan Dilakukan Secara Demokratis

Anggota memiliki peran dalam pengambilan keputusan organisasi melalui mekanisme yang ditetapkan dalam koperasi.

Pembagian SHU Dilakukan Secara Adil

Pembagian SHU dilakukan sebanding dengan jasa usaha masing-masing anggota, bukan sekadar berdasarkan siapa yang memiliki modal terbesar.

Pemberian Balas Jasa terhadap Modal Bersifat Terbatas

Koperasi tidak menempatkan modal sebagai satu-satunya sumber kekuasaan organisasi.

Kemandirian

Koperasi perlu memiliki kemampuan mengelola organisasi dan usahanya secara mandiri.

Pendidikan Perkoperasian

Pendidikan membantu anggota memahami hak, kewajiban, prinsip, tata kelola, serta kegiatan ekonomi koperasi.

Kerja Sama Antarkoperasi

Kerja sama dapat memperluas jaringan, pasar, kapasitas produksi, maupun skala ekonomi koperasi.

Jenis-Jenis Koperasi di Indonesia

Salah satu bagian naskah lama yang perlu diperbarui adalah pernyataan bahwa Indonesia hanya memiliki tiga jenis koperasi.

Dalam penjelasan Pasal 16 UU Nomor 25 Tahun 1992 dan materi Kementerian Koperasi, jenis koperasi berdasarkan aktivitas, kepentingan, dan kebutuhan ekonomi anggotanya antara lain mencakup koperasi konsumen, produsen, simpan pinjam, pemasaran, dan jasa.

1. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen menyelenggarakan pelayanan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota.

Anggotanya memiliki posisi sebagai pemilik sekaligus pengguna pelayanan.

Contohnya dapat berupa koperasi yang menyediakan kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan kerja untuk anggotanya.

2. Koperasi Produsen

Koperasi produsen beranggotakan para produsen.

Kegiatan koperasi dapat membantu penyediaan bahan baku, sarana produksi, pengolahan, fasilitas bersama, hingga berbagai kebutuhan yang mendukung proses produksi anggota.

Contohnya adalah koperasi petani, peternak, pengrajin, atau kelompok produsen lainnya.

3. Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan jenis ini memerlukan perhatian khusus karena berkaitan dengan penghimpunan serta penyaluran dana.

Perkembangan Pengawasan Koperasi Open Loop

Ada perkembangan regulasi penting yang perlu diperhatikan.

UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UU P2SK mengatur koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan dengan karakter tertentu.

Pada Januari 2025, Kementerian Koperasi menyerahkan daftar koperasi yang dikategorikan sebagai koperasi open loop kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti sesuai amanat UU P2SK.

Karena itu, pengelola koperasi yang menjalankan aktivitas keuangan sebaiknya tidak hanya berpegang pada pemahaman lama mengenai koperasi simpan pinjam, tetapi juga memeriksa regulasi pengawasan yang berlaku untuk model kegiatannya.

4. Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran membantu memasarkan barang atau jasa yang dihasilkan anggota.

Fungsinya penting terutama ketika anggota memiliki kemampuan memproduksi barang tetapi menghadapi keterbatasan jaringan distribusi, promosi, akses pembeli, atau skala penjualan.

5. Koperasi Jasa

Koperasi jasa memberikan pelayanan jasa yang diperlukan anggota dan dapat berkembang pada berbagai bidang sesuai ketentuan.

Contohnya dapat ditemukan pada jasa transportasi, layanan profesional, logistik, maupun bentuk jasa lainnya.

Apakah Koperasi Hanya Boleh Memiliki Satu Usaha?

Penentuan jenis koperasi pada dasarnya menunjukkan fokus kegiatan atau kepentingan ekonomi anggotanya. Dalam praktiknya terdapat ketentuan yang memungkinkan koperasi tertentu menjalankan lebih dari satu kegiatan usaha, tetapi aturan khusus tetap perlu diperhatikan, terutama untuk kegiatan simpan pinjam dan jasa keuangan.

Koperasi Primer dan Koperasi Sekunder, Apa Bedanya?

Selain dibedakan berdasarkan kegiatan usaha, koperasi juga mengenal bentuk primer dan sekunder.

Koperasi Primer

Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang sesuai persyaratan yang berlaku.

Koperasi Sekunder

Koperasi sekunder merupakan koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.

Tujuannya antara lain dapat berkaitan dengan kerja sama, efisiensi, skala usaha, jaringan, maupun kepentingan ekonomi bersama antarkoperasi.

