Peraturan Faktur Pajak: PER-16/PJ/2014, PER-26/PJ/2017, dan Aturan Terbaru yang Perlu Dipahami PKP

Faktur pajak adalah dokumen penting dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai atau PPN. Dokumen ini menjadi bukti pemungutan PPN atas penyerahan Barang Kena Pajak atau BKP dan/atau Jasa Kena Pajak atau JKP yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak atau PKP. Karena berhubungan langsung dengan pemungutan, pengkreditan, penyetoran, dan pelaporan PPN, faktur pajak harus dibuat sesuai aturan yang berlaku.

Dalam sejarah penerapan e-Faktur di Indonesia, PER-16/PJ/2014 dan PER-26/PJ/2017 menjadi dua aturan penting. PER-16/PJ/2014 mengatur tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Sementara itu, PER-26/PJ/2017 menjadi salah satu aturan perubahan yang menyempurnakan ketentuan dalam PER-16/PJ/2014, termasuk terkait aplikasi e-Faktur, identitas pembeli, dan keterangan barang tertentu.

Namun, pembahasan faktur pajak tidak boleh berhenti pada dua aturan tersebut. Saat ini, PKP juga perlu memahami PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak, PER-11/PJ/2022 sebagai perubahannya, serta ketentuan pelaporan dalam Coretax DJP. Dengan memahami perkembangan regulasi ini, perusahaan dapat membuat faktur pajak secara benar, menghindari faktur pajak tidak lengkap, dan menjaga hak pengkreditan Pajak Masukan.

Artikel ini membahas peraturan faktur pajak dari PER-16/PJ/2014, PER-26/PJ/2017, PER-03/PJ/2022, PER-11/PJ/2022, hingga konteks Coretax. Pembahasan juga dilengkapi kewajiban PKP, komponen faktur pajak, kode transaksi, batas waktu upload, pembetulan faktur pajak, serta checklist kepatuhan faktur pajak untuk perusahaan.

Apa Itu Faktur Pajak?

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP karena melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan/atau ekspor JKP. Dalam transaksi PPN, faktur pajak berfungsi sebagai dokumen legal yang menunjukkan bahwa PPN telah dipungut atas transaksi tertentu.

Faktur pajak juga memiliki fungsi penting bagi pembeli yang berstatus PKP. Jika faktur pajak memenuhi syarat formal dan material, PPN yang tercantum di dalamnya dapat digunakan sebagai Pajak Masukan untuk dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.

Untuk memahami konsep dasar dokumen ini, Anda dapat membaca artikel tentang contoh faktur pajak dan jenis-jenisnya serta faktur, e-Faktur, dan jenis-jenis faktur dalam transaksi bisnis.

Fungsi Faktur Pajak dalam Administrasi PPN

Faktur pajak tidak hanya menjadi bukti transaksi, tetapi juga menjadi dasar administrasi PPN. Melalui faktur pajak, PKP dapat menghitung Pajak Keluaran, mengkreditkan Pajak Masukan, menyusun SPT Masa PPN, serta mendokumentasikan transaksi yang terjadi.

Kenapa Peraturan Faktur Pajak Penting?

Peraturan faktur pajak penting karena kesalahan kecil dalam pembuatan faktur dapat berdampak besar. Misalnya, kesalahan kode transaksi, identitas pembeli, tanggal faktur, atau Nomor Seri Faktur Pajak dapat membuat faktur pajak bermasalah. Dampaknya, PKP penjual dapat terkena sanksi, sedangkan PKP pembeli dapat kehilangan hak mengkreditkan Pajak Masukan.

Untuk memahami risikonya, baca juga artikel tentang faktur pajak tidak lengkap dan implikasinya.

Ringkasan Perkembangan Peraturan Faktur Pajak

Ketentuan faktur pajak berkembang mengikuti digitalisasi administrasi pajak. Berikut ringkasan beberapa aturan penting yang perlu dipahami.

PER-16/PJ/2014: Dasar Penting e-Faktur Pajak

PER-16/PJ/2014 mengatur tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Dalam aturan ini, e-Faktur dipahami sebagai faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Aturan ini menjadi tonggak penting digitalisasi faktur pajak. Sebelum e-Faktur digunakan secara luas, faktur pajak dibuat dalam bentuk kertas. Setelah e-Faktur berlaku, PKP wajib membuat faktur pajak melalui sistem elektronik, sehingga DJP dapat melakukan validasi dan pengawasan dengan lebih baik.

