Begini Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Tidak Memiliki NPWP - bloghrd.com

Menghitung PPh 21 karyawan adalah salah satu pekerjaan penting dalam proses payroll. Setiap bulan, perusahaan perlu memastikan potongan pajak penghasilan karyawan sudah sesuai aturan, baik untuk karyawan yang sudah memiliki NPWP maupun karyawan yang belum memiliki NPWP atau belum memiliki data identitas pajak yang valid.

Masalahnya, perhitungan PPh 21 terus mengalami pembaruan. Jika sebelumnya HR banyak menggunakan metode perhitungan manual dengan tarif progresif bulanan, saat ini pemotongan PPh 21 bulanan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER. Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP juga membuat perusahaan perlu lebih teliti dalam mengelola data identitas karyawan.

Artikel ini akan membahas cara menghitung PPh 21 karyawan tidak memiliki NPWP, perbedaan perlakuannya dengan karyawan yang memiliki NPWP, metode pajak gross, gross up, dan nett, contoh perhitungan terbaru, serta checklist yang perlu diperhatikan HR sebelum payroll diproses. Untuk memahami peran HR dalam pajak karyawan secara umum, Anda juga bisa membaca artikel memahami tugas HR terkait pajak penghasilan karyawan.

Apa Itu PPh 21 Karyawan?

PPh 21 adalah pajak atas penghasilan yang diterima orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, jabatan, atau kegiatan. Untuk karyawan, PPh 21 biasanya dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan seperti gaji, tunjangan, bonus, THR, uang lembur, insentif, komisi, dan pembayaran lain yang berkaitan dengan hubungan kerja.

Dalam perusahaan, proses pemotongan PPh 21 biasanya menjadi bagian dari payroll. Artinya, HR, payroll, finance, atau tax team perlu menghitung penghasilan bruto, menentukan status PTKP, menghitung PPh 21, lalu menampilkan potongan tersebut pada slip gaji karyawan.

Jika perusahaan ingin memahami proses payroll secara lebih menyeluruh, baca juga pembahasan software aplikasi payroll sesuai sistem penggajian Indonesia.

Apakah Karyawan Tanpa NPWP Tetap Dipotong PPh 21?

Ya. Karyawan yang tidak memiliki NPWP tetap dapat dipotong PPh 21 jika penghasilannya memenuhi ketentuan sebagai objek pajak. Perbedaannya, karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dibanding karyawan yang dapat menunjukkan NPWP atau identitas pajak yang valid.

Secara umum, ketentuan perpajakan menyebut bahwa penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif PPh 21 lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan kepada penerima penghasilan yang memiliki NPWP. Dalam praktiknya, jumlah PPh 21 yang harus dipotong menjadi 120% dari PPh 21 normal.

Contoh sederhana dampak tidak punya NPWP

Jika PPh 21 normal seorang karyawan adalah Rp500.000, maka jika karyawan tersebut tidak memiliki NPWP, potongan PPh 21-nya menjadi:

120% x Rp500.000 = Rp600.000

Artinya, selisih potongan pajak akibat tidak memiliki NPWP adalah Rp100.000.

Update Penting: NIK sebagai NPWP dan Validasi Data Karyawan

Saat ini, pembahasan “karyawan tidak memiliki NPWP” perlu dilihat dengan konteks terbaru. Untuk wajib pajak orang pribadi WNI, NIK digunakan sebagai NPWP. Namun, dalam administrasi pajak perusahaan, HR tetap perlu memastikan data NIK karyawan sudah benar, valid, dan dapat digunakan dalam sistem perpajakan.

Dalam sistem Coretax, penerbitan bukti potong PPh 21 membutuhkan NIK pegawai yang sudah terintegrasi dan tervalidasi. Jika data NIK karyawan belum valid, proses pembuatan bukti potong bisa terganggu.