Jadi, istilah primer dan sekunder menggambarkan struktur keanggotaannya, sedangkan istilah konsumen, produsen, pemasaran, jasa, atau simpan pinjam lebih berkaitan dengan kegiatan dan kepentingan ekonominya.

Apa Itu Sisa Hasil Usaha atau SHU Koperasi?

Naskah lama menyamakan SHU secara sederhana dengan keuntungan anggota. Penjelasan yang lebih tepat perlu diberikan.

Secara umum, SHU adalah hasil usaha koperasi selama satu tahun buku setelah pendapatan dikurangi biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya sesuai ketentuan.

Setelah mempertimbangkan dana cadangan dan ketentuan dalam Rapat Anggota, sebagian SHU dapat dibagikan kepada anggota.

Pembagian kepada anggota tidak semata-mata berdasarkan modal, tetapi juga memperhatikan jasa usaha anggota kepada koperasi.

Artinya, semakin aktif seorang anggota melakukan transaksi atau memberikan kontribusi ekonomi sesuai karakter koperasinya, hal tersebut dapat berpengaruh terhadap bagian SHU sesuai formula yang telah ditetapkan.

Koperasi juga perlu mempunyai pencatatan finansial yang baik. Pengurus dapat menggunakan laporan keuangan untuk melihat pendapatan, beban, aset, kewajiban, arus kas, serta kondisi usaha secara lebih objektif.

Selain itu, kemampuan mengelola cash flow sangat penting. Koperasi dapat terlihat menghasilkan surplus secara akuntansi tetapi tetap menghadapi masalah operasional jika uang tunainya tidak tersedia pada saat kewajiban harus dibayar.

Apakah SHU Koperasi Dikenakan Pajak?

Perpajakan koperasi mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Karena itu, jangan menggunakan artikel lama yang masih menganggap seluruh SHU yang diterima anggota otomatis diperlakukan seperti dividen kena pajak dengan skema lama.

Untuk penjelasan lebih spesifik mengenai kewajiban perpajakan badan koperasi, bunga simpanan, serta perlakuan SHU, Anda dapat membaca panduan BlogHRD mengenai pajak koperasi.

Anda juga dapat mempelajari perbedaannya dengan ketentuan pajak dividen yang berlaku pada bentuk penghasilan lainnya.

Bagaimana Koperasi Dapat Meningkatkan Pendapatan Anggota?

Tidak semua manfaat ekonomi koperasi diberikan dalam bentuk uang tunai.

Setidaknya ada beberapa mekanisme.

Harga Input yang Lebih Efisien

Pembelian secara kolektif dapat menghasilkan skala yang lebih besar sehingga koperasi mempunyai peluang memperoleh harga atau syarat transaksi yang lebih baik.

Akses Pasar yang Lebih Luas

Produk banyak anggota dapat dikonsolidasikan agar mampu memenuhi volume dan standar yang dibutuhkan pembeli lebih besar.

Pengurangan Biaya Usaha

Fasilitas yang digunakan bersama dapat mengurangi kebutuhan setiap anggota membeli aset sendiri.

Pengurus perlu memahami manajemen biaya agar efisiensi tersebut benar-benar dapat diukur.

Pengolahan Produk Bernilai Tambah

Daripada menjual bahan mentah, koperasi dapat membangun fasilitas bersama untuk mengolah produk menjadi barang dengan nilai ekonomi lebih tinggi apabila model bisnis dan modalnya memungkinkan.

Pembagian SHU

Jika koperasi menghasilkan SHU dan Rapat Anggota menetapkan pembagiannya, anggota dapat memperoleh bagian sesuai jasa usaha dan ketentuan koperasi.

Peran Koperasi dalam Menghadapi Inflasi dan Perubahan Ekonomi

Koperasi tidak dapat mengendalikan inflasi nasional. Namun koperasi tertentu dapat membantu anggotanya beradaptasi dengan kenaikan biaya.

Misalnya, koperasi produsen dapat melakukan pembelian bahan baku bersama untuk mencari efisiensi, sedangkan koperasi konsumen dapat mengoptimalkan pengadaan barang kebutuhan anggota.

Jika ingin memahami konteks makroekonominya, baca juga pembahasan mengenai cara mengatasi inflasi.

Perubahan suku bunga, inflasi, daya beli, pajak, dan belanja pemerintah juga dapat memengaruhi kinerja koperasi seperti halnya badan usaha lain. Karena itu, pengurus perlu memahami hubungan antara kebijakan moneter dan fiskal dengan dunia usaha.