Untuk pembahasan aplikasi e-Faktur, baca artikel tentang efaktur.pajak.go.id dan penggunaannya serta e-Faktur web based, fungsi, dan solusi saat error.

Kewajiban PKP Membuat e-Faktur

Salah satu poin utama PER-16/PJ/2014 adalah kewajiban PKP untuk membuat e-Faktur atas penyerahan BKP dan/atau JKP yang terutang PPN. Kewajiban ini berlaku karena PKP merupakan pihak yang bertugas memungut PPN dari pembeli atau penerima jasa.

Dengan e-Faktur, setiap faktur pajak harus dibuat menggunakan Nomor Seri Faktur Pajak, memuat data transaksi, ditandatangani secara elektronik, diunggah ke sistem DJP, dan memperoleh persetujuan DJP.

Untuk memahami status PKP, baca artikel tentang definisi dan keuntungan menjadi PKP serta syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Tujuan Penerapan e-Faktur

Penerapan e-Faktur bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan, mengurangi penyalahgunaan faktur pajak, memudahkan pelaporan PPN, serta membantu DJP melakukan pengawasan transaksi secara lebih efisien.

Manfaat e-Faktur bagi PKP

• Mengurangi penggunaan faktur pajak kertas.
• Memudahkan pembuatan faktur pajak secara digital.
• Meminimalkan risiko nomor faktur tidak valid.
• Memudahkan validasi faktur pajak.
• Mendukung rekonsiliasi Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.
• Membantu penyusunan SPT Masa PPN.

Untuk memahami hubungan e-Faktur dengan pelaporan, baca artikel tentang SPT Masa PPN dan cara lapor SPT Masa PPN online.

Pengecualian Kewajiban Membuat e-Faktur dalam PER-16/PJ/2014

Walaupun PKP wajib membuat e-Faktur, terdapat beberapa kondisi yang dikecualikan dari kewajiban pembuatan e-Faktur berdasarkan ketentuan yang berlaku.

1. Penyerahan oleh PKP Pedagang Eceran

PKP Pedagang Eceran memiliki ketentuan faktur pajak yang berbeda karena transaksi dilakukan langsung kepada konsumen akhir. Dalam kondisi tertentu, faktur pajak dapat dibuat secara digunggung atau mengikuti ketentuan khusus pedagang eceran.

Untuk pembahasan khusus, baca artikel tentang PKP Pedagang Eceran dan faktur pajak digunggung.

2. Penyerahan BKP oleh PKP Toko Retail kepada Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri

Dalam transaksi tertentu kepada orang pribadi pemegang paspor luar negeri, terdapat mekanisme khusus yang berkaitan dengan pengembalian PPN kepada turis asing. Ketentuan ini memiliki dokumen dan prosedur tersendiri.

3. Transaksi yang Menggunakan Dokumen Tertentu yang Dipersamakan dengan Faktur Pajak

Dalam beberapa transaksi, dokumen tertentu dapat dipersamakan dengan faktur pajak. Artinya, PKP tidak selalu harus membuat faktur pajak biasa jika transaksi tersebut sudah memiliki dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak.

Isi dan Ketentuan Faktur Pajak Elektronik

Faktur pajak elektronik harus memuat keterangan yang benar, lengkap, dan jelas. Jika keterangan tidak lengkap atau tidak sesuai keadaan sebenarnya, faktur pajak dapat dianggap tidak lengkap dan menimbulkan konsekuensi pajak.

Komponen yang Harus Dicantumkan dalam Faktur Pajak

• Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menyerahkan BKP/JKP.
• Nama, alamat, dan NPWP atau identitas lain pihak pembeli atau penerima JKP sesuai ketentuan.
• Jenis barang atau jasa.
• Harga jual atau penggantian.
• Potongan harga jika ada.
• Dasar Pengenaan Pajak atau DPP.
• PPN yang dipungut.
• PPnBM yang dipungut jika ada.
• Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak.
• Nama dan tanda tangan elektronik pihak yang berhak menandatangani faktur pajak.

Untuk memahami struktur nomor faktur, baca artikel tentang kode seri faktur pajak dan tata cara penggunaannya.

Faktur Pajak Harus Menggunakan Rupiah

Dalam transaksi menggunakan mata uang asing, nilai transaksi perlu dikonversi ke rupiah sesuai ketentuan kurs yang berlaku. Tujuannya agar DPP, PPN, dan pelaporan pajak memiliki dasar pencatatan yang seragam.

