Bentuk Usaha Tetap (BUT) 2026: Contoh, Tarif & Cara Hitung Pajak

Bentuk usaha tetap (BUT) adalah bentuk usaha yang digunakan subjek pajak luar negeri untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. BUT tidak sama dengan PT Indonesia milik investor asing. Statusnya bergantung pada kegiatan nyata, tempat usaha, agen, proyek, serta ketentuan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang berlaku.

Artikel ini memperbarui penjelasan lama mengenai BUT, termasuk tarif PPh badan yang sebelumnya tertulis 25%. Untuk ilustrasi umum tahun 2026, tarif PPh badan adalah 22%, sementara laba setelah pajak dapat terkena PPh Pasal 26 ayat (4). Baca panduan PPh badan dan tarif PPh badan 2026 untuk konteksnya.

Pengertian dan Dasar Hukum BUT

Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan dan PMK 35/PMK.03/2019 menjadi rujukan penting dalam menentukan BUT. Untuk bentuk tempat usaha, unsur yang diperiksa meliputi adanya tempat usaha di Indonesia, sifat permanennya, serta pemanfaatan tempat tersebut untuk kegiatan usaha. Bentuk lain, seperti jasa, konstruksi, atau agen tidak bebas, memiliki ketentuan tersendiri. Tidak semua transaksi dengan Indonesia otomatis membentuk BUT.

Perlu dibedakan antara subjek pajak luar negeri, wajib pajak dalam negeri, dan BUT. PT yang didirikan di Indonesia umumnya merupakan badan hukum dan subjek pajak dalam negeri yang terpisah. Sebaliknya, BUT terkait kegiatan subjek pajak luar negeri di Indonesia. Perbedaan ini penting dalam pajak internasional dan ketentuan pajak orang asing.

Mengapa ketentuan BUT diperlukan?

Aturan BUT membantu menentukan kapan Indonesia memiliki hak memajaki laba kegiatan perusahaan luar negeri. Tanpa analisis ini, perusahaan bisa keliru mendaftarkan kewajiban, menghitung laba, atau menerapkan pemotongan pajak. Tim tax officer perlu menyimpan kontrak, jadwal proyek, dokumen fungsi agen, dan bukti kegiatan bisnis.

16 Bentuk Usaha yang Disebut dalam UU PPh

UU PPh memuat kelompok contoh berikut. Daftar ini bukan bukti bahwa setiap fasilitas otomatis menjadi BUT; keadaan nyata dan P3B tetap harus diuji.

  1. Tempat kedudukan manajemen.
  2. Cabang perusahaan.
  3. Kantor perwakilan.
  4. Gedung kantor.
  5. Pabrik.
  6. Bengkel.
  7. Gudang.
  8. Ruang untuk promosi dan penjualan.
  9. Pertambangan dan penggalian sumber alam.
  10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi.
  11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan.
  12. Proyek konstruksi, instalasi, atau perakitan.
  13. Pemberian jasa melalui pegawai atau pihak lain yang memenuhi syarat dan ambang waktu yang berlaku.
  14. Agen yang kedudukannya tidak bebas.
  15. Agen atau pegawai perusahaan asuransi luar negeri yang menerima premi atau menanggung risiko di Indonesia.
  16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis untuk menjalankan usaha melalui internet sebagaimana dirumuskan dalam UU PPh.

Proyek konstruksi dan pemberian jasa

Jenis proyek, lama pelaksanaan, tempat kegiatan, serta aturan P3B harus dinilai bersama. Ambang waktu jasa yang disebut dalam aturan domestik tidak otomatis berlaku untuk seluruh proyek atau untuk semua mitra treaty. Perusahaan harus menghitung hari kegiatan dan memeriksa kontrak sebelum menetapkan status BUT. Pelaku usaha lintas negara juga perlu memahami perdagangan internasional dan pajak impor barang.

Apakah bisnis digital pasti membentuk BUT?

Tidak. Akses situs web dari Indonesia saja bukan bukti cukup. Walaupun UU PPh mencantumkan komputer, agen elektronik, dan peralatan otomatis, penilaiannya memerlukan fakta tentang fasilitas dan aktivitas usaha serta ketentuan yang relevan. Hindari menyimpulkan BUT hanya karena ada pelanggan Indonesia.