Perkembangan Koperasi Indonesia pada 2025–2026

Peran koperasi kembali mendapatkan perhatian besar dalam kebijakan ekonomi nasional dalam beberapa tahun terakhir.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

Pada 27 Maret 2025 pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Program tersebut diarahkan antara lain untuk memperkuat kegiatan ekonomi desa, ketahanan pangan, distribusi, serta pemberdayaan masyarakat melalui koperasi.

Kementerian Koperasi pada 8 Juni 2026 menyebut jumlah koperasi aktif secara nasional mencapai sekitar 222 ribu unit, dan sekitar 83 ribu di antaranya merupakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Angka koperasi dapat berubah mengikuti perkembangan pendirian, aktivitas, pembaruan data, serta metodologi pencatatan. Karena itu, data terbaru sebaiknya selalu diperiksa kembali melalui Kementerian Koperasi atau Badan Pusat Statistik ketika dibutuhkan untuk analisis resmi.

Target Peningkatan Kontribusi terhadap PDB

Dalam konteks RPJMN 2025–2029, pemerintah menargetkan peningkatan kontribusi koperasi terhadap PDB nasional menjadi 1,20% pada 2029.

Target tersebut menunjukkan bahwa tantangan pemerintah bukan hanya memperbanyak jumlah koperasi.

Yang lebih penting adalah meningkatkan produktivitas, volume usaha, kualitas SDM, kelembagaan, pengawasan, dan daya saing koperasi.

Digitalisasi Koperasi

Pemerintah juga mendorong penggunaan sistem digital untuk mendukung pendataan dan pengelolaan koperasi, termasuk pada ekosistem Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Digitalisasi dapat membantu dalam pencatatan anggota, transaksi, inventaris, pelaporan, pembayaran, hingga pengawasan.

Namun teknologi tidak dapat menggantikan tata kelola yang baik.

Sistem digital yang canggih tetap dapat menghasilkan data yang salah jika proses pencatatannya tidak disiplin.

Apa Tantangan Koperasi dalam Membangun Perekonomian?

Besarnya potensi koperasi tidak berarti seluruh koperasi otomatis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ada beberapa tantangan yang menentukan keberhasilannya.

1. Tata Kelola yang Lemah

Koperasi membutuhkan pembagian tanggung jawab yang jelas antara Rapat Anggota, pengurus, pengawas, dan pengelola operasional.

Pengambilan keputusan yang tidak transparan dapat menurunkan kepercayaan anggota.

2. Partisipasi Anggota Rendah

Koperasi pada dasarnya dibangun untuk memenuhi kebutuhan anggota.

Jika anggota hanya tercatat secara administratif tetapi tidak menggunakan layanan, menghadiri Rapat Anggota, maupun berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi koperasi, model bisnisnya dapat menjadi lemah.

3. Kemampuan Manajerial Terbatas

Semangat gotong royong saja tidak cukup untuk menjalankan badan usaha.

Koperasi membutuhkan kemampuan dalam:

• akuntansi;
• manajemen SDM;
• pemasaran;
• operasional;
• pengadaan;
• teknologi;
• manajemen risiko; dan
• perencanaan bisnis.

4. Pembukuan dan Transparansi Keuangan

Anggota perlu mengetahui bagaimana dana koperasi digunakan dan bagaimana usaha menghasilkan pendapatan.

Selain laporan dasar, analisis seperti rasio keuangan dapat membantu pengurus menilai likuiditas, kemampuan membayar kewajiban, efisiensi, maupun perkembangan usaha.

5. Akses Modal

Ekspansi koperasi membutuhkan modal.

Namun pertumbuhan yang terlalu agresif menggunakan pinjaman juga dapat menimbulkan risiko apabila arus kas dan kemampuan pembayaran tidak dihitung secara matang.

6. Akses Pasar

Produksi yang besar tidak berguna jika tidak ada pembeli.

Koperasi produsen dan pemasaran perlu memahami kebutuhan pasar, standar kualitas, harga, distribusi, dan kompetisi.

7. Adaptasi Teknologi

Perubahan teknologi memengaruhi cara konsumen membeli produk, cara bisnis menerima pembayaran, hingga bagaimana laporan dibuat.

Koperasi yang tidak beradaptasi berisiko kalah bersaing dengan perusahaan atau platform yang mampu memberikan pengalaman lebih cepat dan efisien.

8. Manajemen Risiko pada Koperasi Simpan Pinjam

Pemberian pinjaman perlu diikuti proses analisis, pencatatan, penagihan, pencadangan, dan pengawasan yang memadai.