Faktur Pajak Harus Memenuhi Syarat Formal dan Material

Syarat formal berkaitan dengan kelengkapan informasi dalam faktur pajak. Syarat material berkaitan dengan kebenaran substansi transaksi. Faktur pajak harus mencerminkan transaksi yang benar-benar terjadi dan mencantumkan data yang sesuai keadaan sebenarnya.

PER-26/PJ/2017: Perubahan atas PER-16/PJ/2014

PER-26/PJ/2017 merupakan perubahan atas PER-16/PJ/2014. Aturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, terutama dalam hal aplikasi e-Faktur dan informasi yang perlu dicantumkan dalam faktur pajak.

Jenis Aplikasi e-Faktur

Salah satu poin penting dalam PER-26/PJ/2017 adalah pengenalan atau penegasan jenis aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat e-Faktur.

1. e-Faktur Client Desktop

e-Faktur Client Desktop adalah aplikasi berbasis desktop yang diinstal pada komputer PKP. Aplikasi ini digunakan untuk membuat, mengelola, mengunggah, dan mencetak faktur pajak elektronik.

Untuk pembahasan versi aplikasinya, baca artikel tentang aplikasi e-Faktur 3.0 dan skema barunya serta aplikasi e-Faktur 3.2 dan cara update-nya.

2. e-Faktur Web-Based

e-Faktur web-based adalah layanan berbasis web yang dapat diakses melalui browser. Sistem ini memudahkan PKP untuk mengelola administrasi faktur dan pelaporan tertentu tanpa selalu bergantung pada aplikasi desktop.

3. e-Faktur Host-to-Host

e-Faktur host-to-host digunakan oleh PKP dengan volume transaksi besar atau kebutuhan integrasi sistem. Skema ini memungkinkan pertukaran data antara sistem PKP dan sistem DJP secara lebih terstruktur.

Penggunaan NPWP atau NIK Pembeli

PER-26/PJ/2017 juga memperhatikan penggunaan identitas pembeli. Jika pembeli orang pribadi tidak memiliki NPWP, identitas lain seperti Nomor Induk Kependudukan atau NIK dapat digunakan sesuai ketentuan.

Ketentuan identitas pembeli penting karena faktur pajak harus menunjukkan lawan transaksi dengan benar. Kesalahan identitas pembeli dapat menyebabkan faktur pajak tidak lengkap atau menimbulkan masalah saat pengkreditan Pajak Masukan.

Keterangan Jenis dan Jumlah Barang

Dalam transaksi tertentu, terutama terkait pemasukan BKP dari tempat lain dalam daerah pabean ke kawasan bebas, faktur pajak perlu mencantumkan keterangan jenis barang dan jumlah barang sesuai keadaan sebenarnya. Untuk barang tertentu, keterangan dapat disesuaikan dengan pos tarif dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia.

Kenapa PER-26/PJ/2017 Penting?

PER-26/PJ/2017 penting karena memperjelas operasional e-Faktur setelah sistem elektronik mulai digunakan secara luas. Aturan ini membantu PKP memahami pilihan aplikasi, identitas pembeli, serta detail informasi barang dalam faktur pajak.

PER-31/PJ/2017 dan Penyesuaian Lanjutan e-Faktur

Selain PER-26/PJ/2017, PER-31/PJ/2017 juga menjadi bagian dari perubahan atas PER-16/PJ/2014. Aturan ini berkaitan dengan penyesuaian lanjutan atas tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik.

Hubungan PER-31/PJ/2017 dengan Identitas Pembeli

Salah satu isu penting dalam masa perubahan aturan e-Faktur adalah pencantuman identitas pembeli. Ketentuan ini berkaitan dengan kelengkapan faktur pajak dan validitas data transaksi.

Dampaknya bagi PKP

PKP perlu memperbarui prosedur pembuatan faktur pajak agar sesuai dengan perubahan aturan. Perubahan identitas pembeli, jenis aplikasi, dan detail barang bukan sekadar hal teknis, tetapi juga berkaitan dengan keabsahan faktur pajak.

Aturan Terbaru: PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak

Untuk pembahasan faktur pajak yang lebih mutakhir, PKP perlu memahami PER-03/PJ/2022. Aturan ini menjadi rujukan penting mengenai tata cara pembuatan, pembetulan atau penggantian, pembatalan, dan administrasi faktur pajak.

Apa yang Diatur dalam PER-03/PJ/2022?