Yang perlu dilakukan HR

• Meminta data NIK karyawan sesuai KTP.
• Memastikan nama karyawan sesuai dokumen identitas.
• Memastikan NIK tidak salah ketik.
• Meminta karyawan melakukan pembaruan data pajak jika diperlukan.
• Melakukan validasi atau registrasi data karyawan sesuai mekanisme yang tersedia.
• Menghindari penggunaan data sementara terlalu lama dalam payroll dan bukti potong.

Jika data identitas pajak karyawan tidak lengkap, proses PPh 21 dapat menjadi lebih rumit. Karena itu, database karyawan perlu dikelola dengan rapi sejak awal. Untuk kebutuhan sistem HR, Anda dapat membaca referensi aplikasi HRD dan HRIS di Indonesia.

Kenapa NPWP atau NIK Valid Penting untuk Karyawan dan Perusahaan?

NPWP atau NIK yang sudah valid sebagai identitas perpajakan bukan hanya penting bagi karyawan, tetapi juga bagi perusahaan sebagai pemotong PPh 21. Data ini memengaruhi pemotongan pajak, bukti potong, pelaporan, serta administrasi SPT Tahunan karyawan.

1. Menghindari tarif PPh 21 lebih tinggi

Karyawan yang tidak memiliki NPWP atau tidak dapat menunjukkan identitas pajak yang valid dapat dikenai pemotongan PPh 21 lebih tinggi 20%. Karena itu, karyawan sebaiknya segera memastikan data pajaknya sudah benar.

2. Memudahkan pembuatan bukti potong

Bukti potong PPh 21 menjadi dokumen penting bagi karyawan untuk melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Jika identitas pajak tidak valid, proses penerbitan bukti potong dapat bermasalah.

3. Memudahkan pelaporan pajak perusahaan

Perusahaan sebagai pemotong PPh 21 wajib membuat administrasi pemotongan yang benar. Data karyawan yang tidak lengkap dapat menyebabkan pekerjaan HR dan tax team menjadi lebih berat menjelang masa pelaporan.

4. Mengurangi pertanyaan dari karyawan saat payroll

Jika potongan pajak karyawan tanpa NPWP lebih besar, karyawan biasanya akan bertanya kepada HR. Dengan edukasi sejak awal, HR dapat menjelaskan bahwa perbedaan tersebut berasal dari ketentuan perpajakan.

Metode Perhitungan PPh 21 dalam Payroll

Sebelum menghitung PPh 21 karyawan tidak memiliki NPWP, HR perlu memahami metode pajak yang digunakan perusahaan. Secara umum, ada tiga metode yang sering digunakan dalam payroll, yaitu gross, gross up, dan nett.

1. Metode gross

Metode gross adalah metode di mana PPh 21 ditanggung oleh karyawan. Perusahaan menghitung pajak, lalu memotongnya dari penghasilan karyawan. Dengan metode ini, take home pay karyawan akan berkurang sesuai besaran pajak yang dipotong.

Contoh sederhana metode gross

• Gaji bruto: Rp10.000.000
• PPh 21: Rp300.000
• Take home pay sebelum potongan lain: Rp9.700.000

2. Metode gross up

Metode gross up adalah metode di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan. Tunjangan pajak tersebut menjadi bagian dari penghasilan bruto, lalu PPh 21 dihitung dari total penghasilan yang sudah termasuk tunjangan pajak.

Metode ini sering digunakan perusahaan yang ingin membantu karyawan menerima penghasilan bersih tertentu, tetapi tetap menampilkan pajak sebagai komponen yang dihitung dalam payroll.

3. Metode nett

Metode nett adalah metode di mana PPh 21 ditanggung oleh perusahaan. Karyawan menerima gaji bersih sesuai nilai yang disepakati, sedangkan pajak dibayarkan oleh perusahaan.

Setiap metode memiliki dampak yang berbeda terhadap payroll, biaya perusahaan, dan slip gaji. Karena itu, metode pajak sebaiknya tertulis jelas dalam kebijakan perusahaan atau perjanjian kerja.