Perbedaan BUT, Anak Perusahaan, dan Kantor Perwakilan

Aspek BUT PT Indonesia Kantor perwakilan
Subjek Kegiatan usaha subjek pajak luar negeri yang memenuhi kriteria. Badan hukum dan subjek pajak dalam negeri. Harus diuji izin, fungsi, dan kegiatan nyatanya.
Pajak PPh badan dan kemungkinan PPh Pasal 26 ayat (4). PPh badan dan pajak transaksi sesuai ketentuan. Penentuan kewajiban bergantung pada aktivitas.
Dokumen Kontrak, kegiatan, pembukuan, P3B. Akta, pembukuan, administrasi badan. Izin, bukti fungsi, kegiatan, dan perwakilan.

Perbandingan ini perlu dipadukan dengan jenis pajak perusahaan dan manajemen perpajakan perusahaan agar pengambilan keputusan tidak hanya berdasarkan nama entitas.

Objek Pajak dan Biaya yang Dapat Dikurangkan

Penghasilan yang diperhitungkan

Pasal 5 UU PPh mengatur penghasilan dari usaha dan harta BUT, serta ketentuan khusus mengenai penghasilan kantor pusat atau pihak berhubungan istimewa dari kegiatan sejenis di Indonesia. Bukan berarti seluruh omzet global kantor pusat otomatis menjadi penghasilan BUT. Atribusi laba perlu didasarkan pada fungsi dan transaksi yang sebenarnya.

Biaya yang dapat dikurangkan

Secara umum, penghasilan kena pajak dihitung dari penghasilan yang relevan dikurangi biaya yang memenuhi syarat fiskal. Contohnya bahan baku, gaji, upah, sewa, perjalanan usaha, penyusutan, amortisasi, biaya pelatihan, dan kerugian tertentu yang diperkenankan. Tidak semua pengeluaran komersial dapat dikurangkan, dan transaksi dengan kantor pusat memiliki ketentuan khusus.

Rekonsiliasi fiskal diperlukan untuk memisahkan biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan, penghasilan final, serta kompensasi kerugian yang memenuhi syarat. Topik terkait mencakup PPh final Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 24.

Tarif Pajak Bentuk Usaha Tetap pada 2026

PPh badan atas penghasilan kena pajak

Tarif umum yang digunakan untuk ilustrasi adalah 22% dari penghasilan kena pajak, bukan 25% sebagaimana materi historis. Perhitungan aktual harus memperhatikan ketentuan fasilitas, sektor usaha, koreksi fiskal, dan keadaan wajib pajak. PP 20 Tahun 2026 juga secara eksplisit mengecualikan BUT dari skema PPh final UMKM 0,5%; jangan menerapkan tarif UMKM kepada BUT hanya karena omzetnya kecil.

Branch profits tax: PPh Pasal 26 ayat (4)

Atas penghasilan kena pajak BUT setelah dikurangi PPh pada prinsipnya dikenai PPh Pasal 26 ayat (4) sebesar 20%. Tarif P3B dapat berbeda jika seluruh persyaratan dipenuhi. Pengecualian juga dapat berlaku apabila penghasilan setelah pajak ditanamkan kembali di Indonesia sesuai ketentuan substantif dan administratif. Ini berbeda dari pemotongan PPh 26 atas jenis penghasilan luar negeri lainnya; lihat PPh Pasal 26.

Peran P3B dan dokumen domisili

PMK 112 Tahun 2025 mengatur tata cara penerapan P3B. Tim pajak perlu menilai negara domisili, pasal treaty yang berlaku, jenis penghasilan, dan dokumen pendukung. Tidak semua perusahaan asing otomatis memperoleh tarif treaty. Jika status belum jelas, lakukan pemeriksaan profesional sebelum menetapkan pajak.

Contoh Perhitungan PPh BUT

Misalkan penghasilan kena pajak BUT adalah Rp1.000.000.000 setelah koreksi fiskal. Asumsinya tidak ada fasilitas, tarif P3B khusus, atau pengecualian atas laba yang ditanamkan kembali. Ini simulasi edukatif, bukan tarif efektif semua BUT.