• Saat pembuatan faktur pajak.
• Keterangan yang harus dicantumkan dalam faktur pajak.
• Nomor Seri Faktur Pajak.
• Kode transaksi faktur pajak.
• Upload faktur pajak dan persetujuan DJP.
• Faktur pajak pengganti.
• Pembatalan faktur pajak.
• Faktur pajak pedagang eceran.
• Faktur pajak tidak lengkap.

Kode Transaksi 05 dalam PER-03/PJ/2022

Salah satu hal yang banyak dibahas dalam PER-03/PJ/2022 adalah munculnya kembali kode transaksi 05. Kode ini berkaitan dengan penyerahan tertentu yang menggunakan besaran tertentu atau DPP nilai lain sesuai ketentuan.

Untuk pembahasan kode transaksi secara lengkap, baca artikel tentang daftar kode faktur pajak terbaru dan panduan cara penggunaan kode transaksi faktur pajak.

Batas Waktu Upload Faktur Pajak

Dalam ketentuan terbaru, faktur pajak keluaran harus diunggah menggunakan aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan DJP dalam batas waktu yang ditentukan. Jika tidak diunggah tepat waktu atau tidak memperoleh approval, faktur pajak dapat menimbulkan masalah bagi penjual dan pembeli.

Untuk pembahasan khusus, baca artikel tentang batas waktu upload faktur pajak keluaran.

PER-11/PJ/2022: Perubahan atas PER-03/PJ/2022

PER-11/PJ/2022 mengubah beberapa ketentuan dalam PER-03/PJ/2022. Secara praktis, aturan ini memberikan penyesuaian agar pembuatan faktur pajak lebih mudah, sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pengkreditan PPN.

Fokus Utama PER-11/PJ/2022

• Memberikan kemudahan dalam pembuatan faktur pajak.
• Memberikan kepastian hukum bagi PKP.
• Menyesuaikan ketentuan identitas pembeli.
• Memperjelas pengkreditan PPN dalam faktur pajak.
• Memperkuat aturan terkait validitas faktur pajak.

Dampak PER-11/PJ/2022 bagi Pembeli

Bagi pembeli yang berstatus PKP, faktur pajak yang benar menjadi dasar pengkreditan Pajak Masukan. Oleh karena itu, pembeli perlu memastikan faktur pajak yang diterima sudah memenuhi syarat, memperoleh approval DJP, dan datanya sesuai dengan transaksi yang sebenarnya.

Untuk memahami Pajak Masukan, baca artikel tentang PPN Masukan dan pengecualian pengkreditannya serta pengkreditan faktur pajak masukan.

Dampak PER-11/PJ/2022 bagi Penjual

Bagi PKP penjual, aturan ini menegaskan pentingnya membuat faktur pajak secara benar sejak awal. Kesalahan dalam pengisian faktur pajak dapat mengharuskan PKP membuat faktur pajak pengganti atau melakukan pembatalan faktur pajak sesuai kondisi transaksi.

PER-11/PJ/2025 dan Era Coretax DJP

Dalam perkembangan terbaru, administrasi pajak Indonesia bergerak menuju sistem inti administrasi perpajakan atau Coretax. PER-11/PJ/2025 mengatur ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai dalam rangka pelaksanaan Coretax.

Apa Hubungannya dengan Faktur Pajak?

Faktur pajak adalah bagian penting dari pelaporan PPN. Ketika sistem administrasi pajak semakin terintegrasi, data faktur pajak, SPT Masa PPN, Pajak Masukan, Pajak Keluaran, dan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak perlu semakin konsisten.

PKP Perlu Memperhatikan Integrasi Data

Dalam era Coretax, PKP perlu memastikan data transaksi yang dibuat dalam e-Faktur, invoice, pembukuan, dan laporan SPT Masa PPN saling cocok. Ketidaksesuaian data dapat menimbulkan selisih, permintaan klarifikasi, atau koreksi saat pemeriksaan.

Administrasi Digital Tidak Menghapus Kewajiban Arsip

Walaupun administrasi pajak semakin digital, PKP tetap perlu menyimpan dokumen pendukung. Invoice, kontrak, purchase order, bukti pembayaran, delivery order, dan dokumen pendukung lain tetap penting untuk membuktikan transaksi.

Perbedaan PER-16/PJ/2014, PER-26/PJ/2017, dan PER-03/PJ/2022

Kapan PKP Wajib Membuat Faktur Pajak?

PKP wajib membuat faktur pajak pada saat tertentu sesuai ketentuan. Memahami saat pembuatan faktur pajak penting agar faktur tidak terlambat dibuat.