Pertumbuhan pinjaman tanpa tata kelola dapat meningkatkan risiko kredit dan likuiditas.

Bagaimana Cara Memperkuat Peran Koperasi?

1. Fokus pada Kebutuhan Nyata Anggota

Koperasi sebaiknya tidak membangun usaha hanya karena suatu bisnis terlihat sedang populer.

Mulailah dari pertanyaan: masalah ekonomi apa yang benar-benar dialami anggota?

2. Bangun Model Bisnis yang Layak

Tujuan sosial tidak menghilangkan kebutuhan koperasi untuk menghasilkan pendapatan yang cukup guna membiayai operasionalnya.

Koperasi perlu mengetahui:

• siapa pengguna layanan;
• berapa potensi transaksi;
• berapa biaya operasional;
• berapa modal yang dibutuhkan;
• bagaimana arus kas terbentuk; dan
• kapan usaha dapat mencapai titik yang sehat.

Penyusunan financial projection dapat membantu pengurus menguji asumsi tersebut sebelum melakukan ekspansi besar.

3. Profesionalisasi Pengelolaan

Koperasi tetap membutuhkan profesional sesuai kompleksitas usahanya.

Pengelola operasional perlu memiliki kompetensi yang sesuai dan dievaluasi berdasarkan target yang jelas.

4. Perkuat Pengawasan Internal

Transaksi keuangan, kredit, pembelian, persediaan, serta penggunaan aset membutuhkan kontrol internal.

Pemisahan fungsi dapat mengurangi risiko seseorang menguasai seluruh proses transaksi tanpa pengawasan.

5. Terapkan Standar Akuntansi yang Sesuai

Laporan keuangan perlu disusun secara konsisten sehingga dapat digunakan anggota dan pengurus untuk mengevaluasi kondisi koperasi.

Untuk memahami pentingnya standar pelaporan, baca juga penjelasan mengenai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

6. Tingkatkan Pendidikan Anggota

Anggota perlu memahami bahwa mereka bukan hanya penerima SHU.

Mereka merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi sesuai karakter usaha yang dijalankan.

7. Bangun Kolaborasi

Koperasi dapat bekerja sama dengan koperasi lain, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, lembaga keuangan, penyedia teknologi, dan mitra distribusi selama sejalan dengan ketentuan dan kepentingan anggota.

Apa Hubungan Koperasi dengan HR dan Perusahaan?

Topik koperasi juga relevan bagi praktisi HR karena banyak perusahaan memiliki koperasi karyawan atau Kopkar.

Koperasi karyawan dapat menjalankan kegiatan sesuai kebutuhan anggotanya, misalnya penyediaan barang kebutuhan, layanan tertentu, atau simpan pinjam sesuai regulasi.

Dari perspektif HR, keberadaan koperasi dapat menjadi bagian dari ekosistem kesejahteraan karyawan, tetapi organisasi koperasi tetap perlu memiliki tata kelola yang jelas.

Hal yang Perlu Diperhatikan Perusahaan

• keanggotaan dan partisipasi harus mengikuti prinsip koperasi;
• pengelolaan koperasi perlu transparan;
• pengurus dan pengelola harus memiliki tanggung jawab yang jelas;
• pencatatan transaksi harus dipisahkan dengan baik;
• karyawan perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai anggota; dan
• kegiatan usaha harus mematuhi regulasi sesuai jenis koperasi.

Dengan pengelolaan yang sehat, koperasi karyawan dapat memberikan manfaat tambahan tanpa menggantikan kewajiban perusahaan dalam memenuhi hak-hak pekerja.

Apa Perbedaan Koperasi dan Perusahaan Biasa?

Perbedaan utamanya dapat dilihat dari orientasi organisasi dan hubungan dengan pemiliknya.

Meskipun berbeda, koperasi tetap harus menjalankan prinsip bisnis yang sehat. Tanpa pendapatan, efisiensi, tata kelola, dan arus kas yang baik, koperasi akan kesulitan memenuhi tujuan kesejahteraan anggotanya.

FAQ tentang Tujuan dan Peran Koperasi

Apa tujuan utama koperasi?

Tujuan utama koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional untuk mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur.

Apa peran koperasi dalam pembangunan ekonomi?

Koperasi berperan meningkatkan kemampuan ekonomi anggota, memperkuat ekonomi rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, menciptakan aktivitas usaha, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan daya tawar produsen atau konsumen kecil, serta mendorong demokrasi ekonomi.