Komponen Rumus Hasil
Penghasilan kena pajak Asumsi Rp1.000.000.000
PPh badan 22% × Rp1.000.000.000 Rp220.000.000
Laba setelah PPh Rp1.000.000.000 − Rp220.000.000 Rp780.000.000
PPh Pasal 26 ayat (4) 20% × Rp780.000.000 Rp156.000.000
Total ilustratif Rp220.000.000 + Rp156.000.000 Rp376.000.000

Jangan menghitung branch profits tax dari omzet atau dari laba sebelum pajak. Untuk pelaporan tahunan, baca angsuran PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29.

Langkah Kepatuhan Pajak bagi BUT

  1. Petakan kegiatan di Indonesia. Catat lokasi, pegawai, agen, peralatan, kontrak, dan tanggal proyek.
  2. Uji aturan domestik dan P3B. Periksa fungsi, jangka waktu, dan dokumen domisili.
  3. Pastikan kewajiban pendaftaran. Tinjau NPWP dan administrasi pajak sesuai ketentuan.
  4. Siapkan pembukuan. Pisahkan transaksi BUT dan dokumentasikan transaksi afiliasi.
  5. Hitung dan laporkan pajak. Evaluasi PPh badan, pemotongan terkait, dan PPh Pasal 26 ayat (4).
  6. Perbarui analisis secara berkala. Perubahan proyek atau fungsi agen dapat mengubah status.

Untuk praktik administrasi, lihat panduan e-Bupot, aturan turunan UU HPP, dan panduan memilih konsultan pajak.

FAQ Bentuk Usaha Tetap

Apakah semua perusahaan asing yang menjual barang ke Indonesia mempunyai BUT?

Tidak. Penjualan lintas negara saja tidak membuktikan BUT. Aktivitas, fasilitas, agen, dan P3B harus diuji.

Apakah BUT sama dengan anak perusahaan asing di Indonesia?

Tidak. Anak perusahaan berbentuk PT Indonesia merupakan entitas hukum tersendiri; BUT merupakan bentuk usaha subjek pajak luar negeri.

Apakah tarif PPh BUT masih 25%?

Tarif 25% merupakan informasi historis. Tarif umum dalam ilustrasi 2026 adalah 22%, dengan kemungkinan ketentuan khusus.

Apakah laba BUT selalu terkena tambahan 20%?

Tidak selalu. P3B dan pengecualian penanaman kembali dapat memengaruhi pengenaan PPh Pasal 26 ayat (4).

Apakah BUT dapat memakai PPh final UMKM 0,5%?

Tidak. BUT dikecualikan dari skema tersebut dalam PP 20 Tahun 2026.

Referensi Resmi dan Sumber Awal

Informasi edukatif diperiksa pada 31 Oktober 2026. Periksa aturan dan fakta kasus sebelum mengambil keputusan perpajakan.

Tahukah Anda, dalam melakukan kewajiban perpajakan kini sudah semakin mudah. Salah satunya adalah dengan menggunakan aplikasi pajak untuk membantu hitung, setor, dan lapor. Tertarik menggunakan aplikasi pajak? Periksa kesesuaian dan legalitas layanan sebelum mendaftar.

Ikuti terus bloghrd.com untuk mendapatkan informasi seputar HR, karir, info lowongan kerja, juga inspirasi terbaru terkait dunia kerja setiap harinya!


Putri Ayudhia

Putri Ayudhia

Putri Ayudhia adalah seorang penulis konten SEO dan blogger paruh waktu yang telah bekerja secara profesional selama lebih dari 7 tahun. Dia telah membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk menulis konten yang berkualitas, SEO-friendly, dan relevan dengan bidang HR dan Psikologi. Ayudhia memiliki pengetahuan yang kuat dalam SEO dan penulisan konten. Dia juga memiliki pengetahuan mendalam tentang HR dan Psikologi, yang membantu dia dalam menciptakan konten yang relevan dan berbobot. Dia memiliki keterampilan dalam melakukan riset pasar dan analisis, yang membantu dia dalam menciptakan strategi konten yang efektif.
https://bloghrd.com