Faktur Pajak Dibuat Saat Penyerahan BKP atau JKP

Secara umum, faktur pajak dibuat saat penyerahan BKP atau JKP. Penyerahan ini menjadi dasar terutangnya PPN.

Faktur Pajak Dibuat Saat Pembayaran Jika Pembayaran Terjadi Sebelum Penyerahan

Jika pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP, faktur pajak dibuat pada saat pembayaran diterima. Ini sering terjadi pada uang muka, termin, atau pembayaran bertahap.

Untuk pembahasan terkait, baca artikel tentang faktur pajak uang muka dan peraturannya.

Faktur Pajak Gabungan

PKP dapat membuat faktur pajak gabungan untuk beberapa penyerahan kepada pembeli yang sama dalam satu bulan kalender, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Kode Transaksi dalam Faktur Pajak

Kode transaksi adalah bagian penting dalam faktur pajak karena menunjukkan jenis transaksi. Kesalahan memilih kode transaksi dapat membuat faktur pajak tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Contoh Kode Transaksi Faktur Pajak

• Kode 01 untuk penyerahan kepada pihak selain pemungut PPN.
• Kode 02 untuk penyerahan kepada pemungut PPN bendaharawan pemerintah.
• Kode 03 untuk penyerahan kepada pemungut PPN lainnya.
• Kode 04 untuk penyerahan menggunakan DPP nilai lain.
• Kode 05 untuk penyerahan tertentu dengan besaran tertentu sesuai ketentuan.
• Kode 07 untuk penyerahan yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut.
• Kode 08 untuk penyerahan yang mendapat fasilitas PPN dibebaskan.
• Kode 09 untuk penyerahan aktiva Pasal 16D UU PPN.

Kenapa Kode Transaksi Harus Benar?

Kode transaksi memengaruhi perlakuan PPN, pelaporan, serta pengkreditan Pajak Masukan oleh pembeli. Jika kode salah, PKP mungkin perlu membuat faktur pajak pengganti.

Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP

Nomor Seri Faktur Pajak atau NSFP adalah nomor yang digunakan dalam faktur pajak. NSFP diberikan oleh DJP kepada PKP dan harus digunakan sesuai jatah, tahun pajak, dan ketentuan yang berlaku.

Fungsi NSFP

• Menjadi identitas unik faktur pajak.
• Mencegah penggunaan nomor faktur tidak sah.
• Memudahkan pelacakan faktur pajak.
• Membantu validasi faktur dalam sistem DJP.

Risiko Salah Menggunakan NSFP

Penggunaan NSFP yang tidak sesuai dapat membuat faktur pajak bermasalah. Misalnya, NSFP tidak valid, digunakan ganda, digunakan di luar tahun yang sesuai, atau tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk pembahasan lebih rinci, baca artikel tentang kode seri faktur pajak dan tata cara penggunaannya.

Faktur Pajak Pengganti dan Pembatalan Faktur Pajak

Kesalahan dalam faktur pajak tidak selalu berarti transaksi harus dibatalkan. Jika transaksi tetap terjadi tetapi ada kesalahan pengisian, PKP dapat membuat faktur pajak pengganti. Jika transaksi batal, PKP perlu melakukan pembatalan faktur pajak.

Faktur Pajak Pengganti

Faktur pajak pengganti digunakan untuk memperbaiki faktur pajak yang salah dalam pengisian atau penulisan. Misalnya, salah alamat, salah nilai DPP, salah jumlah PPN, salah kode transaksi, atau salah deskripsi barang/jasa.

Untuk panduan lengkap, baca artikel tentang faktur pajak pengganti beda tanggal, bulan, dan tahun serta ketentuan faktur pajak pengganti yang diperbarui.

Pembatalan Faktur Pajak

Pembatalan faktur pajak dilakukan jika transaksi batal. Misalnya, penjualan tidak jadi dilakukan, barang tidak jadi diserahkan, atau transaksi dibatalkan oleh kedua pihak.

Perbedaan Pengganti dan Pembatalan

Faktur Pajak Tidak Lengkap

Faktur pajak tidak lengkap adalah faktur pajak yang tidak memenuhi persyaratan formal atau material. Kesalahan ini dapat terjadi karena data pembeli tidak sesuai, kode transaksi salah, NSFP tidak tepat, nilai DPP tidak benar, atau keterangan barang/jasa tidak menggambarkan keadaan sebenarnya.