Apa fungsi koperasi menurut UU?

Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 pada dasarnya menetapkan fungsi koperasi untuk mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, meningkatkan kualitas kehidupan, memperkokoh perekonomian rakyat, serta mewujudkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Apa saja jenis koperasi?

Jenis yang lazim dirujuk berdasarkan aktivitas dan kepentingan ekonomi anggota antara lain koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi simpan pinjam, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa.

Apakah KPRI merupakan jenis koperasi?

Istilah seperti KPRI atau Koperasi Pegawai Republik Indonesia lebih menggambarkan kelompok atau basis keanggotaannya. Kegiatan usaha yang dijalankan tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan aktivitas dan kebutuhan ekonomi anggotanya.

Apa perbedaan koperasi produsen dan pemasaran?

Koperasi produsen berfokus pada kebutuhan anggota sebagai produsen, misalnya penyediaan sarana produksi dan dukungan kegiatan produksi. Koperasi pemasaran berfokus membantu memasarkan produk yang dihasilkan anggota.

Apakah koperasi bertujuan mencari keuntungan?

Koperasi perlu menghasilkan pendapatan dan menjaga keberlanjutan usahanya. Namun tujuan utamanya bukan sekadar memaksimalkan laba bagi pemilik modal, melainkan memberikan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui kegiatan ekonomi yang sehat.

Apakah setiap anggota pasti mendapatkan SHU?

Tidak dapat diasumsikan demikian. Besarnya SHU bergantung pada hasil usaha koperasi, penggunaan dana cadangan, keputusan Rapat Anggota, serta jasa usaha masing-masing anggota berdasarkan ketentuan koperasi.

Apakah koperasi masih relevan saat ini?

Masih. Pemerintah bahkan kembali memperkuat koperasi melalui berbagai program dan regulasi, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Tantangan utamanya bukan sekadar membentuk koperasi baru, tetapi memastikan koperasi produktif, profesional, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat kepada anggota.

Mengapa tata kelola sangat penting untuk koperasi?

Karena koperasi mengelola kepentingan dan dalam banyak kasus dana bersama anggota. Tata kelola yang buruk dapat menyebabkan keputusan usaha tidak efisien, konflik kepentingan, kerugian finansial, hingga hilangnya kepercayaan anggota.

Kesimpulan

Jadi, apa tujuan dan peran koperasi dalam membangun perekonomian?

Tujuan utama koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekaligus ikut membangun tatanan perekonomian nasional yang maju, adil, dan makmur.

Untuk mencapai tujuan tersebut, koperasi berperan mengembangkan kemampuan ekonomi anggota, memperkuat perekonomian rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, memperluas aktivitas usaha, meningkatkan daya tawar, menciptakan kesempatan kerja, serta mengembangkan perekonomian berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Namun jumlah koperasi yang banyak tidak otomatis menghasilkan perekonomian yang lebih kuat.

Koperasi baru dapat memberikan dampak ketika memiliki kegiatan usaha yang relevan dengan kebutuhan anggota, tata kelola transparan, laporan keuangan yang sehat, SDM kompeten, partisipasi anggota, kontrol risiko, teknologi yang tepat, serta kemampuan beradaptasi dengan pasar.

Perkembangan regulasi dan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 2025–2026 juga menunjukkan bahwa koperasi kembali ditempatkan sebagai salah satu instrumen penting ekonomi kerakyatan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan koperasi bukan hanya berdiri secara administratif, tetapi benar-benar produktif, sehat, berkelanjutan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi nyata kepada anggotanya.

Referensi Eksternal

• JDIH Kementerian Keuangan – Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
• Database Peraturan BPK – PP Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
• Mahkamah Konstitusi – Putusan Nomor 28/PUU-XI/2013 mengenai UU Perkoperasian.
• JDIH Kementerian Koperasi Republik Indonesia – Peraturan Perkoperasian.
• Kementerian Koperasi – Jenis Koperasi Berdasarkan Usahanya.
• Kementerian Koperasi – Perkembangan Koperasi Nasional 2026.
• Kementerian Koperasi – Target Kontribusi Koperasi terhadap PDB dan Koperasi Desa Merah Putih.
• Sekretariat Negara – Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 dan Peran Koperasi dalam Ekonomi Nasional.
• Otoritas Jasa Keuangan – Koperasi yang Menjalankan Kegiatan di Sektor Jasa Keuangan.
• Badan Pusat Statistik – Jumlah Koperasi Aktif Menurut Provinsi.