Update Cara Menghitung PPh 21: TER dan Tarif Progresif

Naskah lama tentang PPh 21 tanpa NPWP biasanya langsung menggunakan tarif progresif untuk menghitung pajak bulanan. Saat ini, pendekatannya perlu diperbarui.

Dalam skema terbaru, pemotongan PPh 21 untuk masa pajak selain masa pajak terakhir menggunakan Tarif Efektif Rata-rata atau TER. Untuk karyawan tetap yang bekerja sepanjang tahun, Januari sampai November umumnya memakai TER bulanan. Pada masa pajak terakhir, yaitu Desember atau bulan saat karyawan berhenti bekerja, perusahaan menghitung ulang PPh 21 setahun menggunakan tarif progresif Pasal 17.

Tarif progresif PPh orang pribadi terbaru

Perubahan ini penting karena naskah lama masih menyebut lapisan pertama sampai Rp50.000.000 dan lapisan tertinggi 30%. Saat ini, HR perlu menggunakan tarif progresif terbaru saat melakukan penghitungan tahunan pada masa pajak terakhir.

Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Tidak Memiliki NPWP

Secara konsep, cara menghitung PPh 21 karyawan tanpa NPWP adalah menghitung PPh 21 normal terlebih dahulu, lalu mengalikannya dengan 120%.

Rumus umum

PPh 21 tanpa NPWP = 120% x PPh 21 normal

Atau:

PPh 21 tanpa NPWP = PPh 21 normal + 20% dari PPh 21 normal

Langkah-langkah perhitungan

1. Hitung penghasilan bruto karyawan.
2. Tentukan metode pajak yang digunakan perusahaan.
3. Tentukan status PTKP karyawan.
4. Hitung PPh 21 normal sesuai skema yang berlaku.
5. Jika karyawan tidak memiliki NPWP atau identitas pajak valid, kalikan PPh 21 normal dengan 120%.
6. Masukkan nilai potongan pajak ke payroll dan slip gaji.

Untuk memahami komponen gaji yang menjadi dasar payroll, baca juga artikel menghitung gaji pegawai secara praktis dan akurat.

Contoh Menghitung PPh 21 Karyawan Tanpa NPWP

Berikut contoh sederhana menggunakan perhitungan tahunan pada masa pajak terakhir. Contoh ini dibuat agar mudah dipahami dan belum memasukkan semua kemungkinan komponen pengurang atau fasilitas tertentu.

Contoh 1: Karyawan TK/0 dengan PKP Rp60.000.000 setahun

Misalnya seorang karyawan memiliki Penghasilan Kena Pajak atau PKP setahun sebesar Rp60.000.000.

Jika karyawan memiliki NPWP

5% x Rp60.000.000 = Rp3.000.000

PPh 21 setahun dengan NPWP adalah Rp3.000.000.

Jika karyawan tidak memiliki NPWP

120% x Rp3.000.000 = Rp3.600.000

PPh 21 setahun tanpa NPWP adalah Rp3.600.000.

Selisih pajak

Rp3.600.000 – Rp3.000.000 = Rp600.000

Dalam contoh ini, karyawan tanpa NPWP menanggung tambahan pajak Rp600.000 setahun dibanding karyawan yang memiliki NPWP.

Contoh 2: Karyawan K/0 dengan PKP Rp120.000.000 setahun

Misalnya seorang karyawan memiliki PKP setahun Rp120.000.000.

Jika karyawan memiliki NPWP

Jika karyawan tidak memiliki NPWP

120% x Rp12.000.000 = Rp14.400.000

Jadi, PPh 21 setahun tanpa NPWP adalah Rp14.400.000.

Selisih pajak

Rp14.400.000 – Rp12.000.000 = Rp2.400.000

Semakin besar PPh 21 normal, semakin besar juga tambahan pajak akibat tidak memiliki NPWP.

Bagaimana Perhitungan Bulanan dengan TER?

Untuk payroll bulanan, perusahaan perlu menggunakan TER sesuai status PTKP dan jumlah penghasilan bruto. Dalam praktiknya, sistem payroll akan menentukan kategori TER karyawan, lalu menghitung PPh 21 bulanan dari penghasilan bruto bulan tersebut.