Dampak bagi PKP Penjual

PKP penjual dapat dikenai sanksi administrasi jika tidak membuat faktur pajak sesuai ketentuan. Selain itu, penjual juga harus melakukan perbaikan melalui faktur pajak pengganti jika kesalahan masih dapat diperbaiki.

Dampak bagi PKP Pembeli

PKP pembeli berisiko tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukan jika faktur pajak yang diterima tidak lengkap, tidak benar, atau tidak memperoleh approval DJP.

Contoh Faktur Pajak Tidak Lengkap

• NPWP pembeli salah.
• Nama pembeli tidak sesuai data resmi.
• Kode transaksi tidak sesuai jenis penyerahan.
• Deskripsi barang terlalu umum dan tidak jelas.
• DPP atau PPN salah hitung.
• Faktur belum memperoleh persetujuan DJP.
• Faktur dibuat melewati batas waktu yang ditentukan.

Faktur Pajak dan Pajak Masukan-Pajak Keluaran

Faktur pajak adalah dokumen penting dalam mekanisme Pajak Masukan dan Pajak Keluaran.

Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut PKP saat melakukan penyerahan BKP/JKP. Nilai ini tercantum dalam faktur pajak yang dibuat oleh PKP penjual.

Pajak Masukan

Pajak Masukan adalah PPN yang dibayar PKP saat memperoleh BKP/JKP dari PKP lain. Jika memenuhi syarat, Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.

Rumus Dasar PPN

PPN yang harus disetor = Pajak Keluaran – Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Untuk contoh penghitungan, baca artikel tentang contoh perhitungan PPN Masukan dan Keluaran.

Faktur Pajak dalam SPT Masa PPN

Data faktur pajak yang dibuat dan diterima oleh PKP menjadi dasar penyusunan SPT Masa PPN. Karena itu, PKP perlu memastikan seluruh faktur pajak keluaran dan masukan sudah direkonsiliasi sebelum pelaporan.

Data yang Perlu Direkonsiliasi

• Faktur pajak keluaran.
• Faktur pajak masukan.
• Invoice penjualan dan pembelian.
• Bukti pembayaran.
• Data retur.
• Faktur pajak pengganti.
• Faktur pajak yang dibatalkan.
• Dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Kenapa Rekonsiliasi Penting?

Rekonsiliasi membantu memastikan tidak ada faktur yang terlewat, dobel, salah kode, belum approval, atau tidak sesuai dengan pembukuan. Jika data tidak cocok, SPT Masa PPN dapat menunjukkan selisih dan berisiko menimbulkan koreksi.

Hubungan Faktur Pajak dengan Tarif PPN Terbaru

Faktur pajak juga harus mencerminkan tarif dan Dasar Pengenaan Pajak yang benar. Sejak 2025, tarif PPN dalam undang-undang menjadi 12%, tetapi untuk barang dan jasa selain barang mewah, tarif efektif tetap 11% melalui mekanisme DPP nilai lain sebesar 11/12 dari nilai transaksi.

Dampak pada Pembuatan Faktur Pajak

PKP harus memastikan sistem invoice, e-Faktur, DPP, dan penghitungan PPN sudah mengikuti ketentuan terbaru. Kesalahan dalam menentukan tarif atau DPP dapat membuat faktur pajak tidak sesuai.

DPP Nilai Lain

DPP nilai lain digunakan dalam transaksi tertentu sesuai ketentuan. Jika transaksi menggunakan DPP nilai lain, PKP harus memilih kode transaksi dan cara penghitungan yang tepat.

Untuk pembahasan DPP, baca artikel tentang cara menghitung DPP PPN dan cara menghitung PPN.

Contoh Penerapan Peraturan Faktur Pajak

Contoh 1: PKP Menjual Barang kepada PKP Lain

PT A menjual barang kepada PT B senilai Rp100.000.000. PT A sebagai PKP wajib membuat faktur pajak, mencantumkan identitas PT B, menentukan DPP, menghitung PPN, menggunakan NSFP yang valid, mengunggah faktur ke e-Faktur, dan memperoleh approval DJP.

Contoh 2: Salah Kode Transaksi

PT C menjual barang kepada pemungut PPN, tetapi menggunakan kode transaksi umum. Karena transaksi dengan pemungut PPN memiliki perlakuan khusus, PT C perlu membuat faktur pajak pengganti dengan kode transaksi yang benar.

Contoh 3: Transaksi dengan Konsumen Akhir

PKP Pedagang Eceran menjual barang kepada konsumen akhir. Dalam kondisi tertentu, faktur pajak dapat dibuat dengan ketentuan khusus pedagang eceran dan tidak selalu sama dengan faktur pajak antar-PKP.

Contoh 4: Faktur Pajak Belum Diunggah

PT D sudah membuat faktur pajak, tetapi belum mengunggahnya ke sistem DJP sampai melewati batas waktu. Faktur seperti ini dapat menimbulkan masalah karena belum memperoleh persetujuan DJP.

Contoh 5: Pembeli Tidak Memiliki NPWP

Jika pembeli orang pribadi tidak memiliki NPWP, PKP perlu mencantumkan identitas sesuai ketentuan, seperti NIK atau identitas lain yang diperbolehkan. Tujuannya agar faktur tetap memuat identitas pembeli dengan benar.

Kesalahan Umum dalam Membuat Faktur Pajak

1. Salah Memilih Kode Transaksi

Kode transaksi harus disesuaikan dengan jenis penyerahan. Kesalahan kode dapat memengaruhi perlakuan PPN dan pelaporan SPT Masa PPN.

2. Salah Menulis Identitas Pembeli

Kesalahan nama, alamat, NPWP, atau NIK pembeli dapat membuat faktur pajak bermasalah dan berisiko tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.

3. Menggunakan NSFP Tidak Sesuai

NSFP harus digunakan sesuai ketentuan. Jangan menggunakan nomor yang tidak valid, nomor tahun berbeda, atau nomor yang sudah pernah digunakan.

4. Terlambat Mengunggah Faktur Pajak

Faktur pajak elektronik perlu diunggah dan memperoleh approval DJP. Jika terlambat, faktur dapat menimbulkan konsekuensi bagi penjual dan pembeli.

5. Tidak Membuat Faktur Pajak Pengganti Saat Ada Kesalahan

Jika faktur pajak salah tetapi transaksi tetap terjadi, PKP sebaiknya membuat faktur pajak pengganti. Membiarkan faktur salah dapat mengganggu pengkreditan Pajak Masukan pembeli.

6. Tidak Menyimpan Dokumen Pendukung

Faktur pajak harus didukung dokumen transaksi seperti invoice, kontrak, purchase order, delivery order, bukti pembayaran, dan dokumen serah terima.

Checklist Kepatuhan Faktur Pajak untuk PKP

• Pastikan perusahaan sudah dikukuhkan sebagai PKP jika wajib.
• Gunakan aplikasi e-Faktur atau sistem yang ditentukan DJP.
• Pastikan sertifikat elektronik atau akses sistem aktif.
• Gunakan NSFP yang valid dan sesuai tahun pajak.
• Pilih kode transaksi yang sesuai jenis penyerahan.
• Cantumkan identitas pembeli dengan benar.
• Cantumkan jenis barang atau jasa sesuai keadaan sebenarnya.
• Hitung DPP dan PPN sesuai ketentuan tarif terbaru.
• Unggah faktur pajak tepat waktu.
• Pastikan faktur memperoleh approval DJP.
• Lakukan pembetulan melalui faktur pajak pengganti jika ada kesalahan.
• Batalkan faktur pajak jika transaksi batal.
• Rekonsiliasi faktur pajak dengan invoice dan pembukuan.
• Pastikan Pajak Masukan yang dikreditkan memenuhi syarat.
• Laporkan SPT Masa PPN tepat waktu.
• Simpan dokumen pendukung transaksi secara rapi.

FAQ Seputar Peraturan Faktur Pajak

Apa itu PER-16/PJ/2014?

PER-16/PJ/2014 adalah Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik. Aturan ini menjadi salah satu dasar penting penerapan e-Faktur di Indonesia.

Apa itu PER-26/PJ/2017?

PER-26/PJ/2017 adalah perubahan atas PER-16/PJ/2014. Aturan ini menyempurnakan ketentuan terkait pembuatan dan pelaporan e-Faktur, termasuk jenis aplikasi e-Faktur dan penggunaan identitas pembeli.

Apakah PER-16/PJ/2014 masih menjadi satu-satunya acuan faktur pajak?

Tidak. PER-16/PJ/2014 penting secara historis sebagai dasar e-Faktur, tetapi untuk pembahasan terbaru PKP juga perlu memperhatikan PER-03/PJ/2022, PER-11/PJ/2022, dan ketentuan Coretax.

Apa itu PER-03/PJ/2022?