Jika karyawan tidak memiliki NPWP atau identitas pajak valid, prinsip tarif lebih tinggi 20% tetap perlu diperhatikan. Artinya, setelah PPh 21 bulanan normal dihitung, nilai pemotongan dapat dikalikan 120% sesuai ketentuan untuk penerima penghasilan tanpa NPWP.

Contoh sederhana TER bulanan

Misalnya PPh 21 bulanan normal berdasarkan TER adalah Rp250.000.

Jika karyawan memiliki NPWP:

PPh 21 = Rp250.000

Jika karyawan tidak memiliki NPWP:

120% x Rp250.000 = Rp300.000

Jadi, tambahan potongan PPh 21 karena tidak memiliki NPWP adalah Rp50.000 pada bulan tersebut.

Dalam praktik yang lebih detail, HR sebaiknya menggunakan sistem payroll yang sudah mengikuti ketentuan TER terbaru agar tidak salah menentukan tarif. Jika perusahaan masih memakai spreadsheet, artikel rumus Excel lengkap untuk mempermudah kerja HRD bisa menjadi referensi awal, tetapi tetap perlu disesuaikan dengan regulasi terbaru.

PTKP Tetap Harus Diperhatikan

Walaupun karyawan tidak memiliki NPWP, HR tetap perlu memperhitungkan PTKP. PTKP atau Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah batas penghasilan yang tidak dikenai pajak, dan statusnya ditentukan berdasarkan kondisi karyawan pada awal tahun pajak.

Contoh status PTKP yang umum

Data PTKP perlu diperbarui dengan hati-hati. Jika karyawan menikah, memiliki anak, atau mengalami perubahan tanggungan, HR perlu memastikan kapan perubahan tersebut berlaku sesuai ketentuan pajak.

Komponen Penghasilan yang Masuk Perhitungan PPh 21

Salah satu kesalahan yang sering terjadi adalah HR hanya menghitung PPh 21 dari gaji pokok. Padahal, PPh 21 dapat mencakup berbagai komponen penghasilan.

Komponen yang biasanya masuk penghasilan bruto

• Gaji pokok.
• Tunjangan tetap.
• Tunjangan tidak tetap.
• Uang lembur.
• Bonus.
• THR.
• Insentif.
• Komisi.
• Tunjangan pajak.
• Penghasilan lain sehubungan dengan pekerjaan.

Jika perusahaan memiliki sistem lembur, upah lembur perlu masuk dalam perhitungan penghasilan bruto. Untuk memahami dasar lembur, baca artikel peraturan hingga pengertian upah lembur dan panduan tips HR dalam mengatur upah lembur karyawan.

Bagaimana Jika Karyawan Baru Masuk di Tengah Tahun?

Karyawan yang mulai bekerja di tengah tahun perlu dihitung dengan lebih hati-hati. HR harus memperhatikan tanggal mulai kerja, jumlah bulan bekerja, penghasilan yang diterima, serta apakah karyawan sebelumnya sudah bekerja di tempat lain pada tahun yang sama.

Jika karyawan belum memiliki NPWP atau NIK belum valid saat masuk kerja, HR sebaiknya segera meminta karyawan melengkapi data identitas pajak. Jangan menunggu sampai akhir tahun karena data tersebut akan digunakan untuk bukti potong.

Untuk kasus gaji prorata dan karyawan baru, Anda bisa membaca artikel cara menghitung gaji karyawan yang masuk tengah bulan.

Bagaimana Jika Karyawan Mendapat THR atau Bonus?

THR dan bonus dapat membuat potongan PPh 21 pada bulan tertentu terlihat lebih besar. Dalam skema TER, penghasilan bruto bulan tersebut meningkat karena ada tambahan THR atau bonus, sehingga PPh 21 yang dipotong juga bisa meningkat.

Jika karyawan tidak memiliki NPWP, PPh 21 atas bulan tersebut juga dapat menjadi lebih besar karena pengenaan 120% dari PPh 21 normal.

Contoh sederhana

• PPh 21 normal bulan tanpa bonus: Rp250.000
• PPh 21 tanpa NPWP: 120% x Rp250.000 = Rp300.000
• PPh 21 normal bulan dengan bonus: Rp1.000.000
• PPh 21 tanpa NPWP pada bulan bonus: 120% x Rp1.000.000 = Rp1.200.000

Karena itu, HR perlu menjelaskan kepada karyawan bahwa potongan pajak bisa berubah pada bulan tertentu, terutama saat ada THR, bonus, rapel gaji, atau insentif besar.

Bagaimana dengan Pekerja Harian atau Pegawai Tidak Tetap?

Jika penerima penghasilan bukan pegawai tetap, misalnya pekerja harian, pegawai tidak tetap, atau tenaga lepas, skema perhitungan PPh 21 bisa berbeda. Untuk pegawai tidak tetap yang dibayar harian, mingguan, satuan, atau borongan, terdapat ketentuan TER harian.

Ringkasan TER harian

Jika perusahaan menggunakan pekerja harian, HR perlu membedakan perlakuan pajaknya dari karyawan tetap bulanan. Untuk pembahasan khusus, baca artikel seluk beluk pekerja harian dari manfaat hingga perhitungan pajaknya.

Risiko Jika HR Tidak Memperbarui Data NPWP atau NIK Karyawan

Data pajak karyawan yang tidak valid dapat menyebabkan banyak masalah dalam proses payroll dan pelaporan. Berikut beberapa risiko yang perlu dihindari.

1. Potongan pajak menjadi lebih besar

Karyawan yang tidak memiliki NPWP atau identitas pajak valid dapat dikenai tarif lebih tinggi 20%. Jika data sebenarnya sudah ada tetapi tidak diperbarui di sistem payroll, karyawan bisa merasa dirugikan.

2. Bukti potong sulit diterbitkan dengan benar

Bukti potong membutuhkan data identitas yang akurat. Jika NIK atau NPWP tidak valid, HR perlu melakukan koreksi data sebelum bukti potong diterbitkan.

3. Karyawan kesulitan lapor SPT Tahunan

Bukti potong yang salah dapat menyulitkan karyawan saat melaporkan SPT Tahunan Orang Pribadi. Jika terlambat melaporkan SPT, karyawan bisa terkena sanksi administrasi. Untuk referensi umum, baca artikel cara melaporkan SPT Tahunan yang terlambat.

4. Data payroll dan pajak tidak sinkron

Jika sistem payroll tidak terhubung dengan database karyawan yang benar, HR bisa menghitung pajak berdasarkan data lama. Ini berisiko menimbulkan selisih pada akhir tahun.

Checklist HR untuk Karyawan yang Belum Memiliki NPWP

Agar proses payroll lebih tertib, HR dapat menggunakan checklist berikut.

Checklist data identitas

• Nama karyawan sudah sesuai KTP.
• NIK sudah benar dan tidak salah input.
• Status kawin dan tanggungan sudah diperbarui.
• Alamat sesuai dokumen identitas atau data pajak.
• Data NPWP atau NIK valid sudah masuk ke sistem payroll.

Checklist payroll

• Metode pajak sudah ditentukan: gross, gross up, atau nett.
• Penghasilan bruto sudah mencakup gaji, tunjangan, lembur, bonus, dan THR.
• Status PTKP sudah sesuai.
• PPh 21 normal sudah dihitung dengan skema terbaru.
• Jika tidak memiliki NPWP, PPh 21 normal sudah dikalikan 120%.
• Potongan pajak sudah tampil jelas di slip gaji.

Checklist dokumentasi

• Karyawan sudah diberi informasi tentang dampak tidak memiliki NPWP.
• Bukti pembaruan data pajak sudah disimpan.
• Bukti potong sudah dibuat dengan data identitas yang benar.
• Perubahan data karyawan sudah terdokumentasi.
• Jika ada koreksi, payroll dan bukti potong sudah disesuaikan.

Untuk memudahkan transparansi kepada karyawan, perusahaan sebaiknya menampilkan komponen PPh 21 pada slip gaji. Anda dapat membaca pembahasan aplikasi slip gaji online untuk UKM.

Tips agar Perhitungan PPh 21 Tanpa NPWP Tidak Bermasalah

Perhitungan PPh 21 karyawan tanpa NPWP dapat dikelola dengan baik jika HR memiliki sistem dan prosedur yang jelas.

1. Minta data pajak sejak proses onboarding

Jangan menunggu payroll pertama. Saat onboarding, HR sebaiknya langsung meminta NIK, NPWP jika ada, status PTKP, dan dokumen pendukung lain.

2. Beri batas waktu pembaruan data

Jika karyawan belum memiliki NPWP atau NIK belum valid di sistem pajak, perusahaan dapat memberikan tenggat waktu untuk memperbarui data. Jelaskan juga bahwa potongan PPh 21 dapat lebih tinggi jika data belum valid.

3. Gunakan sistem payroll yang mendukung TER

Pastikan sistem payroll sudah menyesuaikan skema TER terbaru. Jika masih menggunakan template lama, risiko salah hitung akan besar.

4. Sinkronkan data absensi, lembur, dan payroll

PPh 21 dihitung dari penghasilan. Jika data lembur, shift, atau tunjangan kehadiran terlambat masuk, PPh 21 juga bisa salah. Untuk menghindari hal ini, gunakan sistem absensi yang terintegrasi. Baca juga artikel pentingnya aplikasi absensi terintegrasi.

5. Jelaskan potongan pajak kepada karyawan

Karyawan sering hanya melihat take home pay. Jika potongan PPh 21 meningkat karena tidak memiliki NPWP, HR perlu menjelaskan dasar perhitungannya agar tidak terjadi salah paham.

6. Lakukan review pada masa pajak terakhir

Pada Desember atau bulan saat karyawan berhenti bekerja, perusahaan perlu menghitung ulang PPh 21 setahun. Review ini penting untuk memastikan jumlah pajak yang dipotong sudah sesuai.

Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Menghitung PPh 21 Tanpa NPWP

Berikut beberapa kesalahan yang perlu dihindari HR dan payroll.

1. Masih memakai tarif progresif lama

Tarif progresif lama menggunakan lapisan pertama sampai Rp50.000.000 dan lapisan tertinggi 30%. Saat ini, lapisan pertama menjadi sampai Rp60.000.000 dan ada lapisan 35% untuk PKP di atas Rp5.000.000.000.

2. Tidak menggunakan TER untuk payroll bulanan

Untuk masa pajak selain masa pajak terakhir, penghitungan PPh 21 menggunakan TER. Jika HR masih memakai rumus lama secara bulanan tanpa menyesuaikan TER, hasilnya bisa tidak sesuai.

3. Mengalikan 120% langsung ke penghasilan bruto

Tarif 20% lebih tinggi bukan berarti penghasilan bruto dikalikan 120%. Yang dinaikkan adalah jumlah PPh 21 yang seharusnya dipotong jika karyawan memiliki NPWP.

4. Tidak memperbarui NIK atau NPWP setelah karyawan melengkapi data

Jika karyawan sudah melengkapi data pajak, HR perlu segera memperbarui sistem payroll. Jangan terus menerapkan tarif tanpa NPWP jika data sudah valid.

5. Tidak menampilkan pajak di slip gaji

Slip gaji yang tidak transparan dapat menimbulkan pertanyaan. Komponen PPh 21 sebaiknya ditampilkan dengan jelas agar karyawan memahami potongan yang dikenakan.

FAQ Seputar PPh 21 Karyawan Tidak Memiliki NPWP

Apakah karyawan tanpa NPWP tetap kena PPh 21?

Ya. Jika penghasilannya memenuhi ketentuan sebagai objek PPh 21, karyawan tanpa NPWP tetap dapat dipotong PPh 21.

Berapa tarif PPh 21 untuk karyawan yang tidak memiliki NPWP?

Karyawan yang tidak memiliki NPWP dikenakan PPh 21 lebih tinggi 20% daripada karyawan yang memiliki NPWP. Secara praktis, PPh 21 normal dikalikan 120%.

Apakah 120% dikalikan ke gaji bruto?

Tidak. Yang dikalikan 120% adalah jumlah PPh 21 normal, bukan gaji bruto.

Apakah NIK bisa menggantikan NPWP?

Untuk wajib pajak orang pribadi WNI, NIK digunakan sebagai NPWP. Namun, HR tetap perlu memastikan data NIK karyawan sudah benar, terintegrasi, dan tervalidasi dalam sistem perpajakan.

Bagaimana jika karyawan baru memiliki NPWP di tengah tahun?

HR perlu memperbarui data karyawan di sistem payroll. Untuk masa berikutnya, pemotongan dapat menggunakan data NPWP atau NIK valid. Jika ada kelebihan potong pada masa sebelumnya, perlakuannya perlu disesuaikan dengan ketentuan dan proses bukti potong yang berlaku.

Apakah metode gross, gross up, dan nett memengaruhi PPh 21 tanpa NPWP?

Ya. Ketiga metode tersebut memengaruhi siapa yang menanggung pajak dan bagaimana komponen pajak tampil dalam payroll. Namun, prinsip tambahan 20% untuk karyawan tanpa NPWP tetap perlu diperhatikan.

Apakah pekerja harian tanpa NPWP juga dikenakan tarif lebih tinggi?

Pekerja harian tetap dapat menjadi subjek PPh 21. Namun, skema perhitungannya berbeda dari karyawan tetap bulanan. HR perlu melihat apakah pekerja tersebut termasuk pegawai tidak tetap, bukan pegawai, dibayar harian, mingguan, satuan, borongan, atau bulanan.

Kesimpulan

Cara menghitung PPh 21 karyawan tidak memiliki NPWP pada dasarnya dilakukan dengan menghitung PPh 21 normal terlebih dahulu, lalu mengalikannya dengan 120%. Tambahan ini muncul karena penerima penghasilan tanpa NPWP dikenakan tarif 20% lebih tinggi dibanding penerima penghasilan yang memiliki NPWP.

Namun, HR perlu memperbarui cara hitung lama. Saat ini, pemotongan PPh 21 bulanan menggunakan TER, sedangkan penghitungan pada masa pajak terakhir menggunakan tarif progresif Pasal 17 terbaru. Lapisan tarif progresif juga sudah berubah, sehingga contoh lama yang memakai batas Rp50.000.000 perlu diperbarui.

Selain itu, penggunaan NIK sebagai NPWP membuat perusahaan perlu lebih serius menjaga kualitas data karyawan. Pastikan NIK valid, data identitas sesuai, status PTKP benar, dan bukti potong dapat diterbitkan dengan data yang tepat.

Dengan sistem payroll yang rapi, data karyawan yang valid, dan pemahaman aturan PPh 21 terbaru, perusahaan dapat menghitung pajak karyawan tanpa NPWP secara lebih akurat, transparan, dan sesuai ketentuan.

Referensi External

• Direktorat Jenderal Pajak – PPh Pasal 21/26
• Direktorat Jenderal Pajak – Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21
• JDIH BPK – PP Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21
• Direktorat Jenderal Pajak – PMK 168 Tahun 2023 tentang PPh Pasal 21 TER
• Direktorat Jenderal Pajak – Mengulik PP 58/2023: TER dan Perhitungan PPh yang Lebih Simpel
• Direktorat Jenderal Pajak – Layanan Validasi dan Registrasi Massal NIK Pegawai
• Direktorat Jenderal Pajak – Penghasilan Tidak Kena Pajak
• Direktorat Jenderal Pajak – Kalkulator Pajak