PER-03/PJ/2022 adalah peraturan yang mengatur ketentuan faktur pajak secara lebih baru, termasuk pembuatan, pembetulan, penggantian, pembatalan, kode transaksi, dan administrasi faktur pajak.

Apa fungsi PER-11/PJ/2022?

PER-11/PJ/2022 mengubah beberapa ketentuan dalam PER-03/PJ/2022 untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, dan penyesuaian dalam pembuatan serta pengkreditan faktur pajak.

Apakah semua PKP wajib membuat e-Faktur?

Secara umum, PKP wajib membuat e-Faktur atas penyerahan BKP/JKP yang terutang PPN. Namun, ada beberapa kondisi khusus yang dikecualikan atau menggunakan dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak.

Apakah Non-PKP boleh membuat faktur pajak?

Tidak. Non-PKP tidak boleh membuat faktur pajak dan tidak boleh memungut PPN seperti PKP.

Apa yang terjadi jika faktur pajak tidak lengkap?

Faktur pajak tidak lengkap dapat menyebabkan PKP penjual terkena sanksi administrasi dan membuat Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan oleh pembeli.

Kapan faktur pajak harus diunggah?

Faktur pajak keluaran harus diunggah ke aplikasi e-Faktur dan memperoleh persetujuan DJP dalam batas waktu yang ditentukan. Keterlambatan upload dapat menimbulkan risiko administrasi.

Apakah faktur pajak bisa diperbaiki?

Bisa. Jika transaksi tetap terjadi tetapi ada kesalahan pengisian atau penulisan, PKP dapat membuat faktur pajak pengganti sesuai ketentuan.

Apa bedanya faktur pajak pengganti dan pembatalan faktur pajak?

Faktur pajak pengganti digunakan jika transaksi tetap terjadi tetapi ada data yang salah. Pembatalan faktur pajak digunakan jika transaksi batal atau tidak jadi terjadi.

Apa hubungan faktur pajak dengan Coretax?

Faktur pajak menjadi bagian dari data pelaporan PPN. Dalam era Coretax, data faktur pajak, SPT Masa PPN, dokumen tertentu, dan administrasi pajak semakin terintegrasi sehingga PKP perlu menjaga konsistensi data.

Kesimpulan

PER-16/PJ/2014 dan PER-26/PJ/2017 adalah aturan penting dalam sejarah penerapan e-Faktur di Indonesia. PER-16/PJ/2014 mengatur tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik, sedangkan PER-26/PJ/2017 menyempurnakan beberapa ketentuan di dalamnya.

Namun, untuk kebutuhan kepatuhan saat ini, PKP juga perlu memahami PER-03/PJ/2022, PER-11/PJ/2022, serta ketentuan pelaporan dalam Coretax DJP. Aturan terbaru ini mengatur aspek penting seperti kode transaksi, Nomor Seri Faktur Pajak, upload faktur, approval DJP, faktur pajak pengganti, pembatalan faktur, dan pengkreditan Pajak Masukan.

Bagi PKP, faktur pajak bukan sekadar dokumen administratif. Faktur pajak adalah dasar pemungutan PPN, pengkreditan Pajak Masukan, penyusunan SPT Masa PPN, dan pembuktian transaksi. Karena itu, setiap faktur pajak harus dibuat dengan benar, lengkap, jelas, sesuai transaksi sebenarnya, dan dilaporkan tepat waktu.

Dengan memahami perkembangan peraturan faktur pajak, perusahaan dapat mengurangi risiko faktur pajak tidak lengkap, menjaga kepatuhan PPN, menghindari sanksi, dan memastikan administrasi pajak berjalan lebih tertib di era digital.

Referensi Eksternal

1. Direktorat Jenderal Pajak – PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik
2. Direktorat Jenderal Pajak – PER-26/PJ/2017 tentang Perubahan atas PER-16/PJ/2014
3. Direktorat Jenderal Pajak – Perubahan Kedua atas PER-16/PJ/2014
4. Direktorat Jenderal Pajak – PER-03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak
5. Direktorat Jenderal Pajak – PER-11/PJ/2022 tentang Perubahan atas PER-03/PJ/2022
6. Direktorat Jenderal Pajak – Kode Transaksi Faktur Pajak dan Saat Penggunaannya
7. Direktorat Jenderal Pajak – PER-11/PJ/2025 tentang Ketentuan Pelaporan Pajak dalam Coretax
8. Direktorat Jenderal Pajak – e-Faktur DJP
9. Direktorat Jenderal Pajak – Coretax DJP
10. Direktorat Jenderal Pajak – Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan